Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 14-11-2017 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 946/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.Helmut Erwin Stegmeyer
2.Alfredo Argimiro Medina Martinez
3.Cesar Mataix Arbona
Tergugat:
1.Alfonsus Wijanarko Suryanata
2.Septrihama Isamu Said
3.Ir. Budi Yuwono
Turut Tergugat:
1.Jose Manuel Trespalacios Lopez
2.Valent Yusuf
185116
  • Akra Leuka Investment(Alli).Dalam hal ini tindakan para penggugat yang telah menarik turuttergugat Il sebagai para pihak adalah sangat keliru dan salah alamat,karena permasalahan ini adalah merupakan masalah internal antara parapenggugat dengan para pemegang sahamnya yaitu tergugat I,II,II1 danturut tergugat I, dengan demikian tindakan dari para penggugat yangmenarik turut tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini bertentangandengan Prinsip Partai Kontrak sebagaimana yang digariskan dalam padapasal
Register : 08-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 8/PDT/2018/PT MND
Tanggal 5 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat : PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
7440
  • Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 43/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.IGNASIUS TORA
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
234111
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
Register : 10-01-2019 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 4-K/PM.I-01/AD/I/2019
Tanggal 17 Januari 2019 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Jupri Sembiring
5226
  • melakukan pengejaran namuntidak berhasil, kKemudian Saksi menemui isteriTerdakwa agar tidak diganggu oleh warga yangsudah mulai berdatangan.Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, ibu jari sebelah kananSaksiterkilir dan luka lecet pada pergelangan tangankanan, kemudian Saksi berobat di Klinik DokkesPolres Agara namun tidak diopname.Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa, Saksitidak mengenakan logo atribut anggota Dewan,hanya menggunakan pakaian preman dan tidakdalam kegiatan partai
Register : 16-02-2015 — Putus : 17-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN MANADO Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Mnd
Tanggal 17 Juni 2016 — - RUDY JANSEN TAKALAMINGAN, DKK MELAWAN Pemerintah Republik Indonesia
756
  • Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Il Kota ManadoTanggal 27 September 1999, Tentang Susunan Pimpinan danKeanggotaan FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat IIKota Manado jo Bukti P 4 berupa Lampiran Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kota Manado Tanggal 27September 1999, Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan FraksiFraksi, dimana Penggugat , Penggugat II, Penggugat IV, adalah FraksiKarya Pembangunan (FKP), sedangkan Penggugat III, dan Penggugat Vadalah anggota Fraksi Partai
Putus : 06-02-2013 — Upload : 26-02-2013
Putusan PN KLATEN Nomor 159/PID.B/2012/PN.KLT
Tanggal 6 Februari 2013 — JOKO YUNANTO, SH.
449
  • ada tanggapan dariterdakwa sendiriMenimbang bahwa Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan ( adecharge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut :Saksi SRI SULASTRI28Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering datang kerumahterdakwa dengan maksud untuk merental mobil ditempat rental milikterdakwa yang menjalankan rental tersebut isteri terdakwa yang bernamaDew Sulistyawati, SE disamping itu antara saksi dengan terdakwa samasama pengurus partai
Register : 06-08-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 128/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
366228
  • lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 26/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
14570
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Register : 05-12-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 847/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
6618
  • masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
Register : 19-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HEINTJE GRONTSON MANDAGIE
2.WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA,
Tergugat:
DEWAN PERS
11457
  • Tidak sedang sebagai bagian dari partai politik, anggota legislatif,humas lembaga pemerintahan dan swasta, anggota TNI dan Polri.3. Telah menjadi wartawan paling singkat 1 (Satu) tahun.4. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaan pers, lembagapenyiaran swasta, yang memenuhi ketentuan:a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas(PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga PenyiaranPublik, Kangtor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;b.
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4652
  • Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
SYSWANSYAH, A.Md
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
14986
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 266 (1)(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
19855
  • Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
358187
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — SHIRAZ HUSAIN vs LILU, dk
3826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada pokoknya33perjanjian tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilikbangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 21 Jember danTergugat Rekonvensi sebagai pihak yang berkehendak menggunakanbangunan sebagai tempat usahanya, dalam perjanjian mana disepakatiadanya pembagian dari hasil penjualan usaha Tergugat Rekonvensidengan cara memberikan fee kepada Penggugat Rekonvensi sebesar7% (tujuh persen) dari penjualan eceran dan sebesar 5% (lima persen)dari penjualan partai.
Register : 21-07-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krg
Tanggal 14 Juli 2014 — Terakwa Heri Susanto alias Heri alias Gunawan bin Marto Diharjo
394
  • tidak keberatan dan membenarkannya;4 Sukardi bin Parto Semito, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Heri Susanto alias Gunawan di HotelLaweyang sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan dengan Saksi DananSumardi alias Guntur kenal di Persatuan Musik Dangdut, ketika terjadi gempaYogya samasama memberi bantuan kepada masyarakat korban gempa;e Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Danan Sumardi alias Guntur, setahusaksi ia aktif di partai
Register : 18-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 321/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 2 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat III : BASO DG.NGITUNG alias BASO DG.ITUNG Diwakili Oleh : Sarifuddin, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : JAMIDONG DG.SIKKI alias SIKKI JAMIDONG Diwakili Oleh : Hasiah
Terbanding/Penggugat : PT.HADJI KALLA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA SNVT PJSA POMPENGAN JENEBERANG
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Maros
Turut Terbanding/Tergugat I : SYAHRUDDIN DG.LALA S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : BAGGO alias BAGGO Bin BATENG BATJO
Turut Terbanding/Tergugat V : H.ABD.HALIM
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAJIR Bin MONGKA alias MUHAJIR, Imam Desa MoncongloE Lappara
9552
  • Hak Asasi Manusia Milik Pemilik Tanah Milik Adat yang oleh Hukumid est : Pasal 1 huruf g Permenag/Kepala BPN No.1 Tahun 1994disebut Tanah Hak Milik Belum Bersertifikat dihapus olehPemerintah RI cum quibus Pengadilan Negeri Maros, yangmerupakan Pelanggaran HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal74 UU No.39 Tahun 1999, yang berbunyi/tertulis : Tidak satu ketentuan pun dalam UndangUndang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, Partai, Golongan atau pihak Hal 45 dari Hal 61 Put.321/Pdt/2020/PT.MKSmanapun
Register : 09-12-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 143/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 27 Mei 2015 —
5613
  • tangan tertanggal 12 Januari 2009 tersebut Tergugat akan menyerahkanSHM No. 287 sebagai jaminan atas kesepakatan pinjam meminjam uang, karena fakta yang adabaru pada tahun 2012 Tergugat memiliki SHM No. 287 berdasarkan Akta Jual Beli No. 590/JB/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Ananto Kumoro, SH selaku PPAT ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1875 HIR, suatu akta dibawah tangan untuk melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
WANCINO
Tergugat:
BUPATI KATINGAN
Intervensi:
EMAN
284138
  • Keterangan Tidak Pernah Sebagai TerpidanaNomor 319/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama EmanHalaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK13.14.15.16.17.18.19.Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19tertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak PilinnyaNomor: 320//SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Emantertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Pengunduran Diri atas nama Eman sebagaiPimpinan Kecamatan Partai
Putus : 22-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — REMIEL HERALD EMAN, MBA, DKK VS DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
14275 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangannya sudah tepat dan benar;Bahwa berdasarkan novum serta uraianuraian sebagaimana telahditerangkan di atas, secara jelas dan nyata bahwa Judex FactiPutusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten)pada halaman 11 Putusan Nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN sebagaimanatelah dikuatkan oleh Judex Juris telah terdapat kekhilafan dankekeliuran yang nyata, yaitu:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyatabahwa surat bukti Tl.1 = TIl.2 yang merupakan akte dibawah tanganyang bersifat partai