Ditemukan 17730 data
62 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 492 K/Sip/1970Terbit : 1971Hal. 391399Kaidah hukum:Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusanPengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).b.
DEWI OKTAFIA
Tergugat:
1.PT BPR DANA NUSANTARA KANTOR CABANG BATAM KOTA
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL DJKN RIAU
21 — 9
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, dalampertimbangan hukumnya dinyatakan:Mengenai tuntutan konvensi:Sub b: segala perbuatan Terlawan terhadap Pelawan harusdinyatakan tidak sah (onrechtmatige), akan tetapi juga tidakdijelaskan perbuatanperbuatan yang mana yang onrechmatigitu;Sub c: karena tuntutantuntutan sub b tersebut tidak jelas, makadengan sendirinya tuntutan sub c juga tidak dapat diterima;Sub d: karena tuntutan ini tergantung pada dikabulkannyatuntutan
94 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3227 K/Pdt/2016memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannyaadalah telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, hal manapertimbangan hukum yang demikian nyatanyata bersifatOnvoldoendo Gemotiveerd, sebagaimana dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip1970, tanggal 16 Desember 1970,yang berbunyi sebagai berikut:Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukuppertimbangannya (onvoldoendo gemotiveerd) yaitu. karena dalamputusannya itu hanya mempertimbangkan
47 — 18
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492.K/Sip/1973, tanggal21 Nopember 1970 berbunyi gugatan yang tidak sempurna karenatidak menyebutkan dengan jelas apaapa yang di tuntut, harusdinyatakan tidak dapat diterima;Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 114/Pdt.G/2019/PA.Pbm.2.
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanya melihat alat bukti formalitas, bukan fakta yangsebenarnya (fertelijk); Doctrine/Vide :1) Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tangga16121970 Register Nomor 492 K/Sip/1970, Putusan Mahkamah AgunRepublik Indonesia 21 2 1970 Register Nomor 820 K/Sip/1977 darPutusan Mahkamahm Agung Republik Indonesia tanggal 26 6 200.Register Nomor 2778 K/PDT/2000 yang kesemuanya menyatakan :"Apabila Hakim (Judex Facti) Kurang Cukup Mempertimbangkan, sehingg:merupakan pertimbangan hukum yang
79 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di manaletak logika hukum yang ingin dikembangkan oleh Penggugat, oleh sebab itupatutlah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau obscuur libel;Bahwa sesuai hukum acara dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.1.Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, gugatan atauHalaman 10 dari 14 hal. Put.
10 — 7
Menteri Hukum dan Ham RI No: tahun2020 sekaligus Advokat/Penasihat Hukum/Legal Consultant yang beralamat diJalan Ade Irma Suryani No.43 B Pematangsiantar Sumatera Utara,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 492/KH/PA.Sim/2020tertanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara.Setelah mendengar keterangan para Pemohon.Setelah mendengar keterangan
67 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggungan Nomor 177/PKI.SIt/HT/IV/2012 pada tanggal 17April 2012 juga haruslah dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat;Bahwa dengan tidak diikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Pemalangsebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan perkara a quo menjadi tidaklengkap (plurium litis consortium), sehingga surat gugatan Penggugatberalasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima videYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1409K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 juncto Nomor 492
Yusniar Yunianti binti Asmi
Tergugat:
Lukman bin Aras
370 — 275
Bahwa dikarenakan objek hukum dan petitum atas materigugatan a quo mencantumkan) bukti asal usul menurut aktakelahirannya, maka telah jelas gugatan a quo tidak sempurna;Putusan Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 (tertanggal 21Nopember 1970) gugatan tidak sSempurna, dikarenakan tidakmenyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, maka harus dinyatakantidak dapat diterima.C. Plurium Litis Consortium1.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : PUJI RAHMADIAN, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : AHMAD LUTFI. SH
66 — 19
., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap faktafakta, buktibukti serta saksisaksi yang diajukan oleh Tim Jaksa PenuntutUmum,bahkan mengesampingkan buktibukti yang menguntungkanTerdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yangKurang Cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (vanrechtswege nietig).Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K /Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :Apabila Hakim (Judex
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Nomor 492/442/DJBB/2010, Tanggal 11 Agustus 2010, perihalPemberitahuan bantuan rumah jabatan PLN. Pada Intinya BiayaPesangon Pengosongan Rumah Jabatan Para Tergugat yangmempergunakan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No mor285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009, setelah dihitung oleh TimPengosongan Rumah Dinas yang telah ditetapbkan menjadi Rumah Jabatanatau Rumah Instalasi PT.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16Desember 1970, yang menyatakan bahwa:Halaman 26 dari 47 hal. Put.
Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Judex Facti padaalinea ke 1 halaman 50 Putusan Pengadilan Negeri Nomor:132/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang berbunyi:Menimbang, bahwa dari suratsurat bukti yang diajukan Penggugatdalam surat bukti P6 berupa Surat Nomor: 0171/060/DJBB/2010tertanggal 4 Februari 2010, perihal: Kebijakan Tentang Perumahan PLN(Persero), surat bukti P7 berupa Surat Nomor 492/442/DJBB/2010tanggal 11 Agustus 2010, Perihal Pemberitahuan Bantuan BiayaPengosongan Rumah Jabatan PLN (Persero
30 — 13
karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), mencermati dasarpertimbangan tersebut, Majelis Hakim banding memandang' bahwapertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alihsebagai pertimbangan sendiri karena Penggugat tidak menjelaskan jenis obyekbahan bangungan apa saja serta alat listrik apa saja yang ada pada Tokotersebut sehingga mencapai nilai modalnya sebagaimana dikemukakan diatas;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl.tanggal 21111970 Nomor 492
16 — 0
Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Bambang Kusbandono(Pemohon), Nomor 470/492/437.104.18/2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cerme Lor Kecamatan CermeKabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.3);.
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalagi dan yang masih ada hanya tiang saja ;Sekali lagi ditegaskan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat,kondisi gudang tersebut adalah tidak ada tembok pada sisi timur dan utara,yang ada hanya tiangnya saja ;e Dengan demikian Majells Hakim dalam putusan a quo telah melampaui bataskewenangannya yaitu tidak mempergunakan surat dakwaan secara utuhsebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan putusan ;Pertimbangan Mejelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan yurisprudensiMAHKAMAH AGUNG RI No. 492
91 — 29
diKabupaten Gresik selama 23 tahun, dengan DP 3 bernilaibaik dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin.Demikian pula bukti T.II Int 111 yaitu) bukti Pembandingtelah lulus Sertifikasi dari PSG Rayon 14 UniversitasNegeri Surabaya tanggal 27 Mei 2010 ;Bahwa = menurut Pembanding Il, pertimbangan MajelisHakim Pengadilantingkat pertama onvoldoende gemotiveerd karena tanpadilandasi alasanalasan hukum yang diwajiobkan sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975tanggal 13 Juli 1976 jo Nomor 492
38 — 15
Justru orang yang mabuk dapatdiancam dengan pasalpasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindakpidana lainnya dalam keadaan mabuk;Menimbang, bahwa tindakan menimbulkan kegaduhan ataukeributan dalam keadaan mabuk termasuk tindak pidana yang diaturdalam Pasal 492 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 591 K/Sip/1973 yangkaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : Cara memeriksa dalam tingkat banding yang seolaholah dalamtingkat Kasasi hanya memperhatikan keberatankeberatan yangdiajukan Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim Bandingmengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannyabaik mengenai fakta mat/oun mengenai penerapan hukumnya e Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 yang kaidahhukumnya berbunyi sebagai berikut :Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurangcukup
196 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut yurisoudensi MA No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli1970 dan Putusan MA No. 492 K/Sip/ 1970 tanggal 16 Desember 1970 padapokoknya menyatakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoonde gemotiveerd) merupakan alasan kasasi danharus dibatalkan (Prof. Sudikno Mcrtokusinno, Hukum Acara Perdata Indonesia,Penerbit : Liberty Indonesia, cetakan keempat, halaman 14);Hal. 14 dari 17 hal. Put.No. 14 K/Pdt.Sus/20133.
165 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Hukum Acara Perdata, suatu gugatan dianggap tidakjelas/kabur atau obscuur libel hanya apabila tidak menyebutkandengan jelas apa yang dituntut (Bandingkan Putusan MahkamahAgung RI No. 492 K/Sip/1970 jo. No. 616 K/Sip/1973 jo. No. 81K/Sip/1971 ;2.2.
Terbanding/Terdakwa : TONNY ALAMSYAH
97 — 33
Penuntut Umum padatanggal 1 April 2019 ;Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Maret2019, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri JakartaUtara tanggal 22 Maret 2019, dan turunan resmi memori banding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 1 April 2019 ;Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2019,dengan surat Nomor W10.U4/492