Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
521 — 917
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-11-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 — IR. ANUNG NUGROHO
270 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 38 dari 248 hal. Put.
    No. 88 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Singa GembaraKecamatan Sengatta Kab.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 104 dari 248 hal. Put.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;10. Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Hal. 140 dari 248 hal. Put.
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08 tanggal 1Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA. 2007 ;Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
162 — 114
  • 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Skg
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 13
  • No. 67/Pdt.G/2019/PA.SkgMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuat olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, haridan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat,sehingga telah memenuhi syarat
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2015 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 29 September 2016 — 1. H. MASKAYA.B; 2.CIPTO UNTORO Melawan 1. HADRIANUR Bin DAHLAN; 2. EGER Bin DAHLAN
150 — 29
  • Dengandemikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) akta yang dibuat olehpejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acte ambtelijk); dan (2) aktaotentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai(acte parti);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaitu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakaibantuan seorang pejabat umum ;Halaman
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 11 Agustus 2014 — Drs. HOLIDIN, M.Hum ; KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
57 — 12
  • FANI juga seorang dokter yang aktif di dunia politik sebagaicaleg PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang sering mengadakankegiatan bakti social, dimana saksi sering diminta untuk koordinatornya, dan karenakesibukan saksi sebagai dokter praktek saksi tidak ingin bolak balik mengambil uang /dana untuk kegiatan bakti sosial tersebut di bank, sehingga saksi memberikan bukurekeningnya kepada dr. FANI tersebut.Bahwa saksi pernah membuka rekening di Bank Jatim Jl.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
98 — 46
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pilkada
Register : 16-07-2010 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR
Tanggal 21 September 2010 — H.LALU WIRATMAJA, SH; M. BAJURI NAJAMUDIN, SH; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
159 — 66
  • Lombok Tengah telah menjadipeserta dalam pemilukada Lombok Tengah yang digelar padatanggal 7 Juni 2010 yang sebelumnya telah melaluibeberapa proses yang menunjukkan bahwa penggugat telahmenerima keseluruhan proses penyelenggaraan pemilukada Penggugat bersama semua pasangan calon pada tanggal 21April 2010 di dalam rapat pleno yang digelar tergugatyang dihadiri juga oleh partai politik atau gabunganpartai politik yang mengusulkan pasangan calon, pers danmasyarakat telah menandatangani rancangan daftar
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-12-2018 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk
Tanggal 22 Juli 2019 —
210 — 171
  • secara tegas Penggugat akui kebenarannya dalam Replik ini;Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat selanjutnya disebut sebagaiTergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai PenggugatRekonvensi;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat pada angka 9 yangmenyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya cukup untukmemenuhi kebutuhan seharihari, nyatanya sejak menikah tahun 1995Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji dari pensiunan sebulan sebesarRp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari Partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
108 — 111
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik, atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;25. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250mengatur bahwa) 22222222222 222 ene 22PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;;a.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 141/G/2019/PTUNMDN37.38.39.40.d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.Bahwa selanjurnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
329 — 615
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
78 — 59
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 28-03-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 152/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 22 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG BANDUNG
Terbanding/Penggugat I : RIZALI NOOR
Terbanding/Penggugat II : KESATRIA SEMBIRING
Terbanding/Penggugat III : SYOFIADI
Terbanding/Penggugat IV : DEDI SUTEDI WS
Turut Terbanding/Tergugat I : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
139 — 62
  • Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona denganHal 19 dari 49 halaman putusan PT. Bandung No. 152/PDT/2018/PT.BDGalasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Dalam perkara a quohubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah menempatan simpanan berjangka (deposito) dimana Tergugat IItidak terkait hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut.2.
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 170/ Pid B/ 2013/ PN. PO
Tanggal 1 Agustus 2013 — CAHYO BUDIANTO AL CAHYO BIN WARDIANTO
90 — 14
  • Pada akhirnya management keuanganCV BC Express menjadi besar pasak dari pada tiang,disamping karena tidak ada lagikorban baru ;Menimbang, bahwa apabila ditilik sejak awal pembentukan CV BC Express,dimana Terdakwa mengembangkan usaha perdagangan melalui sistem multi leveltanpa Terdakwa sendiri melakukan produksi, riset dan pengembangan tehnologi yangdapat dipertanggungjawabkan atas produk kecantikan yang dijualnya (namun Terdakwahanya membeli produk dari home industri dalam partai besar) yang kemudian
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Waris Islam
Register : 13-02-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA GRESIK Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 28 Nopember 2017 — PENGGUGAT I,II,III,IV,V VS TERGUGAT
74 — 7
  • Putusan No.0316/Padt.G/2017/PA.Gs.diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak bolehmenimbulkan kerugian atau keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak ikutmenjadi pihak dalam perkara, sebagaimana prinsip kontrak partai yang digariskanpada pasal 1340 KUH perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium harus ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Satria Ardi Tuahan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
317 — 124
  • kekuasaan di luar batas, sewenangwenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;2. perbuatan yang berulangulang dan bertentangan dengankesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atauberupa tulisan yang melanggar disiplin.g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikandan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagaiakibat tindak pidana yang dilakukannya;h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 165/Pid.B/2013/PN-SDK
Tanggal 5 Mei 2014 — ASTER MATANARI
39 — 4
  • mengancam akanmembakar kantor KPUD, namun tidak terjadi dilakukan mereka karena itu kami ada didalam ruangan kantor; Bahwa penembakan terjadi di sekitar halaman kantor KPUD Dairi dengan radius + 50(lima puluh) 100 (seratus) m dari kantor KPUD; Bahwa diarak 50 (ima puluh) 100 (seratus) m itu masih ada konsentrasi massa yangberkelompokkelompok dengan posisi yang terpecahpecah; Bahwa mereka menamakan dirnmya kelompok aksi peduli bersih Pilkada Dairi, tetapisaksi tidak tahu mereka datang atas nama partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 13-11-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2015/PTUN-BNA
Tanggal 12 April 2016 — IBNU HAKIM lawan BUPATI ACEH TENGGARA
97 — 35
  • sebagai Anggota BPK, Lembaga Kemasyarakatan di KuteYang Bersangkutan dan Jabatan lain yang melanggar ketentuan PeraturanPerundangUndangan ;dTerlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati ;eMerugikan Kepentingan umum ;JMelakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;gMendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;hMenyalahgunakan Wewenang ;iMenjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 25 Nopember 2015 — YOHANA RETTOB; VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA
83 — 43
  • Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan tersebutdalam menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yangberpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota yang berpangkatPembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat golongan ruang IV/b, yangdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a. atas Permintaan sendiri, b.hukuman disiplin, c. perampingan organisasi, d. menjadi anggota partai