dantanggal lahir yang tertera, pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluargadan Ijazah Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbaruidengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya didalam Pasal 93 Ayat (2)Peraturan Presiden

adalah:a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;b) Kutipan Akta Catatan Sipil;c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;d) Fotokopi Kartu Keluarga;e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbaruidengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan joPasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden

Kelahiran yang lama, yaitu nama ERNIYANTI, lahirdi Ujung Pandang tanggal 28 Juli 1979, hal inilah yang menyebabkan terjadinyapebedaan nama dan tanggal lahir pada Pasport Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon, maka pengajuan perubahan nama Pemohon darinama ERNIYANTI, lahir tanggal 28 Juli 1979, menjadi nama ERNIANTI, lahirtanggal 31 Oktober 1979, adalah tidak bertentangan dengan hukum yangberlaku, dan sesuai Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden

tujuh puluh Sembilan (28071979) seperti yangtertera pada paspor Pemohon, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbarui dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2)Peraturan Presiden

Jkt Utrdilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yangbersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undangundang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanyang menyebutkan : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara

pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa walaupun ketentuan tersebut di atas tidakmenjelaskan mengenai perbaikan bulan dan tahun lahir, namun Hakimberpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasimenyangkut kependudukan saja, sebab pembatalan akta kelahiran itudilakukan setelah terlebin dahulu adanya Penetapan Pengadilan yangmengabulkan permohonan Pemohon untuk pembatalan akta kelahiran anakpemohon sebagaimana syarat yang ditentukan

dalam pasal 97 PeraturanPresiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atautidaknya seseorang melakukan pembatalan akta kelahiran, hal tersebutsepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannyadengan menggunakan aturanaturan hukum yang lain diluar ketentuanUndangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukandan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuandibuatnya pasal 56 Undangundang Nomor 24 tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan

dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya PenetapanPengadilan menyangkut diperbolenkannya pembatalan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untukdapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untukmemperbaiki tanggal lahir, Hakim akan mempertimbangkannyasebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa mengenai syarat dan tata cara diperbolehkannyapembatalan akta kelahiran hingga saat ini tidak ada diatur

Penggugatberdomisili di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yang termasuk dalamwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, dengan demikian secararelatifmenjadi kewenangan Pengadilan Agama Sanggau untuk memeriksa, mengadili danmemutuskannya, sebagaimana maksud pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden

Penggugat ;Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakanakta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) danmengikat (bindende), sehingga dengan demikian harus dikualifisir bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 134 Instruksi Presiden

antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tanggadengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan makadikhawatirkan menimbulkkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapatmewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah),sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surah ArRum ayat 21 danpasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 danpasal 3 Instruksi Presiden

sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/ atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secararesmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputusdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2 ) Instruksi Presiden

yang menyatakan sah perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agamaIslam pada tanggal 14 April 2007 di desa Hamarung Kecamatan JuaiKabupaten Balangan, namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan secararesmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarangPemohon dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah ;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Pemohon II tidak bisamembuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, Ssesuaidengan Pasal 7 ayat 2 Intsruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam juncto Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, maka para Pemohonmempunyai Jegal standing untuk mengajukan permohonanitsbat/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan olehPemohon

Februari 2011 ;Penetapan Nomor 0274/Pdt.P/2016/PA.Amt. hal. 9 dari 13 Bahwa Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonanpenetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai syariat Islam karenanya pernikahan tersebut telahsesual dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidakditemukan fakta perkawinan Pemohon dengan Pemohon II melanggarketentuanketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diaturpada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapatdiajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e)Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

itu juga untuk memenuhi syaratadministrasi berangkat haji;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakanpada hari Jumat tanggal 08 Desember 1972 di Desa Ubu Anau, Kecamatan LubuBasung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo. pasal 13 sampai dengan pasal 38 Instruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halanganuntuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun .....Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut untuk mendapatkankepastian hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun181991 tentang Kompilasi Hukum Islam

, yaitu untuk bukti pernikahan yang sah dan untukmemenuhi syarat administrasi berangkat haji;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum oleh karenanyapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakatIslam sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi

Sungai Turak KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun pernikahan tersebuttidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat,sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah,oleh karena itu untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak paraPemohon bernama Sova Maulida diperlukan penetapan pengesahannikah;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Pemohon Il tidak bisamembuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, sesuaidengan Pasal 7 ayat 2 Intsruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam juncto Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, maka para Pemohonmempunyai J/egal standing untuk mengajukan permohonanitsbat/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan olehPemohon

Sova Maulida ;Penetapan Nomor 0173/Pat.P/2016/PAAmt. hal. 9 dari 13 Bahwa Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonanpenetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai syariat Islam karenanya pernikahan tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidakditemukan fakta perkawinan Pemohon dengan Pemohon II melanggarketentuanketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diaturpada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapatdiajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e)Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

sebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), telah nyata terbukti bahwaPenggugat.....Penggugat berdomisili di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yangtermasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, maka sesuai denganmaksud pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden

tersebut harusdinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) dan pasal82 ayat (1)......82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 16Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 dan pasal 131 ayat (2)Instruksi Presiden

antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumahtangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankanmaka dikhawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapatmewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah),sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surah ArRum ayat 21 danpasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 danpasal 3 Instruksi Presiden

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secararesmi dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara inidiputus dengan verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2 ) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugattelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

Pasal 116 huruf(b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugattetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar,hal ini perlu dihindari sesuai gaidah fiqghiyah selanjutnya diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim sebagai berikut:ulc prio rw leo!

., juga ternyata gugatanpenggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menuruthukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakatmengabulkan gugatan penggugat secara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, makaperlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satubain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam.Hal

Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yangdimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurangkurangnya 90 (Sembilanpuluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkaraperceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Lwk Hal. 6 dari 17 hal.formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebihlanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebin dahulu) Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahBuku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sebagai akta otentik (vide Pasal285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal301 ayat (1

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam), oleh karena itu Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebut dapatditerima sebagai dua alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang SaksiSaksiPemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah bersungguhsungguhmenasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohonmemperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena ituHakim berkeyakinan bahwa kesungguhan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukumsesuai dengan Pasal 19 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : huruf (f).Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juli tahun 2012 antaraPenggugat

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 112/Pdt.G/2015/PA Slp.Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

patutdianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatiftersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirimnafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikansebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karenaalasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atasdapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebabperselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga sertaorangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari Keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dailildalilsyarak jis.

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin mengajukangugatan perceraian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)Nomor KPts.800/BKPPPK/IV/2015/006 yang dikeluarkan oleh Bupati KepulauanMeranti Provinsi Riau bertanggal 30 April 2015, maka dengan demikian ketentuanyang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.Hal. 9 dari 16 Hal. Put.

Perkara No. 110/Pdt.G/2015/PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Mei tahun 2011 antara

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelaisebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyaihalangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39,40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Syarat wali nikah sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali agrab (yanglebin dekat derajat kekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajatkekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkandalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalamPasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab danqabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi PresidenRI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Hal. 11 dari 17 Hal. Pen.

Pasal 6 ayat (2)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalilsyarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, makaakad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalil permohonan Para Pemohon telahterbukti, kecuali mengenal pencatatan perkawinan dan wali nikah

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilai perkara inisecara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Ketapang dan perkara yang diajukanPemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkanketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangHal. 6 dari 17 Halaman Putusan No.0004/Pdt.P/201 9/PA.Ktp.perubahan pertama

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II hinggasaat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sangat tepat langkah hukum Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Majelisberpendapat pernikahan secara Islam Pemohon dengan Pemohon II hinggaHal. 13 dari 17 Halaman Putusan No.0004/Padt.P/2019/PA.Ktp.saat ini belum putus, oleh karenanya maka pernikahan tersebut dapatdimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Pasal 4, 5, dan 6Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo.Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan No.0004/Padt.P/201 9/PA.Ktp.Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 34, 35 huruf a, dan 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo.

Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 di Indonesia jis.

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangbernama PENGGUGAT yang bertempat tinggal di wilayah KabupatenLampung Barat.

Pasal 67 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantaraisinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secaraIslam dan telah dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan BengkunatKabupaten Pesisir Barat.

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakniantara suami dan isteri teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat padapetitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Hal. 18 dari 22 halaman Putusan No.0355/Pdt.G/201 7/PA.

., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebutdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukanoleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuanpasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal

Pasal 147ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Krui untuk mengirimkan satu helai salinanputusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para pihakberperkara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatantempat perkawinan para pihak berperkara dilangsungkan untuk pencatatan;Hal. 19 dari 22

KEENAM : Segala blaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapbkannyaKeputusan ini dibebankan pada Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jendral Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2016Tentang Dukungan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 danKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :80/KPTS/M/2016Tentang Pembentukan Satuan Tugas PercepatanPembangunan Prasarana dan Sarana ASIAN GAMES XVIII Tahun

Gatot Subroto Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001Tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan menjadiGelanggang Olahraga Bung Karno;Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 2004 tanggal 18 Oktober2004 Tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga BungKarno, Pasal 2 antara lain menyatakan untuk mengelola KomplekGelanggang Olahraga Bung Karno dibentuk Badan PengelolaGelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi PelaksanaPengelolaan

RI menetapkanKeputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang diubah denganKeputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panitia NasionalPenyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan susunanPanitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018selanjutnya disebut Panitia Nasional INASGOC, terdiri dari:a.

Ketua Pengarah langsung dipimpin Bapak Presiden RIb. Ketua Penanggungjawab Bapak Menpora;c. Ketua Penyelenggara, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)Selanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawabpemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 9 PP 17 Tahun 2007,Hal 37 Put.

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKImaka ditetapkan Instrumen hukum pelengkap Keputusan Presidenpenyelenggaraan multi event internasional guna penguatankoordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games2018 berupa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentangDukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yangsubstansi intinya memerintahkan kepada Kementerian/Lembagaterkait termasuk kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGATI, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV.

Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RINomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RINomor : 15 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor : 77Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a jo Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor :8/Prp/1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal6 Ayat (1) huruf b jo.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang PenetepanPupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005perlu. mengatur ketentuan Pengadaan dan Penyaluran pupukbersubsidi kepada kelompok tani dan/ atau petani;b.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RINomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor : 77Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu No.8/Prp/1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3e UU Drt . No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1.

Pasal 21 Ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo.Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentangperubahan Peraturan Presiden Nomor : 77 Tahun 2005 tentang PenetapanPupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1)huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu No. 8/Prp/1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 6 Ayat (1) hurufb jo.

Pasal 21 Ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo.Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentangperubahan Peraturan Presiden Nomor : 77 Tahun 2005 tentang PenetapanPupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1)huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu No. 8/Prp/1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo.

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;Hal 8 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUNMDN11.Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasanpejabatatau kepala daerah merupakan Presiden;12.Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknaiatasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden

Bahwa kemudian selain telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat,Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap atasan Tergugatyang pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 UndangUndang No. 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnyakeberatan diajukan kepada Presiden dan BAPEK saja (vide poin 13 d)yang mana sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak menerimabalasan atas kebertan tersebut;21.Bahwa dengan tidak dibalasnya surat keberatan oleh Presiden sampaipada gugatan ini

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,JPT madya, dan JF ahli utama; ataub.

POS atas Surat BandingAdministrasi yang ditunjjukan kepada Presiden RepublikIndonesia, tanggal 22 Maret 2019, selanjunya diberi tanda (BuktiP 15):Hal 47 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUNMDN16.Fotocopy print auto lacak kiriman yang ditujukan kepada Presiden RebublikIndonesia dan telah sampai pada tanggal 25 Maret 2019,selanjutnya disebut P 16);17.Fotocopy Surat Banding Administrasi yang ditunjukan kepada Kepala BadanPertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia atau BAPEK RI,tertangal 21 Maret 2019

Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datangmenghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikianketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg. jo.

alasanalasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan padabagian tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai buktitertulis tentang pernikahannya untuk mendukung dalildalil gugatan cerainyadi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Penggugat memohon agarpernikahannya dengan Tergugat dapat disahkan oleh Pengadilan AgamaUjung Tanjung;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut dapatdipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RepublikIndonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secarateruSs menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelisuntuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankanperkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justruHal. 17 dari 21 hal. Put.

menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikihdalam Kitab Al Asybah Wa AnNazhoir halaman 62, yang telah diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim:24S Modslwo p5r0 ab ab Meol J>Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari padameraih kemaslahatan (kebaikan);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhiketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling komunikasi lagi dantidak saling memperdulikan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke PengadilanAgama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaianperceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah

Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi HukumIslam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menuruthukum agama Islam;Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampaldengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidakmempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadapmana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan itsbat nikah kePengadilan Agama;Menimbang

Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, makagugatan Penggugat pada petitium poin 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkandengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 15 April 2008 di Kampung Jinak, Distrik Suato,Kabupaten Asmat, Papua;Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat jugamengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akandipertimbangkan alasan Penggugat

bolen ada kesewenangwenangan oleh pihakyang satu terhadap yang lain, karena kesewenangwenangan adalah tindakanbiadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugatsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untukmembentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.SkgInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimdapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bainsughra