Penggugat nafkah anak yang bernama Nur Wulan Aggraini binti Puguh Winarto, umur 12 tahun minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Penggugat nafkah anak yang bernama Rizal Febryansyach, lahir di Surabaya pada 14 Februari 2006 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Handayani Binti Arif Suhariyono, lahir di Surabaya pada tanggal 02 Juni 2010 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Adilla Gumilar Bin Jatmiko Gumilar dan Ariella Rachmawati Gumilar Binti Jatmiko Gumilar, sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Dengan perkataan lain, bahwa wewenangpemegang Hak Pengelolaan bersumber dari Hak Menguasai Negara, sehinggakewenangan pemegang Hak Pengelolaan adalah bersifat hukum publik;Bahwa Pemohon selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas HakPengelolaan yang mana dalam proses perpanjangannya diharuskan oleh hukumuntuk mendapatkan persetujuan dari Termohon selaku pemegang Hak Pengelolaanadalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan Tindakan Hukum TataUsaha Negara karena sarana hukum yang dipakai

menggunakan instrumen yuridisdalam lingkup Hukum Publik (Public Rechtelijk) antara lain Peraturan PemerintahNo. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak PakaiAtas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional,dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, yangbersifat konkrit berwujud, individual ditujukan dan diperuntukan bagi perusahaanperusahaan pemegang

(public rechtelijk), maka penetapan biayabiayakhususnya Biaya Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan juga harus tetapberpedoman pada ketentuan hukum publik atau suatu peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tarif yang berlaku dalam bidang pertanahan,seperti dalam permasalahan a quo, Pemohon menyetujui apabila BiayaPemanfaatan Tanah sebesar 5 % X Luas Lahan X NJOP sebagaimanatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Gubernur Daerah Ibukota JakartaNomor : 122 Tahun 2001, tanggal

JIEP, ditetapkan dengan mengacu atau mempertimbangkan nilai yangdibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen yang ditetapkan olehPT. JIEP sesuai dengan tata cara yang berlaku;2.

Jakarta Industrial Estate PulogadungNomor: 095 Tahun 2015, hanya mengatur kegiatan perseroan sebagai badan hukumprivat, bukan badan hukum publik. Konsekuensinya, jika terjadi pelanggaran hukumprivat akan diselesaikan lewat jalur perdata. Sementara jika terjadi pelanggaran hukumpublik akan diselesaikan lewat hukum publik; Bahwa oleh karena Keputusan Direksi PT.

memiliki kewenangan dalam penerbitan perijinan dibidang pertambangan batubara ada pada Termohon sesuai ketentuanpasal 14 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara Jo pasal 10 ayat (1) Permen ESDM Nomor: 34 tahun 2017Tentang Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara.Bahwa kewajiban TERMOHON sebagai pelayan Publik

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan f Undangundang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 15 huruf e dan f UU a quoberbunyi : Penyelenggara berkewajiban: a. ... dst. e. memberikan pelayanaan yang berkualitas sesuai denganasas penyelenggaraan pelayanan publik;f. melaksanakan pelayanan sesuai denngan standar pelayanan .. PEMOHON BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU BERHAK UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN KEPUTUSAN KEPADA TERMOHON.Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Marimun Bara Sejahtera, didirikanberdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Hilangnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas daripenyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud padaPasal 18 huruf i Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik yang berbunyi : Masyarakat berhak :a. ...dst. . mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai denganasas dan tujuan pelayanan ; "Berdasarkan hal hal tersebut diatas dan peraturan peraturandibidang pertambagan batu bara dan peraturan lainnya maka Pemohonadalah pihak yang berhak untuk diberikan peningkatan

Marimun Bara Sejahtera, makaselain telah telah melanggar kewajiban TERMOHONsebagai pelayan Publik sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 huruf e dan f Undangundang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik.

;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdatakarena masalah perdata adalah masalah yang menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat II DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik

Bahwa pandangan Judex Juns Mahkamah Agung a quo dalampertimbangan hukum putusannya bahwa Penggugat telah mengajukangugatan a quo dalam kapasitas pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagaiDirektur Perseroan Terbatas PT Kumala Raya, padahal ikatan perjanjianantara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah ikatanperjanjian antara Penggugat selaku badan hukum perusahaan dengan ParaTergugat selaku badan hukum publik, adalah sebuah kekhilafan atau suatukekeliruan Judex Juris Mahkamah Agung yang

kepemilikan ..... dan seterusnya.Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penggugat dalam kapasitasnyaselaku direktur perseroan terbatas PT Kumala Raya telah diatur sedemikianrupa dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menyangkut apakah dalam sengketa a quo Penggugat bertindak dalamkapasitas pribadinya ataupun dalam kapasitas selaku direktur perseroanterbatas PT Kumala Raya dalam mengajukan gugatan terhadap TergugatTergugat selaku badan hukum publik

telah memperlihatkan dalamputusan Judex Juris Mahkamah Agung a quo adanya suatu kekhilafan dankekeliruan yang nyata yang menyebabkan putusan Judex Juns MahkamahAgung a quo diperbaiki dan diadili sendiri oleh Judex Juris MahkamahAgung dalam pemeriksaan peninjauan kembali sengketa a quo;Bahwa, putusan Judex Juns Mahkamah Agung a quo yang menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugatmengajukan gugatan a quo dalam kapasitas pribadi terhadap TergugatTergugat selaku badan hukum publik

Yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah mengumbarkepada publik tanoa adanya bukti yang jelas dan langsung menujukantuduhannya kepada PENGGUGAT sehingga memunculkan kesan seakan akan PENGGUGAT adalah orang yang licik dan penuh kecurangan;Bahwa dengan dilantiknya PENGGUGAT sebagai anggota DPR RI periode20142019 jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak pernahmelakukan Kecurangan PEMILU sebagaimana yang dinyatakan olehTERGUGAT di berbagai media dan kesempatan;Bahwa perbuatan perbuatan TERGUGAT mengakibatkan

PENGGUGAT mengingat antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT berasal dari satu Partai yang sama,sehingga kemudian berakibat pada menurunnya kesehatan PENGGUGATdan tidak hanya itu tugas PENGGUGAT sebagai pembawa aspirasikonstituen dan rakyat juga terganggu untuk mengurusi dan menepis segalatuduhan tudahan yang disampaikan oleh TERGUGAT melalui media baikitu cetak maupun online.Bahwa tindakan melawan hukum tersebut terus dilakukan olehTERGUGAT.Bahkan upaya untuk menjatuhkan harga diri PENGGUGATdimata konstituen dan publik

terhadap PENGGUGAT, agar PENGGUGAT tidak lagi menduduki jabatansebagai Anggota DPR/MPR RI periode 20142019 dari Partai Demokratdari Dapil DIY;Bahwa karena seringnya mendengar dan membaca pemberitaan di mediamassa yang berisi pernyataan pernyataan dari TERGUGAT yang terusberusaha menyudutkan PENGGUGAT tersebut mengakibatkan kehidupanPENGGUGAT dalam melakukan pekerjaan sebagai Anggota Dewanmaupun sebagai pribadi merasa tidak tenang, terganggu dan tertekan.Upaya terus menerus untuk menyesatkan opini publik

yang dilakukan olehTERGUGAT telah menjadi beban dan tekanan yang tidak ringan bagiPENGGUGAT untuk melakukan Kklarifikasi kepada publik tentang dudukpersoalan yang sebenarnya.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tidak ditemui satupun poin yangmencantumkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tersebut,yang ada hanyalah penunjukan sebagai Direksi Perum PerikananIndonesia dan Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tanggal 14 Mei2016 tentang Analis Kewajaran, oleh karenanya penentuan tarif sewatersebut tidak dibuat berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2013sebagai peraturan yang mengatur tentang

Sukardi, MAPPI (Cert) sebagai ManagingPartner KJPP telah dibawah sumpah, dalam persidangan antara lainmenerangkan :Ahli menerangkan tentang dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik,bahwa dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik yaitu Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 101/PMK.01/2014 tanggal 2 juni 2014.dengan itu seperti Nilai Sewa Pasar, maka acuan wajarnya adalah sesuaidengan pasar, dengan fakta lain pasarlah yang menentukan besaran nilaitersebut.

melakukananalisa Kewajaran bahwa dalam prakteknya pada setiap penilaian,Penilai Publik hanya akan meminta didampingi oleh pihak Pemberi Tugaskarena dengan Pemberi Tugaslah Perjanjian Kerjasama Penilaianditandatangani dan hasil penilaian umumnya merupakan rahasia bagiPemberi Tugas, selain itu Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) jugamelarang Penilai bertindak untuk dua atau lebih para pihak padapenugasan dengan tujuan yang sama.e Ahli menerangkan bagaimana prosedur Nilai Kewajaran terhadap assetyang

KEP/MEN/2007 tanggal06 Nopember 2007 dan didasarkan pula pada Keterangan Ahli KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) serta Anggota Komite USP MAPPI, Ir.Sukardi, MAPPI (Cert) sebagai Managing Partner KJPP telah dibawahsumpah, dalam persidangan antara lain menerangkan :Ahli menerangkan tentang dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik,bahwa dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik yaitu.

Sedangkan penilai padahakekatnya hanya merumuskannya sesuai dengan ilmu penilaian,sehingga dasar nilai yang digunakan akan wajar/adil bagi kedua belahpihak yang berkepentingan, karena pasarlah yang menentukan Nilaibukan pihakpihak yang berkepentingan.Ahli menerangkan pedoman yang harus diperhatikan bahwa yangmenjadi pedoman yang harus diperhatikan adalah Standar PenilaianIndonesia (SPI).Ahli menerangkan mengapa Penilai Publik tidak melibatkan danmengikutsertakan Para Penyewa atau Pengusaha dalam

secara tertulis atas anjuran dari mediatorDisnakertrans Kabupaten Kediri;Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat Rekonvensi memberikantanggapan atas anjuran dari mediator Disnakertrans Kabupaten Kedirisebagai berikut:e Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi melakukan penutupanperusahaan (lock out) yaitu ditolaknya penangguhan upah minimumKabupaten/Kota Kediri (UMK) tahun 2015 oleh Pemerintah dan kerugianperusahaan selama 2 tahun berturutturut yang dibuktikan denganadanya audit dari kantor akuntan publik

Rekonvensi yang tidak memungkinkanuntuk memberikan pesangon dan hakhak lainnya kepada Para TergugatRekonvensi lebin besar sebagaimana tertulis pada posita 25 dan saat inifasilitas kredit yang Penggugat Rekonvensi peroleh dari Bank CIMBNiaga Kediri juga bermasalah;2) Bahwa penutupan perusahaan (lock out) yaitu ditolaknya PenangguhanUpah Minimum Kabupaten/Kota Kediri (UMK) tahun 2015 olehPemerintah dan kerugian perusahaan selama 2 tahun berturutturut yangdibuktikan dengan adanya audit dari kantor akuntan publik

Put Nomor 525K/Pdt.SusPHI/2016berturutturut pada tahun 2013 dan tahun 2014 sesuai dengan laporan audit dariakuntan publik tanggal 6 Mei 2015 (Bukti T.1).

Pasal ini tidakmembatasi bahvea orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan oranglain, sehingga milik sendin masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akanteyadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendirisebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatuhal, mungkin bisa juga terjadi; Kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan inimemang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum; Di tempat umum artinya di tempat publik dapat

Kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang ataulebih;Kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihatoleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum;Kekerasan ini dapat dilakukan di dalam sebuah rumah, tetapi harustampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yangdapat dihukum;Para pelaku tidak perlu terlihat, hanya tindakan kekerasannya saja yangharus tampak.

Para pelaku dapat saja bersembunyi tetapi tindakandengan kekuatan bersama tidak boleh tersembunyi terhadap publik;memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHP antaralain sebagai berikut:Ayat (2) memperberat ancaman hukuman bagi yang bersalah telahmelakukan kejahatan dalam ayat (1) apabila:e Mereka secara pribadi merusak barang;e Perbuatannya tersebut menyebabkan: luka, luka berat atau mati padaorang lain;Sebenarnya kurang tepat memperlakukan pemberatan ini terhadapsemua peserta

Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukumdengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasielektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yangdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013

Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017lain, misalnya saja merekam melalui monitor yang sengaja diputar ulang danbahwa benar merekam dari rekaman video langsung dari layar monitor,sepanjang materi tayang dari layar monitor tersebut termasuk tidak rahasiadan disiarkan ke publik, tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukumnamun demikian jika merekam dari rekaman video langsung dari layarmonitor sedangkan materi yang ditayangkan atau sengaja diulang tersebutmilik pribadi atau bersifat rahasia maka perbuatan

yangmembuat dokumen atau informasi elektronik orang lain berpindah atauberada pada tempat lain dengan menggunakan sistem jaringan ataumemindahkan dalam arti merekam suara, merekam gambar atau merekamaudio visual, memfoto atau sejenisnya sehingga berpindah berada di tempatlain, misalnya saja merekam melalui monitor yang sengaja diputar ulang danbahwa benar merekam dari rekaman video langsung dari layar monitor,sepanjang materi tayang dari layar monitor tersebut termasuk tidak rahasiadan disiarkan ke publik

perkara aquo (Legal Standing/error inpersona standi injudicio) ;Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakantidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;B PENGGUGAT SALAH MENGGUGATSUBJEK TERGUGAT ;1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yangmengajukan gugatan terhadap yang menyebutkanBADAN PERTANAHAN NASIONAL,KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLABUHANBATU, Jalan Pramuka No. 3Rantauprapat selanjutnya sebagai TURUTTERGUGAT, adalah subjek hukum yangmerupakan Badan Hukum Publik

, seharusnyadalam Hukum Acara Perdata harus menggugatPimpinan atau Pejabat yang berwenang dari BadanHukum Publik tersebut, dalam hal iniSEHARUSNYAyang digugat adalah KEPALAHalaman 23 dari 68 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.Rap24KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLABUHANBATU.

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.Rap42tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara aquo (Legal Standing/error in persona standi injudicio) ;F PENGGUGAT SALAH MENGGUGATSUBJEK TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yangmengajukan gugatan terhadap yang menyebutkan BADAN PERTANAHANNASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU,Jalan Pramuka No. 3 Rantauprapat ; selanjutnya sebagai TURUT TERGUGAT,adalah subjek hukum yang merupakan Badan Hukum Publik

, seharusnya dalamHukum Acara Perdata harus menggugat Pimpinan atau Pejabat yang berwenangdari Badan Hukum Publik tersebut, dalam hal ini SEHARUSNYAyang digugatadalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLABUHANBATU.

Badan hukum publik atau badan hukum privat(3) Permohonan sekurangkurangnya harus memuat:a. Nama dan alamat pemohonb. Uraian mengenai perhal yang menjadi dasar permohonan danmenguraikan dengan jelas bahwa:1. Mater muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturanperundangundangan di bawah undangundang dianggapbertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi; dan/atau2. Pembentukan peraturan perundangundangan tidak memenuhiketentuan yang berlaku; danc.

Putusan Nomor 65 P/HUM/2015berlakunya peraturan perundangundangan di bawah undangundang,yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atauc. badan hukum publik atau badan hukum privat..

Sehingga, sudah selayaknyabidang kelautan dan perikanan menjadi arus utama dalam kebijakanekonomi nasional.Salah satu pilar pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangkamendayagunakan dan memfungsikan laut secara bijaksana yang didukungoleh pemanfaatan daratan untuk kepentingan publik adalah dalam rangkasebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar,percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harusdiupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Berdasarkan

Agung;Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundangundangan di bawah undangundang hanya dapat dilakukan oleh pihak yangmenganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang diatur dalam undangundang; atauc. badan hukum publik

termasuk diri para Pemohon berdasarkan asaserga omnes;Bahwa putusanputusan Mahkamah Agung dalam lingkup penegakanhukum publik (termasuk sengketa Hak Uji Materiil a quo) bersifat erga omnes,artinya, putusanputusan tersebut berlaku umum dan mengikat seluruh warganegara termasuk para Pemohon.

Putusan No. 814/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Timbersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnyanyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakanatau kehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis, ataulingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara :Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Daullah Islamiyah / ISISberawal pada awal tahun 2018, terdakwa mengikuti Kajian Daulahdirumah HASNA bertempat di

Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atauancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasanateror atau rasa takut terhadap orang secara meluas ataumenimbulkan korban yang bersifat massal dengan caramerampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau hartabenda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran terhadap objekobjek vital yang strategis, ataulingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitasinternasional.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atauancaman kekerasan

Putusan No. 814/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Timnyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkankerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkunganhidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 15Tahun 2003, maka yang dimaksud dengan kekerasaan adalah setiapperbuatan penyalahngunaan kekuatan fisik dengan atau tanpamenggunakan sarana melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagibadan, nyawa dan kemerdekaan orang

penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang, Tindak PidanaTerorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan denganmenggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja,sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasatakut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secaraacak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkunganhidup, dan Fasilitas Publik

baik nasional, regionai, maupun internasional;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 3 iniDengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasanbermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadaporang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massaldengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atauharta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran terhadap objekobjek vital yang strategis, atau lingkunganhidup, atau fasilitas publik

bernama Rizky Hasan Saputra Bin Hasan Arbai, lahir tanggal 23 Juni 2003 dan Attalillah Khayru Hasan Bin Hasan Arbai, lahir tanggal 13 Oktober 2011 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

yang bernama Zaskia Alisba Maryam Almahyra Binti Achmad Wahdy Al Mujtahidy, berumur 6 bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

nafkah anak yang bernama Kenzo Harni Saputra Bin Hariyono, lahir di Surabaya 24 Agustus 2018 minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

bernama Rahmi Aghnia Wardani Binti Achmad Muntasir Billah, lahir tanggal 24 Nopember 2021minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

anak-anaknya;