.,, terdiri dari:e DAK sebesar Rp. 1.636.363.636,36;e DAU sebesar Rp. 163.636.363,64;Bahwa pelelangan paket pekerjaan inidilakukan pada tanggal 19 Juni 2013sd. 27 Juni 2013 oleh panitia lelang / Pokja yang diangkat olen Kepala BadanPengelola Perbatasan Daerah Kab.

TTU yang saya lupa tanggalnya.Membahas tentang: Penyusunan dokumen pemilihan; Jadwal pelelangan;Semua panitia hadir dalam Rapat Persiapan tersebut.e Pengumuman pelelangan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 19Juni 2013 s/d Sabtu tanggal 22 Juni 2013. Medianya: Website LPSENTT dan Papan Pengumuman di Kantor BPPD Kab.

PANDAK jabatannyasebagai Direktur CV, Berkat llahi ;Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak termasuk dalam salah satupengurus di CV Berkat llahi, terdakwa hanya sebagai Kuasa Dirrektur;Bahwa benar, proses pelelangan sudah sesuai dengan Pepres ;Bahwa benar CV BERKAT ILAHI ada akta pendirian Perusahaannya ;Bahwa Terdakwa hadir saat proses pelelangan;Bahwa tidak dilakukan anwizing lokasi oleh karena Pokja membuatjadwal waktu untuk anwizing lokasi namun para Peserta/ rekanantidak hadir dengan alasan sudah

adanya pelelangan paket pekerjaan jalan pada Badan PengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten TTU, kemudian Terdakwa menghubungiYOHANES B.

Bahwa benar tidak dilakukan anwizing lapangan oleh panitia pelelangan danpenyedia ;29. Bahwa benar terdapat pekerjaan yang dikerjakan dan terpasang dilokasi,namun tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana ditentukan dalamKontrak dan Pedoman umum Bina Marga Tahun 2010 yaitu :1. Lapisan Pondasi Agregat Kelas B;2. Lapisan Resap Pengikat Aspal Cair ;3.

MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI sebagaipemenang yaitu Berdasarkan Lulus Evaluasi penawaran yang terdiri dariEvaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, Kualifikasi dan Evaluasi akhir sertaHalaman 25 dari 174 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN PlkBerita Acara Hasli pelelangan Nomor : 24/PKJ4Konstruksi/VI/2014 tanggal11 Juni 2014 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 25/PKJIVKonstruksi/VV2014 tanggal 13 Juni 2014 (sesuai dengan jadwal lelang).Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Dan

MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI tidak menghadiri padasaat pembuktian kualifikasi pelelangan pengadaan barang/ jasa, mengurusdan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak (GPK) Nomor : 25/DPPKPEKLRK/SPPPK/VI/2014 namun diwakili oleh Sdr. MAHFUDDIN NOORAls UDIN yang bukan dari pihak calon penyedia jasa PT. MITRASOLUSITEKNOLOGI MANDIRI yang sudah ditetapbkan sebagai pemenang lelang,hal ini tidak diperbolehkan diatur sesuai pasal 86 perpres No. 54 tahun2010 dan perubahannya.3.

MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI sebagaipemenang yaitu Berdasarkan Lulus Evaluasi penawaran yang terdiri dariEvaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, Kualifikasi dan Evaluasi akhir sertaBerita Acara Hasli pelelangan Nomor : 24/PKJ4Konstruksi/VI/2014 tanggal11 Juni 2014 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 25/PKJIVKonstruksi/VV2014 tanggal 13 Juni 2014 (sesuai dengan jadwal lelang).Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Dan PemasanganPembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar

MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI tidak menghadiri padasaat pembuktian kualifikasi pelelangan pengadaan barang / jasa,mengurus dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak (GPK) Nomor :25/DPPKPEKLRK/SPPPK/VI/2014 = namun diwakili oleh Sadr.MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yang bukan dari pihak calon penyedia jasaPT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI yang sudah ditetapkansebagai pemenang lelang, hal ini tidak diperbolehkan diatur sesuai pasal86 perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya.3.

, Penetapan Pemenang, PengumumanPemenang, Masa sanggah hasil lelang, Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa, dan Penandatanganan kontrak;Bahwa lelang menggunakan sistem elektronik dan perusahaan yang ikutdalam pelelangan tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan, yangmemasukkan penawaran ada 4 (empat) peserta dan yang yang memenuhipersyaratan setelah dilakukan evaluasi administrasi hanya satu peserta danditetapkan sebagai pemenang yaitu PT.

MASRIANTO, MT, mulai bulan Pebruari 2013.Bahwa secara exofficio saksi adalah Kepala Unit Layanan PengadaanKementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga.Bahwa saksi hanya melanjutkan tahap pelelangan yang sebelumnya telahdilakukan oleh DR. IR.

Jabar Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal5 Desember 2012.Bahwa benar Pengumuman Pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja(Kelompak Kerja) adalah pada tanggal 21 Nopember 2012 ;Bahwa Pengumuman Pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja (KelompakKerja) mendahului pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah karenaadanya Instruksi Kementrian Pekerjaan Umum bahwa PengumumanPelelangan dapat dilakukan sebelum pengesahan, karena DIPA telah dibahasdan hanya tinggal pengesahan saja.Bahwa benar persyaratan yang harus

Jabar Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal5 Desember 2012Bahwa benar Pengumuman Pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja(Kelompak Kerja) adalah pada tanggal 21 bulan Nopember tahun 2012 ;Bahwa Pengumuman Pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja (KelompakKerja) mendahului pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah karenaadanya Surat Edaran dari Kementrian Pekerjaan Umum bahwa PengumumanPelelangan dapat dilakukan sebelum pengesahan, karena DIPA telah dibahasdan hanya tinggal pengesahan saja.Bahwa benar

Bogor tersebut .Bahwa proses lelang dimulai berdasarakan perintah dari Kepala Balai BesarKepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV (BBPUN).Bahwa pelaksanaan pelelangan dimulai sejak tanggal 21 Nopember 2012.Bahwa pelelangan diikuti oleh 21 (dua puluh) satu perusahaan, yaitu :) PT. Wanita Mandiri Perkasa) PT. KarsaBangun Sejati) PT. Penata Karya Keluarga Utama) PT. Widya Satria5) PT. Relis Sapindo Utama) PT. Dayatama Beta Mulya) PT. WigaNusantara Sejati) PT. Adhi Karya (persero) Tbk.) PT.

Menetapkan Rencana Umum PengadaanMengumumkan Rencana Umum PengadaanMenetapkan PPKMenetapkan Pejabat PengadaanMenetapkan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan~@9 2090 5Menetapkan pemenang pelelangan / penunjukan langsung pengadaanbarang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas183Rp.100.000.000.000, dan pemenang pelelangan/seleksi Jasakonsultasi/Penujukan Langsung Jasa konsultasi diatas Rp.10.000.000.000, . Mengawasi pelaksanaan anggaran.

Bahwa Tergugat II adalah lembaga yang diberi wewenang oleh Undangundang dan peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan pelelangan(Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Stbl. 1908;189 JoPeraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari2016.9.

September 2015juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 180/2015 tanggal 18September 2015 yang dibuat dinadapan Notaris Endang Merduwati, SH.12.Bahwa pelaksanaan lelang a quo untuk memenuhi ketentuan Pasal 6Undangundang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakHalaman 13 dari 36Putusan Nomor 221/Pat.Bth/2018/PN MIgTanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa Apabila debitor cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Dengandemikian Pemohon Lelang sebagai Pemegang Hak Tanggungan dapatmelakukan eksekusi melalui Parate Executie, lelang eksekusi HakTanggungan atas objek perkara a quo13.Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan bahwa proses pelelangan tersebutdilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 180/2015 tanggal 18 September 2015 yang berbunyi:Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan peranjian

Lowokwaru, Malang telah sesuai dengan prosedurdan pelaksanaan lelang a quo untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungandinyatakan dengan tegas bahwa Apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyal hak untuk menjual objek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut..

Dengan demikian Pemohon Lelangsebagai Pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui ParateExecutie, lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo danperlu Terlawan Il tegaskan bahwa proses pelelangan tersebut dilakukanberdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 180/2015tanggal 18 September 2015 yang berbunyi:Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan pernanjian

PN.Pbr4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara A quo Pengadilan NegeriPekanbaru) untuk memerintahkan Kantor Lelang (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru) untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru).5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT /1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

Oleh sebab itu, tata cara pelaksanaan eksekusi HakTanggungan harus mempedomaniPeraturan Menteri Keuangan tersebutdiatas.Bahwa lebih lanjut dalam Huruf A angka 4 Rumusan Hukum Hasil RapatPleno Kamar Perdata pada Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 04/BUA.06/HS/SP/III/2014 Tanggal 28Maret 2014 menyatakan bahwa apabila terhadap pelelangan HakTanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang dimanaterlelang Hak Tanggungan tidak mau mengosongkan objek lelang, makapemenang lelang

dapat secara langsung mengajukan eksekusipengosongan objek lelang tersebut kepada Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan.Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04/BUA.06/HS/SP/III/2014 tersebutsecara implisit dapat disimpulkan bahwa pelelangan Hak Tanggunganoleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang merupakan pelelangan HakTanggungan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo.

Maka PelaksanaanEksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui PengadilanNegeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL).Bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 lanuari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH.

Negeri;4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat f 11 Hi1R Yang Mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Pekanbaru)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan NegaradanLelana/KPKNL Pekanbau) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yangmeminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Pekanbaru)Bertentangan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Ianuari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Kisaran)untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor pelelangan kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan pelaku usahayang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) yang menjualnya;e. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentangPembentukan peraturan yang menyebutkan jenis.

Nomor 1291 K/Pdt.SusBPSK/2017Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undangundang,Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang akan dilakukanoleh Pemohon, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti,Memaksa pembayaran dwangsom, hal mana bukan merulkan tugas dankewenangan BPSK dan bertentangan serta melawan hukum sebagaimanadiatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor350/MPP/Kep/12/2001

Nomor 1291 K/Padt.SusBPSkK/2017g) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3210.k/PDT/1984 tanggal 30 Januari1986

Nomor 1291 K/Padt.SusBPSkK/20174) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo PengadilanNegeri Kisaran) untuk memerintahkan kantor Lelang untukmenjualnya (Bukan Pelaku usaha yang meminta kepada kantorPelayanan kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/

Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat 910 HIR Yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri 9Dalam Perkara a quo Pengadilan NegeriKasasi) untuk memerintahkan kantor Lelang untuk menjualnya (BukanPelaku Usaha yangmeminta kepada kantor pelayanan kekayaanNegara dan lelang/KPKNI;5) Bertentangan dengan Jurisprudensi mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan

Hak tersebut didasarkan pada janjiyang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabiladebitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untukmenjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpamemerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan danselanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualanHalaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmbitu lebih dahulu daripada kreditorkreditor yang lain.

Bahwa atas kredit tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkKantor Cabang Jambi selaku Kreditur telan mengeluarkan surat peringatankepada Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya namun Debitur tetaptidak menyelesaikan kewajibannya sehingga Kreditur bermaksud menjualobjek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumdan mengambil uang pelunasannya dari hasil penjualan tersebut.10.Bahwa dapat kami sampaikan kepada Penggugat, bahwa prosespelaksanaan lelang a quo bukanlah untuk

Walaupun demikian tidaklahdilarang bagi pemegang Hak Tanggungan untuk menjadi pembeli obyekHak Tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20.11.Bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan disebutkan Apabila debitur cidera janji, pemegangHak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Syarat penjualan melalui pelelangan umum;e. Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan;f. Hak Kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih12. Bahwa selanjutnya pada penjelasan Pasal 6 UUHT menyebutkanbahwa Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimerupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yangdipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan.

Hak tersebut didasarkan padajanji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila Debiturcidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek HakTanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagidari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan itu lebin dahulu daripada krediturkredituryang lain.13.

Bahwa Penggugat ditetapbkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaanLanjutan Pembangunan Jembatan Sunggai Gomo Kecamatan Gomo oleh PokjaBidang Pekerjaan Konstruksi Kelompok Unit Layanan Pengadaan KabupatenNias Selatan sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang dengan Nomor:17/LU.4/PK.5/Pokjall.1/ULPNS/IX/2015 tertanggal 05 September 2015 dan SuratPenggumuman Pemenang Lelang Nomor: 18/LU.4/PK.5/Pokjall.1/ULPNS/KX/2015 tertanggal 05 September 2015 dan Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) Nomor: 16

Dokumen Hasil Pelelangan (DHP).

Foto copy Berita Acara Penetapan Pemenang dengan Nomor:17/LU.4/PK.5/Pokjall.1/ULPNS/KX/2015 tertanggal 05 September 2015 danSurat Penggumuman Pemenang Lelang Nomor: 18/LU.4/PK.5/Pokjall.1/ ULPNS/IX/2015 tertanggal 05 September 2015 dan Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) Nomor: 16/LU.4/PK.5/Pokjall.1/ULPNS/IX/2015 tertanggal + 04September 2015, selanjutnya diberitanda P2;3.

sebagai pemenang lelang untuk pekerjaanLanjutan Pembangunan Jembatan Sunggai Gomo Kecamatan Gomo oleh PokjaBidang Pekerjaan Konstruksi Kelompok Unit Layanan Pengadaan KabupatenNias Selatan sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang dengan Nomor:17/LU.4/PK.5/Pokjall.1/ULPNS/IX/2015 tertanggal 05 September 2015 dan SuratPenggumuman Pemenang Lelang Nomor: 18/LU.4/PK.5/Pokjall.1/ULP Putusan No : 57/Pdt.G/2016/PN Gst, hal 23 dari 37 halNS/KX/2015 tertanggal 05 September 2015 dan Berita Acara Hasil Pelelangan

Bahwa terhadap Konitrak ini, juga turut dilampirkan dan ditanda tangani olehkedua belah pihak lampiranlampiran yang menjadi kesatuan dan tidakterpisahkan dengan kontrak yakni:SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK)SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK)Dokumen Penawaran Penyedia~ oP =Dokumen Hasil Pelelangan (DHP).

Apabila sampai dengan tanggal 25 November 2021 Pihak kedua tidak jugamampu menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana yang dimaksudpada point kesatu, maka Pihak berhak melakukan pelelangan terhadap agunanyang dijaminkan oleh Pihak Pertama ke Pihak Kedua sesuai dengan perjanjianNomor : 5180/SPK/BPRLG/10/2017 dengan perantaralelang tersebut digunakanuntuk pelunasan tunggakan pembayaran sebagaimana yang dimaksud padapoint kesatu;Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Negeri Raba Bima akan memberikan

Bahwa terhadap posita Gugatan Para Penggugat angka 18 dapatTergugat I, tanggapi sebagai berikut :Bahwa permohonan Lelang yang Tergugat ajukan adalah mengacu/merujukpada ketentuan Pasal 6 jo Pasal 27 UUHT, bahwa syarat pelaksanaan lelangadalah "WANPRESTASI" sehingga Tergugat sebagai Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan melalui pelelangan umum.13.

Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalamSertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungandengan hak mendahului dari pada kreditorkreditor lainnya (Vide Pasal20 ayat i huruf (b) UUHT).C.

Bahwa terhadap posita Gugatan Para Penggugat angka 44 dapatTergugat I, tanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukumsehubungan dengan pelelangan obyek Hak Tanggungan Penggugat danPenggugat II, karena proses pelelangan terhadap obyek hak tanggungantelah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Penjualan melalui pelelangan umum. Kalimat melalui pelelanganumum sebagai formalitas dengan suatu conditio sine qua non (kataserta) akan terlunasi piutang kreditur;12. Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalamPasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukanpermohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan R.I.Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebelumdilakukan pelelangan, pemohon lelang/penjual in casu Tergugat wajibmelakukan pengumuman lelang.

MUHAMMAD GUNTURIAH selaku panitiapengadaan barang dan jasa mengusulkan penetapanpemenang pelelangan yang memenuhi persayaratan tehnis,administrasi dan keuangan kepada PPK dengan Nomor :027/UPPL/PANPPRDPPTU/III/SWQ08 tanggal 25 Maret 2008,yaitu : . Calon pemenang pertama CV. Karya Mandiri Perkasadengan nilai penawarannya Rp. 559.908.000, (limaratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapanribu rupiah); . Calon Pemenang kedua CV.

JAMIL dan HAFIZ masingmasingsebagaianggota ; Bahwa kemudian saksi SALAM selaku Ketua PanitiaPengadaan barang dan jasa yang baru mengeluarkanpengumuman pemenang pelelangan Nomor 50/PPP/PANPPRDPPTU/VII/SWQ2008 tanggal 24 Juli 2008 sebagaipemenang yang telah ditetapkan oleh panitia sebelumnya ; oeBahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD SAIDIN, SH. selakuPPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KU. 003/204/VIII/SWQ2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentangpenetapan /penunjukkan penyedia jasa kontruksi pekerjaanurugan

MUHAMMAD GUNTURIAH selaku panitiapengadaan barang dan jasa mengusulkan penetapanpemenang pelelangan yang memenuhi persyaratan tehnis,administrasi dan keuangan kepada PPK dengan Nomor :027/UPPL/PANPPRDPPTU/III/SWQ08 tanggal 25 Maret 2008, yaitu : 1. Calon pemenang pertama CV. KARYA MANDIRI PERKASAdengan nilai penawarannya Rp. 559.908.000, (limaratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapanribu rupiah);2. Calon Pemenang kedua CV.

JAMIL dan HAFIZ masingmasingsebagai anggota ;Bahwa kemudian saksi SALAM selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang dan Jasa yang baru mengeluarkanpengumuman pemenang pelelangan Nomor : 50/PPP/PANPPRDPPTU/VII/SWQ2008 tanggal 24 Juli 2008 sebagaipemenang yang telah ditetapkan oleh panitia sebelumnya ; oeBahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD SAIDIN, SH. selakuPPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KU. 003/204/VIII/SWQ2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentangpenetapan /penunjukkan penyedia jasa kontruksi pekerjaanurugan

Bahwa tindakan Tergugat yang telah dibantu oleh Tergugat Ilyaitu telah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan Penggugat berupaSertifikat Hak Milik dengan Nomor 464, Surat Ukur 512 ProyonangganTengah/2004 Luas Tanah 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter persegi atasnama Andoyo Hoediono dan Christianto Hoediono, yang terletak DukuhPetodanan Timur RT. 001 RW. 002, Desa Proyonanggan Tengah, KecamatanBatang, Kabupaten Batang, maka sudah selayaknya tindakan Tergugat danTergugat II dinyatakan sebagai

Menyatakan perbuatan Tergugat yang dibantu Tergugat II, berupatindakan pelelangan terhadap barang jaminan tanah/rumah berupa SertifikatHak Milik dengan Nomor 464, Surat Ukur 512 Proyonanggan Tengah 2004Luas Tanah 374 (tiga ratus tujun puluh empat) meter persegi atas namaAndoyo Hoediono dan Christianto Hoediono, yang terletak DukuhPetodanan Timur RT. 001 RW. 002, Desa Proyonanggan Tengah,Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, adalah Perbuatan Melawan Hukum;3.

Cabang Hayam Wuruk, Pekalongan(Tergugat ) tanggal 6 Mei 2014 dan mengacu pada Pasal 16 PeraturanMenteri Keuangan tersebut, Tergugat PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.Cabang Hayam Wuruk, Pekalongan selaku Penjual/ Pemohon lelangbertangung jawab dengan ini membebaskan Pejabat / Pegawai dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan pemenanglelang baik sekarang maupun dikemudian hari terhadap segala gugatanatau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan;3.5.Bahwa berdasarkan uraian

Bahwa semestinya dengan kredit macet yang dilakukan oleh TergugatIll/ Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat berhak untuk menjual barangjaminan melalui pelelangan umum untuk pemenuhan hutang yang dilakukanoleh Tergugat Ill/Tergugat Rekonvensi tersebut terdapat jaminan sehinggabarangbarang yang telah diletakkan atau dibebani hak tanggungan oleh bankyang dalam hal ini secara otomatis sebagai pemegang hak tanggungan, yangmenurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan

Bahwa menurutpasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan, yang berbunyi :Pasal6Apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan.Berdasarkan ketentuan tersebut kami mohon pertimbangan MajelisHakim agar pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat tetapdilaksanakan oleh Tergugat / Kreditor sebagai pemegang HakTanggungan meskipun

melampaui kewenangan denganmelakukan lelang.16.Bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang mengadaada dan tidakberdasar sehingga harus dengan tegas dinyatakan ditolak.17.Bahwa Lelang Obyek Hak Tanggungan yang akan dilakukan olehTergugat berdasar hukum kepada UndangUndang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan yang secara tegas mengatur sebagaiberikut :Pasal6 :Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan

Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikanoleh pemberi Hak Tanggungan bahvwa apabila debitor cidera janji,pemegang HakTanggungan berhak untuk menjual obyek HakTanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukanpersetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnyamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahuludaripada kreditorkreditor yang lain.

./2016/PT.SMGDi dalam Pasal 20 UndangUndang Hak Tanggungan jugamenyebutkan bahwa :(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyekHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ataub. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang

Pelelangan Umumc. Pembelian Langsung Bahwa terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alatpendingin ruangan / AC) yang dilaksanakan dengan cara PelelanganUmum dan Pembelian Langsung tersebut SUC Pembelian ..................dengan SPK / kontrak / ketentuan sehingga tidak terdapatpenyimpangan.e Bahwa berdasarkan pengecekan selaku koordinator urusan AC,Telepon, Air, Listrik (koordinator tehnik), pada tanggal 15 Pebruari 2008saksi Tunjung Miharto Bin R.

Pelelangan Umumc. Pembelian Langsung Bahwa terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alatpendingin ruangan / AC) yang dilaksanakan dengan19v Pelelangan Umum dengan nilal kontrak sebesarRp.125.290.000, dan Pembelian Langsung sebanyak 9 kuitansi sebesarRp.31.190.000,tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan SPK / kontrak / ketentuansehingga tidak terdapat penyimpangan.

2222 2Penandatangan kontrak mengikuti ketentuan sebagaimana diaturdalam proses pelelangan.20nee nnn nnnneBahwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 saksi Tunjung MihartoBin R. Gunawan menunjuk Humaniora Tehnik, rekanan yang belumdi bidang .........:.:.21berbadan hukum pimpinan saksi Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi),bergerak di bidang jasa perbaikan alat elektrikal, mekanikal, intercolldan AC untuk melakukan pekerjaan pemeliharaanAC, 7272020202 Bahwa kemudian saksi Drs.

Pengadaan Kincir untukPelaksanaan Demfarm;2 (dua) lembar copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) Nomor 4492/DPB.2/PL.110.D2/XI/2012 tanggal 20November 2012, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untukPelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Genset untuk PelaksanaanDemfarm;1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Penyusunan HargaPerkiraan Sendiri dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan PengadaanGenset untuk Demfarm Budidaya Ikan Nomor 3585/DPB.2/BA.D2.PL.110/IX/2012:;1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Pelelangan

PekerjaanPengadaan Genset untuk Demfarm Budidaya Ikan TahunAnggaran 2012 Nomor 4315/DPB.2/PL.110.D2/IX/201 2:1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Pelelangan PekerjaanPengadaan Pompa Air untuk Demfarm Budidaya Ikan TahunAnggaran 2012 Nomor 4291/DPB/PL.420/BA/X1/2012;1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Pelelangan PekerjaanPengadaan Plastik Mulsa untuk Demfarm Budidaya Ikan TahunAnggaran 2012 Nomor 3655/DPB/PL.420/BA/IX/2012;1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Pelelangan PekerjaanPengadaan

Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita 3 TERLAWAN tetap tidakmemberikan tanggapan yang positif atau jalan keluar yang terbaik, bahkanTERLAWAN melakukan penagihan serta penekanan terhadap PELAWANdengan memberikan Surat peringatanperingatan beserta ancaman untukmelakukan pelelangan terhadap objek yang menjadi jaminan atas hutangPELAWAN kepada TERLAWAN I..

membawa konsekuensi yuridis bahwa Terlawan selaku Pemegang Hak Tanggungan BERHAK melakukanpenjualan objek sengketa melalui lelang eksekusi untukdijadikan sumber pelunasan kredit Pelawan apabila Pelawanselaku debitur cidera janji terhadap perjanjian kredit.Hak Terlawan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 6 jo.Pasal 20 (UUHT), yang menyatakan bahwa:Pasal 6:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2)Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umumHal 7 dari 21 Hal Putusan No. 388/Pdt/G/2017/PN Smg.6.Bahwamenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang ' HakTanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditorkrditorlainnya.Hak Terlawan tersebut di atas juga telah ditegaskan dandisepakati dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Pasal

HakTanggungan berupa : sebidang tanah Sertipikat HAK MILIK No. 3151, PropinsiJawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan PedurunganLor NIB 11.01.04.09.02248 Letak tanah PERUM TAMANSARI BLOK B3 KAVLINGNO.1, pemegang hak yaitu Suwarno (Pelawan),Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, apabila Debitur cidera janji pemegang HakTanggungan pertama (in casu Terlawan I/ selaku Kreditur) berhak menjual obyek haktanggungan melalui pelelangan

jalan di dusun tersebut terdakwa melihat tidak jauh dari tempatterdakwa bekerja ada aktivitas warga yang melakukan jual beli getah / karet dengannilai disetiap transaksinya bisa mencapai puluhan juta rupiah, melihat hal tersebut lalutimbul niat terdakwa untuk memiliki uang yang biasa dibawa oleh toke / pembeli getahdari masyarakat tersebut, untuk merealisasikan niatnya tersebut kemudian pada hariKamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan SULIMpergi menuju tempat pelelangan

getah / karet dengan mengendarai 1 (satu) unit sepedamotor jenis Yamaha Vega R, setelah sampai dilokasi pelelangan karet terdakwa danSULIM melihat linat keadaan disekitar termpat itu, setelah itu terdakwa turun darisepeda motor yang dikendarai oleh SULIM dan berjalan menuju saksi Suhaimi yangpada saat itu sedang memegang tas yang berisi sejumlah uang, sedangkan SULIMmenunggu diatas sepeda motor dengan tetap menghidupkan mesinnya untuk berjaga jaga apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang,

milik terdakwa ;e Bahwa, tujuan terdakwa membawa pistol tersebut adalah untuk melakukanperampokan terhadap toke getah yang biasa melakukan transaksi jual beligetah di Dusun Lingkar Nago ;e Bahwa, sebelum melakukan perampokan tersebut, terdakwa bersamaSulim membagi tugas yaitu terdakwa yang melakukan perampokansedangkan Sulim menunggu diatas motor dengan tujuan agar mudah untukmelarikan diri ;11Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 12.00 Wibterdakwa bersama Sulim tiba ditempat pelelangan

milik terdakwa ;e Bahwa, tujuan terdakwa membawa pistol tersebut adalah untuk melakukanperampokan terhadap toke getah yang biasa melakukan transaksi jual beligetah di Dusun Lingkar Nago ;e Bahwa, sebelum melakukan perampokan tersebut, terdakwa bersamaSulim membagi tugas yaitu terdakwa yang melakukan perampokansedangkan Sulim menunggu diatas motor dengan tujuan agar mudah untukmelarikan diri ;e Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 12.00 Wibterdakwa bersama Sulim tiba ditempat pelelangan

Surya Pratama padaBulan Maret 2008 agar terhindar dari proses pelelangan agunan miliknya. Setelahpinaaman kredit CV. Surya Pratama dilunasi, selanjutnya Suroto (Alm)menyerahkan agunan kredit yang berupa sertifikat No.577 atas nama Ir. AhmadHamim Wicaksono kepada terdakwa, namun terdakwa juga meminta sertifikat No.00768 atas nama Ir. Sri Indriani.

Surya Pratama padaBulan Maret 2008 agar terhindar dari proses pelelangan agunan miliknya. Setelahpinaaman kredit CV. Surya Pratama dilunasi, selanjutnya Suroto (Alm)Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2015/PT BGLmenyerahkan agunan kredit yang berupa sertifikat No.577 atas nama Ir. AnmadHamim Wicaksono kepada terdakwa, namun terdakwa juga meminta sertifikat No.00768 atas nama Ir. Sri Indriani.

AnmadHamim Wicaksono; Bahwa oleh karena kesulitan keuangan yang dialami oleh CV, Surya Pratamamilik Suroto, maka untuk menghindari pelelangan barangbarang yang menjadijaminan hutang Suroto, Terdakwa melunasi tunggakan hutang Suroto sebesarRp. 385.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah); Bahwa oleh karena Terdakwa dan isterinya yaitu saksi Dra. Afifatus Sholehah,M.Pd. tetap tinggal di rumah di JI. Mahakam Raya No. 19A, Kel. Lingkar Barat,Kec.

Sri Indriany, saksi Sumantri, saksi Ina Suryani, S.E dan Terdakwa sendiritelah mengakui hutang Suroto tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena kesulitan membayar hutangnya, makaSuroto meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya untukmenghindari pelelangan jaminan hutangnya berupa SHM 00768 an. Sri Indriany,SHM 00639 an. Sumantri dan SHM No. 577 an.

MAKA dengan demikianPelelangan Umum yang dilakukan oleh Tergugat Il melalui Tergugat VI, yangdilaksanakan pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2012 di KPKNL Jakarta Illdi Jalan Prapatan No.10 Jakarta Pusat adalah juga Cacat Yuridis, TidakSah dan Batal Demi Hukum;Bahwa oleh karenaPelaksanaan Pelelangan Umum yang dilakukan Tergugatll melalui Tergugat VI a quo adalah Cacat Yuridis, Tidak Sah Dan Batal DemiHukum.

hak tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor : 525/Cililitan (Obyek perkara );Menimbang, bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI dalam kontramemori bandingnya telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI terlibat dalam proses pelelanganSertifikat (SGHM) Nomor : 525 / Cililitan yang telah dibebani dengan haktanggungan Nomor : 33 atas permintaan dari Terbanding Il semula Tergugatll selaku kreditur dari Terbanding semula Tergugat ;Bahwa proses pelelangan

Il semula Tergugat Il; Bahwa saksi EDI SUHARDI yang mengakui sebagai komisaris perseroannamun tidak dilibatkan dalam proses kredit tersebut perlu dipertimbangkankarena keterangan saksi tersebut justru berbanding terbalik dengankewajiban hukum saksi selaku komisaris sebagaimana yang diatur dalamUndangUndang Perseroan; Bahwa dalil Pembanding semula Penggugat tidak mengetahui dan atautidak menyetujui bahwa agunan tersebut dijaminkan ke Bank , tentunyaharus ditolak dan dikesampingkan ; Bahwa proses pelelangan

ParaPenggugat yang keberatan tentang kesimpulan yang diambil oleh Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan Terbanding VIl semula Tergugat VIl sebagaipembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh UndangUndang hal itu adalahsudah tepat karena setiap benda / barang yang telah dijadikan anggunan kreditdan telah dibebani oleh hak tanggungan dan telah dilelang sesuai denganproses yang telah ditentukan oleh UndangUndang sebagai pembeli yangberitikad baik dan kalau ada pihak yang keberatan atas pelelangan

mencicil berturutturut setiapbulan, selama 6 (enam) kali pembayaran, dan mulai terhitung bulan Januari 2022sampai dengan bulan Juni 2022 dengan jumlah angsuran Rp 7000,000 (Tujuh jutarupiah) yang akan di bayar paling lambat pertanggal 28 per bulannya.Pasal 3Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan tersebut di atas, Pihak Keduatidak juga mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertamasebagai mana yang dimaksud pada Pasali (Satu) dan Pasal 2 (dua), maka PihakPertama berhak melakukan pelelangan