Ditemukan 51522 data
16 — 16
Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 10 April 2002, berdasarkan kutipan akta nikahnomor : 551/85/IV/2002, tertanggal 10 Aprol 2002, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Jl.
21 — 4
tujuan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(potokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah supaya Pengadilan Menetapkan anak yang bernama Sang PutriPesona binti Sri Harjanto dibawah perwalian Pemohon sebagai ibukandungnya ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
19 — 9
kali diberi kesempatan,Pemohon tidak hadir mengajukan bukti dimaksud.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjukhalhal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini .TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas.Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa antaraPemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari
16 — 3
Demikian juga Tergugattinggal di dusun Dawe Wetan, RT 04 RW 07 desa Sumberdawesari, kecamatan Grati, KabupatenPasuruan, sehingga keduanya bukan wilayah hokum Pengadilan Agama Lumajang.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik, yang pada pokoknya mohon agareksepsi Tergugat ditolak, namun tidak memberikan alas an jelas yang mendasari penolakantersebut.
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Andrian Bintoro
72 — 18
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Tindak PidanaDesersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undangundang HukumPidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukanlagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakanpemanggilan 6 (enam) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadirdisidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputustanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh
karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter Sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahullagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Majelis Hakimberpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer
30 — 4
kerugian yang saksi derita saksi untuk sepada motor sekitar Rp. 15.000.000,( lima belas juta rupiah ) untuk 2(dua) buah HP Blackberry sekitar Rp. 3.500.000,bahwa yang pertama kali yang mengetahui isteri saya meninggal dunia karena lukadi tubuhnya adalah anak saya yang bernama : TAMARA GRACIA AGUSTIN ;bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di daerah Tlogosari Semarang,sedang anak saya TAMARA GRACIA AGUSTIN sedang sekolah di SMA TriTunggal Semarang dan isteri saksi di rumah sendirian ;bahwa yang mendasari
SMA Tri TunggalSemarang dan ayah saksi sedang bekerja di Tlogosari Semarang, sedangkan Ibusaksi berada di rumah sendirian ;bahwa pada saat itu sekira jam 12.30 Wib. saksi menghubungi Ibu saksi untukmenjemput pulang sekolah namun tidak diangkat oleh ibunya dan saat itu tidak adabarang milik pelaku yang tertinggal di rumah saksi ;Halaman 4 dari 11 Putusan No.376/Pid.B/2015/PN Smg.bahwa saksi mengenali barang berupa 1(satu) buah HP Blackberry Type Z 10 danHP Blkackberry Type Dakota 9900 ;bahwa yang mendasari
10 — 0
XXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 18September 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 18September 2015 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari
61 — 16
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/136/AD/K/I02
9 — 0
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan
75 — 41
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/228
11 — 2
Pas.sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang
pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis
21 — 11
hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telahmempertimbangkan dan menjatuhkan putusan gugatan Penggugat Rekonpensi /Pembanding dengan tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim PengadilanTinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelishakim Pengadilan Agama tingkat pertama dan diambil alin menjadi putusannyasendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang hartabersama tidak diikuti dengan kejadian yang mendasari
gugatan, meskipunPenggugat Rekonpensi/Termohon telah menyebutkan dasar hukum gugatannyatetapi tidak menjelaskan fakta kejadian yang mendasari gugat tersebut.
50 — 18
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/8
126 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kebumen Atas NamaPerkara A Quo;Bahwa mengingat dalil dalil yang mendasari lahirnya gugatan tersebutbersumber pada akad Nomor 9.10.C.000404/BMT, tertanggal 22 November2010 tentang akad Murabahah antara Tergugat II dan Rumsari Mutiarawati(Tergugat ) selaku debitur serta turut melibatkan Penggugat selakupenjamin dalam hubungan hukum borgtocht atau personal guaranty ataukafalah (dalam istilanh Hukum Perjanjian Islam) atas kesepakatanHalaman 6 dari 13 Hal.
:Bahwa mengingat akad murabahah Nomor 9.10.000404/BMT merupakanperjanjian primer yang mendasari lahirnya perjanjian kafalah/penjaminanHalaman 7 dari 13 Hal. Put.
30 — 22
bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkasperkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari BeritaAcara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan PengadilanNegeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkaraini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1179/Pid.B/2014/PN.Lbp, tanggal 20 Nopember 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelishakim tingkat pertama yang mendasari
83 — 36
telahtepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitandengan perkara a quo, kemudian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alihdan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian pengadilantingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding dalamperkara banding ini, tidak mengajukan memori banding, sehingga majelishakim tingkat banding tidak mengetahui alasanalasan dan keberatankeberatan apa yang mendasari
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
MenjadiUraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Kurang / (Lebih) Bayar (1.189.876.648) 0 (1.189.876.648)Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 0 0 0Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar (1.189.876.648) 0 (1.189.876.648) Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepadaPengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak dengan Keputusantersebut di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:Bahwa dasar perhitungan Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas
12 — 4
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
OENTOENG SOEKROWATI
18 — 2
tentang kematian ayahnya tersebut, namuntentang niat Pemohon untuk melaporkan tentang Kematian ayah Pemohontersebut telah ditolak karena kematian ayah Pemohon sudah terlalu lama.Menimbang, bahwa menurut surat Dirjen Kependudukan Dan CatatanSipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor472.12/932/DUKCAPIL disebutkan bahwa terhadap permohonan tentang AktaKematian yang sudah lama atau lebih dari 10 (Sepuluh tahun) berdasarkanpenetapan Pengadilan.Menimbang bahwa oleh karenanya dengan mendasari
24 — 11
memori banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Balige berikut surat yang timbul dipersidanganberhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriBalige nomor : 241/Pid.B/2014/PN.Blg, tanggal 5 Februari 2015, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari