INDOPORT TERMINAL DAN OPERATOR, 2.PT. PARVI INDAH PERSADA

MULTI TERMINAL INDONESIA

Penggugat:
MUH.ELIS YUSUF ABDI
Tergugat:
KOPERASI KARYAWAN TERMINAL PETI KEMAS KOJA

TERMINAL JASA KARYA

TERMINAL JASA KARYA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tersebut;

PT MULTICON INDRAJAYA TERMINALmelawanPT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO), dan kawan

PUTUS ANNomor 116 PK/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL, selaku BadanHukum Perseroan Terbatas, berkedudukan di JalanPalembang Nomor 1 Kawasan Berikat Nusantara,Marunda, Jakarta Utara, diwakili oleh Hiendra Soenjotoselaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal,beralamat di Wisma Mitra Sunter 14 Floor, Jalan YosSudarso Kav. 89 Jakarta

Proses Perjanjian Sewa Menyewa:1.Bahwa Penggugat (PT Multicon Indrajaya Terminal) adalah suatu badanhukum perseroan yang bergerak dalam bidang jasa depo petikemasyang berdiri sejak tahun 2002, sebagaimana ternyata dalam AktaNomor 35 tanggal 17 April 2002, yang dibuat di hadapan Diah AnggrainiS.H., M.H., Notaris Jakarta;Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003, antara Penggugat danTergugat telah mengadakan perjanjian sewa menyewa depo containerukuran 234 m x 245 m atau seluas 57.330 m* dan lahan tambahanberukuran

semakin parah, maka pemutusan sewamenyewa depo container yang dilakukan secara sepihak dan denganmengabaikan kewajibankewajiban Tergugat, maka secara hukumpemutusan sewa menyewa yang demikian harus dibatalkan karena sangatmerugikan Penggugat;Bahwa Tergugat secara berturutturut yaitu pada tanggal 10 Agustus 2010hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat memasang spanduk berukuransangat besar tersebut dengan tulisan "kendaraan truk membawa muatancontainerliso tank tujuan depo PT Multicon Indrajaya Terminal

2015ditemukan adanya fakta tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukanTergugat karena dibatalkannya perjanjian sewa memang dibenarkan sesuai isiperjanjian vide Pasal 17 huruf b karena Penggugat tidak membayarsewa/wanprestasi, alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karenahalhal tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Juris tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL

Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL

AZHAR UMAR >< HIENDRA SOENJOTO SELAKU DIREKTUR UTAMA PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL CS

Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang 5.155 Lembar Saham pada PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dengan perubahan data perseroanterakhir berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 11 Nopember 2013 tentangPernyataan Keputusan Rapat PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yangdikeluarkan oleh Notaris M.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL pada tanggal 23 Mei 2014tanpba mengundang PENGGUGAT selaku pemegang saham yangmelanggar ketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran DasarPerseroan PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL Jo.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut TERGUGAT1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalam pelaksanaanRUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei2014 sehingga pelaksanaan RUPSLB PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL (Akta No. 20) bukan merupakan akta yangmenerangkan tentang kepemilikan 5.155 lembar saham yang dimiliki olehPenggugat di PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL. .3.

PT TERMINAL DEPO LOGISTIK dkk vs Ir. S.A. HABIBIE, Direktur PT TIMSCO INDONESIA

., Notaris diBatam (Turut Ternohon Kasasi ), Pemohon Kasasi (PT Terminal DepoLogistik) adalah selaku pembeli yang beritikad baik, sehingga wajibmendapatkan perlindungan hukum. Putusan Judex Facti yang menyatakanbatal demi hukum Termohon Kasasi Il dengan Pemohon Kasasi (PTTerminal Depo Logistik), telan salah menerapkan hukum atau melanggarhukum yang berlaku;Bahwa mengenai hal ini Pemohon Kasasi (PT Terminal Depo Logistik)mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:a.

Nomor 259 K/Pdt/2016Batam), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku in casu Gambar PenetapanLokasi Nomor 212 85030103.B1.002 tanggal 19 Desember 2012 atas namaPemohon Kasas (PT Terminal Depo Logistik) (vide Bukti T16.1 = TT.III5),yang bersifat konkret, individual, dan final in casu kepada Pemohon Kasasi (PT Terminal Depo Logistik), yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor

Tambunan,(Turutkarena telah dilakukanPerjanjian Jual Beli danPeralihnan Hak kepadaPT Terminal DepoLogistik (Tergugat II).Perjanjian PengikatanJual Beli No. 2024102012.

Faktur TagihanBiaya Peralihan dan telah dilakukanpembayaran oleh PT Terminal DepoLogistik, PT Putra Batam JasaMandiri Utama dan PT Limindo PutraProperti.

Dispenda Kota Batam.Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunantahun 2013 atas namaPT Terminal DepoLogistik NOP.21.71.002.002.0050359.0 tanggal 20Agustus 2013 yangdikeluarkan olehDispenda Kota BatamPemko Batam. (AlatBukti Fotocopy inisesuai dengan aslinyayang dinezegelen diKantor Pos, dan yangasli diperlinatkan dandicocokkan di dalampersidangan).. Bukti PembayaranPajak PBB Tahun 2013oleh PT Terminal DepoLogistik melalui BankRiau.

AZHAR UMAR VS HIENDRA SOENJOTO, selaku Direktur UtamaPT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL, DKK

dengan perubahan data perseroan terakhirberdasarkan Akta Nomor 20 tertanggal 11 November 2013 tentangPernyataan Keputusan Rapat PT Multicon Indrajaya Terminal yangdikeluarkan oleh Notaris M.

masuk kedalam ruang rapat dan tidak diperbolehkan untukmengikuti RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni2014 tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat yang adalahpemegang 5.155 (lima ribu seratus lima puluh lima) sahamPT Multicon Indrajaya Terminal yang sah tidak dapat menggunakanhaknya dalam rapat tersebut:Halaman 3 dari 37 Hal.

(perubahan Pasal 4Anggaran Dasar Perseroan), mengeluarkan saham baru danmemasukkan Tergugat 3 selaku pemegang saham pada PT MulticonIndrajaya Terminal.

;Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang Jelasjelas tahu ketentuanmengenai prioritas penawaran saham baru kepada pemegang sahamyang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham PT MulticonIndrajaya Terminal (Penggugat) sebagaimana dimaksud dalamAnggaran Dasar PT Multicon Indrajaya Terminal Pasal 4 ayat 3sebagaimana dirubah terakhir dalam Akta Nomor 04 tertanggal 2Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eben Eser L.

Nomor 2775 kK/Pdt/2016RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014adalah tidak sah dan batal demi hukum.Il.

MULTI TERMINAL INDONESIA
Tergugat:
PT. QUARRYNDO BUKIT BERKAH

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL

Pembanding/Tergugat : PT Jakarta International Container Terminal
Terbanding/Penggugat : PT Depot Kacang Indonesia

Penggugat:
PT Depot Kacang Indonesia
Tergugat:
PT Jakarta International Container Terminal

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.PIMPINAN KOPERASI KARYAWAN TERMINAL PETI KEMAS KOJA (KOPKAR), 2. PIMPINAN PERUSAHAAN KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA tersebut ;

PIMPINAN KOPERASI KARYAWAN TERMINAL PETI KEMAS KOJA (KOPKAR), dkMelawanLILI SUTISNA, dkk

PUTUSANNomor: 464 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1 PIMPINAN KOPERASI KARYAWAN TERMINAL PETI KEMASKOJA (KOPKAR), berkedudukan di Jalan Timor No.1 Tanjung Priok,Jakarta Utara ;2 PIMPINAN PERUSAHAAN KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA,berkedudukan di Jalan Timor No.1 Tanjung Priok, Jakarta Utara ;Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Purbadi

Djamaludin, bekerja sebagai Karyawan kontrak kerja waktu tertentu pada KoperasiKaryawan Terminal Peti Kemas Koja (ic. Tergugat I) terhitung sejak tanggal 3Januari 2000 sampai dengan 12 Februari 2009, sehingga masa kerja Penggugat diTergugat I selama 9 Tahun. dibagian Operator dengan Jabatan terakhir AsistenOperasional ;.

Asisten Operasional ;Bahwa para Penggugat sebelum menjadi karyawan kontrak waktu tertentupada Tergugat I, para Penggugat sudah menjadi Karyawan tetap pada Tergugat II yaituPerusahaan KSO Terminal Peti Kemas Koja, yang berlangsung masingmasing :a.

Peti Kemas Koja (KSO TPK Koja).Sedangkan dalam pertimbangan putusan No. 332/PHI.G/2009/PN.JKT.PSTtanggal 4 Maret 2010 secara tegas dinyatakan :"Bahwa oleh karena para Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh KoperasiKaryawan Terminal Peti Kemas Koja maka seharusnya para Penggugatmengajukan gugatan kepada Koperasi Karyawan Terminal Peti Kemas Kojabukan kepada KSO TPK Koja" ;Bahwa mengacu pada putusan No. 332/PHI.G/2009/PN.JKT.PST dan suratAnjuran Mediator No. 6991/1831 tanggal 21 Oktober 2009, maka

Pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidakdapat dibantah kebenarannya ;Bahwa Penggugat telah salah dalam menempatkan Organisasi KerjasamaOperasi (KSO) Terminal Peti Kemas Koja sebagai Tergugat II dalam gugatana quo.

VS PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL, diwakili oleh Hiendra Soenjoto, selaku Direktur

,dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di JalanPerintis Kemerdekaan Nomor 32, Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015:Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaPembanding;LawanPT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL, diwakili olehHiendra Soenjoto, selaku Direktur, berkantor Pusat diJakarta dan berkantor Cabang di Jalan RayaPelabuhan, Pos Il Road VI, Ujung Baru, Belawan,Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada NoorAlamsyah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan SultanHasanuddin Nomor

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Belawan Il berdasarkan AktaJual Beli Nomor 13/2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak,S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan pada tanggal 10052012beralih kepada Tergugat (PT Multicon Indrajaya Terminal);6. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Padt.G/2013/PN Mdan.

,tanggal 28 Agustus 2013, yang menyatakan antara lain: Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Belawan Il yangberalih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Belawan II dan terakhirberalih menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Belawan Il(sekarang Belawan Bahari) atas nama PT Multicon Indrajaya Terminaladalah sah dan berkekuatan hukum:; Menyatakan Penggugat (PT Multicon Indrajaya Terminal) adalahpemilik yang sah atas tanah seluas 56.300 m?

yang dimilikiPenggugat dalam Rekonvensi dan atas dasar mana pula sangat beralasanhukum Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan: Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 21/Belawan II tanggal 23042012 atas nama PTMulticon Indrajaya Terminal, yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor95/Belawan Il tanggal 2961984 atas nama T.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 21/Belawan Il tanggal 23 April 2012 atas nama PT MulticonIndrajaya Terminal, yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 95/BelawanIl tanggal 29 Juni 1984 atas nama T. Izidin yang merupakan pecahan dariSertifikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II tanggal 5 Juni 1978 atas nama T.Izidin, berikut semua aktaakta peralihan haknya;3.

SADANG TERMINAL SQUARE
Tergugat:
PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk

Terminal Petikemas Surabaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa PT. Terminal Petikemas Surabaya oleh karena itu dari segala dakwaan ( Vrijspraak ) ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya ;

4.

Terminal Petikemas Surabaya, sedangkan barang bukti lainnya berupa :

1) 1 (satu) lembar invoive PT.AKARA tahun 2014 ;

2) 1 (satu) lembar invoice PT.AKARA tahun 2015 ;

3) 1 (satu) lembar invoice PT.AKARA tahun 2016 ;

4) 1 (satu) bendel laporan keungan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA setelah diaudit per 31 Desember 2014 ;

5) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA setelah diaudit per 31 Desember 2015 ;

BR SEMBIRING, SH.MH
Terdakwa:
PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Terminal PetikemasSurabaya yangditandatangani oleh Rahmat Satria dan Sanjay Mehta selaku Direktur UTamadan Wakil Direktur PT Terminal Petikemas Surabaya, dan Augusto Hutapeaselaku Direktur PT. Terminal Petikemas Surabaya ;Bahwa kewajiban PT.

Terminal Petikemas Surabaya sebagai TerminalOperation Manager dan tugas saksi memastikan dan mengatur, memonitorkegiatan operasional di Terminal Petikemas Surabaya.

Terminal PetikemasSurabaya ; Bahwa saksi tidak tahu PT. Terminal Petikemas Surabaya teri uang atau tidakdari PT. Akara Multi Karya; Bahwa PT. Akara Multi Karya mengajukan proposal ke PT. Terminal PetikemasSurabaya; Bahwa point 21.a diperlihatkan tarif antara PT. Terminal Petikemas Surabayadengan PT.

Terminal Petikemas Surabaya adalah PT.Pelindo III dan perusahaan dari Dubai Emirat Arab;Bahwa PT. Terminal Petikemas Surabaya juga Badan Usaha Pelabuhan(BUP);Bahwa Blok W milik Pelindo;Bahwa PT. Terminal Petikemas Surabaya boleh menyewakan kepada pihaklain;Bahwa Blok W status tanahnya dalah HPL;Bahwa PT. Terminal Petikemas Surabaya diberi kKewenangan untuk mengelolatanah tersebut;Bahwa untuk mengelola tanah tersebut PT. Terminal Petikemas Surabaya tidakperlu ijin kepada PT.

Terminal Petikemas Surabaya adalah termasuk Badan UsahaPelabuhan ada izin dari Kementerian. Tujuan PT. Terminal PetikemasSurabaya adalah Badan Usaha Pelabuhan menyediakan jasajasakepelabuhanan ;Bahwa terkait area blok W, PT. Terminal Petikemas Surabaya diberikewenangan untuk melakukan pengelolaan. Lalu, PT.

Penggugat:
KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA
Tergugat:
SERIKAT PEKERJA TPK KOJA

SADANG TERMINAL SQUARE
Terbanding/Tergugat : PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk

Bahwa, Hak Pakai terhadap ruangan Sadang Terminal Square olehTERGUGAT tersebut hingga gugatan ini diajukan telah berjalan separuhatau sekitar 14 tahun dari waktu yang ditentukan sebagai batas akhir hakpakai tersebut;4.

Ramayana Lestari Sentosa di Mall STS;b) Surat tertanggal 30 Mei 2017, perihal Besaran Service ChargeRamayana di Mall Sadang Terminal Square;c) Surat tertanggal 13 Juni 2017, perihal Besaran Service ChargeRamayana di Mall Sadang Terminal Square (balasan ke2);d) Surat tertanggal 1 Agustus 2017;Halaman 3 dari 37 halaman putusan Perkara Nomor : 252/PDT/2020/PT.DKIe) Surat tertanggal 22 September 2017, perihal Surat PeringatanPembayaran Service Charge Ramayana Sadang;f) Surat tertanggal 23 Oktober 2017

Sadang Terminal Square;g) Surat tertanggal 30 Oktober 2017, perihal Penutupan dan SerahTerima Ruangan Ramayana di Mall Sadang Terminal Square;Bahwa, terkait surat pemberitahuan PENGGUGAT sebagaimana dimaksudpada butir 8.a s/d butir 8.g TERGUGAT secara tegas menolak untukmelakukan pembayaran service charge dan kekurangannya besertakenaikan 30% setiap per 5 tahun sebagaimana yang diperjanjikan di dalamperjanjian dengan berbagai alasan termasuk kendala persoalan keuanganhingga omsetnya yang menurun,

SADANG TERMINAL SQUARE, telah diputuspada tanggal 31 Oktober 2018;Butir 3 :e Bahwa sampai dengan dikeluarkannya Surat ini para pihak belum adamengajukan upaya hukum sesuai dengan tenggang waktu yang telahditentukan oleh UndangUndang yang berlaku.Dengan demikian, Gugatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT in litis PT.SADANG TERMINAL SQUARE telah berkekuatan hukum tetap (in krachtvan gewijsde);Di dalam Perumusan Pasal 60 ayat (1) Undangundang R.I Nomor 8 Tahun 2011 yaituperubahan atas Undangundang R.!

adalah pihak yang berhak berdasarkanhukum untuk MENGGUNAKAN seluruh Fasilitas yang melekat di GedungSadang Terminal Square, yang berkedudukan di Sadang Terminal Square,Lantai 1, jalan.

Multi Terminal Indonesia