ADAM MUKHLISLawan:1.Dewan Pimpinan Aceh PARTAI ACEH DPPPA2.Gubernur ACEH3.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA4.Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh

SK DPW Partai Bintang Reformasi Propinsi JawaHal. 3 dari21 hal.

Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Jawa Barat Surat KeputusanNomor : 72/Kpts/DPWPBR/IV/2004 dan Keputusan Nomor : 73/Kpts/DPWPBR/V/2004 tentang pemberhentian para Tergugat Rekonvensi dariJabatan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi KabupatenTasikmalaya ;b. Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi Nomor : 151/Kpts/DPCPBR/IV/2004 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Hak dariKeanggotaan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, atasnama para Tergugat Rekonvensi ;c.

/Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, agar sebelumHal. 17 dari 21 hal.

, keputusankeputusan tersebut sah menuruthukum/perundangundangan, dan sah menurut ketentuanketentuanyang berlaku dalam internal Partai Bintang Reformasi.10 Bahwa memang benar ada syarat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran11Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, untuk pemberhentian darikeanggotaan partai, tetapi dalam kasus ini telah ternyata bahwa paraTermohon Kasasi/para Penggugat telah bertindak indisipliner, danpemberhentiannya harus segera dilakukan demi kepentingan partai,maka pimpinan partai (in

DEWANPIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BINTANG REFORMASI PROPINSIJAWA BARAT, 4. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BINTANGREFORMASI, 5.

Sinjai Periode Tahun 20082013 yang diusung oleh GABUNGAN PARTAIPOLITIK, yang terdiri dari 11 (sebelas) Partai Politik, yaitu :1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ;2. PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) ;3. Partai PELOPOR ;Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010PSI (Partai Syarikat Indonesia) ;PNIM (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ;Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) ;PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan);Partai PATRIOT PANCASLLA ;9.

PIB (Partai Indonesia Baru) ;10.PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ;11.PBB (Partai Bulan Bintang ) ;Bahwa GABUNGAN PARTAI yang terdiri dari 11 (Sebelas) Partai yangmengusung Penggugat (Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA Drs.BUDIMAN ACHMAD PAKKI) telah memperoleh perolehan suara dari akumulasiperolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD Kab. Sinjail masingoN & oF Ssmasing :1. PKPI, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 0,99 % ;2. PKPB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 1,53 % ;3.

BUDIMAN ACHMADPAKKIl, oleh Partai Nasional Bintang Kemerdekaan dan Partai BulanBintang dinyatakan tidak sah ;2. Dengan dinyatakannya Partai Nasional Bintang Kemerdekaan dan PartaiBulan Bintang dinyatakan tidak sah, sehingga akumulasi dukungangabungan partai politik yang terdiri dari PKS, PKPI, PKPB, Partai Pelopor,PSI, PNtMarhaenisme, PBSD, PPIB, Partai Patriot Pancasila hanyamencapai 13,09 % ;3. Syarat kelengkapan Administrasi Calon An. Drs. Muhammad Hasan BasriAmbaralaDrs.

Sinjai Periode tahun 20082013 yangdiusung oleh GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11(sebelas) Partai yaitu :Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Padt/20101.1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ;1.2. PKPB( Partai Karya Peduli Bangsa ) ;1.3. Partai PELOPOR ;1.4. PSI (Partai Syarikat Indonesia) ;1.5. PNM (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ;1.6. Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) ;1.7. PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) ;1.8. Partai PATRIOT PANCASLA ;1.9.

Dengan demikian jelas bahwa bukti ini tidak perlu dikonstatir,oleh karena memang Partai Demokrat tidak masuk sebagai partai yangmengusung Pemohon Kasasi. Oleh karenanya bukti ini patut dikesampingkan ;Bahwa fakta tersebut di atas dapat dilinat dari pasangan Pemohon Kasasiyang didukung GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11(sebelas) Partai yang mengusung Pemohon Kasasi dan sama sekali tidakdiusung oleh PARTAI DEMOKRAT.

Dalam Pertimbangannya KOMISI PEMILIHANUMUM pada huruf ( b ) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan olehPimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepadaMAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri dan melakukan upayahukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Pada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedangdalam proses pengajuan

Oktober 2012, yangmenindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012.4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tentang Pemberhentian Sadr.Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang isinyamemutuskan memberhentikan Sdr. Muaddin, SH., dari Anggota PartaiPersatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Banjar.5.

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterimaDPD PPP Kabupaten Banjar;b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihalPemberhentian Sdr.

., dan Penggantian Antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar;c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8Oktober 2012 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten BanjarAn. Muaddin, SH., (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar; dand.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan dalam halAnggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiananggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..

Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA (DPP Partai HANURA) sebagai pihakyang memberikan persetujuan PAW Anggota DPRD;2. Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA (DPD Partai HANURA) Provinsi MalukuUtara sebagai pihak yang memerintahkan kepada Dewan Pimpinan CabangPartai HANURA Kabupaten Kepulauan Sula untuk menindaklanjuti persetujuanDPP Partai HANURA;3.

Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA (DPC Partai HANURA) KabupatenKepulauan Sula sebagai pihak yang melaksanakan pemberhentian ParaPenggugat sebagai Anggota Partai dan pergantian Para Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula; danHalaman 13 dari 68 Halaman Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.ABN4.

Kepulauan Sula cq Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kab.

, maka dengan demikian adalah wajar bilakeanggotaan dari Para Penggugat dicabut oleh Partai;.

Latif danSdr. ldrus Soamangun dari keanggotan Partai HANURA danPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai HANURAKabupaten Kepulauan Sula, yang ditujukan kepada KetuaDewan Pimpinan Cabang Partai HANURA KabupatenKepulauan Sula, tertanggal 12 Agustus 2016, (Sesuai denganaslinya);Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.ABN15.

Eny KusriniLawan:KETUA DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO,dkkDan:KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KAB. PROBOLINGGO,dkk

(Timotius Yelipele danAgustinus A.R Sadai, S.AP) ada sebanyak 5 (lima) Partai Politik,masingmasing adalah sebagai berikut: Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI ); Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);Partai Indonesia Sejahtera (PIS);Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); BR WN 12 5.

Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPPHANURA) adalah Ketua: Jend.Purn H. Wiranto, SH; SekretarisJenderal: Dossy Iskandar Prasetyo; Bendahara: BambangSudjagad. Sedangkan Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPCHanura) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Rony Elopere danSekretaris: Herman Yelipele ; 16DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kabupaten Jayawijayayang sah (berdasar.

Partai Buruh ; Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukanoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya padaKementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Buruh, danDPC Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagaiberikut : bahwa Partai Buruh terdaftar melalui Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM.HH10.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 10 Agustus 2010.Pengurus Partai Buruh Tingkat Pusat (DPP Partai Buruh) adalahKetua: H.

SedangkanPengurus Partai Buruh di Tingkat Cabang (DPC Partai Buruh)Kabupaten Jayawijaya dalah Ketua: Maret Tabuni dan Sekretaris :Elisa Tabuni ; DPP Partai Buruh dan DPC Partai Buruh yang sah menyatakan :Partai Buruh MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon John WempiWetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.; Partai Buruh tidak memiliki jumlah kursi di DPRD KabupatenJayawijaya jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009sebanyak : 3.468 Suara, atau setara dengan : 2,74 % (prosen) ;Berdasarkan verifikasi

P15: Surat MODEL B1KWK.KPU PARTAI POLITIK suratpernyataan kesepakatan antara partai politik peserta pemilu yangbergabung untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah danwakil kepala daerah, tanggal 12 mei 2013 (foto kopi dari asli);16. P16: Surat MODEL B2KWK.KPU PARTAI POLITIK suratpernyataan partai politik dan gabungan partai politik tidak akanmenarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakilkepala daerah, tanggal 12 mei 2013 (foto kopi dari asli);17.

Si, (ANDI), Partai Pengusung, yakni PartaiGerindra, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera pada kepengurusantingkat kabupaten, dan KPU Kabupaten, namun Penggugat tidak menggugatPanitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Indramayu, Partai PengusungPasangan calon Bupati/Wakil Bupati lainnya, Badan Pemenangan PemilihanUmum Kepala Daerah (BAPPDA) Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat ataulembaga Partai Gerindra lainnya yang memiliki wewenang dalam pengambilankeputusan dan anggota DPRD Kabupaten

/V/2015 (angka 2 halaman3 gugatan a quo) dan selaku anggota Partai Gerindra berhak untuk dipilihsebagai calon Bupati/Wakil Bupati oleh Partai Gerindra apabila dibandingkandengan pendaftar Calon Bupati/Wakil Bupati di tubuh Partai Gerindra yangbukan berasal dari internal atau anggota dari Partai Gerindra.

Bupati/Wakil Bupati di tubuh Partai Gerindra yangbukan berasal dari internal atau anggota dari Partai Gerindra.

ataukah48merupakan sengketa atau perselisihan internal partai politik yang harus diajukan terlebihdahulu di Mahkamah Partai yang dibentuk oleh partai politik tersebut ?

dalam angka 1 dan 2 di atas, jelaslah bahwa perselisihan internal atauperselisihan partai politik di dalam tubuh Partai Gerindra pertamatama haruslahdiselesaikan oleh Mahkamah Partai Gerindra.

Bahwa Para Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 yang didukung dandirekomendasi oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI), Partai Golongan Karya (Partai Golkar)dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang telah mendaftar di KPUKabupaten Paniai pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.10 WIT,dimana pada waktu itu Para Penggugatdi antar oleh Tim Sukses danTim Pemenangan serta di dampingi oleh perwakilan Partai Politik dihalaman

dengan jelas dukungan Partai Politikuntuk Para Penggugat adalah PBB, PKPI dan Partai Golkar.

Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.1.2.Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang di dukung PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai,S.IPPartai Kebangkitan Bangsa;Partai Nasional Demokrat;Dr. Hengki Kayame, S.H.,M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye;234.>62. Partai Persatuan Pembangunan;. Partai Amanat Nasional;. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);Partai Bulan Bintang (PBB);. Partai Demokrat;.

) Partai Politik antara lain:Partai Persatuan Pembangunan; Partai Amanat Nasional; Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (PKPI); Partai Bulan Bintang (PBB); PartaiDemokrat; dan Partai Gerakan Indonesia Raya;.

Dokumen ini berisi datatentang dukungan 3 (tiga) partai politik kepada Para Penggugatyakni Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 3 (tiga) kursi, PartaiKebangkitan Bangsa (PBB) dan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKPI) masingmasing dengan dukungan 1 (satu) kursi;Bahwa karena partai pendukung Para Penggugat hanya meliputigabungan tiga partai, maka verifikasi yang dilakukan Tergugatterhadap gabungan 5 (lima) partai yakni Partai Golkar, PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur AD/ART;2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melaluiPengadilan atau di luar pengadilan;3.

Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Pada Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyatakan: yang dimaksud denganperselisihan Partai Politik meliputi antara lain:a. Perselisinan yang berkenaan dengan kepengurusan;b. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik;c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;d. Penyalahgunaan kewenangan;e.

Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari;(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan;.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dalam penerapan hukumkarena penyelesaian di Internal Partai Golkar sudah dilaksanakan karenamemang Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penyelesaian diMahkamah Partai dari Partai Golkar, namun tidak ada tanggapan/jawabandari Mahkamah Partai dari Partai Golkar tersebut, sehingga PemohonKasasi melakukan upaya gugatan sengketa partai politik ke PengadilanNegeri Labuan Bajo;.

Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan Internal Partai melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politikadalah tidak tepat dan bersifat sangat menyesatkan, sebab Pemohon Kasasitelah melakukan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai Politik dari PartaiGolkar namun tidak berhasil;.

pasal dimaksud proses perselisihan diselesaikan terlebihdahulu secara internal Partai Politik dalam hal ini Partai DamaiSejahtera (PDS) oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik Partai Damai Sejahtera (PDS), oleh karenaitu maka Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara gugatan perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smdasehingga dalil yang dipergunakan Penggugat harus ditolak ;2.

Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) dan hal inimerupakan perselisihnan internal Partai Politik, Sebagaimana diatursecara tegas dan jelas dalam Pasal 32 UndangUndang RI Nomor 2Halaman 36 dari 61 halaman putusan No. 148/PDT/2015/PT.SMRTahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, menyatakan :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam

kewenangan ;(5) Pertanggungjawaban keuangan ; dan/atau(6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;Dari ketentuan pasal dimaksud proses perselisihan diselesaikan terlebihdahulu secara internal Partai Politik dalam hal ini Partai DamaiSejahtera (PDS) oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangHalaman 37 dari 61 halaman putusan No. 148/PDT/2015/PT.SMRdibentuk oleh Partai Politik Partai Damai Sejahtera (PDS), oleh karenaitu maka Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksadan mengadili

Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) dan hal inimerupakan perselisihan internal Partai Politik, hal ini telah diatur secarategas dan jelas dalam Pasal 32 UndangUndang RI Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, menyatakan :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;Halaman 38 dari 61 halaman putusan No. 148/PDT

secara internal Partai Politik dalam hal ini Partai DamaiSejahtera (PDS) oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik Partai Damai Sejahtera (PDS), setelah tidakmencapai kesepakatan dalam bermusyawarah untuk mufakatpenyelesaian perselisihan Partai Politik dimaksud barulah diajukangugatan ke Pengadilan Negeri, namun hal ini tidak dilakukan oleh ParaTergugat sehingga menurut hemat kami gugatan dimaksud prematur,Oleh karena dalil yang dipergunakan prematur maka gugatanPenggugat

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyuwangi(DPD Golkar Kab. Banyuwangi) ;2. Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia(DPC PNBK) ;3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) ;4. Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia (DPCPPDI) ;5.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPCPKP)) ;Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera (DPC PIS) ;Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa (DPC PMB) ;oo mS GsDewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (DPC PPD) ;9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan (DPC Pk) ;10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Merdeka (DPC. PM) ;11.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC PBR) ;12.Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC PDS) ;13.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh (DPC PB) ;14.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasin Demokrasi Indonesia (DPCPKDI) ;.

;(4) apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimanadimaksud pada (4), menarik dukungan terhadap bakal pasangancalon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politikdianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut ;Hal. 20 dari 28 hal.

Nomor 09 K/TUN/2011Bahwa kemudian Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009menyatakan hal sebagai berikut :(1) Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkanbakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani olehpimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yangbergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau paraKetua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yangbergabung ;(2) Surat pencalonan

Perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika Partai Aceh (PA) mengadakan kegiatan pengukuhan pengurusDPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Aceh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumaweyang dihadiri oleh para calon legislatif dari Partai Aceh, pengurus partai, Walikota danundangan lainnya serta sebagian masyarakat yang datang dan menyaksikan acarapengukuhan. Pada saat selesainya pidato salah seorang calon legislatif Partai Aceh (PA)yakni Sdr.

pada malam itu selain saksi meliput beritayang mana saksi selaku wartawan juga saksi selaku anggota Panwascamuntuk Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;Bahwa kegiatan di tempat tersebut pada malam itu adalah pengukuhanpengurus DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Aceh Kecamatan BandaSakti Kota Lhokseumawe;Bahwa pelaksana kegiatan tersebut adalah Partai Politik Lokal dalam hal iniadalah Partai Aceh ( PA ) akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa ketuapanitianya dan adapun acaranya disaat saksi tiba

Banda Sakti Kota Lhokseumawe;Bahwa Saksi mengetahui adanya Pengukuhan Partai Aceh DPC Banda Saktipada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB ada acaraPengukuhan Partai Aceh DPC Banda Sakti karena saat itu saksi melewatitempat tersebut dan melihat sudah ada panggung dan karena saksi jugasebagai petugas PPL (Pengawas pemilu lapangan) Gampong Keude Acehberhak mengetahui acara pengkuhan pengurus Partai Aceh DPC Banda Sakti;Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PNLsm.e Bahwa

Aceh DPC Partai AcehBanda Sakti tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul21.00 WIB bertempat di Jl.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe;Bahwa benar pada saat acara pengukuhan Pengurus Partai Aceh DPCBanda sakti terdakwa hadir sebagai undangan;Bahwa benar pada saat acara pengukuhan Pengurus Partai Aceh DPCBanda sakti Terdakwa memberikan kata sambutan dengan cara berpidatoyang isinya antara lain Kru Semangat, kru semangat, kru semangat, Wosemangat Ureng Aceh mandum, womandum ureng aceh ta pimpinnanggroe Aceh, bek tuwotuwo tanyo le ke Partai aceh, tawo bu mirahmandum getanyo keuno samasama, karna malamnyo

Politik.Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, disebutkan:(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badanhukum.(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Partai Politik harus mempunyai:a. akta notaris pendirian Partai Politik;b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyaipersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah olehPartai

Nomor 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, disebutkan:Halaman 5 dari 21 halaman.

Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksudpada ayat (4).Pasal 36 ayat (7) :Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi ataukabupaten/kota terdapat 2(dua) kepengurusan dan bergabung denganPartai Politik lain, masingmasing pengurus Partai Politik tersebutmengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan PartaiPolitik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusatsebagaimana dimaksud pada ayat (4).Pasal 36 ayat (8) :Apabila pengurus Partai Politik

Pasal 23 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.Bahwa Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan di bawahkepemimpinan Ir.H.M.Romahurmuziy,MT. sebagai Ketua Umum PPPdan Ir. H.

Nomor 2 Tahun 2008 junctoUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.Oleh karena Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan di KotaSurakarta disahkan oleh Kepengurusan dibawah kepemimpinanIr.H.M.Romahurmuziy,MT.

Bahwa Penggugat adalah para Pengurus DPP Partai GOLKAR Masa Bakti20092015 dan Pengurus Ormas Pendiri Partai GOLKAR yang berdasarkanHalaman I dari 30 Putusan No.75/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.Keputusan Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR tanggal 25 Nopember 2014ditetapkan menjadi TIM PENYELAMAT PARTAI GOLONGAN KARYA;Bahwa berdasarkan pasal 15 Anggaran Dasar (AD) Partai GOLKAR, adalahmerupakan kewajiban Penggugat dan para Tergugat untuk: menjunjung tingginama dan kehormatan partai, memegang teguh AD/ART, aktif

2014 untukdapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar.

Bahkan dengan mengingat kedua Keputusan tersebutbersifat sangat strategis dalam perjuangan sebuah partai politik, makaseyogianya, rapat tertinggi yang dapat mengambil keputusan dalam partai,dalam hal ini Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkarlah yang akanmenilainya, setelah DPP Partai Golkar menyampaikanpertanggungjawabannya. Bahwa Penggugat yang menamakan dirinya TimPenyelamat Partai Golkar tidaklah dikenal keberadaannya dalam AnggaranDasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD da ART;Hal. 39 dari 44 halaman, Putusan No.579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.(2). Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik;(3).

Mahkamah Partai; b.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa telah mencabut dan mematahkan tiangbendera partai Aceh nomor 13 kemudian saksi Razali Bin Tgk. Idris selakubendahara DPC Partai Aceh untuk Kecamatan Lapang, setelah melihat perbuatanterdakwa saksi Razali Bin Tgk. Idris yang merasa keberatan dan dirugikan atasperbuatan terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak PanwasluKecamatan.

tiang /batang bendera Partai Acehnomor 13 serta membuang tiang dan bendera Partai Aceh nomor 13 sebagaipeserta Pemilu merupakan tindak pidana Pemilu.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah.ATAUw Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul08.00 wib, atau setidak tidaknya pada suatu

Aceh disepanjang jalan pasar Keude Lapang Kecamatan Lapang kabupaten Aceh Utarayang dilakukan terdakwa dengan cara mencabut tiang bendera partai Aceh yangtertanam di sepanjang jalan keude lapang dan setelah tiang bendera tersebutterdakwa cabut selanjutnya terdakwa mematahkannya dengan menggunakan keduabelah tangan terdakwa kemudian tanpa melepaskan ikatan bendera partai yang adadi tiang tersebut, terdakwa langsung membuang tiang bendera tersebut kedalamparit.

Menyatakan Barang bukti berupa :e 12 (dua belas) lembar bendera Partai Aceh .e 8 (delapan) potong sisa tiang bendera yang sudah patah.Dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa setelah Surat Tanggapan Bupati a quo diterima oleh Penggugat,salah satu Partai Politik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) menawarkankepada Penggugat untuk mengusung Penggugat menjadi salah satu CalonLegislatif Anggota DPRD Kabupaten Soppeng ;.

No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politikmenegaskan Pegawai Negeri Sipil di larang menjadi anggota dan/ataupengurus partai politik serta amanat Pasal 3 ayat 1 PP.

No.37 tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai nyata sekali adakaitannya dengan pasal 250 PP.

Jamaluddinyang statusnya sebagai PNS karena permohonannya kepada Bupati selakupembina kepegawaian menganggap belum dapat dipenuhi ;Bahwa saksi pernah tahu kalau dari melihat fotokopi KTA Partai BulanBintang sdr. Jamaluddin Makka menjadi salah satu anggota partai politik ;Bahwa saksi tidak tahu statusnya sdr. Jamaluddin Makka setelah menjadianggota Partai Bulan Bintang dan yang saksi tahu sdr.

Sebagai Calon AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang danPencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd.

Sebagai PEMOHON KASASI LAWANDEWAN PIMPINAN WILYAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah c.q ZULFAZLI AIYUB, Dkk sebagai TERMOHON KASASI

Nomor 601 K/Pdt.SusParpol/2015(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari

pihak yangsama yang telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai PPP, namuntidak dapat terselesaikan di Mahkamah Partai PPP.

Partai DPP PPP.

Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan danjo. Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;Hal. 85 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.SusParpol/2015(2) Perselisihan internal partai politik yang selanjutnya disebut perselisihaninternal partai adalah perselisihan internal partai yang penyelesaiannyadilakukan oleh Mahkamah Partai sebagaimana tugas dan wewenangdimaksud dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai Politik dan penjelasannya jo.

yang mengaturnya, yaitu: Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik Khususnya Pasal 32 dan 33; Anggaran Dasar Partai PersatuanPembangunan khususnya Pasal 20 ayat (4); Anggaran Rumah Tangga PartaiPersatuan Pembangunan khususnya Pasal 19 ayat (1), dan KetetapanMahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2011tentang Hukum Beracara pada Mahkamah Partai Partai PersatuanPembangunan sebagai Peraturan DPP Partai Persatuan

/Kota ketikapenginputan;> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRDPartai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan beberapa Partai lainmengalami pengurangan suara yang signifikan dan sebaliknya beberapaCaleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan beberapaPartai lainnya mendapat penambahan suara yang menyebabkan kerugianpada beberapa Partai serta Caleg DPRD dari Partai lain yang menjadiPeserta Pemilu;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam

/Kota ketikapenginputan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRDPartai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan beberapa Partai lainmengalami pengurangan suara yang signifikan dan sebaliknya beberapaCaleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan beberapaPartai lainnya mendapat penambahan suara yang menyebabkan kerugianpada beberapa Partai serta Caleg DPRD dari Partai lain yang menjadiPeserta Pemilu;Halaman 9 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019

/Kota ketikapenginputan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRDPartai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan beberapa Partai lainHalaman 11 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srumengalami pengurangan suara yang signifikan dan sebaliknya beberapaCaleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan beberapaPartai lainnya mendapat penambahan suara yang menyebabkan kerugianpada beberapa Partai serta Caleg DPRD dari Partai lain yang menjadiPeserta

PAN yang mengalami perubahan tetapi banyak partai lainyang juga mengalami perubahan yaitu partai PSI (partai solidaritasindonesia), partai Golongan Karya, dan partai PBB (partai bulanbintang), namun secara rinci saksi tidak mengetahui jumlah perolehanSuara yang berubah dan kemungkinan masih ada lagi partai atau suaracaleg yang berubah yang saksi tidak ketahuli;Bahwa mekanisme penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suarapada tingkat kabupaten dalam penginputan DB1DPRD kab/kotadilaksanakan oleh

yanghilang dari distrik inggerus berjumlah 109 suara;Bahwa Suara Partai PSI yang hilang pada dapil Il (Dua) 395 suara danDapil III (Tiga) 120 suara yang hilang;Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada aturan yang membenarkanpengalihan atau pemindahan suara dari partai satu ke partai yang lain;Bahwa Tujuan partai Kami membuat surat Pernyataan adalah untukmenukar Suara partai PAN pada Dapil untuk Partai PSI dan pada DapilIl Suara Partai PSI ke Partai PAN;Bahwa Surat pernyataan tersebut dipergunakan oleh