• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGU-NAN (DPP-PPP) dalam hal ini diwakili KETUA UMUM SURYADHARMA ALI, DAN SEKRETARIS JENDERAL H.M. ROMAHURMUZIY, DKK

  Ali Jabbar Napitupulu;Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus partai Penggugat dengan dedikasiyang tinggi telah berbakti kepada partai dan selalu berperan aktif pada setiap kegiatanyang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunan khususnya untuk wilayah Langkat;Bahwa Penggugat juga berperan aktif untuk membesarkan partai di kalanganmasyarakat maupun konstituen partai, dengan banyak mensosialisasikan kebijakankebijakan partai maupun kegiatan kegiatan partai untuk kepentingan masyarakatkhususnya masyarakat

  dandengan sepenuh hati mensosialisasikan kebijakankebijakan partai baik di Dewan itusendiri maupun di masyarakat luas;Hal. 2 dari 36 hal.

  :Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, danAyat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik;Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskanmengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain:1 Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP (Pasal

  Abdul Gani dari Jabatannya SebagaiWakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;Bahwa di dalam gugatan a quo, tidak satu pun dalil Penggugat yangmenerangkan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu melaluiMahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun2011.

  Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011.Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pokokgugatannya telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai padahal pokok gugatandalam perkara a quo adalah perselisihan partai politik in casu gugatan pelanggaranterhadap hak anggota partai politik (Penggugat) oleh partai politik (DPD Partai AmanatNasional Cabang Trenggalek) sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk yang belumsaatnya (premature) diajukan ke pengadilan

• AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR),

  Partai Politikbelum dapat ditindaklanjuti karena masih terdapat perselisinan internalKepengurusan Partai Golongan Karya.

  Bahwa perselisinan tentang Kepengurusan partai politik adalah salah satudari Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, dimana pada Pasal 32 berbunyi:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai

  Artinya (1) penyelesaianperselisihan di internal Partai Politik harus diselesaikan berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (2) bahwapenyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut dilakukan olehsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik (3) bahwa susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan laintersebut harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian (4) bahwa penyelesaian perselisihan di internal Partai

  Jadikhusus yang berkaitan dengan perselisihan internal Partai Politikdiselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik.

  Artinya (1) penyelesaianperselisinan di internal Partai Politik harus diselesaikan berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (2) bahwapenyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut dilakukan olehsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik (3) bahwa susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan laintersebut harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian (4) bahwa penyelesaian perselisinan di internal Partai

• Pencalonan, huruf h sebagaiyang dimaksud pada angka III.2, maka pada tanggal 11 Januari 2013, yangmerupakan jadwal waktu selesainya tahapan pendaftaran bakal pasangancalon yang diajukan oleh partai Politik atau gabungan partai politik, telahdidaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik, masingmasing :No. Nama Partai1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Des Partai Bulan Bintang (PBB)3. Partai Kedaulatan (PK)4.

  Nama Partai Perolehan Jumlahsuara Kursi1. Partai Hati Nurani Rakyat 8950 3(NAHURA)2. Partai Bulan Bintang (PBB) 2156 1ie Partai Kedaulatan (PK) 4172 14.

  Pengurus DPD Partai HANURA Propinsi SulawesiSelatan waktu itu; Bahwa...39 Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon yang menjadi perhatian dan fokusutama penilaian adalah adanya suatu Surat Pencalonan dari Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politikatau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.Sebagaimana ketentuan ini ditegaskan

  dalam Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3)Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, tersebut sebagai berikut : Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangancalon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWKKPU PARTAIPOLITIK) beserta lampirannya yang ditandalangani oleh pimpinan partai politikatau para pimpinan partai politik yang bergabung; Pimpinan partai politik sebagaimana dimakud pada ayat (1) terdirr dari Ketuadan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan

  Sinjai sebagai pasangancalon dengan mendasarkan pada SURAT PENCALONAN Gabungan Partai Politik,yaitu Partai GOLKAR yang ditandatangani oleh masingmasing Ketua danSekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai serta Partai HANURA yangditandatangani oleh unsur pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yangmenjabat saat itu, yaitu Sdr. MUH. IDRIS, SE. (selaku Ketua DPC) dan Sdr.IRWAN, S.Pd.

• terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) buah baliho ukuran 2 x 3 m yang bergambarkan Lambang Partai

• 1 (satu) lembar bendera partai Demokrat warna biru yang ada sobekan ukuran 3 x 4 M.

• 1 (satu) lembar bendera partai Demokrat warna biru yang putus tali ukuran 3 x 4 M
• 3 (tiga) lembar bendera partai Demokrat warna biru yang putus talinya ukuran 1 x 1 M
• 1 (satu) lembar bendera partai Demokrat warna biru yang ada sobekan ukuran 3 x 4 M
• 1 (satu) lembar spanduk partai Demokrat warna biru yang bergambarkan pak SBY dengan bertuliskan Selamat Datang Bapak SBY dan Ibu Ani beserta rombongan di Bumi Lancang Kuning Riau dan photo Sayed Abu Bakar Assegaf

• 1 (satu) spanduk partai Demokrat warna biru yang bergambarkan pak SBY dengan bertuliskan Selamat Datang Bapak SBY di Propinsi Riau Rakyat tidak boleh susah harus semakin sejahtera dan photo RAMLI FE caleg DPR RI periode 2019 Dapil Daerah II (Pelalawan, INHU, INHIL, Kampar dan Kuansing) ukuran 1 x 4 M
• 2 (dua) batang bambu yang ada ikatan lebih kurang 2,5 M.
• 2 (dua) batang kayu bulat yang ada bekas ikatan panjang lebih kurang 2,5 M.

• , bersama dengan bendahara bertanggungjawab atas seluruhpembiayaan operasional organisasi dan kegiatan partai;e Bahwa sumber dana yang didapat sesuai AD/ART partai adalah berasal dariiuran anggota partai, sumbangan yang tidak mengikat dari donator partai,bantuan parpol, subsidi dari DPD atau DPP yang bersifat incidental / sesuaidengan kepentingannya;e Bahwa dalam pelaksanaan keuangan partai ternyata terdapat penyimpanganyang dilakukan terdakwa antara lain pertama : adanya bingkisan hari Rayabantuan

  ;Bahwa mekanisme keuangan di partai, semua kegiatan keluar masuknyakeuangan melalui bendahara, tetapi penggunaan keuangan terserah pada ketua,yang penting ketua bertanggung lawab ;Bahwa kerugian partai dengan adanya indikasi penyelewengan tersebut adalahsebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa yang harus bertanggung jawab tentang keuangan partai sesuai denganAD / ART partai, adalah ketua bertanggung jawab penuh tentang penggunaankeuangan partai ;Bahwa benar saksi

  dan bertanggungjawab dalam mengelolasystem keuangan dan perbendaharaan partai " ;Bahwa dari bunyi AD / ART partai tersebut, berarti ketua partai yangbertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan partai;Bahwa ada upaya klarifikasi terhadap laporan keuangan tersebut kepadaketuanya bahkan terakhir pada tanggal 5 April 2009, dan ketua menjawab "ya"terhadap klarifikasi tersebut ;Bahwa dengan "ya" nya tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan partai ;Bahwa Ketua

  setiap ada pemasukan / pengeluaran uang selalu saksi catat dalamharian ;Bahwa terdakwa tanda tangan di kuitansi karena kapasitasnya sebagai ketuafraksi ;Bahwa mekanisme partai terhadap penerimaan sumbangan termasuk sumberdana, seharusnya melalui bendahara partai ;Bahwa setiap ada kegiatan partai yang membentuk panitia adalah penguruspartai dengan terlebih dulu di rapatkan ;Bahwa benar setiap ada kegiatan partai, kegiatan keuangan harus melaluibendahara partai ;Bahwa laporan keuangan / neraca yang

  Toni ;Bahwa sebelum Joko Supriyanto, yang jadi ketua partai Sdr.

• yang bersumberdari Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 dan Pasal33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;Bahwa prosedur Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimanabunyi Pasal 32 ayat (1), (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :1.

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah untukmufakat ;2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, Penyelesaian Perselisihan Partai Politik ditempuh melaluipengadilan atau di luar pengadilan ;3.

  nyatanyata perbuatan yangbertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkanbahwa Pemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanyadapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkanalasanalasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan denganAD, ART, putusan forumforum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKBNomor 0534

  dahulu) dalam forum internal partai sebelummengajukannya ke lembaga/badan peradilan.

  No. 570 K/Pdt.SUS/2010 3.3.3.4.Jabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, disebutkan bahwaPersonalia Dewan Pengurus Partai bisa diberhentikan karena :a. Tidak aktif selama enam bulan ;b. Jelasjelas melanggar AD/ART Partai ;c.

• Seberang; (Bukti KL 48)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  107)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

• ,terkait dengan Pernyataan Kehendak dari seorang Anggota Partai, olehkarena seorang Anggota Partai dan Kader Partai terlebihlebih apabilaAnggota Partai dan Kader Partai itu juga adalah seorang Anggota DPRDmaka disitu melekat sejumlah hak dan kewajiban secara timbal balik bukansaja melekat antara hak dan kewajiban sebagai Anggota Partai dan KaderPartai terhadap Partai Politik sebagai induk organisasinya, akan tetapi jugamelekat Hak dan Kewajiban dari seorang Anggota Partai dan Kader Partaisebagai

  PKB maupun DPP.PKB. mengabaikan Proses Pemberhentian melalui MAHKAMAH PARTAIPOLITIK, sehingga dengan demikian Pemberhentian PENGGUGAT darikeanggotaan Partai PKB menjadi belum memenuhi syarat yuridis formildan materil Pemberhentian Keanggotaan Partai Politik, karenamengundurkan diri oleh seseorang Anggota Partai yang adalah Kader Partaisekaligus Anggota DPRD adalah salah satu alasan pemberhentianseseorang dari Keanggotaan Partai Politik.

  Surat Pernyataan PengunduranDiri dari keanggotaan sebuah Partai Politik merupakan syarat yangdiperlukan oleh Instansi lain yaitu KPU di dalam memproses seoranganggota Partai Politik yang pindah partai untuk menjadi Calon Legislatif diPartai Politik lain, sementara Surat Keputusan Pemberhentian KeanggotaanPartai Politik seorang Anggota Partai asal adalah sebuah syarat yang mutlakdiperlukan ketika seorang Anggota Partai yang adalah Anggota DPR/DPRDakan diberhentikan dari Keanggotaan di Fraksi Partai

  PKB yangperan dan fungsinya sebagai lembaga Peradilan Internal Partai untukmemproses segala hal mengenai Kepengurusan, keanggotaan danPemberhentian Keanggotaan seseorang Anggota Partai, Kader Partai bahkananggota DPRD dari DPW. PKB PROVINSI dan Kabupaten/Kotasekalipun ; Bahwa oleh karena tindakan DPP. PKB dan DPW.

  PKB, maka tindakantersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dikualifikasisebagai Perselisihan Partai Politik Tentang Keanggotaan Partai PKBdengan PENGGUGAT ; Bahwa sebagai Anggota Partai dan Kader Partai dari PKB pada waktu itu,maka ketika DPP. PKB dan DPW. PKB PROVINSI LAMPUNG menerimaSurat Pernyataan Pengunduran Diri dari PENGGUGAT, seharusnyaPENGGUGAT diberikan ruang dan waktu yang cukup melaluiMAHKAMAH PARTAIT POLITIK untuk memberikan pertanggung jawabankepada DPP. PKB dan DPW.

• Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor001/KPTS/DPWPA/AU/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

  Dengan kata lain, kalimat inimenuding bahwa partai Aceh adalah bagian dari Partai KomunisIndonesia, kecuali Komunitas tersebut mempunyai arti lain untuk istilahatau singkatan PA dan PKI, dan istilah tersebut memang sudah lazimatau sering digunakan diantara mereka. Bila mengacu pada pengertianyang umum berlaku di masyarakat, maka PA dapat diartikan PartaiAceh dan PKI diartikan Partai Komunis Indonesia.

  SaksiYUSNI YUSUF membicarakan perihal status pada dinding facebook milikterdakwa yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh.

  Dengan kata lain, kalimat inimenuding bahwa partai Aceh adalah bagian dari Partai KomunisIndonesia, kecuali komunitas tersebut mempunyai arti lain untuk istilahatau singkatan PA dan PKI, dan istilah tersebut memang sudah lazimatau sering digunakan diantara mereka. Bila mengacu pada pengertianyang umum berlaku di masyarakat, maka PA dapat diartikan Partai Acehdan PKI diartikan Partai Komunis Indonesia.

• yang akan duduk sebagai anggota dewantersebut saudara SARJONO ternyata bermasalah sehingga diberhentikan darianggota dan kepengurusan partai dan tidak bisa duduk sebagai anggota dewandari perwakilan partai PKPI.Bahwa saudara SARJONO yang memperoleh suara urutan pertama terbanyakdan saudara B.

  Penggugat tanpa bukti yaitu memfitnah Penggugat pada awal Mel2014 kepada Ketua Partai PKPI DPD tingkat provinsi dan menurut fitnahTergugat tersebut, Penggugat ada menjual suara ke partai lain, sehinggaPenggugat oleh pengurus DPD Partai PKPI tingkat provinsi melaporkan ketingkat pusat di Jakarta dan kemudian oleh pimpinan partai tingkat pusatPenggugat diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2014 dari kepengurusan partaldan juga dari keanggotaan partai.Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G

  dari perwakilan partai PKPI daerah pemilinan Landak IIkarena Penggugat sesuai dengan aturan partai dan KPU yang manaPenggugat memperoleh suara dengan urutan ketiga yang terbanyaksedangkan urutan yang pertama, kedua bermasalan dan seharusnyaPenggugat lah untuk jatah yang satu orang yang berhak untuk duduk sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat perwakilan Partai PKPI dari daerahpemilinan Landak Il Kab.

  oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa Penggugat diFitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Tergugat memfitnah Penggugat menjual suara kepada partai lainsaksi diberi tahu oleh penggugat; Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat danTergugat: Bahwa saksi tidak tahu kejadian sebenarnya dan kerugian yang dialamiPenggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan; Bahwa saksi tidak

  menjadi anggota Dewan disebabkan Penggugat diFitnah oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa penggugat difitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Penggugat difitnan oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa saksi sebagai pengawas pemilu Desa maka saksi tahu Penggugatsebagai Caleg dari partai PKPI; Bahwa saksi juga sebagai pengurus Adat saat Penggugat melaporkan

• BUSTOMI (terdakwa dalamberkas terpisah) Selaku Sekretaris Partai PKP! DPC Kab.

  USMAN Bin USMANmenerangkan bahwa dalam kepengurusan Partai PKPI Lampung Utaraadalah Sebagai Sekretaris Partai PKPI dalam keteranganya bahwa Saksitidak pernah menerima uang / honor dari uang bantuan untuk Partai PKPIyang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 s/d 2015, bahwa saksiABDULLAH S.

  berkaitan dengan Anggaran Bantuan Partai Politik.Bahwa selanjutnya Saksi ABDULLAH S.

  Tahun 2012 sebesar Rp.28.000.000 dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;b. Tahun 2013 sebesar Rp.25.000.000, dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;c. Tahun 2014 sebesar Rp.21.800.000 dari Rp. 29.500.000 yangditerima partai;d.

• WAHAB JAPAR dari partai Garuda,HERU dari partai Demokrat, SRI dari partai PKB, RENY dari partai PKS,HARIYANTO dari partai Nasdem, SUPARDI dari partai PBB dan MULYADIdari partai Gerindra;Bahwa 5 caleg yang berasal dari Desa Sebeok adalah : AGUSMUTAHIR, A.

  WAHAB JAPAR dari partai Garuda, HERU dari partalDemokrat, SRI dari partai PKB, RENY dari partai PKS, HARIYANTO daripartal Nasdem, SUPARDI dari partai PBB dan MULYADI dari partalGerindra;Bahwa 5 caleg yang berasal dari Desa Sebeok adalah : Saksi, A.WAHAB JAPAR, HERU, SRI dan RENY;Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang buktikhususnya video yang ditampilkan saat persidangan.Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2019/PN.SbwAtas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

  WAHABJAPAR dari partai Garuda, HERU dari partai Demokrat, SRI dari partai PKB,RENY dari partai PKS, HARIYANTO dari partai Nasdem, SUPARDI dari partaiPBB dan MULYADI dari partai Gerindra;Bahwa 5 caleg yang berasal dari Desa Sebeok adalah : Saksi AGUSMUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN, A. WAHAB JAPAR, HERU, SRI danRENY;Bahwa tindakan Terdakwa tersebut membuat Saksi AGUS MUTAHIR,S.Pd. bin M. ALI HAMIN dirugikan karena pada saat itu tengah berlangsungkampanye Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M.

  WAHABJAPAR dari partai Garuda, HERU dari partai Demokrat, SRI dari partai PKB,RENY dari partai PKS, HARIYANTO dari partai Nasdem, SUPARDI dari partaiPBB dan MULYADI dari partai Gerindra; Bahwa 5 caleg yang berasal dari Desa Sebeok adalah : Saksi AGUSMUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN, A. WAHAB JAPAR, HERU, SRI danRENY;Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut membuat Saksi AGUSMUTAHIR, S.Pd. bin M.

• Dan Partai DamaiSejahtera juga tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi partai politik pesertapemilu 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum telahmenetapkan bahwa Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilihanumum tahun 2014; Bahwa dikarenakan Partai Damai Sejahtera tidak menjadi

  Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi pesertapemilu atau kepengurusan partai politik sudah tidak adac.

  diri untuk memenuhi syarat mencalonkandiri dari partai lain, yaitu Partai Gerindra ;Bahwa saksi menyatakan Partai Damai Sejahtera tidak lulus verifikasi ;Bahwa yang menggatikan saudara penggugat adalah saudara Djoni ;Saksi tidak tahu apakah saudara Djoni direkomendasikan oleh Partai atau tidak ;Bahwa saudara Djoni bisa terpilih berdasarkan suara terbanyak ; Bahwa selama saksi di kepengurusan Partai saudara Djoni tidak aktif ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya

  Menjadi Anggota Partai Politik Lain, ataud.

  surat pernyataan pengunduran diri sebagai50anggota partai politik asal (Modelj.

• 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk Acer tanggal 1 juni 2019 yang dikeluarkan toko ANI PONSEL Putussibau, berisi keterangan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realmi tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh toko ANI PONSEL Putussibau berisi keterangan uang sejumlah Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

  Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 578-SK/DPP-Partai Perindo/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

• 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 578-SK/DPP-Partai Perindo/V/2022 tanggal 25 Mei 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Stevanus Apo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar

• Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Legislatif di DPRDKabupaten Kampar, sebagai seorang kader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Penggugat selalu menjaga marwah partai dengan baik terutamakepada konstituen dan kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) secara berkesinambungan, hubungan mana dilakukandengan selalu menjalin silaturrahmi dan komunikasi antar sesamakader Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan juga hubungan denganpara pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) baik

  YANT selaku Ketua Umum Partai DewanPimpinan Pusat dan TEDI BUDIMAN, SE sebagai Wakil SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)DPRD Kampar.

  Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik Asal;Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat jelas Para Tergugat tidak memilikihak dan wewenang untuk mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat, karena Para Tergugat bukanlah Pengurus Partai PPRN yang SAH secarahukum12.

  Bahwa Saudara tidak lagi Anggota PPRN atas dasar butir (satu) dan hal tersebuttelah terbukti dengan dengan pengumuman KPU Kabupaten Kampar sebagauDaftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Kampar untuk periode 20142019dari Partai Demokratl sebagaiamana terse but dalam BBS pada KPU danmengacu. kepada keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/ PPU/TX/2013, UU No: 2 Tahun 2011 danketentuan hukum terkait partai politik..

  (PAW) atas keterwakilan DPRD Kabupaten Kampar dari PPRNsesuai ketentuan aturan partai da ketentuan UndangUndang terkait partaipolitik.3.3. Saudara Hefrijon telah membuktikan, bahwa saudara bukan anggota PPRNdan tidak berhak atas keterwakilan DPRD Kab. Kampar dari PPRN Ssebagaimana tersebut dalam BB5, DCT KPU Kab. Kampar dari Partai DemokratKabupaten Kampar.3.4. Saudara Hefrijon telah melanggar AD/ART PPRN, UU Nomor 8, Tahun2011 Dan Undang undang terkait Partai Politik4.

• dari Partai Politikapabila:a.

  ,Serta Pembelaan Diri Pengurus Dan/Atau Anggota Partai GolonganKarya, pada Bab V Mahkamah Partai.

  THl1 : Fotocopy Undangan Rapat DPD Il Partai GolkarKab.

  Politik;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik menyebutkan:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan

  dibentuk Mahkamah Partai.

• /Kota Desa Sumberker daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor2 dimana perolehan suara sah Partai Politik dan Calon yangtermuat dalam lampiran Model C 1 DPRD Kab./Kota DesaSumberker, Daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor 2 harus samadengan rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suaraCalon pada Model D1 DPRD Kab.

  yang diutus olehpartai PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian

  PAN sedangkan pada Partai PDI Perjuangansaksi tahu setelah melihat Format D1 pada hari Minggu malam tanggal20 April 2014, namun pada saat itu saksi melihat hasil suara dari PartaiPAN sudah kembali normal sedangkan untuk Partai PDI Perjuanganmasih tidak sesuai;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakanyang Terdakwa ketahui hanya perubahan perhitungan suara dari Partai PDIPerjuangan sedangkan dari Partai PAN, Terdakwa tidak tahu;3.AGUS NARAHA, yang dibacakan di persidangan pada

  menyurat kePanwas Kabupaten;e Bahwa yang dirugikan dengan adanya perubahan hasil suara tersebutadalah Partai karena hasil suara yang ada di partai sudah berkurang danyang diuntungkan adalah salah satu calon legeslatif yang mendapatpenambahan suara;Menimbang, bahwa terhadap ' keterangan saksi, Terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 16.00 WITsaat penghitungan

  suara di tingkat Desa Sumberker, Terdakwamerubah hasil penghitungan suara di TPS yang tercantum dalamformat C1 dengan cara menambah suara yang diperoleh oleh calonanggota legislatif nomor urut 3 (tiga) dari partai PDI Perjuangan atasnama Yeheskiel Randongkir yang diambil dari suara yang diperoleholeh calon anggota legislatif nomor urut 4 (empat) dari Partai yangsama yaitu Cristine Randongkir dan dituangkan dalam format D1;Bahwa format C1 adalah hasil perolehan suara pada TPS sedangkanformat D1 adalah

• Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, dikembalikan kepada saksi Chofiyah, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1.

  JALIL yang rumahnya dipakai sebagai Posko PartaiDemokrat yang rencananya akan dipergunakan sebagai atribut mengikutikampanye Partai Demokrat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen akan tetapi sudahhabis sehingga kemudian oleh Sdr.

  Jalil untuk meminta kaos partai Demokrat,dan karena di tempat P. Jalil kKehabisan stok kaos, makaoleh P. Jalil saksi bersama Bu Inung disarankan pergi kerumah terdakwa Dodik Herdianto di JI.

  ABS PrawirodirjoPts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ10RT.01 RW.04 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang ;Bahwa sesampai di rumah terdakwa saksi berdua diberikaos partai demokrat sebanyak 30 buah, lalu saksi mintasticker dan pamit pulang, akan tetapi oleh terdakwa saksiberdua disuruh menunggu sebentar dan diberi uang sebesarRp. 600.000, untuk dibagikan dan katanya untuk uangtransport ;Bahwa saksi mau diajak mengambil kaos oleh Bu Inungkarena saksi ingin menghadiri kampanye partai demokrat

  ;Bahwa benar kaos partai Demokrat dan uang penggantitransport tersebut berasal dari DPP Partai Demokratyang diberikan kepada masyarakat yang mengikutikampanye melalui para caleg partai Demokrat dan parapengurus partai ;Pts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ16e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa benar dari DPP Partai

  Bu Inung dengan maksud sebagai biaya penggantitransport ;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa kaos partai Demokrat dan uang yang dibagikanterdakwa kepada masyarakat yang akan mengikutikampanye pemilu semuanya berasal dari DPP PartaiDemokrat, sedangkan sticker berasal dari terdakwa ;mennnnen Menimbang, bahwa

• Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidaktercapai, sambil menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Calon yangsama.Bahwa dalam kenyataannya tidak ada kesepakatan perdamaian antara 2(dua) pengurus Partai Golkar yang masingmasing merasa dirinya sebagaipengurus Partai Golkar yang sah, dimana 2 (dua) Paslon dari Partai Golkartersebut bukanlah hasil perdamaian dari 2

  (dua) pengurus Partai Golkaryang bertikait tersebut, melainkan hasil Putusan PTTUN dan PutusanPANWASLIH.

  oleh Partai Politik atau gabunganPartai Politik lainnya;(Terlampir copy Surat, Bukti VIII);2.

  Humbang Hasundutan Tentang Penetapan Paslon No.Urut 5 Yang Diusung Partai Golkar, dimana dalam surat keberatantersebut Pasangan Calon No. 4 juga mengutip Pasal 40 Ayat (4)PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon,dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik ataugabungan Partai Politik lainnya(Vide Bukti

  ISTIMEWA tertanggal 16 Nopember 2015,perinal: Keberatan Terhadap Penetapan Dua Pasangan CalonHalaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 31 K/TUN/PILKADA/2016Bupati dan Wakil Bupati Yang Diusung Oleh Satu Partai Politik atauGabungan Partai Politik, dimana dalam surat keberatan tersebutPasangan Calon No. 4 juga mengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor: 12/2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota, yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksudpada

• PUTUSANNomor 101 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.

  CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);TOHADI, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Keempatnya dalam jabatannya berkedudukan hukum di Jalan Kramat VINomor 8 Jakarta Pusat;5K.H. UBAIDILLAH FAQIH, selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Timur;K.H.

  ., selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H. MOCH. ARIF JUNAIDY, S.H., selaku Ketua Dewan TanfidzDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H.

  Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jawa Timur sebagai Tergugat VI, H. Moch. ArifJunaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU)Jawa Timur sebagai Tergugat VII;e =H. Hidayat, M.SI.

  Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) JawaTimur sebagai Tergugat VI;e H. Moch. Arif Junaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) Jawa Timur,sebagai Tergugat VII. H.