Minyeuk Gah) yang sanksinya telah disepakati keduabelah pihak; Bahwa berdasarkan halhal tersebut, dengan mendasari atasperjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT.

(Vide : P.1).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohonmengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam buktipernikahannya tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Pemohonyang pada tanggal 18 Maret 1985 telah melangsungkanperkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang , KotaSurabaya, ternyata nama Pemohon dalam Buku Nikah tersebut,tertulis DERI, nama mana menurut Pemohon adalah tidakbenar, karena tidak sesuai dengan nama yang benarsebagaimana

SPT PPh Badan, namun Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskanselisih tersebut dan tidak terdapat bukti transaksi yang menguatkanalasan keberatan atas selisih tersebut, yang ada hanya rekapitulasiyang menyebutkan bahwa peredaran usaha adalah sebesarRp1.744.377.244,00;Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

begitu saja datadata dalam rekapitulasiatas posting GL mulai dari Januari sampai dengan Desember 2005yang dibandingkan dengan laporan SPT Masa PPN tanpa memeriksalebih lanjut apakah posting GL tersebut benar atau tidak, yang dapatdipastikan hanya dengan meminta dokumen yang mendasaripencatatan GL tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam rekapitulasi atas posting GL mulaidari Januari sampai dengan Desember 2005 yang dibandingkandengan laporan SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan dokumenyang mendasari

Terbanding) tidak dapat mengakui saldo awal barangdalam proses sebesar Rp393.958.870,00 dan saldo awalpersediaan barang jadi sebesar Rp2.976.572.390,00 (total sebesarRp3.370.531,260,00) karena dalam SPT Tahunan PPh Badan 2005tidak ada saldo awal persediaan barang dalam proses dan saldoawal barang jadi;* Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

Thalib Daeng Mattemmu untuk tahun2004, 2005 dan 2006 tanpa memeriksa lebih lanjut apakah perhitungantersebut benar atau tidak, yang dapat dipastikan hanya dengan memintadokumen yang mendasari penghitungan persediaan awal, persediaanbarang dalam proses dan persediaan barang jadi tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam perhitungan persediaan awal,persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi yangdiambil dari data Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh AuditorIndependen Drs.

Lubuk KeliatOgan llir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagungpada tanggal 19 Agustus 2015 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Kag,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun yang mendasari gugatan Penggugat ini adalah

Adapun yang mendasari persangkaanTergugat. Syarat Formil untuk mengajukan fatwa waris diduga telah mengalamicacat hukum karena dalam proses penetapannya Tergugat 1 tidakpernah dilibatkan serta diminta dan atau menyerahkan SyaratPermohonan (seperti Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran para Pihak)Fakta Hukum Yang Mendasari :Tergugat 1 (ADE ZULFIKAR) adalah anak pertama dari hasilpernikahan yang sah antara HOLILAH (lbunda Tergugat 1) danAlmarhum MOESANNIF, MS, BA.

Dengan demikian untuk petitumPenggugat nomor 1 dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar paraTergugat mengganti semua kerugian dari hasil penyadapan kebun karet milikAlmarhum orang tua Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah),oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci alasanyang mendasari petitum tersebut, disertai dengan perincian kerugian yang dideritaoleh Penggugat, maka petitum Penggugat tersebut harus ditolak ;Menimbang

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;a Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 VbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

perselisihan dan pertengkaran tersebutantara Penggugat dan Tergugat semula pisah ranjang sejak tahun2012, kemudian berlanjut dengan pisah rumah sejak Januari 2014sampai dengan sekarang;e bahwa, oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, makaPenggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggalbersama orang tuanya;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

tangga,diperlukan sikap saling percaya, saling memahami, saling pengertian, saling cinta,saling kasin sayang, saling melindungi dan saling menjaga kehormatan masingmasing, yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tdak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudah hambar dan tidakmanfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Penggugat dalam gugatannya pada positaatau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum( rechtgtond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanPenggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syaratformil. Karena saya selaku pihak bank telah melakukan akadperjanjian yang sebagaimana mestinya Penggugat telah kami anggapmengerti dan paham atas konsekuensikonsekuensi yang ada ; 2.

Dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelassehingga Obscuur Libel, Penggugat dalam posita gugatannya tidakmenjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil ;Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat ; Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang mengadili perkara ini ; WNMenimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang terdiri dari 3 (tiga) angkatersebut, pada eksepsi angka 3 menyangkut tentang eksepsi kewenanganmengadili

persidangan ini karena kasuspemukulan; Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Febrianus Bau yangmerupakan calon suami saksiterhadap saksi ; Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitarpukul 11.00 wita bertempat di kebun dan juga didalam rumah Maria Kolodi Dusun Motamauk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, KabupatenBelu ; Bahwa antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 5 tahunakan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ; Bahwa masalah yang mendasari

keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal10 dari 18 hal, Putusan No.162/Pid.B/2016/PN.ATBBahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitarpukul 11.00 wita bertempat di kebun dan juga didalam rumah Maria Kolodi Dusun Motamauk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, KabupatenBelu ;Bahwa antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 5 tahunakan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ;Bahwa masalah yang mendasari

(bukti P3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintan Mulai Kerja (SPMk)Nomor KU 602/ASDW/1401/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/29390 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari pada Surat Pernyataan Bencana Alamdari Bupati Aceh Utara Nomor 362/10542/2009, tanggal 22 Mei 2009 yangtembusannya ditujukan kepada Tergugat I, Il dan III (bukti P4);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telan memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk melaksanakan

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada (positagugatan) pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah(Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan II) selaku badan hukum publikyang melakukan perbuatan perdata yang telah dengan sengaja dan beritikadburuk tidak mau melaksanakan kewajiban mengusulkan, mengalokasikan,menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran PendapatanBelanja Aceh untuk membayar

oleh aanspraakyang sejalan dengan maksud schade (kerugian) dalam Pasal 1365 BW,putusan H.R. dalam Arrestnya tanggal 31 Desember 1937 yang dalampertimbangan mengabulkan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawanhukum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 1246 BW dan sejalandengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, sedangkan yang dilarang olehketentuan hukum formil Acara Perdata adalah sematamata tuntutan ataumengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom) atas sebuah gugatanperbuatan melawan hukum yang mendasari

Dengan mendasari pada alasankeberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diHalaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 63 K/Padt/2016atas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI mengadilisendiri dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;. Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan TinggiBanda Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti DR. Asra, S.H., M.H.

angka 13, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan PARA PENGGUGATpada Posita angka 1 dan angka 28 beralasan hukum untuk DITOLAK untukseluruhnya;Bahwa oleh karena peralihan hak atas persil tanah a quo dari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il tidak dapat dikualifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum sehingga senyatanya PARA PENGGUGAT tidakmengalami kerugian baik materil maupun imateril dan karena itu terhadapdalil PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan angka 32 s/d Posita angka34 beralasan hukum untuk DITOLAK;Bahwa mendasari

Bahwa oleh karena bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan BUKANLAH bukti kepemilikan, lagi pulaberdasarkan fakta persidangan sebagaimana buktibukti surat yakni P12,P13, P14, P16, P17, P18, P19 dan Bukti P20, TIDAK TERCATATBAHWA PEMILIK OBJEK PAJAK adalah SARLIN LOMI in cassuPENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I, sehingga mendasari dalilsebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, terhadap dalil keberatan PARAHalaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG10.PEMBANDING

Bahwa dengan mendasari fakta sebagaimana didalilkan dalam uraiankeberatan Pertama angka 1 s/d angka 12, maka senyatanya dalam perkaraa quo, PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan dalildalil Gugatannya, malah sebaliknya PARATERBANDING dahulu PARA TERGUGATlah yang mampu membuktikandalildalil bantahannya;.

Bahwa mendasari dalildalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, makatelah sangat nyata bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sangatcermat dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan,sehingga terhadap keberatan Kedua dari PARA PEMBANDING dahuluPARA TERGUGAT dengan seluruh dalildalilnya halaman 10 s/d halaman14, yang mana menguraikan kembali keterangan saksi dari PARAPEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dan keterangan saksi dariPARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT adalah mengadaada,sehingga

beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;Bahwa mendasari keseluruhan dalildalil bantahan sebagaimana telah diuraikanmaka dapat disimpulkan :1.Seluruh dalildalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGATdalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 10, bukanlah dalil yang barutetapi dalil yang senyatanya SUDAH dipertimbangkan Judex Factiesebagaimana dalam Putusan a quo halaman 43 s/d halaman 55;.

diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Memori Kasasi I:1 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 9yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari

Dengan mendasari padaalasan keberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diatas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI. mengadili sendiridalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;2 Bahwa alasan pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda18Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti Dr.

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dimanaPengadilan tinggi Banda Aceh masih mengambil pertimbangan hukumpengadilan Negeri Banda Aceh terutama dalam pertimbangan yang menyatakanbahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang merujuk pada Perbuatan yang dilakukan Termohon kasasiIl/Terbanding H/Tergugat I yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (I SPMK) makapengadilan Tinggi Banda Aceh jelas salah dan tidak cermat dalam I menerapkanhukum, dimana yang mendasari

Pertimbangan inidibenarkan oleh pengadilan tinggi Banda Aceh dengan mendasari padapertimbangan dan penilaian atas bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikanpekerjaan Terbanding/Penggugat sudah dilaksanakan 100%;Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum berdasarkan bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikan pekerjaan Terbanding/ Penggugat sudahdilaksanakan 100%, bukti P5/TI3 dan P6, TI6 yaitu bukti pembayaran, buktiP7/TI5 yaitu hasil rapat Forkopimda dan bukti P5/TI3 yaitu berupa LaporanHasil

Permasalahan atau alasanalasan yang mendasari diajukannya gugatan:1.Bahwa, sejak sekitar tahun 1966 suami Penggugat, Penggugat dananakanak, dimana suami Penggugat adalah selaku Prajurit TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat telah menempati rumah tinggalyang beralamat di (d/h Jalan Tosari) Nomor 76. Menteng yangsekarang dikenal dengan Jalan Prof.

Nomor 224 K/Pdt/201426.27.28.29.menyangkut dasar dari pada pengosongan tersebut di atas atau alashak mendasari pengosongan tersebut;Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dengan keseluruhannyaSurat Keputusan Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor: Kep/712/X/2010tentang Pencabutan/Pembatalan Surat lzin Perumahan (SIP) KodamJaya Nomor SIP/3414/2000 Tanggal 23 Juni 2000 yang menjadi dasarPerintah Pengosongan tahun 2011, di mana surat di atas adalah cacathukum dan bertentangan dengan Surat Nomor B/9764/IX/1976 perihalIzin

Bagian menimbang hanya mendasari surat permohonan dari almarhumKolonel TM. Gurning (suami Penggugat) seharusnya dasarnya adalahsurat keputusan Kasad;b.

Pada bagian mengingat mendasari surat Skep Kasad Nomor 89/Il/1973tanggal 19 Maret 1973 Bab IX pasal 31 tentang wewenang PanglimaDaerah Militer setempat untuk mengembalikan rumah yang akan diokupasi TNI AD kepada pemiliknya dan penghapusan dari RegisterAdministrasi TNI AD, seharusnya dasarnya adalah ST Kasad Nomor:ST/766/1984 tanggal 23 Juni 1984 yang menentukan bahwapengembalian penyerahan atau pengalihan hak atas tanah/bangunanokupasi TNI AD harus atas ijin persetujuaan Kasad;c.

Tegal;bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN menghubungi Sdr.saksidengan cara menelfon Pada hari Rabu tanggal 10 juni 2020 sekira pukul19.00 Wib namun pada saat itu. yang mengangkat adalahREZATULAMALLIAH Binti NUROHMAN (Kakak Kandung Saksi) danmenyampaikan AJA MENGHUBUNGI DRN NDISIT ( JANGANMENGHUBUNGI DRN DULU) setelahnya langsung dimatikan;Bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN sudah merencanakan untukmenyetubuhi saksi mendasari komunikasi melalui telfon Pada hari Selasatanggal 09 juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (Softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Setelahnya Terdakwa mengenakan celana dancelana dalam yang Terdakwa kenakan demikian juga dengan DRNmengenakanHalaman 25 dari 29Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Slw.celana dan celana dalamnya setelahnya Terdakwa mengendarai sepeda motordan mengantar DRN pulang ke rumah;Bahwa Terdakwa menyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwasebelumnya yang akan bertanggung jawab dan yang bersangkutan hanyadiam;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja

dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan yang keliru dengan mendalilkanpemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahmelanggar hukum, sementara PHK terhadap Penggugat didasarkan Penggugattelah melakukan kesalahan berat dan tidak mematuhi serta mengindahkaninstruksi atasan, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim menyatakan bahwaGugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Obscuur Libel Tergugatdengan mendasari

Penggugat yang keliru, menurut Majelis Hakimpada intinya Tergugat bermaksud menyatakan bahwa alasan pemutusanHalaman 20 dari 31 Putusan No.286/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.hubungan kerja yang dilakukan Tergugat sudah tepat sehingga menjadikanGugatan Penggugat keliru, sementara memperhatikan petitum pokok Penggugatadalah memohon kepada Majelis untuk memutuskan hubungan kerja dan tuntutanpembayaran kompensasi, selanjutnya memperhatikan bantahan Tergugat dalamperselisihan ini, menjadikan alasan yang mendasari

pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat merupakan perselisihan pokok, sehingga Eksepsi Tergugattelah menyentuh substansi perselisihan;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menjadikan EksepsiTergugat atas hal ini menjadi tidak berdasar hukum, karenanya patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yangberikutnya mendasari bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaransejumlah uang yang bukan haknya dengan menggunakan dalildalil yang tidakbenar dan menyesatkan

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitungsejak tanggal 22 Maret 2018, serta terhadap petitum Penggugat angka 4 dapatdikabulkan sebagian sepanjang berkenaan dengan putusnya hubungan kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka (3) yangmemohon untuk menyatakan PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat tidaksah dan batal demi hukum, menurut Majelis Hakim dengan dinyatakan sahpemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, serta terdapatalasan yang mendasari

Akibat perbuatanterlapor melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapandan/atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentikdan/atau perlindungan konsumen, selanjutnya korban merasa dirugikan.Selanjurnta korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jatimguna proses hukum lebih lanjut Bahwa dengan mendasari laporan polisi sebagaimana tersebutdiatas, Termohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sertakewenangan yang diamanatkan oleh Undangundang, Termohonselanjutnya melakukan

) Surat pernyataan dari pemrakarsa tentang perubahan namadan/atau status tanpa menggunakan kata Internasional ;8) Surat Pernyataan dari pemrakarsa bahwa peserta didik WNIdiikutkan dalam Ujian Nasional ;dengan persyaratan tersebut pada intinya Surabaya CambridgeSchool telah memiliki ijin penyelenggaraan SPK melalui KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 303/MPK.D/2017tentang jin sSementara satuan pendidikan kerjasamapenyelenggaraan SMP Suraaya Cambridge School pada tanggal23 Mei 2017 ;mendasari

yang lulus dari satuan pendidikan diberikan ijasah,ijasah tersebut dikeluarkan oleh satuan pendidikan sekolah(Sekolah) sehingga ijasah tersebut sah dan secara nasional danblanko ijasah tersebut dikeluarkan oleh Kemendikbud ;sedangkan terbitnya sertifikat dengan logo Cambridge, tidak adasatu aturan hukumpun yang mengatur ;bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas yang dipeolehTermohon selama proses penyidikan perkara Laporan PolisiNomor : LPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017dengan mendasari

dinyatakan ditolak ;Bahwa menanggapi dalildalil praperadilan Pemohon pada angka 9 dan10 tentang dalil penanganan perkara yang lama dan proses sudahmemasuki penyidikan namun justru dihentikan penyidikannya, bahwadalildalil Pemohon yang demikian adalah tidak benar dan tidak berdasathukum karena dalam proses penyidikan perkara a quo, Termohonmelaksanakan penyidikan perkara Laporan Polisi NomorLPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017, sudah sesuaidengan prosedur hukum yang benar dan sudah mendasari

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat a quosecara menyeluruh, telah nyata dan terbukti bahwa gugatanPenggugat a quo telah kabur (Obscur libel), karena halhal yangtertuang dalam posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskandasar hukum (Rechtgrond) yang mendasari gugatan a quo secarajelas dan tegas.Sehingga gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi asas jelasdan tegas (Een duidelijke en bepaalde conclusive) sebagaimanayang disyaratkan dalam pasal 8 RV.Bahwa hal yang mendasari gugatan

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena halhal yang tertuangdalam posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari gugatan secara jelas dan tegas.

memperhatikan surat gugatan, ternyatadalil perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum telahdikelompokkan tersendiri dalam gugatan, sehingga mudah untuk dipahami;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang digunakan dalam perkaraperbuatan melawan hukum maupun perkara wanprestasi didasarkan padaperistiwa proses pembimbingan, pemberian nasihat dan mengenai jasa dariPenggugat terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapioleh Saiful dkk;Menimbang, bahwa oleh karenanya peristiwa yang mendasari

Nomor 0001Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan Cerai talak ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 27 agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah melaksanakanpernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Urusan AgamaKecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, di bawah nomor register068 1/121/VIII/2013, tertanggal 27 agustus 2013.2.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak, dan anaktersebut belum mempunyai akta Kelahiran anak dan syarat mendapatkan aktakelahiran adalah akta nikah;Menimbang, bahwa untuk kelengkapan penetapan perkara ini, ditunjukberita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukanpermohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

HajiatasnamaXXXXMat Nasar, bermateraicukupcocokdenganaslinyaditandaidengan (P.5);Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi,kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpenetapanini cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

No. 78/Pdt.P/2020/PA.EkMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20)yang menyatakan peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadiliperkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon dan Pemohon II untukmengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkansuatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama