• Kedudukan Penggugat:e Bahwa Penggugat adalah kader Partai Demokrat dengan nomorkeangotaan Partai Demokrat No. 54.01.020564.1.0004 dan juga merupakanPengurus Partai Demokrat DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Baratdengan jabatan Wakil Ketua 2 DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa TenggaraBarat periode 2011 sampai dengan 2016, sebelumnya Penggugat pernahmenjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah.

  Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Demokrat dan selamamenjadi anggota Partai Demokrat mengabdikan dirinya dengan niat untukmemajukan dan membesarkan Partai Demokrat.

  Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal32 dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;2) Penyelesaian perseleisihan intenal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;3) Susunan

  Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal 32dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisihan partal politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Hal. 25 dari 54 Hal.

  Bahwa PHPU antar partai terkait dengan perolehan suara yangmempengaruhi perolehan kursi sudah selesai dilaksanakan oleh MahkamahKonstitusi namun PHPU terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh calegyang satu terhadap caleg yang lain di satu partai yaitu Partai Demokratdiselesaikan oleh internal Partai sehingga yang berwenang menyelesaikanperselisihan internal partai adalah Mahkamah Partai.4.

• Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hanura, yang berkedudukan di JI. TanjungKarang No 7 Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut PEMBANDING,semula TERGUGAT Il;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Jin. siswa Sofifi Kota TidoreKepulauan, selanjutnya disebut PEMBANDING, semula TERGUGAT III;4.

  /HB/IX/2016tanggal 13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barattertanggal 3 Oktober 2014;Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danHalaman 3 dari 10 halaman putusan No. 19/PDT/2017/PT TTEPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidakmempunyai kekuatan hukum;9.

  Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik ;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan; dan atauoma ee hyKeberatan ternadap keputusan partai politik;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011menyatakan Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Menimbang, bahwa

  32 tidaktercapai, penyelesaian perselesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politikdiberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD danART; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART sedangayat (3) Dalam hal anggota

  Terbanding sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat pokok gugatan Penggugat/Terbanding masuk kedalamranah sengketa partai politik;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat /Terbanding dalam perkara aquo masuk kedalam ranah sengketa partai politik,maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011yakni mengenai Penyelesaian Parpol diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana

• data rekapitulasi perolehansuara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah olehTerdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwamenghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat,kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telahmengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah /digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telahdiserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebutsebagai laporan

  datarekapitulasi perolehnan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkanHal. 15 dari 32 hal.

  Partai Demokrat yang sudahdigelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasiperolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebeskhususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebutdiserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudianMoh.

• Sehingga bagi Para Penggugat(Paket LUKASANGEL) bersama Partai Politik Pengusul dan MasyarakatPendukung bahwa tentang Kepengurusan Partai Politik Pengusul sudahsah karena sejak tanggal 5 Mei 2013 sudah dimasukan secara lengkap.

  SITORUS, S.Sos, M.Si. sebagai Sekjen, telah mengeluarkanSurat ...24Surat Keputusan DPP Partai BARNASNomor : 0159.w/SKEP/DPPP.BARNAS/DPC./V/2013TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSANDPC PARTAI BARNAS KABUPATEN NAGEKEO~ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR/2013MUSYAWARAH CABANG PERTAMA tanggal 01 Mei 2013dimana pengurus DPC partai BARNAS Kab.

  Dari SK DPP Partai BARNAS Nomor : 53.00.Rev.1 / SK.SPH /DPPP.BARNAS / DPC / V / 2013 Tanggal 3 Mei 2013 sertaRekomendasi DPP Partai BARNAS Nomor : 063 REK / DPPP.BARNAS / V / 2013 Tanggal 2 Mei 2013 dan PenegasanDewan Pembina DPP Partai BARNAS Nomor: 005 / SP / DPPP.BARNAS / REK / CABUPCAWABUP / VI / 2013 Tanggal 6Juni 2013 dan Penegasan DPD Partai BARNAS Prop NTT, No.10/DPD.Barnas/NTT/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013 maka yangsah adalah paket LUKAS ANGEL.

  Kepengurusan Partai Serikat Indonesia (PSI) yang sah adalahGEDEFRIDUS GOO selaku Ketua dan BENEDIKTUS MOSA selakuSekretaris, namun sesuai dengan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat, diketahui Partai Serikat Indonesia telah berubahnama menjadi Partai Nasional Republik berdasarkan KeputusanMenkumham RI No.

  Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 diatas, makaKepengurusan Sah Partai Politik yang memberikan dukungan kepada PasanganBakal Calon Para Penggugat hanyalah 4 (empat) Partai Politik yaitu: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) : 1000 suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia : 1.223 suara Partai Persatuan Nasional : 2.353 suara Partai Kedaulatan : 757 suaraTOTAL : 5.333 suara.Padahal seharusnya

• M E N G A D I L I ;

  Dalam Konvensi :

  Dalam Provisi :

  • Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

  Dalam pokok perkara :

  • Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

  Dalam Rekonvensi :

  • Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
  • Menyatakan Surat Keputusan Mahkamah Partai GOLKAR (Penggugat I Rekopensi (dahulu Tergugat I Konpensi)) bernomor 16/PI-GOLKAR/I/2017 tertanggal 31 Mei 2017, yang menjadi

  Objek Sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AD/ART Partai GOLKAR, sehingga sah menurut hukum dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh semua pihak;

• Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan;
• Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sejumlah

  Penggugat:
  ROBIN SE DAN EDI WARSITO SH
  Tergugat:
  1.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
  2.ALI PURWANTO DAN LUTHY A GATHMYR
  Turut Tergugat:
  HIDAYAT ARSANI DAN HERYAWANDI

  Jkt.Brtpolitik sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik, yangdiberi nama Mahkamah Partai GOLKAR.Pasal 32(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.Penormaan yang demikian menempatkan Mahkamah Partai sebagai satusatunya organ Parpol yang bebas dan mendiri dalam menyelesaikanperselisihan internal partai.

  Mahkamah Partai oleh UU Partai Politikdiberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik internal partai, yangpenyelesaiannya menurut Pasal 32 ayat (1) adalah merujuk padaketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) Partai Politik yang bersangkutan dalam perkara a quoAD/ART Partai GOLKAR.

  Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Partai Politik Pasal 1(satu) ayat (7) juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Partai GOLKARNo. 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam PerselisinanInternal Partai GOLKAR, yang dapat mengajukan permohonanpenyelesaian dalam perselisihan internal Partai adalah "PerseoranganPengurus Partai GOLKAR dan Perseorangan anggota/kaderfungsionaris Partai GOLKAR";Bahwa Pemohon (Tergugat II) adalah kader partai Golongan Karyadengan Nomor Pokok Anggota GOLKAR (NPAPG) 29050000001

  Perseorangan Pengurus DPP Partai Golkar, DPD Provinsi Partai Golkar,DPD II Kabupaten/Kota Partai Golkar, Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, danPimpinan Desa/Kelurahan Partai Golkar;Halaman. 76 Putusan NO. 379/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN. Jkt.Brtb.

  Jkt.BrtMenimbang, bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Partai Golkartelah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Juncto UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Partai politik Juncto Angaran Dasar dan Dan AngaranRumah Tangga Partai Golkar dalam pasal 32 undangundang Nomor : 2 Tahun2011 tentang Partai politik ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, kemudian dalamayat (2) Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud

• anggota DPRD karenamengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut diusulkanoleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila PartaiPolitik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, makaPimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yangbersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antarwaktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 haripimpinan partai politik tidak mengusulkannya, maka PimpinanHal. 7 dari 42 hal.

  Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNuntuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antare Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 intinya menyatakanAnggota DPR atau DPRD tetap menjadi anggota DPRatau DPRD jika :e Partai Politik yang mencantumkan anggotatersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu ataukepengurusan Partai Politik sudah tidak lagie Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikanatau. ditarik oleh Partai Politik yangmencalonkannya;e Tidak lagi terdapat

  MBD yang menjadi alasan/sandaranyaadalah penggugat tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik Patroitsebagai partai yang mengusung Penggugat dalam PemiluLegislatif TahunBahwa sekalikali Pimpinan DPRD Kab.

  di usulkan oleh pimpinan partai politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 384 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 disebutkan Yang dimaksud denganpimpinan partai politik adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atauyang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengananggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masingmasing,sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 103 ayat (1) disebutkan bahwayang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pimpinan partaipolitik

  Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.

• Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), khususnyaketentuan Pasal 32;Ayat (1) "...Perselisinan Partai Politik Diselesaikan Oleh Internal Partai PolitikSebagaimana Diatur di Dalam AD dan ART";Ayat (2) "...Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik SebagaimanaDimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Suatu Mahkamah Partai Politik AtauSebutan Lain Yang Dibentuk

  Oleh Partai Politik";Ayat (3) "..Susunan Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan LainSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Pimpinan PartaiPolitik Kepada Kementerian";Hal. 4 dari 10 hal.

  Politik 2 adalah sebagai berikut:Ayat (1) Yang Dimaksud Perselisihan Partai Politik Meliputi Antara Lain:1.

  Nomor 668 K/Pdt/2013dimasukkan untuk diregistrasi di bagian Keperdataan Pengadilan NegeriMasohi, Penggugat sama sekali belum serta tidak mengajukan keberatankepada Badan Kehormatan dan/ atau Lembaga Arbitrase Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) sebagai bentuk penyelesaian secara internal atas segala produkkebijakan partai, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak

  ,kesatuan dan secara fungsional adalah hierarkis efektif sehingga secarayuridis formal seharusnya Penggugat bukan saja mengajukan gugatankepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)Kabupaten Maluku Tengah, tetapi seluruh unsur dan struktur badan hukumPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara holistik, yaitu Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan PimpinanWilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku secaraberjenjang dengan demikian, maka

• MASDIN / Penggugat dari Jabatansebagai wakil sekretaris Pengurus haris DPC Partai persatuan pembangunanKebupaten Bima dan dari keanggotaan partai Persatuan pembangunan.

  Untuk Provinsidisebut pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) Partai Persatuan Pembangunan dan untuk pusat disebut pengurus harianDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;Sehingga output sebagai produk dalam bentuk keputusan partai selalu diawalidengan sebutan pengurus harian Dewan Pimpinan Partai pada tingkatan masing masing (Kabupaten, Provinsi dan Pusat) ;Khusus untuk struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan harus disebut

  MASDIN selaku Wakil Sekretaris Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima telahmelakukan tindakan indisipliner Partai yang berakibat merusak nama baikPartai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima, maka perlu diambil tindakanadministrative partai berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai wakilSekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai PersatuanPembangunan ;Pemberhentian definitive oleh

  PartaiPolitik yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1):2122Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;Ayat (2):Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;ayat (3):susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan

  diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;(2) Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;(3) susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;33(4) penyelesaian Perselisihan Internal partai

• Kedaulatandan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Penggugat diCalonkan sebagai AnggotaDPRD Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan pada Daerah Pemilihan (DAPIL)Papua V (Lima) dengan Nomor Urut 4 dari 11 Calon DPRD Provinsi Papua yangdiajukan oleh Partai Kedaulatan di Dapil V (lima) dimaksud ;5 Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, Penggugat memperoleh suaraterbanyak di Dapil V dari Calon yang diajukan oleh Partai Kedaulatan danberdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang

  Kedaulatanyang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadapkepengurusan Partai Kedaulatan.. dst.

  Sehingga dengan demikian apabila terjadi konflik internalantar Pengurus Partai Politik hal tersebut merupakan masalah internal yang dapatdiselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut ; Bahwa apabila terjadi konflik internal dalam suatu Partai Politik, dimana masingmasing pihak mengklaim bahwa pihaknya yang merupakan pengurus yang sah,maka untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan sebuah Partai Politiktersebut adalah merupakan ruang lingkup wewenang pengadilan ;

  Ketua DPP Partai Kedaulatan yang mengusulkan kepada Gubernur Papuamelalui surat keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor : 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yangmenyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuaiHalaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUNJKT.440dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dansurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20

  Juli 2011, tentang Pemberhentian danPencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atasnama Penggugat ; .3.

• lembar pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); ----------------- 20 (dua puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); ---------Dengan total sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); --------------------------------Dirampas untuk Negara;----------------------------------------------------------------------------------------- 17 (tujuh belas) lembar stiker bergambar calon anggota legislatif Kabupaten Manggarai Barat dari Partai

  MAARUFyang mana pada saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang dan juga kartu nama /stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SEdari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada saksi AKBAR yang saksi tidak tahuberapa jumlahnya kemudian oleh saksi AKBAR sejumlah uang tersebut dan juga kartunama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMADNUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibagikan bagikan kepada saksidan juga teman

  yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi NASA mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi HADIR mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang

  poliik PPP Sekitar dua tahun, saat ini saksi masihmenjabat sebagai bendahara partai PPP, dan pada tahun ini Saksi mencalonkan dirisebagai anggota DPRD dari partai PPP dengan nomor urut 7; Bahwa Setiker yang terdapat gambar Saksi dengan partai PPP yang dibagikan olehTerdakwa pada waktu menyerahkan uang di pulau mesah dalam perkara ini, bahwaSetiker saksi dipesan oleh Tim sukses Saksi untuk melakukan pencetakan atas konsepdari Saksi, setelah setker tersebut jadi Saksi minta untuk di distribusikan

  PPP (Partai Persatuan Pembangunan) serta Terdakwa berpesankepada saksi Asing dan saksi Akbar agar nanti orang yang mendapatkan uang tersebut padatanggal 9 April 2014 saat pemilihan agar memilih partai dan wajah orang yang ada pada setiker terse but ma an a a a mn ae mee nnnBahwa benar Terdakwa adalah keluarga dari saksi Ahmad Nur, S.E. yang saat ini sedangmencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai PPPdengan nomot urut 7; ssp ee eee eee Bahwa benar terdkawa mendapatkan

  uang kepada saksi Asing dan saksi Akbar serta memberikan setiker berg ambarCalon Legislatif Anmad Nur dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 7, sertaberpesan kepada saksisaksi agar nanti pada tanggal 9 April 2014 pada saat pemungutanSuara pemilu agar memilih partai dan orang yang ada pada gambar setiker tersebut, dalamhal ini yang diminta oleh terdakwa adalah memilih Partai Persatuan Pembangunan dengancalon legislatif Anmad Nur, S.E nomor urut 7. ; mn ee a Menimbang, bahwa perbuatan

• Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu~ kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati; (Bukti KL 86) Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  untuk Kebun Tanjung Jati; (Bukti KL 113)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Partai Besar Dan ImporNo. 01/GM/SSM/11/2013 tertanggal 06 Nopember 2013,atas 46.500 kg (empat puluh enam ribu lima ratuskilogram) pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 02/GM/SSM/11/2013 tertanggal 07 Nopember 2013,atas 31.100 kg (tiga puluh satu ribu seratus kilogram)pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 31/12/BA/2013 tertanggal 18 Desember 2013, atas10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

• DEWAN PEMBINA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA(GERINDRA), beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54,Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;11. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIARAYA (GERINDRA), beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Keduanya memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H.

  ,dan kawankawan, Para Pengurus DPP Partai GerakanIndonesia Raya (Gerindra) dan Para Advokat Lembaga AdvokasiHukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono Rm, Nomor54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;Para Termohon Kasasi;Halaman 2 dari 9 hal. Put.

  Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk menerbitkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untukmengembalikan hakhak Pelawan sebagai Anggota Partai Gerindra danmengembalikan hakhak Pelawan sebagai Calon Terpilin Anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilinan 2 dari Partai GerindraPeriode 20192024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9Kpt/73/Prov/VIII/2019tanggal 13 Agustus 2019;.

  Nomor 1327 K/Pdt.SusParpol/2020Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang UndangParpol), penyelesaian sengketa internal partai harus diselesaikan lebihdahulu oleh Mahkamah Partai karena termasuk kedalam penyelesaianberdasarkan yuridiksi knusus (specific jurisdiction) sebagai peradilan extrajudicial dalam perkara a quo oleh internal partai politik melalui MahkamahPartai

  Politik GERINDRA disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA,apabila penyelesaian oleh Majelis Kehormatan Partai tidak tercapai makabarulah penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri dan berdasarkanbuktibukti yang diajukan di persidangan tidak terbukti sengketa a quodiajukan dan diselesaikan dalam internal partai melalui Majelis KehormatanPartai GERINDRA, maka gugatan perlawanan a quo prematur dankarenanya perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menimbang

• Politik(Gabungan Partai) Non Seat yakni PKPB, Partai BARNAS, PPPI, PNI Marchainisme,PNBKI, PSI, Partai Kedaulatan ditambah Partai Persatuan Nasional yang memperoleh 1(satu) seat di DPRD Nagekeo dilengkapi dengan SFC Kepengurusan Partai PolitikPengusung dan Surat Pencalonan Model BKWKKPU Partai Politik sebagaimanadiamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 dan dinyatakan memenuhisyarat oleh KPU Nagekeo.

  Tentang Partai BARNAS; DPD Partai BARNAS Prop. NTT telahmemberikan surat Penegasan Nomor : 10/DPD.BARNAS/NTT/VI/2013 tanggal 3 Juni2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab.

  SK Kepengurusan DPC Partai BARNAS yang diterbitkan danditandatangani oleh Ketua Umum Partai Barnas dan Wakil Sekjen PartaiBarnas, karena hal itu adalah kewenangan Partai.

  TIMOTIUS DAPATALUsebagai Ketua DPD Partai BARNAS Prov.

  /SK.SPH/DPD dst. adalah salah, yangbenar adalah 50.00.00.0000.001/SK.SPH/DPD dst;e SK palsu Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) adalahsalah, yang benar tidak ada dalam kurung (partai Barnas);e SK palsu pakai cap segi empat (logo kop surat BARNAS) adalah salah, yangbenar dan biasanya digunakan oleh Partai Barnas cap bentuk bulat;e SK setiap surat dari Partai Barnas bagian bawah selalu tercatat alamatSekretariat, sedangkan pada SK palsu bagian bawah surat tidak terdapat alamatSekretariat

• Partai Persatuan Daerah (PPD) ; 11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ; 13).

  Partai......

  Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Pemuda Indonesia (PPI); Partai Bintang Reformasi (PBR);Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI); Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); Partai Kedaulatan (PK);Partai Persatuan Daerah (PPD); Partai Karya Perjuangan;Partai Demokrasi Pembaharuan; Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan;Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (ditandatangani pengurus

  Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; h. Partai Persatuan Daerah; i. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; j. Partai Penegak Demokrasi Indonesia;k. Partai Nasional Kebangkitan Nasional Ulama; l. Partai Patriot; m. Partai Kedaulatan;n. Partai Peduli Rakyat Nasional dan ; o. Partai Matahari Bangsa; Ir. Hanan A.

  Partai Persatuan Pembangunan;g. Partai Pemuda Indonesia; h. Partai Bintang Reformasi; i. Partai Demokrasi Kebangsaan;j. Partai Bulan Bintang dan; k.

• GERINDRA, partai PDIP, Partai GOLKAR, dan PartaiHANURA di Desa Soagimalaha, serta Partai NASDEM di Desa Tewil dan DesaWailukum milik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba dengan databerupa Salinan Form C1 yang dimiliki oleh saksi dari Partai Politik danPanwaslu, sehingga pada pleno tersebut tinggal hanya mencocokan data jadidan pada saat itu tidak ada masalah yang terjadi ;wonee Bahwa setelah selesai dilaksanakannya pleno Panitia PemilihanKecamatan (PPK) tersebut kKemudian mulai hari kamis

  Pada saat Pleno terbuka KPU hari Senin tanggal, 29 April 2019sampai dengan hari minggu tanggal 05 Mei 2019 rapat berjalan lancar ;woneen === Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal O06 Mei 2019 saatdilaksanakan pleno DPRD Kabupaten daerah pemilihan Halmahera Timur 1,pleno untuk kecamatan Kota Maba terjadi protes dari saksi partai karena adaperbedaan angka pada perolehan suara antara C1 KPPS dengan DAA1 PPKDPRD Kabupaten/Kota untuk Partai GERINDRA, Partai PDIP, Partai GOLKARdan Partai HANURA di

  14 TPS Desa Soagimalah Kecamatan Kota Maba, KabHaltim serta Partai NASDEM di 2 TPS desa Tewil dan 3 TPS Desa Wailukumuntuk caleg DPRD Kab/Kota di Dapil Haltim 1 sehingga di rekomendasikanuntuk buka kontak untuk membaca surat Suara ulang di 30 TPS di kecamatankota Maba dan hasilnya di peroleh terjadi perbedaan angka untuk PartaiGERINDRA, partai PDIP, partai GOLKAR dan Partai HANURA di 14 TPS diDesa Soagimlaha dan Partai Nasdem di Desa Tewil dan Desa Wailuku ; wonee Bahwa perubahan data jumlah suara

  suara partai Gerindra, PDIP, Golkar dan Hanura.

  SOAGIMALAHA SOAGIMALAHASUARA PARTAI/CALEG C1 DAA1 No SUARA PARTAI/CALEG C1 DAA9 KPP PPK KPPS 1Ss PPK2 PARTAI GERINDRA 8 8 3 PARTAI PDI PERJUANGAN 4 3 Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos 1 t = =NYOMAN ~~ MUNINJAYA 1 DJON NGORAITJI, SH5 4 23 20ANTARA, STM.

• Merdeka Rp15.000.000,005 Partai PPP Rp15.000.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp15.000.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat

  Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut:1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

  Rp7.500.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp7.500.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp7.500.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp7.500.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp7.500.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp7.500.000,0017 Partai Pelopor Rp7.500.000.00 Jumlah Rp127.500.000,00Sedangkan dengan dicairkan untuk partai politik yang memperoleh kursi olehTerdakwa, yang digunakan untuk Pembinaan dan Pemberdayaan Partai Politiksebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut di

  Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp15.000.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp15.000.000,0017 Partai Pelopor Rp15.000.000.00Jumlah Rp 255.000.000,00eBahwa

  Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut: 1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

• Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMGKetua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Kota Salatiga,periode 2014 2019 sebagaimana tertuang dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan IndonesiaRaya (DPP Partai Gerindra) Nomor : 04 0076/ Kpts/ DPP GERINDRA/ 2013 tanggal 9 April 2013, Tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan IndonesiaRaya Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;Bahwa, terpilinnya Penggugat sebagai anggota DPRD KotaSalatiga periode 2014 2019 adalah melalui proses

  sebagai Wakil KetuaDPRD Kota Salatiga periode 2014 2019 dan Partai Gerindramemiliki fraksi sendiri di DPRD Kota Salatiga;Bahwa, semua kebijakan DPC Partai Gerindra dibawahkepemimpinan Pemohon selalu mendasarkan dan berpedomandengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, segalaPeraturan yang ada di Partai Gerindra maupun mendasarkanpula pada segala arah kebijakan DPP Partai Gerindra, dengandemikian secara fakta kepengurusan DPC Partai Gerindra KotaSalatiga dibawah Kepengurusan Pemohon tidak pernahmelanggar

  Partai GERINDRA tanggal 28 pebruari 2018Hal. 36 dari 72 hal.

  yang dalam hal ini adalah partai Gerindra di DPC Kota Salatiga;Hal. 56 dari 72 hal.

  UndangUndang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 1 Perselisihnan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Ayat 2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamahpartai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Ayat 5 Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lainbersifat

• Lembaran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2006 nomor seri F nomor : 5Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 8 Tahun 2006 tentangBantuan Keuangan Partai Politik ;4. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 12/DPDII/GK/SK/2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr. Drs.

  partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk triwulan Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr. Drs.

  PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr.

  partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk Triwulan Tahun Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr.

  puluh juta rupiah) dari KetuaDPD Partai Golkar masa bhakti 2004 s/d 2009 Drs.

• Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaharuan1.12. Partai Kasih Demokrasi IndonesiaDeke cemesie ome a PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 312.

  Bahwa dengan didukung oleh Gabungan 22 (dua puluhdua) Partai Politik, yaitu3.1 wee. . PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman43.1. Partai Karya Peduli Bangsa3.2. Partai Keadilan Sejahtera3.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia3.4. Partai Karya Perjuangan3.5. Partai Pemuda Indonesia3.6. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia3.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia3.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme3.9. Partai Buruh3.10. Partai Demokrasi Pembaharuan3.11.

  Partai Kasih Demokrasi Indonesia3.12. Partai Persatuan Daerah3.13. Partai Peduli Rakyat Nasional3.14. Partai Kedaulatan3.15. Partai Republika Nusantara3.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru3.17. Partai Pelopor3.18. Partai Patriot3.19. Partai Kebangkitan Bangsa3.20. Partai Kesatuan Nahdlatul Ulama3.21. Partai Matahari Bangsa3.22.

  Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia4.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme4.9. Partai Buruh4.10. Partai Demokrasi Pembaharuan4.11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia4.12. Partai Persatuan Daerah4.13. Partai Peduli Rakyat Nasional4.14. Partai Kedaulatan4.15. Partai Republika Nusantara4.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru4.17. Partai Pelopor4.18. Partai Patriot4.19. Partai Kebangkitan Bangsa4.20. Partai Kesatuan Nahdatul Ulama4.21. Nomor : .........PUTUSAN Perk.

  Partai Karya Peduli Bangsa1.2. Partai Keadilan Sejahtera1.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia1.4. Partai Karya Perjuangan1.5. Partai Pemuda Indonesia1.6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia1.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaruan1.12. Partai Kasih Demokrasi Indonesia1.13. Partai Persatuan Daerah1.14. Partai Peduli Rakyat Nasional1.15. Partai Kedaulatan1.16.

• Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupatiyang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD),Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai PersatuanPembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai KeadilanSejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya;1c.

  Bahwa pada masa perbaikan sesuai tahapan, jadwal dan program, Tergugatsekali lagi menolak untuk mengakomodir Partai Golongan Karya sebagaibagian dari partai yang mengusung Penggugat, sekaligus sebagai bagiandari koalisi partai yang mendukung Penggugat;.

  Bahwa suratsurat dukungan kepada Penggugat dari Partai Golongan Karyasecara berjenjang adalah sebagai berikut :a) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Agung Laksono, Tanggal 7Agustus 2015;b) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah KabupatenNabire oleh DPP Partai Golongan Karya Munas Bali dan DPP PartaiGolongan Karya Munas Jakarta, bertanggal 26 Juli 2015;c) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie Tanggal Juli2015;d) Surat DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal

  Bakrie tentang dukungankepada Pemohon;e) Rekomendasi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua bertanggal 25Juli 2015;f) Keputusan DPP Partai Golongan Karya bertanggal 7 Agustus 2015tentang Kepengurusan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Nabire;g) Tanggal 27 Juli 2015, Partai Golongan Karya ikut serta dalam deklarasidukungan kepada Pemohon, selanjutnya ikut mengantar pendaftaranPemohon ke Termohon pada tanggal yang sama;h) Tanggal 28 Juli 2015 Saudari Maria Alom menyerahkan SK dukunganDPP Partai

  sebagai Partai Politik dalam Koalisi yangmendukung Penggugat.