Namun,dalam surat gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai kejadian/fakta yang mendasari dalil Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;2. Bahwa pada surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3 Juli 2012juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 183/Pdt.G/2010/PNDpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknya tidak membedakankedudukan hukum Bank Indonesia /.c. Pemohon PK sebagai BankSentral Republik Indonesia dengan PT Bank Unibank Tbk. sebagaibank umum yang telah dibubarkan;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa PT Bank Unibank Tbk. dilikuidasi dan diambil alihkepengurusannya oleh Pemohon Pk;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa Bank Indonesia /.c.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum, karena kurang pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd), sebagaimana amar putusan Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar dalam putusan halaman 10 garis datar ketiga yang berbunyisebagai berikut:Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat dan Para TurutTerbanding semula Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV, baiksendiri atau bersamasama secara tanggung

tersebut, karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) dan putusan Judex Facti juga kontradiktif antara pertimbanganhukum dengan amar putusan;Sehingga patut dan beralasan hukum membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Makassar Nomor 368/PDT/2011/PT.MKS tanggal 20Il.Desember 2011 tersebut dan menguatkan Putusan Judex Facti PengadilanNegeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 9 Mei tersebut;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumputusan yang mendasari

Jelas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassardalam perhitungan besarnya ganti kerugian yang mendasari amarputusannya sangat tidak patut, tidak adil, tidak rasional, tidak berdasardan tidak beralasan menurut hukum;Cc.Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalammenetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang harus dibayar ParaTermohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugatmengacu dan berpatokan pada pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Makassar

Yahya Harapah, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata,penerbit Sinar Grafika menguraikan:Bahwa dalam praktik patokan menentukan berupa besarnya ganti rugiPerbuatan Melawan Hukum ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372KUHPerdata yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomikedua belah pihak, yakni kedudukan social ekonomi Tergugat danPenggugat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, dalam menetapkan hukumanganti kerugian yang

Namun ternyata Judex Factitidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi tersebut;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendasari pada hubungan PKWTdengan Tergugat, yang menurut Para Penggugat melanggar Pasal 59 UUNomor 13 Tahun 2003 dan dihubungkan dengan Anjuran dariDisnaker Nomor 696/1.835 yang menganjurkan agar Para Penggugatmempekerjakan dengan status pekerja tetap yang dituangkan dalam PKWTT;Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada hal. 44, menyebutkan:Halaman 22 dari 33 hal. Put.

Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangundangan;Bahwa mendasari pada bukti T3, T4 dan T5 tersebut di atas dengandemikian pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyebutkan impilkasihukumnya mengacu kepada ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13Tahun 2003 mengenai hubungan kerja antara Para TermohonKasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat PKWT demi hukumberubah menjadi PKWTT, tidak lagi menjadi kewenangan PengadilanHubungan Industrial

namun menjadi kKewenangan dari Pengadilan Negeriuntuk mengadili sengketa mengenai peningkatan status PKWT menjadiPKWTT, yang tunduk pada ketentuan Pasal 118 HIR;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebutdan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksadan mengadili, oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 163/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt.

Padt.SusPHI/2016tanpa kesalahan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal163 ayat (2), Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 167 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar uangkompensasi PHK kepada masingmasing Penggugat berupa uangpesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa mendasari

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /fetelijke grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Selanjutnya ketentuanmana yang mendasari gugatan ini dan mengena dengan perbuatan tergugat,sehingga mengakibatkan sanksi yang harus dikenakan terhadap tergugat atastanah obyek tersengketa tersebut?.

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /feteliike grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Nomor : B/1026/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dandari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Denmako Kolinlamil telah memberikan jawaban yaitu surat DanDenmako Kolinlamil Nomor R/46/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, NomorR/81/T1/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Nomor R/216/V/2016 tanggal 10Mei 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopka Ttg Sofiyan NRP 78096tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I08 Jakarta.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari

operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1)Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Kapten Laut (T) SetyoHermawan dan Saksi Serma Nav Pardiono telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun paraSaksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugasyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Majelis Hakim hanya mendasari dan menerapkan suatuundangundang yang tidak pada tempatnya demi tercapainyakeuntungan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untukmembebaskan Terdakwa, dan Majelis Hakim telah menerapkan UndangHal. 8 dari 14 hal. Put.

Nomor 160 K/Pid.Sus/2016pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP, karena JudexFacti hanya mendasari suatu undangundang yang belum berlaku padasaat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Untuk mengukurMenimbang9ketidak layakan haruslah dilihat dari segi kualitas kejahatan yangdilakukan dan seberapa besar efek kerugian yang ditimbulkan,dengan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dariperbuatannya sedangkan yang mendasari penjatuhan pidanatambahan adalah Pasal 26 KUHP.Bahwa berkenaan dengan hukuman tambahan tersebut MajelisBanding akan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidaklayak bagi Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajuritdengan mendasari atas faktafakta

cerainya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselsishan dan pertengkaran terus menerus sejak anak pertamaPENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ARIEF menikah tepatnya padatanggal 20 Oktober 1990, TERGUGAT tidak mau menerima kehadirannyaditengahtengah keluarga tetapi PENGGUGAT tetap menerimanya sehinggaTERGUGAT marahmarah, mengancam, memukul dan menganiayaPENGGUGAT;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat dimaksud diatas, majelis Hakim menilai gugatan tersebut mendasari

ikatanlahir, justru) yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatanbatin/psikologis seperti unsur cinta kasin dan sayang, kesetiaan satu sama lain,saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta salingmenjaga kehormatan masingmasing, sehingga apabila unsurunsur tersebutsudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, in casu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumahtangga tersebut sudah hambar;Menimbang, bahwa dengan mendasari

KesatuanTerdakwa yaitu Denma Mabesau telah memberikan jawaban surat sebanyak3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban ke1 dari Dandenma Mabesau Nomor :B/1098/IX/2016 tanggal 20 September 2016, surat jawaban ke2 dariDandenma Mabesau Nomor : B/1154/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dansurat jawaban ke3 dari Dandenma Mabesau Nomor : B/72/I/2017 tanggal 17Januari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Oki Agil PrasetyoNRP 532830 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari

unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 206K/PM II08/AU/VIIV/2016MenimbangBahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaRocky Rizky Rachmad, dan Saksi atas nama Sertu Hendri Vidiantoro telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangundangNo. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

diketemukan baik dikediaman maupun di tempattempat yang selalu didatangi oleh Terdakwa dan Satuansudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan biladikaitkan dengan ketidakhadiran Terdakwa dari Tanggal 27Februari 2017 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1(satu) tahun menunjukan tidak ada niat Terdakwa untukkembali berdinas sehingga untuk efisiensi pembinaanpersonel yang bersangkutan dan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan maka perkara Terdakwadiperiksa secara Inabsensia.Bahwa dengan mendasari

Kesatuan telah berupaya mencariTerdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar PencarianOrang Nomor : Pom405/A/IDIK03/IV/2017/ SLM tanggal3 April 2017 yang ditanda tangani oleh Dansatpomauselaku penyidik Mayor Pom Edy Kristanto NRP 528657.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanasesual :Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidakhadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah,maka dengan mendasari

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakHim 10 dari 16 Him.

Penetapan Nomor 108/Padt.P/2021/PA.Stgdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan dari keterangan wallcalon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan buktiP6 dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaranalasan yang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suamianak Pemohon, yaitu hubungan keduanya yang

., tanggal 18 April 2006 Jo PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1808 K/Pdt/2007, tanggal 28Januari 2008, Jo Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 589/PK/Pdt/2009, tanggal 7 Januari 2009 yang mendasari terbitnya Penetapan No.13/2008, harus pula dinyatakan batal demi hukum;10.

Putusan Nomor 1435 K/Pdt/2012dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun terdapat banding serta kasasi dariPara Terlawan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagaiberikut:Primair:e Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;e Oleh karena itu menyatakan batal Penetapan pelaksanaan eksekusiNo. 13/2008 karena error in objektio (salah obyek) beserta turutan dan sebabakibat yang mendasari terbitnya

, Surat Kaotmil IIO7 Jakarta NomorB/2113/X1/2018 tanggal 12 November 2018 dan Surat Kaotmil II07Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 197K/PM IIO8/AL/X1/2018.MenimbangMenimbangJakarta Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, dari panggilanOditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa memberikan jawabantidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yangbersangkutan belum ditemukan atau belum kembali Kesatuan sesuaiSurat Danyonpom 1 Marinir Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari2019.Bahwa dengan mendasari

operasimiliter.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaKuwat Wartono, Saksi atas nama Lettu Mar Nurwandi dan Saksi atasnama Serka Mar Umar telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan Pasal 139 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan , maka dengan mendasari

saksi akan tetapi saksimenghidar sehingga ujung parang tersebut mengenai dada kiri saksi ;Bahwa kemudian saksi membawa parang dan menaruh di batang lehersaksi dengan keadaan saksi terjatuh ke tanah yang kedua kalinya ;Bahwa melihat pemukulan tersebut kemudian datang Blandina Muti danMaria Ana Seu serta Fin Rouk melerai pemukulan tersebut dengan caramendorong tubuh terdakwa dan menarik tangan saksi, selanjutnya saksimelaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

maupun terdakwa mengenal barangbukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuanpasal 181 ayat (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di di Lokasi persawahan Boe, DusunBoe, Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;Bahwa masalah yang mendasari

dan surat panggilan ke2 dari Kaotmil II08 Jakarta Nomor :B/1047/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Dangrup B Paspampres telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawabandari Korem 051/Wkt Nomor : B/464/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaPraka Ali Mashuri NRP 31060700590387 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I08Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari

operasi.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Marhawi, dan Saksiatas nama Letda Com Yunono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakantugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

SEM YANDRI SIKI;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halamanPutusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 7 dari 19 halaman.Rumah saksi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat,Kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut,karena terdakwa meminta kembali uang pengerjaan

artinya dalam masa perawatankorban tidak boleh melakukan pekerjaan yang membawa beban padatulang bahunya;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik danketerangan tersebut benar;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman Rumah saksi di DesaSoba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari

Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohontidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengantimbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon tidak kujung kembalihidup rukun dan sudah 2 tahun lamanya pisah tak kunjung kemballimenegakkan hukumhukum Allah SWT dan amanat peraturan perundangundangan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh), yang secarategas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hariatau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari

:B/1085/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 dan panggilan ke3 dariKaotmil IlO8 Jakarta Nomor : B/1221/V/2015, tanggal 25 Mei2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militertersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Dan Yonif Mekanis 203/AKMenimbangMenimbangtelah memberikan jawaban yaitu surat Dan Yonif Mekanis 203/AK Nomor B/244/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakanbahwa Terdakwa Praka Wahyu Yulianto NRP 31040433631281tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Sertu TomasApriyanto dan Saksi atas nama Serda Sudartono telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khususyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Gugatan a quo nyatanya jugabertentangan dalam posita gugatan aquo dikatakan oleh PAPAPENGGUGAT berulang ulang terkait upah yang belum dibayarkan bulanJuni 2018 s/d Gugatan ini didaftarkan, akan tetapi dalam faktanya petitumdalam PARA PENGGUGAT meminta Majelis Hakum memutus halhalyang sebenarnya masuk ke dalam ranah Perselisihan PHK, terbuktidalam Petitum point 1 halaman 12 dalam Gugatan PARA PENGGUGAT;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTadalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Dalam hal PemutusanHubungan Kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggai PARAPENGGUGAT yang mendasari adanya Pemutusan Hubungan Kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;4. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 429 I

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telahmemenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan tempattempatsebagaimana tersebut di bawah

atasperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi, Surat Dandim 0207/Sml tentanglaporan THT a.n. Kapten Inf Salwadi dan Surat Dandim0207/Sml tentang laporan Desersi a.n.