Kedaulatandan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Penggugat diCalonkan sebagai AnggotaDPRD Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan pada Daerah Pemilihan (DAPIL)Papua V (Lima) dengan Nomor Urut 4 dari 11 Calon DPRD Provinsi Papua yangdiajukan oleh Partai Kedaulatan di Dapil V (lima) dimaksud ;5 Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, Penggugat memperoleh suaraterbanyak di Dapil V dari Calon yang diajukan oleh Partai Kedaulatan danberdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang

Kedaulatanyang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadapkepengurusan Partai Kedaulatan.. dst.

Sehingga dengan demikian apabila terjadi konflik internalantar Pengurus Partai Politik hal tersebut merupakan masalah internal yang dapatdiselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut ; Bahwa apabila terjadi konflik internal dalam suatu Partai Politik, dimana masingmasing pihak mengklaim bahwa pihaknya yang merupakan pengurus yang sah,maka untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan sebuah Partai Politiktersebut adalah merupakan ruang lingkup wewenang pengadilan ;

Ketua DPP Partai Kedaulatan yang mengusulkan kepada Gubernur Papuamelalui surat keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor : 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yangmenyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuaiHalaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUNJKT.440dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dansurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20

Juli 2011, tentang Pemberhentian danPencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atasnama Penggugat ; .3.

lembar pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); ----------------- 20 (dua puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); ---------Dengan total sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); --------------------------------Dirampas untuk Negara;----------------------------------------------------------------------------------------- 17 (tujuh belas) lembar stiker bergambar calon anggota legislatif Kabupaten Manggarai Barat dari Partai

MAARUFyang mana pada saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang dan juga kartu nama /stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SEdari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada saksi AKBAR yang saksi tidak tahuberapa jumlahnya kemudian oleh saksi AKBAR sejumlah uang tersebut dan juga kartunama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMADNUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibagikan bagikan kepada saksidan juga teman

yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi NASA mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi HADIR mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang

poliik PPP Sekitar dua tahun, saat ini saksi masihmenjabat sebagai bendahara partai PPP, dan pada tahun ini Saksi mencalonkan dirisebagai anggota DPRD dari partai PPP dengan nomor urut 7; Bahwa Setiker yang terdapat gambar Saksi dengan partai PPP yang dibagikan olehTerdakwa pada waktu menyerahkan uang di pulau mesah dalam perkara ini, bahwaSetiker saksi dipesan oleh Tim sukses Saksi untuk melakukan pencetakan atas konsepdari Saksi, setelah setker tersebut jadi Saksi minta untuk di distribusikan

PPP (Partai Persatuan Pembangunan) serta Terdakwa berpesankepada saksi Asing dan saksi Akbar agar nanti orang yang mendapatkan uang tersebut padatanggal 9 April 2014 saat pemilihan agar memilih partai dan wajah orang yang ada pada setiker terse but ma an a a a mn ae mee nnnBahwa benar Terdakwa adalah keluarga dari saksi Ahmad Nur, S.E. yang saat ini sedangmencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai PPPdengan nomot urut 7; ssp ee eee eee Bahwa benar terdkawa mendapatkan

uang kepada saksi Asing dan saksi Akbar serta memberikan setiker berg ambarCalon Legislatif Anmad Nur dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 7, sertaberpesan kepada saksisaksi agar nanti pada tanggal 9 April 2014 pada saat pemungutanSuara pemilu agar memilih partai dan orang yang ada pada gambar setiker tersebut, dalamhal ini yang diminta oleh terdakwa adalah memilih Partai Persatuan Pembangunan dengancalon legislatif Anmad Nur, S.E nomor urut 7. ; mn ee a Menimbang, bahwa perbuatan

Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu~ kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati; (Bukti KL 86) Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

untuk Kebun Tanjung Jati; (Bukti KL 113)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Partai Besar Dan ImporNo. 01/GM/SSM/11/2013 tertanggal 06 Nopember 2013,atas 46.500 kg (empat puluh enam ribu lima ratuskilogram) pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 02/GM/SSM/11/2013 tertanggal 07 Nopember 2013,atas 31.100 kg (tiga puluh satu ribu seratus kilogram)pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 31/12/BA/2013 tertanggal 18 Desember 2013, atas10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

;Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suaraadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suaradalam Pemilu tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politikatau saksi dari Calon Anggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangandengan Lampiran Sertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehansuara di TPS yang ditanda tangani oleh KPPS sebanyak 7( tujuh) orang dan saksi partai politik peserta pemilu.

;Bahwa saksi maupun saksi dari Partai Politik Hanura ada meminta FormulirC 1 baik kepada KPPS maupun kepada PPS desa Hilinamozaua namun tidakdiberikan baik kepada saksi maupun kepada saksi Partai PolitikAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak diberikanBerita acara pemungutan dan penghitungan suara serta Sertifikat Hasil danrincian penghitungan perolehan suara kepada saksi karena pada saat dimintamasih belum siap. ; 2222222 22 enna nnn ne ene n eens3HARAPANLAIA, dibawah sumpah pada

;e Bahwa peranan saksi dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut adalahsebagai saksi dari Partai Politik Hanura. ada surat mandat untuke Bahwa yang saksi ketahui selama penyenggaraan pemilu di TPS 1desa Hilinamozaua adalah : saksi melihat warga secara ramairamaimendatangi TPS dan melakukan pencoblosan tidak sesuai denganaturan sehingga warga sesuka hati mengambil surat suara danmelakukan pencoblosan lebih dari satu kali ;e Bahwa selain dari pada itu pada saat saksi melapor ke KPPS sebagaisaksi dari Partai

;Bahwa pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS I Hilinamozaua adapetugas PPL yang hadir yaitu HENDRIKUS CERI GAHO dan saksi Parpolyang hadir hanya dua orang yaitu Feri Laia ( Partai Hanura) dan MezakiLatura ( Partai PDIP ) adalah HARAPANBahwa proses pengisian Berita Acara pemungutan dan penghitungansuara serta sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir model C 1 )dilaksanakan dirumah Sekdes Hilinamozaua hari mulai gelap danlampu padam di TPS 1 tersebut.

;e Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suaraadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suaradalam Pemilu tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politikatau saksi dari Calon Anggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangandengan Lampiran Sertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehansuaradi TPS yang ditanda tangani oleh KPPS sebanyak 7( tujuh) orang dan saksi partai politik peserta pemilu.

DEWAN PEMBINA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA(GERINDRA), beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54,Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;11. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIARAYA (GERINDRA), beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Keduanya memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H.

,dan kawankawan, Para Pengurus DPP Partai GerakanIndonesia Raya (Gerindra) dan Para Advokat Lembaga AdvokasiHukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono Rm, Nomor54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;Para Termohon Kasasi;Halaman 2 dari 9 hal. Put.

Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk menerbitkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untukmengembalikan hakhak Pelawan sebagai Anggota Partai Gerindra danmengembalikan hakhak Pelawan sebagai Calon Terpilin Anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilinan 2 dari Partai GerindraPeriode 20192024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9Kpt/73/Prov/VIII/2019tanggal 13 Agustus 2019;.

Nomor 1327 K/Pdt.SusParpol/2020Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang UndangParpol), penyelesaian sengketa internal partai harus diselesaikan lebihdahulu oleh Mahkamah Partai karena termasuk kedalam penyelesaianberdasarkan yuridiksi knusus (specific jurisdiction) sebagai peradilan extrajudicial dalam perkara a quo oleh internal partai politik melalui MahkamahPartai

Politik GERINDRA disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA,apabila penyelesaian oleh Majelis Kehormatan Partai tidak tercapai makabarulah penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri dan berdasarkanbuktibukti yang diajukan di persidangan tidak terbukti sengketa a quodiajukan dan diselesaikan dalam internal partai melalui Majelis KehormatanPartai GERINDRA, maka gugatan perlawanan a quo prematur dankarenanya perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menimbang

Politik(Gabungan Partai) Non Seat yakni PKPB, Partai BARNAS, PPPI, PNI Marchainisme,PNBKI, PSI, Partai Kedaulatan ditambah Partai Persatuan Nasional yang memperoleh 1(satu) seat di DPRD Nagekeo dilengkapi dengan SFC Kepengurusan Partai PolitikPengusung dan Surat Pencalonan Model BKWKKPU Partai Politik sebagaimanadiamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 dan dinyatakan memenuhisyarat oleh KPU Nagekeo.

Tentang Partai BARNAS; DPD Partai BARNAS Prop. NTT telahmemberikan surat Penegasan Nomor : 10/DPD.BARNAS/NTT/VI/2013 tanggal 3 Juni2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab.

SK Kepengurusan DPC Partai BARNAS yang diterbitkan danditandatangani oleh Ketua Umum Partai Barnas dan Wakil Sekjen PartaiBarnas, karena hal itu adalah kewenangan Partai.

TIMOTIUS DAPATALUsebagai Ketua DPD Partai BARNAS Prov.

/SK.SPH/DPD dst. adalah salah, yangbenar adalah 50.00.00.0000.001/SK.SPH/DPD dst;e SK palsu Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) adalahsalah, yang benar tidak ada dalam kurung (partai Barnas);e SK palsu pakai cap segi empat (logo kop surat BARNAS) adalah salah, yangbenar dan biasanya digunakan oleh Partai Barnas cap bentuk bulat;e SK setiap surat dari Partai Barnas bagian bawah selalu tercatat alamatSekretariat, sedangkan pada SK palsu bagian bawah surat tidak terdapat alamatSekretariat

Partai Persatuan Daerah (PPD) ; 11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ; 13).

Partai......

Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Pemuda Indonesia (PPI); Partai Bintang Reformasi (PBR);Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI); Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); Partai Kedaulatan (PK);Partai Persatuan Daerah (PPD); Partai Karya Perjuangan;Partai Demokrasi Pembaharuan; Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan;Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (ditandatangani pengurus

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; h. Partai Persatuan Daerah; i. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; j. Partai Penegak Demokrasi Indonesia;k. Partai Nasional Kebangkitan Nasional Ulama; l. Partai Patriot; m. Partai Kedaulatan;n. Partai Peduli Rakyat Nasional dan ; o. Partai Matahari Bangsa; Ir. Hanan A.

Partai Persatuan Pembangunan;g. Partai Pemuda Indonesia; h. Partai Bintang Reformasi; i. Partai Demokrasi Kebangsaan;j. Partai Bulan Bintang dan; k.

GERINDRA, partai PDIP, Partai GOLKAR, dan PartaiHANURA di Desa Soagimalaha, serta Partai NASDEM di Desa Tewil dan DesaWailukum milik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba dengan databerupa Salinan Form C1 yang dimiliki oleh saksi dari Partai Politik danPanwaslu, sehingga pada pleno tersebut tinggal hanya mencocokan data jadidan pada saat itu tidak ada masalah yang terjadi ;wonee Bahwa setelah selesai dilaksanakannya pleno Panitia PemilihanKecamatan (PPK) tersebut kKemudian mulai hari kamis

Pada saat Pleno terbuka KPU hari Senin tanggal, 29 April 2019sampai dengan hari minggu tanggal 05 Mei 2019 rapat berjalan lancar ;woneen === Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal O06 Mei 2019 saatdilaksanakan pleno DPRD Kabupaten daerah pemilihan Halmahera Timur 1,pleno untuk kecamatan Kota Maba terjadi protes dari saksi partai karena adaperbedaan angka pada perolehan suara antara C1 KPPS dengan DAA1 PPKDPRD Kabupaten/Kota untuk Partai GERINDRA, Partai PDIP, Partai GOLKARdan Partai HANURA di

14 TPS Desa Soagimalah Kecamatan Kota Maba, KabHaltim serta Partai NASDEM di 2 TPS desa Tewil dan 3 TPS Desa Wailukumuntuk caleg DPRD Kab/Kota di Dapil Haltim 1 sehingga di rekomendasikanuntuk buka kontak untuk membaca surat Suara ulang di 30 TPS di kecamatankota Maba dan hasilnya di peroleh terjadi perbedaan angka untuk PartaiGERINDRA, partai PDIP, partai GOLKAR dan Partai HANURA di 14 TPS diDesa Soagimlaha dan Partai Nasdem di Desa Tewil dan Desa Wailuku ; wonee Bahwa perubahan data jumlah suara

suara partai Gerindra, PDIP, Golkar dan Hanura.

SOAGIMALAHA SOAGIMALAHASUARA PARTAI/CALEG C1 DAA1 No SUARA PARTAI/CALEG C1 DAA9 KPP PPK KPPS 1Ss PPK2 PARTAI GERINDRA 8 8 3 PARTAI PDI PERJUANGAN 4 3 Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos 1 t = =NYOMAN ~~ MUNINJAYA 1 DJON NGORAITJI, SH5 4 23 20ANTARA, STM.

Merdeka Rp15.000.000,005 Partai PPP Rp15.000.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp15.000.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat

Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut:1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

Rp7.500.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp7.500.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp7.500.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp7.500.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp7.500.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp7.500.000,0017 Partai Pelopor Rp7.500.000.00 Jumlah Rp127.500.000,00Sedangkan dengan dicairkan untuk partai politik yang memperoleh kursi olehTerdakwa, yang digunakan untuk Pembinaan dan Pemberdayaan Partai Politiksebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut di

Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp15.000.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp15.000.000,0017 Partai Pelopor Rp15.000.000.00Jumlah Rp 255.000.000,00eBahwa

Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut: 1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMGKetua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Kota Salatiga,periode 2014 2019 sebagaimana tertuang dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan IndonesiaRaya (DPP Partai Gerindra) Nomor : 04 0076/ Kpts/ DPP GERINDRA/ 2013 tanggal 9 April 2013, Tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan IndonesiaRaya Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;Bahwa, terpilinnya Penggugat sebagai anggota DPRD KotaSalatiga periode 2014 2019 adalah melalui proses

sebagai Wakil KetuaDPRD Kota Salatiga periode 2014 2019 dan Partai Gerindramemiliki fraksi sendiri di DPRD Kota Salatiga;Bahwa, semua kebijakan DPC Partai Gerindra dibawahkepemimpinan Pemohon selalu mendasarkan dan berpedomandengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, segalaPeraturan yang ada di Partai Gerindra maupun mendasarkanpula pada segala arah kebijakan DPP Partai Gerindra, dengandemikian secara fakta kepengurusan DPC Partai Gerindra KotaSalatiga dibawah Kepengurusan Pemohon tidak pernahmelanggar

Partai GERINDRA tanggal 28 pebruari 2018Hal. 36 dari 72 hal.

yang dalam hal ini adalah partai Gerindra di DPC Kota Salatiga;Hal. 56 dari 72 hal.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 1 Perselisihnan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Ayat 2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamahpartai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Ayat 5 Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lainbersifat

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2006 nomor seri F nomor : 5Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 8 Tahun 2006 tentangBantuan Keuangan Partai Politik ;4. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 12/DPDII/GK/SK/2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr. Drs.

partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk triwulan Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr. Drs.

PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr.

partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk Triwulan Tahun Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr.

puluh juta rupiah) dari KetuaDPD Partai Golkar masa bhakti 2004 s/d 2009 Drs.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaharuan1.12. Partai Kasih Demokrasi IndonesiaDeke cemesie ome a PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 312.

Bahwa dengan didukung oleh Gabungan 22 (dua puluhdua) Partai Politik, yaitu3.1 wee. . PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman43.1. Partai Karya Peduli Bangsa3.2. Partai Keadilan Sejahtera3.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia3.4. Partai Karya Perjuangan3.5. Partai Pemuda Indonesia3.6. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia3.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia3.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme3.9. Partai Buruh3.10. Partai Demokrasi Pembaharuan3.11.

Partai Kasih Demokrasi Indonesia3.12. Partai Persatuan Daerah3.13. Partai Peduli Rakyat Nasional3.14. Partai Kedaulatan3.15. Partai Republika Nusantara3.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru3.17. Partai Pelopor3.18. Partai Patriot3.19. Partai Kebangkitan Bangsa3.20. Partai Kesatuan Nahdlatul Ulama3.21. Partai Matahari Bangsa3.22.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia4.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme4.9. Partai Buruh4.10. Partai Demokrasi Pembaharuan4.11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia4.12. Partai Persatuan Daerah4.13. Partai Peduli Rakyat Nasional4.14. Partai Kedaulatan4.15. Partai Republika Nusantara4.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru4.17. Partai Pelopor4.18. Partai Patriot4.19. Partai Kebangkitan Bangsa4.20. Partai Kesatuan Nahdatul Ulama4.21. Nomor : .........PUTUSAN Perk.

Partai Karya Peduli Bangsa1.2. Partai Keadilan Sejahtera1.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia1.4. Partai Karya Perjuangan1.5. Partai Pemuda Indonesia1.6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia1.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaruan1.12. Partai Kasih Demokrasi Indonesia1.13. Partai Persatuan Daerah1.14. Partai Peduli Rakyat Nasional1.15. Partai Kedaulatan1.16.

Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupatiyang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD),Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai PersatuanPembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai KeadilanSejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya;1c.

Bahwa pada masa perbaikan sesuai tahapan, jadwal dan program, Tergugatsekali lagi menolak untuk mengakomodir Partai Golongan Karya sebagaibagian dari partai yang mengusung Penggugat, sekaligus sebagai bagiandari koalisi partai yang mendukung Penggugat;.

Bahwa suratsurat dukungan kepada Penggugat dari Partai Golongan Karyasecara berjenjang adalah sebagai berikut :a) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Agung Laksono, Tanggal 7Agustus 2015;b) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah KabupatenNabire oleh DPP Partai Golongan Karya Munas Bali dan DPP PartaiGolongan Karya Munas Jakarta, bertanggal 26 Juli 2015;c) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie Tanggal Juli2015;d) Surat DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal

Bakrie tentang dukungankepada Pemohon;e) Rekomendasi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua bertanggal 25Juli 2015;f) Keputusan DPP Partai Golongan Karya bertanggal 7 Agustus 2015tentang Kepengurusan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Nabire;g) Tanggal 27 Juli 2015, Partai Golongan Karya ikut serta dalam deklarasidukungan kepada Pemohon, selanjutnya ikut mengantar pendaftaranPemohon ke Termohon pada tanggal yang sama;h) Tanggal 28 Juli 2015 Saudari Maria Alom menyerahkan SK dukunganDPP Partai

sebagai Partai Politik dalam Koalisi yangmendukung Penggugat.

SebagaiAnggota Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar Provinsi Sulawesi Barat.Fotocopy dari Fotocopy Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor:057/SKEP/DPPPARTAI/XI/2012, tanggal 8November 2012 tentang PembatalanPencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)Saudara H.

DPRDKabupaten Polewali Mandar dari Partai Buruh (vide Bukti T8);Bahwa selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar mengusulkan Pergantian Antar Waktubagi Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar(vide bukti T5 dan T6);Bahwa Pimpinan DPRD Polewali Mandar menindaklanjuti SuratKeputusan DPP Partai Buruh dan DPC Partai Buruh tersebut denganmenerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRDPolewali Mandar (Vide bukti T3 dan T4);Bahwa Bupati Polewali

Polewali Mandar dari PartaiBuruh (vide T8);Menimbang, bahwa atas tindakan DPP Partai Buruh yang mencabutkeanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Buruh dan ditindaklanjutioleh Surat DPC Partai Buruh Polewali Mandar kepada Ketua DPRDPolewali Mandar agar memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.AndiMuhtadin M. anggota DPRD Kab.

Polewali Mandar dari Partai Buruh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan DPP PartaiBuruh mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh sebagaimanabukti T7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPPPartai Buruh) Nomor: 133/SKEP/DPPPARTAI BURUH/I/2011,tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA)Saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan bukti T8 berupa SuratDewan Pimpinan Pusat

Partai Buruh (DPPPartai Buruh) Nomor:AB.III.221A/DPP.....33AB.UI.221A/DPP Partai Buruh/I0/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal:Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar WaktuSdr.H.Andi Muhtadin M.

gabungan yang meliputi 18 (delapan belas)partai, yaitu :e Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika

Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKIJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor

Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Peduli Rakyat nasional (PPRN) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Patriot Propinsi Sulawesi Utara;Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Propinsi Sulawesi Utara;Demikian diputuskan dalam

PUTUSANNomor 1291 K/Pdt.SusParpol/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Partai Politik (Parpol) pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1.DARMAWAN, Jalan Batu Rakit Nomor 3, BTN KLK,RT/RW.005/067, Kelurahan/Desa Pagesangan Barat,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat;INDRA JAYA, bertempat tinggal di Dusun Olat Rarang,RT/RW 001/007, Kelurahan/Desa Lab.

Nomor 89,RT/RW.06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 11 dan 12 Juli 2020 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatanbeserta dengan hasilhasilnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadapPenggugat;Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.003/DPP/BERKARYA/VIII/2020,tanggal 5 Agustus 2020 tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan

Menyatakan sah telah berakhirnya status anggota Para Tergugatsemenjak hasil rapat pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020di Gedung Granadi, Jalan H.R Rasuna Said Blok X 1, Kav. Nomor 8 9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan;4.

yang bersangkutan,maka perkara a quo dikategorikan sebagai perkara sengketa partai; Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap sengketa internal partai harusterlebin dahulu diselesaikan dalam internal partai politik itu sendiri, olehkarena perselisinan partai politik a quo belum pernah diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran

Rumah Tangga yang dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai, sehingga dengandemikian gugatan tersebut masih premature untuk diajukan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan NegeriJakarta Selatan belum berwenang mengadili perkara a quo, denganHalaman 5 dari 7 hal.

Nasdem Kabupaten Batu Bara yanglama dimana sekjennya adalah Amran,SH, bendaharanya terdakwa FerrySutrisno, kemudian karena ada sesuatu hal maka dirombak strukturorganisasi melalui rapat pleno dimana saat itu terdakwa Ferry Sutrisnoterpilin sebagai Sekjen yang baru, kemudian untuk mengesahkan strukturorganisasi kepengurusan Partai Nasdem tersebut harus ada keputusan dariDPD Partai Nasdem Pusat dan saat itu terdakwa Ferry Sutrisnomengatakan kepada korban Muhammad Rozali Ada kawan dekatku orangSurya

Dan setelan perubahan sitruktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makaHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN Kisdengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Batu Bara danmenjadi sekjen Partai Nasdem Kab.

Dan setelah perubahan struktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makadengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Nasdem Jakarta dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW)yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara;Bahwa pengurusan dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW) yangakan dilakukan oleh partai tidak diharuskan atau diwajibkan memakaiuang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebut saat itu Terdakwamenyampaikan agar menyiapkan sejumlahn uang sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa tau mereka (pihak darikantor pusat partai Nasdem Jakarta) minta nantinya;Bahwa sebabnya sehingga

Olehkarena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang Noomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegasmenyatakan :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana di atur didalam AD dan ART;Halaman 18 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain

Oleh karenaberdasarkan pada ketentan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisinan parai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik..

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihanInternal Partai Politik, maka berdasarkan UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor 2 tahun 2008tentang parpol dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihanyang bersumber dari perselisinan partai politik maka harus diselesaikanterlebih dahulu di internal partai politik ;> Bahwa perkara a quo penggugat belum pernah ada penyelesaian diinternal partai politik, namun ujugujug penggugat langsungmengajukan gugatan

;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentangperubahan undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politikHalaman 48 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011) dalam Pasal 32berbunyi :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai

Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjukmelalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai,setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan PusatPartai.2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harusdiselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari.4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikatinternal Partai.5.

Dasar danAnggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai NasDem, yaituketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentangMahkamah Partai, yang berbunyi:Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjukmelalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelahmenerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat PartaiMahkamah Partai bertugas menyelesaikanperselisihan internal PartaiPenyelesaian perselisihan internal Partai harusdiselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hariPutusan Mahkamah Partai bersifat final dan

mengikatinternal Partai.5.

) Partai NasDem, yaituketentuan Pasal 25 AD Partai NasDem tentangMahkamah Partai, yang berbunyi:1.

Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjukmelalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelahmenerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikanperselisihan internal Partai3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harusdiselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikatinternal Partai5.

Selatan Nomor 800/398/BKDPS/2004 tanggal 14 Januari 2004tentang pemberian izin dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yangMenjadi anggota Partai Politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/Pengurus Partai Politik.

Bahwa atasan Penggugat didaerah adalah Bupati, makaPenggugat telah mengajukan permohonan izin menjadi anggota Partai Politikyaitu Partai Merdeka sesuai dengan surat permohonan tanggal 5 Januari 2004yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan (pada waktu itu dijabat olehH.Darizal Basir).

Kembali telahmengajukan izin masuk Partai Politik pada tanggal 1 Oktober 2003.

Surat Badan Kepegawaian Negara No.K.26171V.1914/99, tanggal 8Oktober 2001 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik.Bahwa kesemua aturan tersebut tidak melarang dan mengharamkan PNS menjadianggota Partai Politik.

fungsionaris Partai Merdeka oleh DPP Nomor KEP/216B/DPNPM/IX/2003 pada tanggal 1 September 2003 (bukti T8 dan T9).