Ditemukan 30155 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 3/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 21 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Cabang Bank BRI Sorong
Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
Pembanding/Tergugat III : William Thunggawan Diwakili Oleh : LISTON H. SIMORANGKIR, SH
Terbanding/Penggugat : SRIYANI Diwakili Oleh : BENEDIKTUS JOMBANG, SH.
3316
  • di umum di mediamassa lokal minimal dua kali.Bahwa Terlawan dan Terlawan II juga harus melibatkan Tim Appraisalsebelum melakukan pelelangan, karena nilai obyek pelelangan adalah diatas Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagai mana ketentuanundangundang dan nilai pelelangan tersebut harus sesuai dan wajar sertatidak menrugikan Pelawan, namun nilai pelelangan yang dilakukan olehTerlawan I, Terlawan II dan Terlawan III Sangat tidak sesuai dan tidak wajarserta tidak memenuhi rasa keadilan
    Hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974 sebagai berikut:Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagaiperlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan.e.
    Bahwa dalam Posita perlawanan angka 12, Pelawan mendalilkan: ...Terlawan dan Terlawan Il juga harus melibatkan Tim Appraisal sebelum melakukanpelelangan, karena nilai obyek pelelangan di atas Rp300.000.000,00sebagaimana ketentuan undangundangan dan nilai pelelangan tersebut harussesual dan wajar, namun nilai pelelangan yang dilakukan oleh terlawan I,Terlawan Il, dan Terlawan III sangat tidak sesuai dan tidak wajar serta tidakmemenuhi rasa keadilan bagi Pelawan adalah sangat mengadaada, tidakberdasar
    Pelelangan ini juga telahdiberitahukan kepada debitor/Pelawan oleh Terlawan dengan surat nomor B9684KCXVIII/ADK/11/2016 tanggal 7 November 2016.
    yang dilakukan oleh Terlawan , Terlawan II danTerlawan Ill tidak sah dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Edisi tahun 2007 hal 100 angka 21 dan 22 telahditentukan bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai denganperaturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan dan dalam hal terdapatkekurangan atau pelelangan telah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF
8499
  • Aceh Tenggara;3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.
    Aceh Tenggara TA 2012;6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012; 8. Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.
    Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh juta seratus lima rupiah), Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.
    Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Nomor:461403B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.
    Bahwa sampai denganbatas waktu yang di tentukan hasil pelelangan gagal tidak diumumkan Laluterdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M., Bin M. YUSUF, membentukkembali Panitia pelelangan (kedua) dengan SK Kepala Kantor KementrianAgama Kab.
    yang dinyatakan sebagaipemenang pelelangan Pembangunan Kantor KementrianAgama Kab.
    ALAS AGRATAMAPERKASA dinyatakan gagal pada pelelangan pertama.Bahwa saksi mengetahui adanya pelelangan kedua tersebut juga dari saksi DODIGUNAWAN (President Komisari Perusahaan PT.
    panitia lelang tersebut menyatakan pelelanan gagal, karena tidak adapemenangnya.Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan pelelangan dinyatakan gagal, mengirimkansurat kepada ketua Pokja untuk mengumumkan pelelangan gagal tersebut di wibsite.Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ketua panitia lelang mengumumkan di wibsitebahwa pelelangan dinyatakan gagal.Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan adalah mengangkat Tim Paniia Pelelanganyang baru dan memberhentikan Tim pelelangan yang lama.Bahwa pelelangan kedua
    ISWADI, S.T, selaku anggota.e Bahwa pengumuman pelelangan kedua di umumkan Website http://Ipse.acehtenggarakab.go.id.e Bahwa pelelangan kedua tersebut dilakukan secara Manual.251e Bahwa dasar pelelangan tersebut dilakukan secara manual, dikarenakan belum adatenaga teknis yang berada di Kab. Aceh Tenggara untuk pengoperasiaanpelelangan secara LPSE.e Bahwa hasil pelelangan kedua telah ditemukan pemenangnya yaitu PT.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. CENDANA BAJABAHARI VS KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
7722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yangmenggugurkan Penggugat sebagai penawar terendah dari 6(enam) peserta pelelangan proyek paket Peningkatan StrukturJalan SanggauSekadau Provinsi Kalimantan Barat TahunAnggaran 2015;Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/20162.
    Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pelelangan ulang PaketPekerjaan Peningkatan Struktur Jalan SanggauSekadau;5.
    Bersifat final;Berita Acara Nomor KU.03.01/ POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/383tanggal 18 Mei 2015 tidak bersifat Final karena setelah terbitnyaBerita Acara tersebut, masih ada beberapa tahapan yang harus dilaluioleh Tergugat sebelum menetapkan pemenang pelelangan, yaitu: Evaluasi Dokumen Penawaran, yang terdiri dari:e Evaluasi Koreksi Aritmatik;e Evaluasi Administrasi;e Evaluasi Teknis;e Evaluasi Harga; Evaluasi Dokumen Kualifikasi; Pembuktian Isian Kualifikasi; Penetapan Pemenang Pelelangan;Tentang
    Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;Secara yuridis, Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni2015 (Objek Perkara II) tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagiPenggugat, karena Objek Perkara Il a quo bukan merupakanPenetapan Pemenang Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat;Penetapan Pemenang Lelang dilakukan oleh Tergugat melalui SuratKetua Pokja Satker PUN Wilayah II Prov.
    Kalimanatan Barat Ditjen BinaMarga Kementerian PUPR ULP Kalimantan Barat TA 2015 NomorKU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB2015/APBN/436 tanggal 8 Juni 2015perinal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket :Peningkatan Struktur Jalan Sanggau Sekadau, bukan PengumumanPemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015;8.
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639 K/Pdt./2016
Tanggal 14 Juni 2016 — KEN KUSMADI vs. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, dk
3514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016(Turut Tergugat)/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan NegeriLahat pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karenaPenggugat telah mengagunkan objekobjek tanah dengan Hak Tanggunganterhadap 5 (lima) Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat ;Bahwa 5 (lima) objekobjek tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebutdiketahui oleh Penggugat yang akan diajukan pelelangan berdasarkan suratdari Tergugat Nomor B.2051/IVKC/ADK/09/2014 tanggal 15 September2014
    yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2014, yaitu: Sertifikat hak Milik Nomor 197 tanah seluas 440 meter persegi, nilai limitRp743.900.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus riburupiah); Sertifikat Hak Milik Nomor 141 tanah seluas 80 meter persegi, nilai limitRp428.400.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus riburupiah);Hal mana pelaksanaan pelelangan akan dilaksanakan oleh Tergugat Il(Turut Tergugat) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, tempat lelang
    Bahwa memperhatikan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat dalamRekonvensi poin 7 di atas, maka sudah sewajarnya secara maiteriil ternadapTergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk tunduk dan patuh pada proseseksekusi hak Tanggungan dengan cara pelelangan jaminan guna melunasipinjaman Tergugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan.
    Bahwa pelelangan terhadap SHM Nomor 142/Pasar Baru Lahat (bukti T.8)dan SHM Nomor 148/Pasar Baru Lahat (bukti T.9) berdasarkan AktaPerjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 287 yang dibuat di hadapan NotarisROSLIZA, SH. di Lahat tanggal 31 Mei 2008 diakui kebenarannya oleh paraTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menurut hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi sebagai dasaruntuk dilakukannya pelelangan terhadap jaminan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;Halaman 13 dari 18
    Nomor 148/Pasar Baru Lahat (bukti 1.9) denganmengangsur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal25 Juli 2014 (bukti P.1) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal30 Juli 2014 (bukti P.2) agar tidak dilakukan pelelangan lagi terhadapjaminan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa tetap saja dilakukan pelelangan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi terhadap SHM Nomor 197/Sukajaya Palembang danSHM Nomor 141/26 Ilir Palembang berdasarkan Surat PeringatanTerakhir
Register : 07-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 187/Pdt.G/2019/PN Gin
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Tegallalang
Tergugat:
1.I Wayan Merta Yasa
2.I Ketut Rembin
9078
  • li>
  • Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp232.482.730,06 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh koma nol enam rupiah) secara tunai dan seketika;
  • Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan berupa sebidang tanah SHM Nomor 2772, berlokasi di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atas nama pemegang hak I KETUT REMBIN (Tergugat II), melalui pelelangan
  • umum dan mengambil hasil pelelangan untuk pelunasan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;
  • Menghukum Tergugat I dan Tergguat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.316.000,00; (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
  • Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  • Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan agunanberupa sebidang tanah SHM Nomor 2772, berlokasi di Desa Taro, KecamatanTegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, nama pemegang hak : KETUTREMBIN, melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untukpelunasan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan;7.
    Dengan demikian, petitum ke4 gugatan Penggugat beralasandikabulkan untuk sebagian sebagaimana bukti P10;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke5 gugatan Penggugat, yang padapokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memberikan hak kepadaPenggugat untuk melakukan penjualan agunan berupa sebidang tanah SHM Nomor2772, berlokasi di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, ProvinsiBali, nama pemegang hak KETUT REMBIN, melalui pelelangan umum danmengambil hasil penjualan untuk pelunasan
    kewajiban Tergugat kepada Penggugat,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;Menimbang, bahwa jaminan/ agunan atas kredit yang diajukan oleh Tergugat kepada
    Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunanberupa sebidang tanah SHM Nomor 2772, berlokasi di Desa Taro, KecamatanTegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atas nama pemegang hak KETUTREMBIN (Tergugat II), melalui pelelangan umum dan mengambil hasil pelelanganuntuk pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN Gin6.
Register : 18-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 396/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
MARSANDI
Terdakwa:
N I T O
10525
  • ikan di Jalan AMD Gajah Putih RT.10 RW.03Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknyaHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 396/Pid.B/2020/PN Sdadi tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawaorang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekira pukul 12.30Wib terdakwa berada didepan warkop di pelelangan ikan di Jalan AMDGajah
    ikan di Jalan AMD Gajah Putih RT.10 RW.03Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknyadi tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut: Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekira pukul 12.30Wib terdakwa berada didepan warkop di pelelangan ikan di Jalan AMDGajah Putih RT.10 RW.03 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru KabupatenSidoarjo kemudian datang
    Tambak oso Kec.waru Kab.Sidoarjo, saat saksi bertiga berjalan menuju ke tempat pelelangan ikantersebut, datang terdakwa NITO, kemudian sambil marah marahkepada korban SAKDULLAH dengan cara menujuk nujuk wajahkorban sambil bicara kamu kemarin ngomong apa , menuduh sayakayak maling, tunggu di sini Saya pulang ambil clurit*, sehingga terjadikeributan, mengetahui hal tersebut saksi kepada terdakwa agar sudimemaafkan korban SAKDULLAH, dan saat itu juga hadir MUHAMMADMUSTOFA dan juga sempat minta maaf
    MUHAMMAD MUSTOFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupunpekerjaan dengan terdakwa; Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara pembunuhan yangdilakukan terdakwa NITO terhadap SAKDULLAH yang dilakukan terdakwapada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 di Tempat Pelelangan ikanjalan JI. AMD Gajah putih Rt. 10 Rw. 03 Ds.
    Sidoarjo, kKemudian saksi melihat korbanSAKDULLAH selaku korban bersama dengan saksi MUHAMAT danSUMARTO habis pulang dari laut mencari kKupang / kerang dan berniatberistirahat di tempat pelelangan ikan jalan di JI. AMD Gajah putin Rt. 10Rw. 03 Ds. Tambak oso Kec.waru Kab.
Register : 27-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 88/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Syahrizal Diwakili Oleh : Syahrizal
Terbanding/Penggugat : Ir.Chairil Ramli
18850
  • yang terbuka untuk umum untuk lelang ke II;Bahwa terhadap pelelangan objek perkara sebagaimana dimaksud P2tidak ada satupun peserta lelang yang mendaftarkan untuk ikut lelangterhadap pelelangan tanah dan bangunan terperkara, itu artinya hargatanah terperkara yang telah dilelang oleh Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJIKN Aceh KPKNLLhokseumawe dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Langsaadalah harga yang normal untuk pelelangan yang ke dua ( Bukti
    T 1),sehingga dengan demikian pelelangan terhadap tanah terperkara yangsudah dibeli oleh Pembanding/Terlawan melalui pelelangan yang terbukauntuk umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yangdiamanatkan oleh undangundang ;Bahwa disamping itu juga saksisaksi yang diajukan olehTerbanding/Pelawan dalam perkara a quo adalah saksisaksi yang tidakberkonpenten dan bukan saksi ahli yang berhak menilai harga tanah danbangunan untuk lelang, hal ini terbukti dimana keterangan saksi saksi tersebut
    telah bertentangan dengan Peraturan menterikeuangan Nomor 27/PMK.06/2016, adalah pertimbangan yang telah salahdalam penafsiran hukumnya, dimana dalam Peraturan menteri keuanganNomor 27/PMK.06/2016 disebutkan apabila pelelangan diatas Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) penetapan harga limit tidak melibatkantim independen, sedangkan dalam perkara aqou adalah terhadapHalaman 16 Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT BNA14.15.16.Pelelangan yang terbuka untuk umum untuk lelang ke II dengan harga limitsebesar
    alasan yang dicaricari dan tidak berdasarkan pada ketentuanhukum sama sekali dimana harga yang telah ditetapkan dalam pelelanganHalaman 20 Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT BNAoleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Aceh KPKNL Lhokseumaweuntuk pelelangan yang ke2 (dua) vide bukti T1 sudah berdasarkan padaharga lelang yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,dan disamping itu Terbanding/Pelawan dalam Pelelangan a qou tidakmengajukan
    Penjualan Umumadalah : Pelelangan atau penjualan barangbarang yang dilakukankepada umum dengan harga penawaran yang meningkat ataumenurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, ataukepada orangorang yang diundang atau sebelumnya diberitahumengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikutserta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui hargayang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup;b.
Register : 11-01-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 3/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat:
CV. HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL
Tergugat:
POKJA I ULP PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI SELATAN Tahun Anggaran 2018
15870
  • Adapun yang menjadi Obyek Sengketa, adalah: Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 048/BAHP/SEMUSIM/APBNBUN/X/2018, tertanggal 24 Oktober 2018.
    Individual; Berita Acara Hasil Pelelangan Pokja ULP ProvinsiSulawesi Selatan pada Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2018Nomor: 048/BAHP/SEMUSIM/APBNBun/X/2018, maka Pelelangan Sederhana Pascakualifikasi pekerjaan Pengadaan PupukMajemuk NPK Pengembangan Tanaman Semusim dan RempahPaket IV diputuskan menyatakan pemenang lelang CV. Ciquitadan menyatakan CV. Hakikat dan CV. Jaya Mandiri tidak lulus,dimana; CV.
    Final, yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan Pokja ULP ProvinsiSulawesi Selatan pada Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2018Nomor: 048/BAHP/SEMUSIM/APBNBun/X/2018, maka Pelelangan Sederhana Pascakualifikasi Pekerjaaan Pengadaan PupukMajemuk NPK Pengembangan Tanaman Semusim dan RempahPaket IV diputuskan menyatakan Pemenang Lelang CV. Ciquitadengan menyatakan CV.
    Hakikat tidak lulus, sudah definitifsehingga menimbulkan akibat hukum;Tenggang Waktu; 22222 2nen ncn nn nn nn neBahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal24 Oktober 2018, Tergugat mengumumkan hasil pelelangan danmengunggah Surat Keputusan Nomor: 048/BAHP/SEMUSIM/APBNBun/X/2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan secara onlinepada Website LPSE Provinsi Sulawesi Selatan (Surat KeputusanTergugat Nomor: 048/BAHP/SEMUSIM/APBNBun/X/2018 TentangBerita Acara Hasil Pelelangan tersebut
    Aturan yang Dilanggar;0n0no neem enone nnn1.Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 048/BAHP/SEMUSIM/APBNBun/X/2018 TentangBerita Acara Hasil Pelelangan, tertanggal 24 Oktober 2018, Pelelangan bersifat cacat hukum dan melanggar prosedur, karenaTergugat melakukan tindakan diskriminasi pada peserta tertentu,serta Tergugat menggugurkan peserta lelang dengan alasanyang mengadangada dengan menjadikan alasan bahwa CV.Hakikat telah mengikuti lelang Kegiatan Pengadaan Pupuk
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. CENDANA BAJABAHARI VS KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015
2011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekeriaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU BTS. KEC. SIDING / SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 Juni 201522:02,;Sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara karena terdapatselisin penawaran yang sangat signifikan antara penawan Penggugatdengan penawaran pemenang pelelangan dan pemenang cadangan I.
    Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang memenangkanpeserta pelelangan dengan penawaran yang jauh lebih tinggidaripada penawaran Penggugat;3.
    SIDING / SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal30 June 2015 22:02;Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pelelangan ulang Paketpembangunan jalan baru teberau bts. Kec.
    Berupa penetapan tertulis;Jika dicermati secara seksama, senyatanya tidak ada satu punkata/kalimat dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30Juni 2015 (Objek Perkara II) yang menetapkan PT. Strada Multiperkasasebagai pemenang pelelangan maupun penetapan tentang gugurnyaPenggugat dalam proses pelelangan kegiatan Pembangunan JalanBaru Teberau Bts. Kec.
    Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;Secara yuridis, Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni2015 (Objek Perkara II) tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagiPenggugat, karena Objek Perkara II a quobukan merupakan PenetapanPemenang Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat;Penetapan Pemenang Lelang dilakukan oleh Tergugat melalui SuratPenetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Prov. Kaloar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015Nomor KU.03.01/POKJA ULP.WIL.
Register : 28-09-2009 — Putus : 10-02-2010 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 10 Februari 2010 — PT. Merioy Permata Indah;1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2. PT. Kawedar Wood Industry
6823
  • Bahwa terbitnya keputusan Tata Usaha Negaraobyek gugatan a quo merupakan lanjutan dariproses pelelangan IUPPHKHA Tahun 2006/2007pada kelompok Hutan Sungai Manday seluas +.92.500 ha yang terletak di Kecamatan Kalis,Halaman 31 dari 92 halaman Putusan No.149/G/2009/PTUNJKTKabupaten Kapuas~ Hulu, Kalimantan Barat,dimana Penggugat menjadi salah satu pesertapelelangan dimaksud;Bahwa atas proses pelelangan tersebutTergugat telah menetapkan PT.
    Kawedar Woodsebagai Pemenang Pelelangan IUPHHKHAtersebut sesual dengan surat DirekturJenderal Bina Produksi Kehutanan NomorS.186/VI BRPHP/2007 tanggal 20 Maret 2007tentang Pengumuman Penetapan PemenangPenawaran dalam Pelelangan IUPHHKHA antaralain an. PT.
    Kawedar WoodIndustry sebagai pemenang pelelangan IUPHHKHA pada lokasi kelompok hutan S.
    Penjelasan Pelelangan ( Aanwijzing );c. Pengambilan Dokumen Pelelangan;d. Penawaran Pelelangan;Halaman 39 dari 92 halaman Putusan No.149/G/2009/PTUN JKTe.
    Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat akibatadanya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untukmelakukan observasi areal lahan IUPHHKHA tahun2006/2007 adalah dalil yang tidak benar danmengada ada, karena Tergugat tidak pernah memungutbiaya dari Peserta Pelelangan IUPHHKHA (termasukPenggugat) dalam proses pelelangan IUPHHKHA padakelompok + 92.500 ha yang terletak di KecamatanKalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;.
Register : 03-11-2011 — Putus : 14-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 169/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 14 Desember 2011 — POKJA PENGADAAN BARANG PEKERJAAN PENGADAAN ALAT UKUR HIDROLOGI vs CV. KINARA GITA PRATAMA, KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG/TURUT TERBANDING
8149
  • Bahwa Judex Facti dalam putusan No.9/G/2011/PTUNBL,tanggal 15 Agustus2011, halaman 39 yang menyatakan bahwa berita acara hasil pelelangan,No.5A.01.01/PB/K/BAHP/SBBWSMS/03/2011,tanggal 24 Maret 2011 ( vide buktiT11) Bersifat final adalah telah salah/keliru,sehingga keliru pula dalammenerapkan hukumnya ,karena berita acara hasil pelelangan bukan merupakanproses final yang menetapkan seseorang/badan hukum sebagai pemenang.Bahwa berita acara hasil pelelangan ( salah satu objek sengketa ) bukanmerupakan
    Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 5A.01.01/PB/K/BAHP/SBBWSMS/03/2011 tanggal 24 Maret 2011 (Bukti Tb. Surat Persetujuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Pengadaan Alat UkurHidrologi Nomor: KU.03.01/BBWSMS/59 tanggal 28 Maret 2011(Bukti T3.
    Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 5A.01.01/PB/K/BAHP/ SBBWSMS/03/2011 tanggal 24 Maret 2011 (Bukti Tb. Surat Persetujuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Pengadaan AlatUkur Hidrologi Nomor: KU.03.01/BBWSMS/59 tanggal 28 MaretSON, (BUAIEL Ty 2mm aa a eee153.
    Bahwa berdasarkan surat Tergugat yaitu surat nomor : 6A.2.1/JB/PB/UPP/SBBWSMS/03/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Usulan Pelelangan UlangPekerjaan Pengadaan Alat Ukur Hidrologi (Bukti T Il 11), maka Tergugat IImenerbitkan Surat Persetujuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Pengadaan AlatUkur Hidrologi Nomor KU.03.01/BBWSMS/59 tanggal 28 Maret 2011 (vide buktiTY pcre cere ere meee reece entenommeen tenerBahwa keputusan pelelangan gagal merupakan proses/tahapan yang diaturdalam pasal 81 ayat 3 Peraturan
    NH KARYA MANDIRI dan Penggugatsehingga Tergugat menyatakan pelelangan gagal. Hal tersebut telahsesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwaULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal antara lainkarena pada saat evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadipersaingan tidak sehat (vide bukti T8.
Register : 04-03-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mkd
Tanggal 2 April 2024 — Penggugat:
PT BPR DwiArtha Sagriya
Tergugat:
1.Arwiyanto
2.Lina Kartikasari
55
  • ;
  • Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada kepada Penggugat sebesar Rp. 136.990.217,00 (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
  • Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek agunan kepada Penggugat, apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat maka obyek agunan milik Para Tergugat akan dilakukan pelelangan
    oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya tersebut kelebihan hasil pelelangan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat;
  • Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul alam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — 1.SUHARMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN 2.M. IRSYAD, ST Bin MAKASI
8114
  • adapemenangnya.Bahwa tindakan yang saksi lakukan pelelangan dinyatakan gagal, mengirimkan suratkepada ketua Pokja untuk mengumumkan pelelangan gagal tersebut di wibsite.Bahwa saksi tidak tahu apakah ketua panitia lelang mengumumkan di wibsite bahwapelelangan dinyatakan gagal.Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah mengangkat Tim Paniia Pelelangan yangbaru dan memberhentikan Tim pelelangan yang lama.Bahwa pelelangan kedua Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kabupaten
    ISWADI, S.T, selaku anggota.e Bahwa pengumuman pelelangan kedua di umumkan Website http://Ipse.acehtenggarakab.go.id. e Bahwa pelelangan kedua tersebut dilakukan secara Manual.e Bahwa dasar pelelangan tersebut dilakukan secara manual, dikarenakan belum adatenaga teknis yang berada di Kab. Aceh Tenggara untuk pengoperasiaanpelelangan secara LPSE.e Bahwa hasil pelelangan kedua telah ditemukan pemenangnya yaitu PT.
    adapemenangnya.Bahwa tindakan yang saksi lakukan pelelangan dinyatakan gagal, mengirimkan suratkepada ketua Pokja untuk mengumumkan pelelangan gagal tersebut di wibsite.231Bahwa saksi tidak tahu apakah ketua panitia lelang mengumumkan di wibsite bahwapelelangan dinyatakan gagal.Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah mengangkat Tim Paniia Pelelangan yangbaru dan memberhentikan Tim pelelangan yang lama.Bahwa pelelangan kedua Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kabupaten
    LantaiTahun Anggaran 2012 dalam pelelangan pertama dan kedua tersebut.Bahwa terdakwa yang menyiapkan syaratsyarat (dokumendokumen) untukpendaftaran pelelangan tersebut dari Perusahaan PT.
    ALASAGRATAMA PERKASA dinyatakan gagal pada pelelangan pertama.Bahwa terdakwa mengetahui adanya pelelangan kedua tersebut juga dari saksiDODI GUNAWAN (President Komisari Perusahaan PT.
Register : 08-02-2023 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 15-03-2023
Putusan PN Melonguane Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Mgn
Tanggal 8 Maret 2023 — Bank BRI Manado di Manado, Cq PT.Bank BRI Tahuna Di Tahuna
3.Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang
410
  • Bank BRI Manado di Manado, Cq PT.Bank BRI Tahuna Di Tahuna
    3.Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang
Register : 26-11-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 42/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 14 Januari 2016 — FERDINAND RAMBING DIEN
9955
  • Berita Acara Hasil Pelelangan;e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Mantang, terdiri daria. Dokumen Pengadaan;b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;d. Berita Acara Hasil Pelelangan;13.14.e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV New Porong, terdiridari :a. Dokumen Pengadaan;b.
    Berita Acara Hasil Pelelangan;e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Tanjung, terdiridari :a. Dokumen Pengadaan;b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;d. Berita Acara Hasil Pelelangan;e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Taliwang, terdiridari :a.
    Berita Acara Hasil Pelelangan;e. Dokumen Penawaran Pemenang (2 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Mantang, terdiri daria. Dokumen Pengadaan;b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;d. Berita Acara Hasil Pelelangan;e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV New Porong, terdiridari :a. Dokumen Pengadaan;b.
    Berita Acara Hasil Pelelangan;e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV New Sanur, terdiridari :a. Dokumen Pengadaan;b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;d. Berita Acara Hasil Pelelangan;e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV New Wlingi, terdiridari :a. Dokumen Pengadaan;b.
    Berita Acara Hasil Pelelangan;e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV New Wlingi, terdiridari :a. Dokumen Pengadaan;b. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan;c. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;d. Berita Acara Hasil Pelelangan;e. Dokumen Penawaran Pemenang (1 kardus);Fotocopy legalisir Dokumen terkait pelelangan GI 150 kV Tanjung, terdiridari :a. Dokumen Pengadaan;b.
Register : 23-02-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN BANGLI Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Bli
Tanggal 15 Maret 2017 — Pidana - I Dewa Gede Meranggi Putra Ardana
3724
  • tersebut ke kantor DinasPertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bangli (Dinas P3) dari informasiyang didapat oleh saksi Abdul Khohar tidak pernah ada pelelangan sepeda motor danmobil dinas di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bangli (DinasP3) dan yang memiliki wewenang untuk melakukan pelelangan kendaraan DinasPertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bangli (Dinas P3) adalah PemkabKab.
    sepeda motortersebut ;Bahwa toko yang dikotrakan adalah milik terdakwa sendiri ;Bahwa pada waktu menawarkan pelelangan sepeda motor tersebut dibawa ;Bahwa saksi tertarik terhadap pelelangan tersebut karena harganya murah ;Bahwa saksi dapat memastikan dapat lelangan tersebut karena terdakwa sebagai PNSdan rumahnyasaksi tahu ;Bahwa saksi percaya dengan lelangan yang sifatnya intern karena terdakwa pernahbilang tidak oleh diketahui oleh umum ;Bahwa menurut keterangan terdakwa pelelangan tersebut dilaksanakan
    tersebut namun Dinas P3 bagianpersonalia mengatakan bahwa tidak pernah ada pelelangan tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;Saksi 3.
    Bangli tidakdapat mengajukan permohonan pelelangan sepeda motor maupun mobil dinas milikkantor dinas P3 Kab. Bangli ke Pemkab Kab. Bangli maupun di Pemprop Bali. Bahwayang memiliki wewenang untuk melakukan pelelangan kendaraan dinas adalah PemkabKab. Bangli dan Pemkab. Pemprov Bali; sedangkan Dinas P3 Kab. Bangli hanyakmemiliki hak guna pakar.
    Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa pelelangan akan dimulaipada bulan juli tahun 2016, namun pada bulan juli pelelangan tersebut diundur kembalipada bulan agustus karena ada kesibukan acara kemerdekaan kemudian diundur lagisampai bulan oktober hingga pada saat saksi abdul Khohar menanyakan kembali kepadaterdakwa mengenai lelang yang telah dijanjikan, terdakwa memberikan Surat KeputusanPanitia lelang kepada saksi abdul Khohar, yang disertai cap dan stempel basah DinasPertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Putus : 28-11-2008 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27PK/TUN/2000
Tanggal 28 Nopember 2008 — KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ; H. ACHMAD NOOR ARDANIE H.IM ; KETUA PANITIA LELANG PROYEK PENINGKATAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN TEHNOLOGI KALIMANTAN TIMUR, Dkk
2121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SMEA 2 di Samarinda dengan sumber dana dari APBNsesuai Surat Pengumuman Pelelangan Terbatas oleh Tergugat iNo.290/SMK/1995 tanggal 14 September 1995;Bahwa panitia didalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut tidakmengacu pada Keppres No.16/1994 baik mengenai prosedur maupun mengenaitata cara, dimana menurut Pasal 8 huruf b dan c Keputusan PresidenNo.16/1994, menentukan tata cara penetapan calon pemenang lelang harussudah ditetapkan selambatlambatnya 7 hari kerja setelah pembukaan dokumenpenawaran
    , dan dalam hal ini panitia telah melakukan pembukaan dokumenpenawaran pada tanggal 17 Oktober 1995, namun yang menetapkan calonpemenang pelelangan adalah pimpinan proyek dengan surat usulannya masingmasing No.372 dan No.373/SMK/1995 bertanggal 26 Oktober 1995 yangmenetapkan usulan calon pemenang pelelangan melewati 5 rekanan yangpenawarannya lebih rendah sesuai dengan OE/HPS (Harga PerhitunganSendiri) dan penawaran maupun perhitungan ke 5 rekanan tersebut secarateknis dapat dipertanggungjawabkan
    , oleh karenanya menurut ketentuan yangharus ditetapbkan sebagai calon pemenang pelelangan adalah perusahaanPenggugat (CV.
    danPenetapan Pemenang Pelelangan masingmasing No.1660 dan No.1661/126/B/Dg/1995 tanggal 2 November 1995, yang menetapkan masingmasing CV.Premnath sebagai Pemenang Pelelangan untuk pekerjaan pembangunanHal. 2 dari 9 hal.
    Memerintahkan para Tergugat untuk melakukan pelelangan / Tender ulangProyek Peningkatan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi KalimantanTimur tersebut ;6.
Register : 30-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 36/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 3 Desember 2015 — PT. CENDANA BAJABAHARI Diwakili oleh MARIO MEZZOFANTI MELAWAN POKJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I ULP PROVINSI KALBAR SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015
11461
  • Kec.Siding / Seluas 4, dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi PenawaranHarga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau Bts. Kec. Siding /Seluas 4 Provinsi Kalimantan Barat (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02 tersebutpada pokoknya berisikan, yakni : 1 Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang menggugurkan Penggugat sebagaipenawar terendah dari 8 (delapan) peserta pelelangan proyek paket pekerjaanPembangunan Jalan Baru Teberau BTS. Kec.
    I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015,Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah JI ULP KalimantanBarat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan BaratTahun Anggaran 2015 ; 112 Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya PaketPekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU BTS. KEC. SIDING /SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02, ;4 Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pelelangan ulang PaketPEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU BTS.
    , yaitu: e Evaluasi Dokumen Penawaran, yang terdiri darie Evaluasi Koreksi Aritmatik ;e Evaluasi Administrasi :e Evaluasi Teknis ;e = Evaluasi Harga ;e Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;e Pembuktian Isian Kualifikasi ;e Penetapan Pemenang Pelelangan ;Tentang Objek Perkara II (Pengumuman Pemenang tanggal 30 Juni 2015) ;7 Bahwa Objek Perkara IT berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan HasilEvaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan JalanBaru Teberau Bts.
    Kalbar ULP KalimantanBarat Tahun 2015 No.KU.03.01/POKJA ULP.WIL.I KB/2015/946tanggal 29 Juni 2015, bukan dalam Pengumuman PemenangPelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara ID) ;b Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;Secara yuridis, Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni2015 (Objek Perkara II) tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagiPenggugat, karena Objek Perkara II a quobukan merupakan PenetapanPemenang Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat ;Penetapan Pemenang Lelang dilakukan
    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang ETendering" ; 2 Bahwa dalam melaksanakan Pelelangan Umum Pekerjaan PembangunanJalan Baru Teberau Bts.
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Mdn
Tanggal 18 Maret 2015 — PT. Wira Karya Utama, dkk Lawan KPPU
453163
  • Tahap adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;Bahwa yang menjadi pelaku usaha dalam Pelelangan Tahap IIadalah Terlapor Il, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, danTerlapor VII;Bahwa yang menjadi pelaku usaha dalam Pelelangan Tahap IIIadalah Terlapor VII!
    Tahap II, dan Pelelangan TahapII!
    Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Pelelangan Tahap adalah Terlapor III dan Terlapor IV;b. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Pelelangan TahapIl adalah Terlapor Il, Terlapor IV, Terlapor VI, dan Terlapor VII;c. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Pelelangan TahapIll adalah Terlapor IX;d.
    Muhammad Duha Pasaribu selaku Staf Terlapor IX,bahwa keikutsertaan Terlapor IX dalam Pelelangan Tahap III adalahdalam rangka memback up Terlapor VIIl sebagai perusahaanpendamping.
    Olehkarena itu, dengan adanya perkara a quo dapat menambah sedikitpemahaman Terlapor VIlIl tentang tata cara pelelangan yangseharusnyaBahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IX merasa bahwa apa yangtelah diperbuat Terlapor IX dalam proses Pelelangan Tahap Illtersebut telah menyimpang ataupun menyalahi UndangUndangNomor 5 Tahun 1999.
Upload : 25-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2302 K/PDT/2010
FERRY KURNIAWAN, DKK.; PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
3212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam arti kata pelelangantersebut tidak terjadi tiba tiba dan mendadak.Penyelenggara lelangpun adalah lembaga yangberkompeten dan dibentuk khusus oleh Pemerintah dengandiberi kewenangan untuk melakukan pelelangan ;. Bahwa karena pelelangan tersebut dilakukan~ melaluiprosedur yang berjenjang, sekurang kurangnya adatahapan penyitaan barang jaminan (obyek sengketa) danpengumunan lelang sebanyak duakali pada media masayang beredar di lokasi tanah obyek sengketa.
    JikaPenggugat memang keberatan dengan pelelangan tersebutseharusnya Penggugat sudah mengajukan keberatan sejakdahulu saat pelelangan masih dalam proses atau belumterbit risalah lelang ;3. Bahwa dengan telah terbitnya Risalah Lelang, makaHal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2302K/Pdt/2010.kesempatan Penggugat mengajukan keberatan Lelang sudahtidak relevan lagi. Artinya Penggugat sudah melepaskanhaknya untuk mengajukan~ keberatan lelang.
    Sebabsetelah pelelangan terjadi, maka pemenang lelangadalah pembeli yang beritikad baik dan oleh karena ituharus mendapatkan perlindungan hukum ;. Bahwa jika setelah pelelangan terjadi (telah terbitRisalah Lelang) Penggugat baru mengajukan keberatan,maka tidak pernah ada kepastian hukum dalam pelelanganjaminan ;. Bahwa jika dalam proses lelang ada tahapan = atauprosedur yang dilanggar, memang hukum memberikan hakkembali kepada Pemilik tanah untuk mengajukan gugatanpembatalan lelang.
    Bahwa bagaimana mungkin pelelangan bisa dinyatakantidak sah dan mengikat sementara pelelangan dimaksudtidak pernah dibatalkan ? Karena pelelangan tidakpernah dibatalkan, maka = secara yuridis formalpelelangan tersebut tidak dapat dinyatakan tidak sahdan mengikat ;.
    dilakukan pelelangan adalahharta benda Para Penggugat / Termohon Kasasi berupa tanahyang terletak di Kabupaten Maros termasuk dalam kawasanrencana pembebasan Bandara Hasanuddin Sertifikat Nomor 1062atas nama FERRY KURNIAWAN (Penggugat / Permohon Kasasi)yang ditaksir nilainya kurang lebih dua milyar rupiahsertifikat terlampir.