KPU Nomor : 03 Tahun 2011Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota HasilPemilihan Umum, menegaskanUsulan pemberhentian anggota DPRD Provinsi karena alasansebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h ( bunyi Pasal 4 ayat(2) huruf h : diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan ) dari pimpinan partai politikdisertai dengan salinanputusanpengadilanyang telah memperolehkekuatan

hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan . ; Bahwa dari ketentuan diatas,jelas dan nyata Keputusan Tergugat bersifatpremature atau belum saatnya di sampaikan.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 melalui sidang Majelis Etikdan Kehormatan Partai Gerindra, telah menjatunkan putusanMemberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai gerindra,dengandemikian terlebin dahulu telah ada penyelesaian melalui internalPartai Gerindra sebagaimana yang di maksud dalam AD/ ART PartaiGerindra ;.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Etik dan Kehormatan PartaiGerindra yang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan :Memberhentikan Penggugat sebagaianggota Partai Gerindra,yangkemudian di keluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugatdari Partai Gerindra dengan Nomor : 0030027/Kpts / DPP GERINDRA / 2013 tertanggal 1 Maret 2003 ;.

Bahwa terhadap Keputusan Pemberhentian tersebut denganmengacu kepada Pasal 33 ayat (1) Undangundang No.2 Tahun2011 Tentang Partai Politik,Penggugat telah mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Maret 2013 atasPemberhentian Keanggotaan Penggugat di Partai Gerindra denganRegister Perkara No > 168/Pdt/5/2013/PN.Jkt Sel ;9.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Peloporsebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, anggota DPRD Propinsidan DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Pelopor akan dicalonkankembali oleh Partai NASDEM pada daerah pemilihan yang samadalam Pemilu 2014 atas rekomendasi dari DPP Partai PELOPOR, danbahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari DPPPartai Pelopor yang dimaksud, yaitu Surat Nomor : 33/SekDPP/PP/IV13, tanggal 3 April 2013, sehingga dan diajukan sebagai salahseorang calon anggota

DPRD kabupaten Bima dalam Pemilu tahun2014 oleh Partai NASDEM tingkat Kabupaten Bima;Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota DPR danDPRD yang masih menjabat yang berasal dari partai politik yang tidak lolosmenjadi peserta pemilu tahun 2014 dan dicalonkan oleh partai politik lain adalahmengisi dan menandatanggan form MODEL BB5 yang dikeluarkan olehinstitust penyelenggara pemilu yang pada pokoknya berisi pernyataanmengundurkan diri dari partai politik asal ( partai pengusung

Politik;2) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PELOPOR Nomor 08/SKDPP/PP/012013, tanggal 21 Januari 2013, Tentang Kelanjutan perjuanganpengurus, kader serta anggota Partai Pelopor pada Pemilu pada tahun 2014;3) Surat Keterangan DPP Partai Pelopor Nomor: 33/SekDPP/PP/IV13, Tanggal 3April 2013, yang menyatakan bahwa atas nama Ir.Ahmad diberi kesempatanuntuk tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sampai akhir masajabatannya;4) Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai PELOPOR Nusa

Pertimbangan TERGUGAT ini mengandung ketidakbenaran, karenaPenggugat tidak pernah mengundurkan diri dari Partai PELOPOR, kecualimenandatangani form MODEL BB5 yang sematamata dimaksudkan untukmemenuhi salah satu syarat administrasi sebagai calon anggota DPRD yangdiajukan oleh partai NASDEM.

Selain itu pertimbanganini tidak konsisten atau bertentangan dengan surat permohonan PAW daripimpinan daerah Partai Pelopor Nusa Tenggara Barat Nomor 100/PELOPORNTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang menjadi dasarnya. Dalam Surat DewanPimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut disebutkanbahwa yang menjadi alasan pokok permohonan PAW Penggugat adalah karenaPenggugat dipecat dari Partai PELOPOR.

putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun lewat dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

TALUL LUDOFIKUS dan Wakil KepalaDaerah atas nama LEONARD SAKA, SH dengan nama PAKETTUNTAS yang diusung oleh gabungan Partai Politik antaralainPartai Bulan Bintang (PBB) :Partai Merdeka ;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) ;Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;Partai Matahari Bangsa (PMB) ;Partai Bintang Reformasi (PBR) ;Bahwa ..........Partai Penegak Demokrasi Indonesia ( PPDI) ;Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) ;Partai Perjuangan Indonesia Baru(PPIB) ;yang tergabung

Surat pernyataan kesepakatan bersama antara PartaiPolitik peserta pemilihan dalam PencalonanPasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Model B1 KWk) :10Surat pernyataan Partai Politik tidak akan menarikpencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah (Model B2 KWK) ;Surat penyataan gabungan Partai Politik tidak akanmenarik pencalonan atas nama Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2KWK) ;Tim kampanye (PP. No. 6.

Pasal 42 ayat 3) 3;Keputusan Partai Politik atau gabungan Partai Politikyang mengatur mekanisme penyaringan Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 6Pasal 42 ayat (2) huruf k ;Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan(Model B4KWK) ; Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa(BB KWK) ; b.

Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah (Model B3KWK) tidak memenuhisyarat karena tanda tangan Ketua Partai PenegakDemokrasi Indonesia A. nn.

( Bukti T. 5 ),BlKWK ( Bukti T. 6 ), B3KWK( Bukti T.7 ) bukanditandatangani oleh yang bersangkutan ; Karena tanda tangan Ketua Partai PPDI atas namaFELIX LEBA dianggap tidak sah, maka dukungan PartaiPPDI terhadap Penggugat dianggap tidak sah;Karena dukungan Partai PPDI tidak sah maka jumlahdukungan minimalis gabungan partai untuk mengusungPenggugat hanya 14. 370 Suara Sah Hasil PemiluLegislatif Tahun 2009, jumlah mana tidak memenuhijumlah minimal sebesar 15 % dari total suara sahPemilu Legislatif

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hanura, yang berkedudukan di JI. TanjungKarang No 7 Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut PEMBANDING,semula TERGUGAT Il;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Jin. siswa Sofifi Kota TidoreKepulauan, selanjutnya disebut PEMBANDING, semula TERGUGAT III;4.

/HB/IX/2016tanggal 13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barattertanggal 3 Oktober 2014;Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danHalaman 3 dari 10 halaman putusan No. 19/PDT/2017/PT TTEPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidakmempunyai kekuatan hukum;9.

Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik ;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan; dan atauoma ee hyKeberatan ternadap keputusan partai politik;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011menyatakan Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Menimbang, bahwa

32 tidaktercapai, penyelesaian perselesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politikdiberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD danART; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART sedangayat (3) Dalam hal anggota

Terbanding sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat pokok gugatan Penggugat/Terbanding masuk kedalamranah sengketa partai politik;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat /Terbanding dalam perkara aquo masuk kedalam ranah sengketa partai politik,maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011yakni mengenai Penyelesaian Parpol diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana

Partai Persatuan Daerah (PPD) ; 11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ; 13).

Partai......

Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Pemuda Indonesia (PPI); Partai Bintang Reformasi (PBR);Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI); Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); Partai Kedaulatan (PK);Partai Persatuan Daerah (PPD); Partai Karya Perjuangan;Partai Demokrasi Pembaharuan; Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan;Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (ditandatangani pengurus

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; h. Partai Persatuan Daerah; i. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; j. Partai Penegak Demokrasi Indonesia;k. Partai Nasional Kebangkitan Nasional Ulama; l. Partai Patriot; m. Partai Kedaulatan;n. Partai Peduli Rakyat Nasional dan ; o. Partai Matahari Bangsa; Ir. Hanan A.

Partai Persatuan Pembangunan;g. Partai Pemuda Indonesia; h. Partai Bintang Reformasi; i. Partai Demokrasi Kebangsaan;j. Partai Bulan Bintang dan; k.

Merdeka Rp15.000.000,005 Partai PPP Rp15.000.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp15.000.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat

Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut:1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

Rp7.500.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp7.500.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp7.500.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp7.500.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp7.500.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp7.500.000,0017 Partai Pelopor Rp7.500.000.00 Jumlah Rp127.500.000,00Sedangkan dengan dicairkan untuk partai politik yang memperoleh kursi olehTerdakwa, yang digunakan untuk Pembinaan dan Pemberdayaan Partai Politiksebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut di

Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp15.000.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp15.000.000,0017 Partai Pelopor Rp15.000.000.00Jumlah Rp 255.000.000,00eBahwa

Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut: 1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

Karya Perjuangan yang langsungdipimpin oleh Wakil Ketua Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito TimurSdr.

Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan yang bernomor partai 28 (dua puluh delapan) dan masuk kedalam rumah Saksi DEMANSI serta berjabat tangan dengan semua orang yangada di dalam rumah tersebut sambil berkata, Kampanye kah?

dipakainya, padahal terdakwa mengetahui bahwa pada hari Rabutanggal 25 Maret 2009 tidak ada jadwal kampanye Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan di tempat tersebut, namun terdakwa yang bukan massa Partai KaryaPerjuangan tetap berada di panggung kampanye Partai Karya Perjuangansehingga mengakibatkan kegiatan kampanye Partai Karya Perjuangan tersebutmenjadi terganggu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 joPasal 84 ayat (1) huruf 1 UndangUndang Republik Indonesia

menarik massa datang, dalam kampanye saksi tidak menggunakan bajuatribut partai tetapi pakai baju biasa.

Pematang Karau, jadwal pagi partai nomorurut 17 ( Partai Karya Perjuangan ) sore partai nomor urut 14 ( PartaiPemuda Indonesia ).Bahwa benar petugas KPU dalam hal pelaksanakan kampanye dalambentuk rapat umum adalah menyusun jadwal kampanye dan memonitorpelaksanaannya.18Bahwa, kampanye dilaksanakan oleh Partai Karya Perjuangan sesuaidengan jadwal yang ditentukan oleh pihak KPUD yaitu pagi hari daripukul 09.00 12.00 WIB.Bahwa, KPU Kab.

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2006 nomor seri F nomor : 5Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 8 Tahun 2006 tentangBantuan Keuangan Partai Politik ;4. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 12/DPDII/GK/SK/2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr. Drs.

partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk triwulan Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr. Drs.

PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr.

partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk Triwulan Tahun Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr.

puluh juta rupiah) dari KetuaDPD Partai Golkar masa bhakti 2004 s/d 2009 Drs.

secara musyawarah dan kekeluargaandi internal Partai Hati Nurami Rakyat (HANURA), dengan mengusulkandibentuknyaHalaman 5 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.10.11.12.dibentuknya Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Propinsi Bali, cq.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani...Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.17.Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahuludiselesaikan secara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politikdan gugatan Penggugat yang prematur serta Surat Permohonan PemberhentianAntarwaktu yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng dan Surat Permohonan yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahulu diselesaikansecara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politik dan gugatanpenggugat yang prematur serta surat permohonan pemberhentian antar waktuyang diajukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng dan surat permohonan yang diajukan olehDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Provinsi Bali yang tidak sah dan melanggar

Politik, diatur sebagai berikur : (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1)disebutkan bahwa, Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politikmeliputi antara lain: (1) perselisihan yang

PUTUSAN Nomor : 74/ PDT/ 2012 PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI INDONESIA SEJAHTERA ( PIS ), Cq. Dewan PimpinanDaerah Partai Indonesia Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, Cq.

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 1452/DPPPIS/1109, tanggal24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera,tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Dukungan Pimpinan Cabang Partai Indonesia SejahteraNo. 64.6404/0014/DPCPIS/KB/IX/2010, tanggal 21 September 2010 adalah sah dan berharga ;4,Menyatakan menurut hukum dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepada pasangan

Pendapat Ketua Majelis ( Wimpie Sekewael, SH.MH. ) sebagai berikut : .Kasus ini adalah : Sengketa, perselisihan Partai Politik ; 1.1. Bahwa Perselisihan Partai Politik adalah sengketa khusus yang memiliki acara khusus,sehingga butuh penanganan khusus ; 1.2.

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang berperkara : makadiselesaikan dengan menggunakan UndangUndang No. 2 Tahun 2000 Jo UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ; 1.3, Bahwa menurut pasal 33 ayat (2) tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan putusanPengadilan Negeri dalam perkara Perselisihan Partai Politik adalah putusan tingkatpertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; 1.4.

Endang Ipsiani, SH.) yaitu kasus ini adalah perselisihan partai politik ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka MaielisHakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011No. 19/Pdt.G/2040/PN.Kubar, harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :" Pengajuan gugatan perselisihan partai politik yang belum diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme intemal partai atau Mahkamah Partai maka gugatan tersebut Premature

fasilitas isi kantor DPW Partai AcehKabupaten Aceh Tengah dan pengerusakan (Satu) unit Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK411 IN milik saksi korban yang terpakir dihalaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;Bahwa selanjutnya setelah Amri Alias Aman Rahmat Bin M.

penjelasan agar Ibuibu atau massayang berada di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah mendatangi KantorBRA saja;Bahwa selanjutnya tibatiba diantara massa yang ada di Kantor DPW Partai Acehmelakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi melihat dan mengenali para terdakwatelah melakukan pemukulan dan/pemukulan terhadap diri saksi sehingga saksi terperosokhingga terjatuh ke jurang kecil dibelakang kantor Partai Aceh tersebut;Bahwa diantara para terdakwa yang melakukan pemukulan dan/pengeroyokan

Amin untuk memukul tubuh saksi;Bahwa selain mendapatkan pukulan pada diri saksi, saksi juga mendapat lemparan batudari massa yang berada di Kantor DPW Partai Aceh;Bahwa selain mengalami pemukulan saksi juga menderita kerugian sebagai akibatdirusaknya mobil Escudo BK 411 IN warna Silver milik saksi dan sejumlah fasilitas milikkantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;Bahwa akibatpemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan Amri Aman Rahmat BinM.

data rekapitulasi perolehansuara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah olehTerdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwamenghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat,kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telahmengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah /digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telahdiserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebutsebagai laporan

datarekapitulasi perolehnan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkanHal. 15 dari 32 hal.

Partai Demokrat yang sudahdigelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasiperolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebeskhususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebutdiserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudianMoh.

Bahwa oleh karena untuk memenuhi syarat tersebut, Partai Peduli RakyatNasional (PPRN) bersama partai Pelopor bersepakat dan saling menyetujuiuntuk membentuk satu fraksi di DPRD Propinsi Sumatera Utarasebagaimana disebut Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional priode 2009 2014 ;5S. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Nomor: 32tanggal 24 September 2009 Mercy Rumiris Siregar,SH Notaris/PPAT diMedan ;6.

Notaris/PPAT di Medan mengenai pembentukan Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) dengan partai Pelopor menjadi 1 (satu) Fraksi ;e Bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2003menyebutkan ;1. Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebin dahulu dalam foruminternal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;2.

MDN Halaman 5 dari 16 Halpoin 2 tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila MajelisHakim yang memeriksa, mengadili serta yang memutuskan perkara A quountuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;Bahwa dalam UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008tentang Partai Politik pada pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan ;1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD dabn ART ;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah yang dibentuk oleh Partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa yang

Gugatan penggugat Prematur.Bawa tergugat merupakan anggota dari suatu partai politik yang tundukkepada UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang partai politiksebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang perubahanUU No.2 tahun 2008 tentang partai politik ;Bahwa didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politikdinyatakan perselisihan pafrtai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, perselisinan partai politikdimaksud meliputi

DEWAN PEMBINA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA(GERINDRA), beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54,Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;11. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIARAYA (GERINDRA), beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Keduanya memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H.

,dan kawankawan, Para Pengurus DPP Partai GerakanIndonesia Raya (Gerindra) dan Para Advokat Lembaga AdvokasiHukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono Rm, Nomor54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;Para Termohon Kasasi;Halaman 2 dari 9 hal. Put.

Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk menerbitkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untukmengembalikan hakhak Pelawan sebagai Anggota Partai Gerindra danmengembalikan hakhak Pelawan sebagai Calon Terpilin Anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilinan 2 dari Partai GerindraPeriode 20192024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9Kpt/73/Prov/VIII/2019tanggal 13 Agustus 2019;.

Nomor 1327 K/Pdt.SusParpol/2020Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang UndangParpol), penyelesaian sengketa internal partai harus diselesaikan lebihdahulu oleh Mahkamah Partai karena termasuk kedalam penyelesaianberdasarkan yuridiksi knusus (specific jurisdiction) sebagai peradilan extrajudicial dalam perkara a quo oleh internal partai politik melalui MahkamahPartai

Politik GERINDRA disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA,apabila penyelesaian oleh Majelis Kehormatan Partai tidak tercapai makabarulah penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri dan berdasarkanbuktibukti yang diajukan di persidangan tidak terbukti sengketa a quodiajukan dan diselesaikan dalam internal partai melalui Majelis KehormatanPartai GERINDRA, maka gugatan perlawanan a quo prematur dankarenanya perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menimbang

Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 20092014 yangberasal dari Anggota Partai Bulan Bintang (Bukti P2);2.

Bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No: SK. PP / 596 /2011 Tentang Pemberhentian SaudaraMahadir Basti Sebagai Ketua DPC dan Anggota Partai BulanBintang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtertanggal 24 Agustus 2011. (sesuai dengan photo5. Bukti P. 5.

., dengan Para Pihak Mahadir Basti Sebagai Penggugat danDPP Partai Bulan Bintang , DPW Partai Bulan Bintang , DPC PartaiPUTUSAN No. 57/G/2011/ PTUNPLG Hal.15 dari 27halamanBulan Bintang Sebagai Tergugat. (sesuai denganSaliNAN) 2 ooo nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee nn nnn7.Bukti P.7.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 884/1/2011 Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari Partai Bulan Bintang. (sesuaidengan asli );2. BuktiT.2. Surat Nomor : B001/PC BEL/SEK/IX/2011 Perihal Pengantar dari Partai BulanBintang Kabupaten Belitung dan Surat Keputusan DPP Partai Bulan BintangNo.SK.PP/596/201 1.(sesuai dengan asli);3. Bukti T.3.

Anggota Partai Bulan Bintang.

Reky Jehubebjaan Ketua DPDPartai Buruh, Samuel Ratumurun Ketua DPD Partai Nasional BentengKerakyatan Indonesia, Edy Talahatu Sekretaris DPD Partai Persatuan Daerah,Maur Karepesina Ketua DPW Partai Kebangkitan Nasional, Mustafa KamalKetua DPW Partai Persatuan Nahdathul Ulama Indonesia, Saimin MorhomKetua DPD Partai Indonesia Sejahtera, Sdr, Mahmud Rumasukun Ketua DPDPartai Penegak Demokrasi Indonesia dan Sdr.

Asrul bin Usman SekretarisDPW Partai Patriot adalah memberikan dukungan partai politik kepada korbandan pasangannya sebagai calon Walikota Ambon tahun 2011 melalui SuratDukungan Partai Politik Nomor : 001/KAUSMRF/SD/X/2010 tanggal 21Oktober 2010.

yang diberikan oleh saksi korban sebesarRp50.000.000,00 ditambah Rp10.000.000,00 untuk biaya transportasi keJakarta guna mengurus Surat Rekomendasi dari masingmasing partai nonseat sebagai pendukung calon saksi korban yang telah dikeluarkan untukkeperluan pengurusan surat rekomendasi dari DPP partai tersebut telahditerima oleh masingmasing partai non seat pendukung saksi korban tersebuttermasuk juga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yakni Terdakwajuga menerima dana kompensasi dari saksi

Partai Golkar sebesar Rp.165.750.000,00.

Pemilihan KepalaDaerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 dengan demikianpenggunaan bantuan keuangan partai politik tersebut tidak dapatdipertanggungajawabkan oleh terdakwa, yang semestinya bantuankeuangan partai politik tersebut dipergunakan sebagai danapenunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariatdewan pimpinan cabang partai politik dalam hal ini Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten MusiBanyuasin, serta penggunaan bantuan keuangan partai politik

Jumlah dana bantuan Keuangan untuk partai politik Rp. 69.990.700,00DPC Partai Gerindra Kabupaten Musi Banyuasintahun 2011 yang telah dibayarkan oleh PemerintahKabupaten Musi Banyuasinhim 20 dari 32 him Put.No.24/TIPIKOR/2012/PT.PLGb. Realisasi dana bantuan Keuangan partai politikyang dimasukkan ke kas DPC Partai GerindraKabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 Rp. 0,00c.

PolitikTahun 2011 DPC Partai GERINDRA Kab.

DPC PARTAI GERINDRA;him 24 dari 32 hlm Put.No.24/TIPIKOR/2012/PT.PLGDikembalikan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten MusiBanyuasin;7.

GERINDRA, partai PDIP, Partai GOLKAR, dan PartaiHANURA di Desa Soagimalaha, serta Partai NASDEM di Desa Tewil dan DesaWailukum milik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba dengan databerupa Salinan Form C1 yang dimiliki oleh saksi dari Partai Politik danPanwaslu, sehingga pada pleno tersebut tinggal hanya mencocokan data jadidan pada saat itu tidak ada masalah yang terjadi ;wonee Bahwa setelah selesai dilaksanakannya pleno Panitia PemilihanKecamatan (PPK) tersebut kKemudian mulai hari kamis

Pada saat Pleno terbuka KPU hari Senin tanggal, 29 April 2019sampai dengan hari minggu tanggal 05 Mei 2019 rapat berjalan lancar ;woneen === Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal O06 Mei 2019 saatdilaksanakan pleno DPRD Kabupaten daerah pemilihan Halmahera Timur 1,pleno untuk kecamatan Kota Maba terjadi protes dari saksi partai karena adaperbedaan angka pada perolehan suara antara C1 KPPS dengan DAA1 PPKDPRD Kabupaten/Kota untuk Partai GERINDRA, Partai PDIP, Partai GOLKARdan Partai HANURA di

14 TPS Desa Soagimalah Kecamatan Kota Maba, KabHaltim serta Partai NASDEM di 2 TPS desa Tewil dan 3 TPS Desa Wailukumuntuk caleg DPRD Kab/Kota di Dapil Haltim 1 sehingga di rekomendasikanuntuk buka kontak untuk membaca surat Suara ulang di 30 TPS di kecamatankota Maba dan hasilnya di peroleh terjadi perbedaan angka untuk PartaiGERINDRA, partai PDIP, partai GOLKAR dan Partai HANURA di 14 TPS diDesa Soagimlaha dan Partai Nasdem di Desa Tewil dan Desa Wailuku ; wonee Bahwa perubahan data jumlah suara

suara partai Gerindra, PDIP, Golkar dan Hanura.

SOAGIMALAHA SOAGIMALAHASUARA PARTAI/CALEG C1 DAA1 No SUARA PARTAI/CALEG C1 DAA9 KPP PPK KPPS 1Ss PPK2 PARTAI GERINDRA 8 8 3 PARTAI PDI PERJUANGAN 4 3 Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos 1 t = =NYOMAN ~~ MUNINJAYA 1 DJON NGORAITJI, SH5 4 23 20ANTARA, STM.

Kedaulatandan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Penggugat diCalonkan sebagai AnggotaDPRD Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan pada Daerah Pemilihan (DAPIL)Papua V (Lima) dengan Nomor Urut 4 dari 11 Calon DPRD Provinsi Papua yangdiajukan oleh Partai Kedaulatan di Dapil V (lima) dimaksud ;5 Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, Penggugat memperoleh suaraterbanyak di Dapil V dari Calon yang diajukan oleh Partai Kedaulatan danberdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang

Kedaulatanyang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadapkepengurusan Partai Kedaulatan.. dst.

Sehingga dengan demikian apabila terjadi konflik internalantar Pengurus Partai Politik hal tersebut merupakan masalah internal yang dapatdiselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut ; Bahwa apabila terjadi konflik internal dalam suatu Partai Politik, dimana masingmasing pihak mengklaim bahwa pihaknya yang merupakan pengurus yang sah,maka untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan sebuah Partai Politiktersebut adalah merupakan ruang lingkup wewenang pengadilan ;

Ketua DPP Partai Kedaulatan yang mengusulkan kepada Gubernur Papuamelalui surat keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor : 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yangmenyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuaiHalaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUNJKT.440dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dansurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20

Juli 2011, tentang Pemberhentian danPencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atasnama Penggugat ; .3.