maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace a nntetteetttteeteeteeeeteeeeeeees ; masingmasingDEMMAMA 5 wiccccecccsecsceeeesueceeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakanbagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;3TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari seoranganaknya yang bernama : XX XX, Lakilaki lahir 18 Mei 2000 ( 11 tahun );Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Menetapkan biaya perkara menurut hukum .Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohonhadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikanpenjelasan tentang halhal yang menyangkut permohonan Pemohon, akantetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilnya, Pemohonmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut :Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dahulu meletakkan sita jaminan atasTanah yang menjadi obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepadaPengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankanlebih dahulu sebagai berikut :PRIMAIR :1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi;Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yangsah menurut hukum;Menyatakan bahwa dokumendokumen yang mendasari

Menyatakan bahwa dokumendokumen yang mendasari timbulnya sertifikasiatas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum;5. Menyatakan sertifikat dengan HM. 2674 atas nama Eni Mujiyati, SHM. 2675atas nama Rintin Sulikati, SHM. 2676 atas nama Karsijem, SHM. 2680 atasnama Purwantini dan SHM. 2835 atas nama Rintin Sulikati, tidak sah dantidak berkekuatan hukum;Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/20096.

Denmako Kolinlamil Nomor :R/212/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, surat jawaban yang ke3 dariDan Denmako Kolinilamil Nomor : R/307/VIII/2017 tanggal 1 AgustusHal 2 dari 12 hal Putusan Nomor :109K/PM IT08/AL/IV/2017MenimbangMenimbang2017 dan surat jawaban yang ke4 dari Dan Denmako KolinlamilNomor : R/396/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang darisemua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Klk TtgPrayitno NRP 111799 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telan cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama PeltuBah Nurhudin Machmud dan Saksi atas nama Serma Nav Pardionotelah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khususyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

slaadJlArtinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon danTermohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa bencidengan timbulnya pertengkaran

talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata guruuin (tiga kali suci/haidh), yang secara tegaslimitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) KompilasiHukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari atau 3bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari

Karenanya jika mendasari tentang makna BarangSiapa sebagaimana tersebut diatas, lebin tepat Barang Siapa atau dader,dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan UnsurBarang Siapa dalam putusanini, hanya mempertimbangkan halhal yangbersifat formil berkaitan dengan Apakah Orang yang dihadirkan sebagaiTerdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimanatercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari

Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Nomor:0164/46/VII/2001, tanggal 31 Juli 2001 foto copy mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sebagaimana tersebut diatas, maka harus dinyakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka

Bahwa, sejak Sumirin meninggal dunia, para ahli waris dari almarhumMarsudi (para Penggugat), telah memberitahu dan sekaligus memintakepada Wiradi (almarhum) dan diteruskan kepada Tergugat III maupunTergugat , agar menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut kepadapara Penggugat secara baikbaik/musyawarahkekeluargaan, oleh karenakedua obyek sengketa tersebut sangat diperlukan oleh para Penggugatdan di samping itu, baik Tergugat maupun Tergugat III menurut hukumtidak ada alas hak yang mendasari dibenarkannya

ataubersamasama telah menyewakan sebagian dari obyek sengketa II (posisidi depan/menghadap ke Jalan Raya), seluas kurang lebih 4,5 M2 kepadaTergugat II untuk buka Center HP; Bahkan Tergugat II selain menyewasebagian dari obyek sengketa II tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijinpara Penggugat telah membuat atau mendirikan bangunan tambahan,seluas kurang lebih 3 M2 di depan pintu/ gandeng dengan obyeksengketa Il ;11.Bahwa, oleh karena baik Tergugat maupun Tergugat III, di samping tidakada alas hak yang mendasari

dari Kaotmil Il08 Jakarta Nomor : B/2658/X1/2015 tanggal 5 Nopember2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Paspampres telah memberikan jawaban yaitu surat Denmako Kolinlamil Nomor: R/478/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : R/460/X1/2015 tanggal 3 Nopemberdan Nomor R/494/X1/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang menyatakan bahwaTerdakwa Klk Bah Murdiono NRP 108347 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIl08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi PELTU EDE MISIYANTO dan Saksiatas nama SERMA NAV PARDIONO telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

Disamping itu berdasarkan surat darikesatuan Denbekang I4406A tersebut di atas yang disampaikanOditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa PeldaYuswardi rahman NRP 21960216830676 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I03 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi Sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syaratuntuk disidangkan secara in absensia.Bahwa Terdakwa

Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 100(seratus) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkelima yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa selain telah terpenuhi unsurunsur Dakwaan Oditur Militertersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 JoPasal 172 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 1997, danberdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim13MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsemakin

Bahwa secara adat di Dusun Pete, Banjarnegara, Para Pemohon telahmengadakan syukuran / selamatan sekadarnya, untuk memberitahukankepada masyarakat setempat bahwa anak perempuan yang bernamaTERMOHON adalah anak angkat dari Para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka PengadilanNegeri berpendapat bahwa apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon sudah sesuai dengan peraturan perUndangUndangan ataukah tidak, makaakan diuraikan sebagai berikut :Menimbang, mendasari

ketentuan pasal 8, 9 jo pasal 19 PP Nomor 54 tahun 2007,Pengangkatan anak dapat dilakukan secara adat atau berdasarkan Undangundang.Pengangkatan anak secara adat dalam pelaksanaannya mendasari adat kebiasaan yangberlaku dalam masyarakat /adat dimaksud, sedang Penetapan Pengadilan dalam kontekspengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan sifatnya tidak mutlak, tapi menjadi pilihanbagi setiap Pemohon ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak terhadapTERMOHON, anak kandung dari

pokoknya menyangkalsebagai berikut :e Saat Terdakwa diambil urine dilaksanakan di Denpom Garut danTerdakwa masukan didalam aqua gelas bukan di pot seperti yangditerangkan oleh Saksi.e Terdakwa tidak pernah mengisi daftar hadir karena posisi Terdakwadidalam tahanan Denpom Garut.e Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi.Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebutdi atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikandibawah sumpah, maka dengan mendasari

Bahwa benar mendasari pasal 171 hukum acara pidana militer, bahwauntuk membuktikan Terdakwa bersalah haruslah dengan sekurangkurangnya2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim yakin.Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu Setiap penyalahgunanarkotika golongan I tidak terpenuhi.Bahwa oleh karena Unsur Kesatu Setiap penyalahguna Narkotika GolonganI tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberpendapat : unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.Bahwa berdasarkan halhal yang

Khairul Anwar NRP 114548tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer I08 Jakarta Nomor : Sdak/55/IV/2017 tanggal 5 April2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempatsebagaimana

Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 joAyat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaSerma Bah Rismawan dan Saksi atas nama Kopka Eta Sodikun telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangHal 3 dari 12 hal Nomor : PUT/101K/PM IIO8/AL/IV/2017undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Mendasari keadaankeadaan tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak lagilayak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI karenaperbuatan tersebut dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, apabilaTerdakwa tetap berada di Kesatuan.

Oleh karenanya mendasari Pasal 26KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter.Dengan demikian putusan Judex Facti in casu harus diperbaiki yaitudengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer kepadaTerdakwa tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi IIJakarta Nomor 23K/BDG/PMTII/AD/III/2016, tanggal 25 April 2016, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Militer IlO08 Jakarta Nomor 143K/PM Il08/AD/VII/2015, tanggal 4 Februari 2016

WIL lain; Tergugat tdak tanggung jawab atas nafkah;Tergugat tdak kasih sayang kepada Penggugat dan anakanak; dan Tergugatsuka minuman keras dan narkoba; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 sampalsekarang; bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiklagi; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

Pdt.G/2019/PA.Tng.saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi;Menimbang, bahwa dengan mendasari

AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18Desember 2012 (selanjutnya keduanya disebut Perjanjian Jaminan);Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat melaksanakan pelelanganterhadap objek sengketa melalui perantaraan Kantor Turut Tergugat Ill.Bahwa pelelangan tersebut adalah berdasarkan perjanjian jaminan.Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari

KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 298/2012 tanggal 30November 2012 yang dibuat di hadapan Miando Pasuna Parapat, SH(Turut Tergugat II) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18 Desember 2012 (selanjutnyakeduanya disebut Perjanjian Jaminan):Dan, sebagaimana dalil dalam posita gugatan poin 4:Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari

Judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari

makacukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untukmembebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/117/AD/K/

Sampang agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimanatercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama, karena sangat diperlukan untuk mengurus aktekelahiran bagi anakanaknya.Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, berkaitan denganpencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 di mana dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwapencatatanperkawinan dari mereka