Peri keadaan palsu, yakni orang yang tidak mempunyai jabatan mengakudan bertindak sebagai yang mempunyai jabatan dalam suatu instansitertentu;Bahwa terhadap perihal ini, Judex Facti dalam pembuktiannya hanya melihatunsur rangkaian kebohongan dengan mendasari pada keterangan saksiDjamhari Suila; tanpa mempertimbangkan dan mendasari fakta tentang darimana saksi korban mendapatkan informasi tentang keberadaan paketpekerjaan dalam perkara a quo yang kemudian meyakinkan saksi korban untuksecara serius

.: Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demitetap terjaganya disiplin prajurit maka denganberpedoman ketentuan Pasal 143 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalammemeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukantanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 1K/PM.I07/AL/I/2021Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa

Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa dalammemberikan keterangan di persidangan.Atas keterangan Saksi2 tersebut tidak dapat dimintatanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.: Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakimdengan mendasari ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2020tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik,Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan dariOditur Militer dalam hal ini Saksi yaitu Saksi3 dengantidak adanya alat dan fasilitas

melaksanakannya.: Bahwa Saksi3 telah dipanggil berdasarkan ketentuanundangundang, namun sampai waktu yang ditentukanpara Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkan Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohonkepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi dibacakandi sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keteranganSaksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainyasama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang.Maka dengan mendasari

hadirnyaTerdakwa.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undangundang No.31tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkaratindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Mlliter, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpasuatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnya Terdakwa.Bahwa dengan mendasari

Surat Nomor : R/54/1I/2020 tanggal 17 Februari 2020 .yang menyatakan bahwa Terdakwa Yanuar Edi Kurniadi, SerkaNRP 21070425130188, Ba Kodim 0736/Batang sampai saat inibelum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yangbersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 11 Juni2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).Bahwa

PUTUSAN Nomor 66K/PM II10/AD/X/2019MenimbangBerpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaAri Purwanto (Saksi1), dan Kapten Inf Noor Rofiq (Saksi2) telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari

/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan panggilan ke3dari Kaotmil I08 Jakarta Nomor : B/1205/V1/2016 tanggal 1 Juni 2016 dan dani 3 (tiga)kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Puspomad telahmemberikan jawaban yaitu surat Dandenma Puspomad Nomor : B/45/V/2016 tanggal 11Mei 2016 dan Nomor : B/58/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang menyatakan bahwaTerdakwa Kopda Ali Masud Hariyanto NRP 31990494810679 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer lI08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

dalam tugas tugas operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsurunsurtindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Erwin SusanthoNuhway dan Saksi atas nama Pns Roro Warid telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksitersebuttidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tid akbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

27 Juli 2016 danpanggilan ke3 dari Kaotmil llO08 Jakarta Nomor : B/1903/VIIV2016tanggal 31 Agustus 2016 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan OditurMiliter tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan Ill telahmemberikan jawaban yaitu surat Danyonmarhanlan Ill Nomor :R/179/VIV2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Nomor : R/207/VII/2016 tanggal8 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Mar AresFirmansyah NRP 98361 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer I08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam denganpidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten MarSaryadi dan Saksi atas nama Pelda Mar Riyanto telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 189 Undangundang No. 31 tahun1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari

Nomor : B/358/V/2018 tanggal 8 Mei 2018Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0213/Nias Nomor :B/358/V/2018 tanggal 8 Mei 2018, yang menyatakanbahwa Terdakwa atas nama Boy Can Praka, Ta YanradRamil 08/Mandrehe Kodim 0213/Nias , belum kembalikekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidakdapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa TindakPidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan

3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakanpemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah tetapitidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara saholeh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkanTerdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuanTerdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari

Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi:a.DalamBahwa Penggugat tidak menjelaskan dalil Penggugat yang memuatpenjelasan dasar hukum (rechts grond) ataupun dasar peristiwa (fetelijkeground), yang mendasari kualitas dari sebuah gugatan yang mana samasekali tidak dijelaskan peraturan/ hukum mana yang telah dilanggar;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan 112 RV, telahditetapkan bahwa upaya dan pokok gugatan harus disertai alasan danbukti kesimpulan yang jelas dan

sengketa dalam perkara a quo.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 119 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 disebutkanbahwa apabila di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelasbatasbatas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;Tidak memuat alasan yang dipersyaratkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal112 Rv: Gugatan ini senyatanya tidak satupun memjelaskan dalil gugatanyang memuat penjelasan dasar hukum (rechts grond) ataupundasar peristiwa (feteliike grond) yang mendasari

Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 09 Mei 2014 denganKutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/X/XXXX tanggal 09 Mei 2014 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Halaman 11namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai ataumemiliki. narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendin tidak akanterlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalahHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDNkeliru dalam menerapkan hokum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atauhalhal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebutsesual dengan niat atau maksud Terdakwa.Bahwa apabila terhadap diri Terdakwa dinyatakan bersalah

dimintakan bandingtersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan cermat Permohonan banding PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan PenyidikanBerita Acara Pemeriksaan Sidang, barangbarang bukti dan suratsurat dalamberkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor1277/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 6 Januari 2021, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertamayang mendasari

TI IV. 7, setelah diteliti ternyata tidak terdapat cukup alasanHukum untuk membenarkan keberadaan para Tergugat diatas tanahsengketa tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Turut tergugat telah mengajukansurat bukti TT 9 yaitu : Poto copy buku tanah hak milik nomor : 406, atasnama : Yulius Rantetasik tanggal 23 November 1981;Menimbang, bahwa Surat bukti TT ~ 9 poto copy buku tanah Hakmilik Nomor : 406 atas nama Yulius Rantetasik tanggal 23 November 1981,setelah dicermati, ternyata alas hak ( yang mendasari

timbulnya Hak miliknomor : 406, apakah Jual Beli atau Hibah ) tidak Jelas ;Menimbang, bahwa surat bukti TT 9 buku tanah Hak milik nomor ;406, atas nama Yulius Rantetasik, tanggal 23 November 1981, alas haknyaatau ( yang mendasari Hak milik nomor : 406, apakah Jual Beli atauhibah ) tidak jelas, dan jika di hubungkan dengan keterangan saksi saksiPenggugat menyatakan bahwa tanah Sengketa Hak milik 3 (tiga)orang bersaudara yaitu : 1.

Bahwa dalil dalil tersebut didalilkan paraPenggugat tanpa dijelaskan dasar hukum = dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan aquo. Bahwa putusan suatu pengadilan ataupunMahkamah Agung RI bukanlah tanda bukti hak atassuatu tanah berdasarkan Undang Undang PokokAgraria No. 5 Tahun 1961. Dengan demikian ParaPenggugatpun tidak mempunyai dasar hukum untukmenuduh Tergugat I! telah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap para Penggugat;3.

Bahwa oleh karena tidak ada/tidak jelas dasarhukum yang mendasari gugatan para Penggugat, makadalildalil gugatan tersebut tidak memenuhi syaratformil;Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari1986 yang menyatakan bahwa: Gugatan dinyatakankabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskansejak kapan dan atas dasar apa Penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa;Dan terhadap gugatan para Penggugat yang tidakjelas, maka Tergugat mohon agar Majelis HakimPemeriksa

PutNomor : 125K/PM Il08/AD/VIII/20 16MenimbangMenimbangNomor : R/396/VV2016 tanggal 20 Juni 2016, yaitu surat jawabanyang ke2 dari Dan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor : R/564/V1V2016tanggal 26 Juli 2016, dan yaitu surat jawaban yang ke3 dari DanDenpal Divif 1 Kostrad Nomor : R/599/VII/2016 tanggal 10 Agustus2016 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Serka Mardiansyah Nrp 639544 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IIO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut

perang.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalamPasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SermaLeni Murtadi dan Saksi atas nama Sertu Septiyo Darsono telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Bahwa, latar belakang yang mendasari pengajuan permohonan cerai talakoleh Termohon Kasasi ini adalah karena sesungguhnya Termohon Kasasi(bersama anakanaknya dari istri terdahulu Termohon Kasasi)menginginkan harta milik Pemohon Kasasi.

Dari hal ini, dapatdiketahui maksud sebenarnya yang mendasari Termohon Kasasimengajukan Permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi;7. Bahwa, selain tidak mempertimbangkan latar belakang pengajuanpermohonan cerai talak a quo, ternyata Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya juga telah salah menerapkan hukumnya dalam menjatuhkanputusan a quo. Hal ini terlihat dari :a.

2016 tanggal 9 Februari 2016 dan dari 3(tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa DenmakoKolinlamil telah memberikan jawaban yaitu surat Dandenmako Kolinlamil Nomor :R/5//2016 tanggal 11 Januari 2016, Nomor R/45/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 danNomor R/80/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa KoptuSaa Zainul Arif NRP 85219 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.Bahwa dengan mendasari

sedang dipersiapkan dalam tugastugas operasi Militer.Sebagaimana diatur dan diancam dengan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi PNS Gol III/C SRI MUWARNI dan Saksiatas nama Serma Nav, PARDIONO telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

Kejayan Pasuruan pada tanggal 18September 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/15/IX/2015 tanggal 18September 2015 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0883/Pdt.G/2018/PA.Pas.Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama Nomor : 149K/PM.III18/AD/ X1I/2013tanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENIPUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepatdan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh12MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangkarena

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang masih layakuntuk dipertahankan dari dinas militer dan tidak perlu dipecat daridinas militer.: Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan PengadilanMiliter IIl18 Ambon Nomor : 149K/PM.III18/AD/XI/2013 tanggal 30Januari 2014 untuk seluruhnya.

Putusan Nomor : 75K/PM IIO8/AL/III/2017MenimbangMenimbangtanggal 17 Mei 2017, jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Serda Mar Tito Harisiamto Nrp 19465 tidak dapatdihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpahadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter IlO8 Jakarta Nomor : Sdak/336/II/2017 tanggal

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama LettuMar Rudi Yuswanto dan Saksi atas nama Sertu Mar Sugiyanto telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon,;Him 10 dari 16 Him.

Penetapan Nomor 131/Padt.P/2021/PA.StgMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan dari keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/198/AD/K/02/IX/2016

Pemohon bekerja diMamuju Tengah dan Termohon sudah lama tidak menjalankan kewajibannyasebagai istri Serta agar Pemohon tidak terjerumus dalam perzinahan, maka jalankeluarnya Pemohon ingin melakukan poligami sebagaimana orang yang taatpada aturanaturan agama Islam yang dipeluk Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Majene memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

Isteri tidak dapatmenjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau (2) Isteri mendapat cacat badanatau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau (3) Isteri tidak dapatmelahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa incasu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi karena Termohon tetap tinggal di Majene dan tidakmau ikut mendampingi Pemohon bekerja di Topoyo, sehingga Termohon tidakdapat melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri.