26 ayat(4)) dimana seharusnya kompensasi tersebut juga tidak boleh dikurangkan dariDasar Pengenaan Pajak pada perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);Tanggapan dan Penjelasan Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas kompensasi rugiyang dilakukan oleh Terbanding karena menurut Pemohon Banding, koreksitersebut tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang mendasari caraperhitungan Branch profit TaxPPh Pasal 26 Ayat (4) yaitu: Pasal 26 Ayat (4) UndangUndang PPh; dan PMK Nomor 257

; Konsep Dikenakan PPh Final, yang Dikenakan PPh berdasarkan perhitunganPemajakan dipotong pada saat normal, yaitu penghasilan kena pajak yangpembayaran dihitung berdasarkan pembukuan yang udahdikoreksi fiskal sebagaimana yang diatur diPasal 5 PMK Nomor 257/PMK.03/2008;Cara Tarif PPh Final x Jumlah DPP PPh Pasal 26 Ayat (4) dihitung berdasarkanPerhitunganTagihan (Nilai Kontrak)pembukuan yang dikoreksi fiskal.Berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) UndangUndangPPh DPP PPh Pasal 26 Ayat (4) adalahPenghasilan

Putusan Nomor 418/B/PK/PJK/2017 atas kompensasi rugi, menurut pendapat Pemohon Banding tidak benar(salah), karena kompensasi yang dimaksud dalam Peraturan PemerintahNomor 51 Tahun 2008 ini adalah kompensasi yang berkaitan denganperhitungan PPh Badan dan bukan kompensasi untuk perhitungan PPh Pasal26 ayat (4);Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4):Bahwa dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4), Terbandingseharusnya merujuk kepada Pasal 5 PMK Nomor 257/PMK.03/2008 yangberbunyi sebagai berikut:"

Bahwa terhadap pendapat Majelis yang dalam pertimbanganhukumnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 PMKNomor 257/PMK.03/2008, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat: Bahwa ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 257/PMK.03/2008tidak mengatur secara khusus dan spesifik mengenaiperlakuan Kompensasi Kerugian Pasal 26 ayat (4)UndangUndang PPh;Bahwa Pasal 5 PMK a quo menyatakan:Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan Pajak Penghasilanyang bersifat final

Dengan demikiansesungguhnya PP Nomor 51 pun juga menmilikiketerkaitan dengan PMK Nomor 257 hanya letakperbedaannya adalah PP Nomor 51 mengatur lebihkhusus dan spesifik mengenai perlakukan pajakpenghasilan atas jasa konstruksi yang dikenakan final;Bahwa dalam PP Nomor 51 juga dapat diterapbkan PPhNormal tidak hanya semata PPh Final saja dimana didalamnya terdapat pengaturan mengenai kompensasikerugian juga;Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor 418/B/PK/PJK/2017C.

Mengabulkan permohonan Penggugat (Penggugat) untuk mencabut perkara Cerai Gugat Register No. 257/Pdt.G/2013/Ms-Bna tanggal 18 Nopember 2013 ; 2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register perkara ; 3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

257/Pdt.G/2013/MS-BNA

PENETAPANNomor : 257/Pdt.G/2013/MSBNA2 att 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMenimbang, bahwa Majeli Hakim Mahkamah Syariyah Banda Acehsetelah mendengar permohonan/pernyataan Penggugat yang disampaikan secaralisan di persidangan Mahkamah Syariyah Banda Aceh tanggal 18 Desember2013, yang isinya mencabut kembali Gugatan Cerai yang telah diajukan dengansuratnya tertanggal 18 Nopember 2013 dan telah terdaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Banda Aceh dibawah Register No. 257/Pdt.G/2013

Mengabulkan permohonan Penggugat (Penggugat) untuk mencabut perkaraCerai Gugat Register No. 257/Pdt.G/2013/MsBna tanggal 18 Nopember2013 ;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk mencoretperkara tersebut dari buku Register perkara ;3.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Smg. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah );

257/Pdt.P/2018/PA.Smg

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.342500,- ( tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

257/Pdt.G/2020/PA.Pct

257 K/AG/2012

PUTUSANNo. 257 K/AG/2012BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:NORNAWATI binti SYAHMINAL, bertempat tinggal di KorongTanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung,Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada:ALWIS ILYAS, S.H. dan kawankawan, para Advokat, berkantor diJalan Syeh Burhanuddin No. 20, Kota Pariaman, Pemohon Kasasidahulu

No. 257 K/AG/2012e Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding dapat diterima;e Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm tanggal 6 Juli 2011 dengan perbaikan amar sehingga lengkapnyaberbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENS :1. Menolak perlawanan Pelawan ;2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;3.

No. 257 K/AG/2012nafkah lalu oleh Termohon Kasasi/Pemohon kepada Pemohon Kasasi/Termohon tidak didasarkan kepada fakta riil yang selama ini terungkap dipersidangan, dimana konvensasi gaji Termohon Kasasi/Pemohon tersebuttanpa didasarkan kepada kebenaran formil dari sebenarnya gaji yang diterimaoleh Termohon Kasasi/Pemohon, sehingga sangat merugikan PemohonKasasi/Termohon;3.

No. 257 K/AG/201210e Menerima permohonan banding Pembanding;e Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1432H. dengan perbaikan amar sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENSI :1. Menolak perlawanan Pelawan;2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;3.

No. 257 K/AG/2012

257/Pdt.G/2011/PA.Ngw.

buku nikahnya;Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonisakan tetapi Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugattersebut, Bahwa ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Agama Ngawi agar memeriksa gugatan Penggugat danmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;PrimairHal I dari 6 hal.Put.No.257

dengan Tergugat, dantidak mau rukun lagi dengan Tergugat;Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadapdi persidanga namun tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagaiwakilnya atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyataketidak hadiran Tergugat tersebut dengan alasan yang sah, pula gugatanPenggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka perkara ini dapat diputusdengan verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibaratHal 3 dari 6 hal.Put.No.257

Hal 5 dari 6 hal.Put.No.257/Pdt.G/2011/PA.Ngw Jumlah Rp. 316.000, H. SRI WALUYO, S.H.(tiga ratus enam belas ribu rupiah) Hal 7 dari 6 hal.Put.No.257/Pdt.G/2011/PA.Ngw

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

257/Pdt.G/2024/PA.Pn

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 257/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022 yang dimihonkan Banding tersebut;3. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mkm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

257/Pdt.G/2024/PA.Mkm

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 257 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal8 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassarpada tanggal 8 September 2015 di bawah register perkara Nomor 257 / Pdt.G /2015 / PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh JurusitaPengadilan Negeri Makassar sebagaimana tercantum dalam Berita Acara SitaJaminan Nomor :257/Pdt.G/2015/PN MKs tertanggal 02 Pebruari 2016 ;7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp.2.026.000, (Dua juta dua puluh enam ribu rupiah).Menimbang, bahwa Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh BASORASYID, SH.MH.

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 01 Juli2016, telan mengajukan permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Makassar tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 257 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, untukdiperiksa dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada HASMAN USMAN, SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat,pada tanggal 30 Oktober 2017, sesuai Risalan Pemberitahuan PenyataanPermohonan Banding yang dibuat oleh A. BASO HABIBI, SE.

, dengan demikian makapertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat bandingsendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan halhal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan danmembatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 257

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juni 2016Nomor : 257 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp.150.000.(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 olehkami : H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

Bahwa darihasil pengecekan, dalam buku tanah OBYEK PERKARA sedang dalampemblokiran tanpa persetujuan PENGGUGAT terkait perkara No. 126/Pdt.G/2008/PN.BB jo No. 62/PDT/2010/PT.BDg jo No. 257 K/Pdt/2011namun belum terjadi peralihan hak atas tanah tersebut ;10.

Bdg joNo. 257 K/Pdt/2011 tanggal 20 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda: T.V 3a;3. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 19/Pdt. Eks/G/2013/PN.BB Jo. No. 126/Pdt.G/2008/PN.BB jo No. 62/Pdt/2010/PT. Bdg joNo. 257 K/Pdt/2011 tanggal 2 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda :T.V 3b;4. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 19/Pdt. Eks/G/2013/PN.BB Jo. No. 126/Pdt.G/2008/PN.BB jo No. 62/Pdt/2010/PT.

Bdg joNo. 257 K/Pdt/2011 tanggal 17 September 2013, selanjutnya diberitanda: T.V 3c;5. Fotocopy Berita Acara Teguran ( Aanmaning ) No. No. 19/Pdt. Eks/G/2013/PN.BB Jo. No. 126/Pdt.G/2008/PN.BB jo No. 62/Pdt/2010/PT. Bdg jo No.257 K/Pdt/2011 tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda: T.V 4;6. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi ( Executorial Beslag ) No. 19/Pdt. Eks/G/2013/PN.BB Jo. No. 126/Pdt.G/2008/PN.BB jo No. 62/Pdt/2010/PT.

Bdg jo No. 257 K/Pdt/2011 tanggal 14 Agustus 2013, selanjutnyadiberi tanda: T.V 5;7. Fotocopy Surat dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bale BandungNo. WII.U6/1962/HT.04.10/X/2013 kepada Kepala KPKNL Bandung,tanggal 7 Oktober 2013 hal Mohon Penetapan waktu pelaksanaan LelangEksekusi dalam perkara No. 19/Pdt. Eks/G/2013/PN.BB Jo. No. 126/Pdt.G/2008/PN.BB jo No. 62/Pdt/2010/PT. Bdg jo No. 257 K/Pdt/2011,selanjutnya diberi tanda: T.V 6;8.

No. 257 K/Pdt/2011 tanggal 20 Juni 2013,sebagaimana diakui Penggugat dalam surat Gugatan.3. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat angka 8 yang menyatakan " bahwa seharusnyasekalipun ada permohonan dari Tergugat 3 gunamelaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan dalamperkara perdata No. 126/Pdt.G/2008/PN. BB jo. No. 62/PDT/2010/PT.BDG jo. No. 257 K/Pdt/2011, Tergugat 5 selakupelaksana eksekusi menerapkan prinsip kehati hatian danteliti...".4.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor257/Pdt.G/2023/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahhRp.395.000,- (tigaratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

257/Pdt.G/2023/PA.Dp

Putusan Nomor 832/B/PK/Pjk/2021Membangun Sendiri Nomor 00002/257/11/213/13 tanggal 25 Juni 2013Masa Pajak Februari 2011, atas nama Pemohon Banding;2.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 November 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66652/PP/M.XIIIA/16/2015, tanggal 3 Desember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP944/WPJ.02/2014 tanggal 15Juli 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Kegiatan MembangunSendiri Nomor 00002/257

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP944/WPJ.02/2014 tanggal 15 Juli 2014, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor00002/257/11/213/13 tanggal 25 Juni 2013 Masa Pajak Februari2011, atas nama PT Guntung Idamannusa, NPWP 01.488.529.7213.000, alamat di Tanjung Simpang, Tanjung Simpang IndragiriHilir, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 3 dari 7 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP944/WPJ.02/2014 tanggal 15 Juli 2014mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Kegiatan MembangunSendiri Nomor 00002/257

Menyatakan nama Pemohon (PEMOHON) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/17/IV/1978 tanggal 02 April 1978, yang benar adalah SUPRIADI Bin DARUM ;------------------------------------------------------------------------3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu,untuk dilakukan perubahan pada regester nikah dimaksud ;-------------------------------------------------------------------4.

Menetapkan nama Pemohon (SUKIADI bin DARUM yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:257/17/1V/1978 bertanggal 02 April 1978, yang benaradalah SUPRIADI bin3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama KecamatanBumiaji , Kota Batu untuk mencatat perubahan namatersebut dalam buku register yang disediakan untuk4.

Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor357902 010157 0016 tanggal 24 Juni 2008(P.I); Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan dari Kantor UrusanAgama kecamatan Batu Kabupaten Malang , Nomor:257/17/1V/1978 tanggal O02 April 1978, (buktiP.2) ;. Fotokopi Kutipan Kartu keluarga Nomor : 357902 2807064538 tanggal 2272007 , yang dikeluarkan oleh KantorKecamatan Bumiji , Kota Batu (bukti P.3) ;.

bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopiKartu) Tanda penduduk atas Pemohon, terbukti bahwa Pemohonberdomisili Dusun Segudu RT. 02 RW. 01 Desa SumbergondoKecamatan Bumiaji , Kota Batu, dengan demikian maka perkaraini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Malang =;Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkannama atas nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukukutipan akta nikah Nomor : 257

Menyatakan nama Pemohon (PEMOHON yang tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 257/17/1V/1978 tanggal 02 April1978, yang benar adalah SUPRIADI Bin3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahannama tersebut, di Kantor Urusan Agama Kecamatan BumiajiKota Batu,untuk dilakukan perubahan pada regester nikahdimaksud ;4.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Bko. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

257/Pdt.G/2022/PA.Bko

P.9).3 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 257(Sisa)/Desa Tarahan, seluas 28.695M2, terdaftar atas nama SANUSI SUKIANDJOJO (Bukti. P.10) danterhadap kesepakatan tersebut dituangkan kedalam Akta Pengikatan JualBeli No. 32 Tanggal 29 April 2003 (Bukti.P.11) serta dibuat Akta KuasaMenjual No. 33 Tanggal 29 April 2003 (Bukti. P.12) kesemuanya dibuatdihadapan Djoni, SH. Notaris di Bandar Lampung.

Sertifikat Hak MilikNo. 257/Desa Tarahan diserahkan Penggugat kepada Tergugat padatanggal 8 April 2003 (Bukti. P.13).Bahwa walaupun dalam AktaAkta Pengikatan Jual Beli tersebut diatasdisebutkan bahwa pembayaran atas bidang bidang tanah telah lunas, namunkenyataannya secara riil pembayarannya belum lunas.

Bangunan No. 288/Rangai TriTunggal.b Sebidang tanah seluas 29.000 M2 terletak di Desa Rangai Tri Tunggal (dahuluDesa Tarahan), Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, denganbukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27/Desa Tarahan yang sekarangtelah berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 289/Rangai Tri Tunggal.c Sebidang tanah seluas 28.695 M2 terletak di Desa Rangai Tri Tunggal (dahuluDesa Tarahan), Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, denganbukti hak Sertifikat Hak Milik No. 257

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 257 (sisa)/Desa Tarahan, seluas 28.695 M2, terdaftaratas nama sanusi Sukiandjojo;11Menimbang, bahwa yang menjadi subyek atau para pihak dalam perkara iniadalah Sanusi Sukiandjojo (Penggugat) dan Suryadi Angga Kusuma (Tergugat);Menimbang, bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 257 (sisa)/Desa Tarahan, seluas 28.695 M2, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadapTergugat agar Tergugat memenuhi kewajibannya membayar kekurangan/sisa harga tanahtersebut

Penggugat dan petitumnya, kecuali yang telah diakui oleh ParaPenggugat ; 2 Bahwa gugatan Para Penggugat adalah error dan tidak punya kepentingan olehkarena terhadap bidang tanah yang dimaksud didalam sertipikat hak milik objeksengketa telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No.280 K/AG/1998 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang tanggal 24Februari 1997 No.91/Pdt.G/1996/PTA.U.Pdg, dan Putusan Pengadilan AgamaUjung Pandang tersebut juga menguatkan Putusan Pengadilan Agama PinrangNo.257

/Pdt.G/1995/PA.Prg, tanggal 4 April 1996, dan telah di eksekusi olehPengadilan Agama Pinrang sesuai Berira Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi)perkara No.257/Pdt.G/1995/PA.Prg, tanggal 29 MaretDan telah pula diputus di Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 April 2002Register No.07/PDT.G/2001/PN.PINRANG dan dikuatkan oleh PengadilanTinggi Makassar dengan putusannya tanggal 6 Januari 2003 No.252/Pdt/ 2002/PT.Mks, dan dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI RegisterNo.1563 K/Pdt/2003 telah

Suardi ; Bukti T.1.Int5 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Agama KabupatenPinrang Nomor: 257/PDT.G/1995/PA.PRG, tanggal 4 April 1996 antara La KandaBin Juma, dk melawan H. Danni Binti Juma, dkk ; Bukti T..Int6 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Agama UjungPandang Nomor: 91/PDT.G/1996/PTA.UP, tanggal 24 Februari 1997 antara H.

dan Surat Ukur Nomor:00170/Macinnae/2011, tanggal 12 Oktober 2011, luas, 10.863 M2(Sepuluh ribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi), yangterletak di Lingkungan Ongkoe Kelurahan Macinnae, KecamatanPaleteang Kabupaten Pinrang, atas nama La Kanda Bin Juma ;(videbukti T1 dan TII Intv1 ); Bahwa benar Para Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik No. 41/Macinnae Tahun 1976, dengan luas 25 Are atas nama HASI BINKANDAWA;(vide bukti P5);3 Bahwa benar telah ada putusan Pengadilan Agama Pinrang No.257

/Pdt.G/ 1995/PA.PRG, Putusan Pengadilan Tinggi Agama UjungPandang No.91/ Pdt.G/1996/PTA.UP, Putusan Mahkamah Agung RINo.280 K/AG/1998; (vide bukti T II Interv5, bukti T II Intv 6, buktiT II Intv 7); 4 Bahwa benar telah terbit Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi)perkara No.257/Pdt.G/1995/PA.Prg, tanggal 29 Maret 2001; (vide buktiT I Intv11 );5 Bahwa benar telah inkrach Putusan Pengadilan Tinggi Umum Makassar252/Pdt/2003, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1563 K/Pdt/2003,(vide bukti TIL.

pinjamankredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan bunga 1,4%sampai dengan 1,5% flat perbulan masingmasing:Tanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yangdituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 556/PKRB/VII/09;Tanggal 2 September 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 688/PKRB/IX/2009;Tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dituangkan kedalam Perjanjian Kredit Nomor 257

2Perjanjian Kredit Nomor 688/PKRB/IX/2009 tanggal 2 September 2009 denganplafon kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):a Tunggakan pokok yang belum dibayar sebesar Rp40.277.000,00 (empatpuluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);b Tunggakan bunga yang belum dibayar sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluhsatu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Total tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp62.027.000,00 (enam puluh duajuta dua puluh tujuh ribu rupiah);3Perjanjian Kredit Nomor 257

di atas, kami mohon kepada Yang Mulia KetuaPengdilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan memberikanputusan dengan amar sebagai berikut:Primair:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit antara Penggugatdengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalamPerjanjian Kredit Nomor 556/PKRB/VII/09 tanggal 23 Juli 2009,Perjanjian Kredit Nomor 688/PKRB/IX/2009 tanggal 2 September 2009,Perjanjian Kredit Nomor 257

ratus juta rupiah) masingmasing:1 Tanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yangdituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 556/PKRB/VII/09 dengan bunga 1%(satu persen) setiap bulan;Tanggal 2 September 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 688/PKRB/IX/2009 dengan bunga1,5% (satu koma lima persen) setiap bulan;Tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah)dituangkan kedalam Perjanjian Kredit Nomor 257

Nomor 2404 K/Pdt/2014Juli 2009, Perjanjian Kredit Nomor 688/PKRB/IX/2009, tanggal 2 September2009 dan Perjanjian Kredit Nomor 257/PKRB/III/10 tertanggal 30 Maret 2010bukan menyangkut obyek sengketa benda tetap, oleh karenanya secara yuridisgugatan harus diajukan melalui Pengadilan di wilayah perjanjian tersebut dibuat,yaitu di Pengadilan Negeri Sleman, apalagi dalam Perjanjian Kredit tersebutsecara jelas dan tegas telah mengatur jika terjadi permasalahan hukum yangtimbul akibat Perjanjian Kredit

., juncto Nomor033/2011 Eks juncto Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., tanggal 11Agutus 2011 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; Mengangkat Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatansebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel., juncto Nomor033/2011 Eks juncto Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.

, yang terletak di JalanLingkar Mega Kuningan Kavling E.1.2 berdasarkan Sertifikat Hak Milikatas Satuan Rumah Susun Nomor 462/XXII/I/ Kuningan Timur; Menyatakan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatansebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel., juncto Nomor033/2011 Eks juncto Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.

., juncto Nomor033/2011 Eks juncto Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt.

, yang terletak di Jalan Lingkar MegaKuningan Kavling E.1.2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas SatuanRumah Susun Nomor 462/XXII/I/ Kuningan Timur; Menyatakan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatansebagaimana Berita Acara Nomor 14/Del/2011/PN Jkt.Sel., junctoNomor 033/2011 Eks juncto Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst.

., junctoNomor 033/2011 Eks juncto Nomor 257/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst.,tanggal 11 Agutus 2011; Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkatpeninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H.

Dan tanah yang ber SHM no.257 /Kampung Ladang Plaju tahun 1981 tgl. 2261981. (P2 dan P2.1.) ;.

serahkan pada Pengadilan untuk menilainya, karenaPenggugat menjadi terganggu kesehatan dan menjadi tekananbathin yang tak terhingga ;14.Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dan II untuk tidakmemindah tangankan objek sengketa yaitu tanah dan bangunanyang ada diatasnya maka Penggugat memohon pada majelisHakim akan meletakkan sita jaminan (conservaroir beslag)terhadap objek sengketa tersebut diatas, tanah yang terdaftardalam SHM no. 806 / Kampung Ladang Plaju TH. 1980 dan tanahyang terdaftar dengan SHM no. 257

Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hukumpengikatan hibah kepada Tergugat ;Bahwa Tergugat bukanlah pemilik kedua sertifikat yaitu sertifikatHak Milik Nomor 806/Kampung Ladang Plaju tahun 1980 danSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257/Kampung Ladang Plaju tahun1981, sebab tidak ada nama Tergugat di dalam SHM tersebut.Seandainya kedua akta Pengikatan hibah tersebut di atas telahdihibahkan kepada Tergugat maka tentunya Tergugat akanmembaliknamakan ke nama Tergugat dan hal ini menunjukanbahwa

PLG12.Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum pertanahan, jual beli atastanah di bawah tangan tidak mengikat pihak ketiga (Tergugat II) ;13.Bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat II selakupemilik sah tanah beserta bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor806/Kampung Ladang Plaju tahun 1980 dan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 257/Kampung Ladang Plaju tahun 1981 tentangpermasalahan jualbeli sementara ;14.Bahwa Tergugat II yang secara sah memiliki sebidang tanahbeserta bangunan di atasnya sebagaimana

Menghukum Penggugat Konvensi mengembalikan 2 (dua) buahSertifikat Hak Milik Nomor 806/Kampung Ladang Plaju tahun 1980dan Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Kampung Ladang Plaju tahun1981 kepada Tergugat II ;. Menghukum Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini ;DALAM REKONPENSL: Hal 9 dari 16 Hal Put. No. 111/PDT/2010/PT.