Suratsurat :a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dariDinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT LaboratoriumKesehatan Daerah Nomor 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;b. 2 (dua) lembar foto barang bukti;Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara;2.

Menetapkan barang bukti berupa:1) Barang barang: 1 (satu) buah alat Testpek Multiscreen Merk Answer dengan nomor25;Dirampas untuk dimusnahkan;2) Suratsurat:a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dariDinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT LaboratoriumKesehatan Daerah Nomor 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;b) 2 (dua) lembar foto barang bukti;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;4.

Huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidanakepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahanpemecatan;Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bulan Agustus 2016Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, dansemalam sebelum 17 Mei 2017 Terdakwa mengkonsumsi sabu, danketika ditest urinenya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPTLaboratorium Kesehatan Daerah Nomor 267

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Skh, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

267/Pdt.G/2019/PA.Skh

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sww dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

267/Pdt.P/2023/PA.Sww

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sak;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

267/Pdt.G/2024/PA.Sak

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang(Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/16/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009);.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/16/X/2009 tanggal 09Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPasrujambe Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, kKemudian olehKetua dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya olehKetua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa atas surat bukti tersebutTergugat tidak memberi tanggapankarena tidak datang menghadap tanpa keterangan;Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugatjuga mengajukan dua orang saksi masingmasing

mengajukan tambahanketerangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapatmenjatuhkan putusannya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaSegala hal inwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam beritaacara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalahSebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.1. fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor: 267

dicocokkan sesuai dengan aslinya,Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari Gugatan Penggugatadalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum PengadilanAgama Lumajang, untuk itu harus terlebin dahulu dibuktikan apakahPenggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri; Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor:267

Putusan Nomor 3510/B/PK/Pjk/2019Jasa atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah PabeanNomor 00001/267/07/091/13 masa pajak JanuariDesember 2007 tertanggal19 Desember 2013.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT78285/PP/M.VIA/16/2016, tanggal 29 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP450/WPJ.19/2015 tanggal 9 Maret2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Januari s.d Desember 2007, Nomor 00001/267

Dengan mengadili sendiri :3.1 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP450/WPJ.19/2015 tanggal 9 Maret 2015 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 Nomor 00001/267/07/091/13 tanggal 19Desember 2013, atas nama: PT Bahari Cakrawala Sebuku,NPWP : 01.609.929.3091.000, alamat : KEM Tower Lantai 17,Suite AB, Jalan Landasan Pacu Barat Blok B

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor> KEP450/WPJ.19/2015 tanggal 9 Maret 2015, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar DaerahPabean Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor 00001/267

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -------------------
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Desember 2016, Nomor 267 / Pid.B / 2016 / PN.

Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(seribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Negeri Subang telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Desember2016, Nomor: 267 / Pid.B / 2016 / PN. Sng yang amarnya berbunyi sebagai berikut1. Menyatakan Terdakwa Herlyza Kusnadi bin Rolusin, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIANsebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

berikut 1 (Satu) buah Tas Travel warnahitam yang berisikan beberapa lembar kalender L.V.R.dikembalikan kepada Terdakwa ;Halaman 5 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG6.Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2017telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri tersebut mengajukanpermintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27Desember 2016, Nomor : 267

ternyata hanya merupakanulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan halhal yang baru hal itu telahdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyadan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara iniditingkat banding ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subangtanggal 27 Desember 2016 Nomor 267

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Desember2016, Nomor 267 / Pid.B / 2016 / PN.

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ppg dari ParaPemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada ParaPemohonuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus tempat puluh ribu rupiah);

267/Pdt.P/2022/PA.Ppg

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Batg tanggal 07 Agustus 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

267/Pdt.G/2023/PA.Batg

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.512500,- ( lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

267/Pdt.G/2020/PA.Pct

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mll dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

267/Pdt.G/2020/PA.Mll

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Dpk dari paraPemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

267/Pdt.P/2024/PA.Dpk

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.500,00 (dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

267/Pdt.G/2024/PA.Kag

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Rbg dari para Pemohon;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

267/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Mesin WO4DT - RR20700 a.n KARTINI;- 267 (Dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu olahan berbentuk papan dan balok dengan berbagai macam ukuran;Seluruhnya dirampas untuk negara;6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Rangka MHFC1JU43F5124504 dan No.Mesin WO4DT RR20700 a.n KARTINI.e 267 (Dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu olahan berbentuk papandan balok dengan berbagai macam ukuran.Seluruhnya dirampas untuk Negara.4.

ribu lima belas atau setidaktidaknyamasih termasuk dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Poroskampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Baratatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah HukumPengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadiliPutusan Perkara Pidana Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan), halaman 3 dari 24perkara ini, Wengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupakayu kelompok jenis meranti sebanyak 267

(limakoma sembilan puluh meter kubik) kKemudian,terdakwa mengangkut kayutersebut tanoa memiliki SKSHH dengan menggunakan 1 (satu) unitkendaraan Dump truk Merk Toyota Dyna warna Merah dengan NomorPolisi KT 8406 PC angkut dan saudara Feri sebagai kernetnya dan buruhangkut yang diupah untuk mengangkut dan membantu terdakwa;Bahwa kemudian setelah terangkut kayu olahan berbagai jenis ukurandidalam 1 (satu) unit kendaraan Dump truk Merk Toyota Dyna warnaMerah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC, sebanyak 267

KASNO, yang didampingi oleh Brigpol K.Roziqin dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengukuran terdapat kayuolahan dengan kelompok jenis meranti sejumlah 267 potong samadengan 5,90 M8 terlampir dalam berkas perkara;Perbuatan Terdakwa Ridwan Bin M. Sirat sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 Jo.

Mesin WO4DT RR20700 a.n KARTINI;e 267 (Dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu olahan berbentukpapan dan balok dengan berbagai macam ukuran;Seluruhnya dirampas untuk negara;6.

Bahwa Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S156 perihalPerlakuan Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilan atas upliftmengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2)Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.012/1978 tertanggal 19 Juli 1978 (KMK No. 267) dan Pasal5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI.

No. 458/KMK.012/1984 tertanggal 21 Mei 1984 adalah jelas tidak didasarkan kepadaketentuan hukum, karena Pasal 4 ayat (2) KMK Nomor 267 tidakdiberlakukan untuk Kontrak Enhanced Oil Recovery tertanggal 5Juni 1993. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) KMK No. 458/KMK.012/1984, sama sekali tidak mengatur dan bahkan tidak menyebutkansecara tegas tentang pengenaan uplift sebagai Penghasilan Nettoyang harus dikenakan Pajak Penghasilan ;5.

S156/PJ/2005 tanggal 11 Juli 2005yang menyatakan KMK No. 267/KMK.12/1978 hanya berlaku untukHal. 13 dari 26 hal. Put. No. 98/B/PK/PJK/2008kontrakkontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 1984jelas membuktikan surat No.

Pertamina ditandatangani padatanggal 5 Juni 1993, hal ini berarti bahwa KMK No. 267/KMK.12/1978 tertanggal 19 Juli 1978 tidak dapat diberlakukanterhadap kontrak Enhanced Oil Recovery yang ditandatanganisetelah tanggal 1 Januari 1984 ;Bahwa dengan kata lain, KMK No. 267/KMK.12/1978 tertanggal 19Juli 1978 adalah produk hukum yang sudah tidak memenuhistandar hukum untuk dijadikan acuan terhadap kontrakkontrakyang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1984, oleh Karenaitu tidak tepat dan cacat hukum

S156 tersebut adalah KMK No. 267 yangnyatanyata tidak berlaku terhadap kontrak yang ditandatangani diatas tahun 1984 ;D. Tentang Pengenaan PPh, atas uplift tidak pernah diberlakukankepada Pemohon Peninjauan Kembali sebelum tahun 2005 atausebelum diterbitkannya surat Direktorat Jenderal Pajak No.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 267/Pdt.G/2014/PN.Tng., tanggal 13 November 2014 yang di mohonkan banding tersebut ;3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUKNYAPERKARAMembaca surat Gugatan Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 5 Mei2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang padatanggal 7 Mei 2014 dalam register Nomor 267/Pdt.G/2014/PN.Tng, denganperbaikan gugatan tanggal 11 Juni 2014 telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :Dalam Provisi: Menyatakan tanah a quo atau tanah sengketa dinyatakan dalam keadaanstatus quo hingga didapat putusan perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Mengutip serta Memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 November2014, Nomor 267/Pdt.G/2014/PN.Tng., yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut;DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM PROVISI: Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA:1.Mengabulkan

ini;7.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saatini diperhitungkan sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empatpuluh satu ribu rupiah);8.Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan banding yang di buat olehpanitera muda perdata Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwapada tanggal 19 November 2014 Pembanding semula Tergugat telah memohonbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 November2014 Nomor 267

dikemukakan dalam butir 1 sampai dengan 5 adalah tidak benar, khususnyamengenai yurisprudensi MA RI Nomer 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997,karena menurut Terbanding / penggugat mengenai yurisprudensi MA RI a quoyang menurut dalil pembanding / tergugat tidak pernah memutus perkara a quo,yang jika seandainya benar hanya karena kemungkinan ada salah ketik ;Dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara :Gugatan kurang pihak : Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerangnomer : 267

diatas, Terbanding mohon kepadayang terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksadengan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara267/PDT.G/2014/PN.TNG., tertanggal 13 November 2014 dalam Eksepsimaupun dalam pokok perkara ;Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti sertamencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 267

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agama Hindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena perceraian ;------------------------------------4. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :----1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanperkawinan secara sah menurut adat dan Agama Hindu dirumahTergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada KantorCatatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, dalam perkawinantersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugatberkedudukan sebagai Purusa52. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telahmemiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :1.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agamaHindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkanpada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor :267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinanyang sah dan Putus Karena perceraian ;3. Bahwa anakanak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahirtanggal 02 Mei 1992 ;2.

Foto copy Akta Perkawinan, Nomor : 267/MW/1991,tertanggal 20 Nopember 1991, antara TERGUGAT dan NIWaiberi YAN MURNI, diberi tanda. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 2.212/Ist/1992, tanggal 24Nopember 1992, atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT DANTERGUGAT, diberi tanda.

Badung, pada tanggal 16Mei 1991, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa,sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor : 267/MW/1991, tertanggal20 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil Kab.

lainyang bersangkutan j=e0 nena eine cinemas1.MENGADILI:Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengansepatutnya untuk menghadap dipersidangan TIDAK HADIR ;Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan VERSTEK 52222 22222 2n nnn nn nnn nnn cece ence nn cenceMenyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agama Hindudiruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267

lingkuppekerjaan yang di muat dalam proses pelelangan dari volume kerja77.426.693 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu enamratus sembilan puluh tiga) lembar menjadi 12.281.462 (dua belas juta duaratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua) lembar yangsangat merugikan Penggugat dan terhadap perubahan tersebut jugadilakukan Addendum sebanyak 2 kali yang Pertama Nomor : 027/AddKontrak/PPK/SetKPU.R/I/105 tanggal 23 Pebruari 2009 dan Addendum: 027/AddKontrak/PPK/SetKPU.RA//267

No.2994 K/Pdt/2010 empat rupiah) dan atas usulan perubahan ini telah disetujui Tergugat dantelah di muat dalam Pasal 5 ayat 1 "Addendum Kedua Nomor: 027/AddKontrak/PPK/SetKPU.RA//267.a tanggal 18 Mei 2009.Bahwa dengan surat perubahan harga yang di tujukan oleh Penggugatkepada Tergugat tersebut telah disetujui oleh Tergugat, makanya Tergugatmengeluarkan Surat Perintah Kerja yang ke 2 ( Dua) sebagaimana SuratPerintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 027/SPKadd/SetKPU.R/I/103.a tanggal 23 Pebruari

sah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No.027/Kontrak/PPK/SetKPU.R/I/81 dan No. 002/Kontrak/CRMP/ DirPem/0109 antara Penggugat dengan Tergugat Tentang Pekerjaan PengadaanFormulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seprovinsi Riau Tahun 2009,tertanggal 18 Februari 2009.Menyatakan sah Addendum pertama Nomor : 027/AddKontrak/PPK/SetKPU.R/I/105 tanggal 23 Pebruari 2009 dan Addendum Kedua Nomor :027/AddKontrak/PPK/SetKPU.RA//267

Bahwa tentang kesepakatan harga disetujui oleh Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi maka di buatlah Addendum Kedua Nomor : 027/AddKontrak/PPK/SetKPU.R/V/267.a (Pihak Pertama) dan Nomor : /AddKontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009, Didalam Pasal5 ayat 1 Addendum tersebut dinyatakan : (Nilai kontrak pekerjaan tersebutdalam pasal 3 diatas adalah kontrak harga satuan (unit price) dan hargakontrak pekerjaan ini adalah harga berdasarkan hasil analisis harga satuanyang dilakukan oleh Pihak

KPUR/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009huruf h sementara kesepakatan sesuai dengan Addendum Kedua Nomor :.027/AddKontrak/PPK/SetKPU.RA//267.a (Pihak Pertama) dan Nomor :/AddKontrak/C RMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009, belum dibayarkan sama sekali oleh Termohon Kasasi.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat

25 0 obj>stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 745.00 Tm/F8 1 Tf(31) 2(41) 2(4245) 1(10) 1(6144) 2(424312) 267(6144) 2(5526) 1(44) 2(12) 267(50) 2(41) 2(25) 1(44) 2(4254) 1(5321) 1(424644) 2(12) 267(1) 2(41) 2(4243 43534344) 2(21) 1(12) 267(10) 1(41) 2(424644) 2(21) 1(44) 2(4744) 2(4212) 267(21) 1(45) 1(2044) 2(4712) 267(10) 1(41) 2(424344) 2(54) 1(534744) 2(4212) 267(44) 2(25) 1(44) 2(21) 1(12) ToKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 724.00 Tm/F8 1 Tf(