Ditemukan 378992 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV ANJASMORO
143 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 635/B/PK/Pjk/2019Perhitungan PPN Kurang Bayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 03 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097842.16/2009/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor
KEP3830/WPJ.10/2015 tanggal 9September 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP933/WPJ.10/2016 tanggal 2 Februari2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 Nomor00061/207/09/503/14 tanggal 30 Juni 2014 atas nama CV Anjasmoro,NPWP 01.964.095.2503.000, dengan alamat di Jalan Anjasmoro VI/55,Karang Ayu, Semarang Barat, Semarang, sehingga perhitungan PPN yangmasih harus dibayar
menjadi sebagai berikut:(Rp)DPP atas Penyerahan BKP/JKP yang PPNnya dipungut sendiri NIHILPajak Keluaran yang harus dipungut NIHILPajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0Perhitungan PPN Kurang Bayar NIHILSanksi Administrasi NIHILJumlah PPN yang masih harus dibayar NIHILMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di
tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Penyerahan BKP/JKP yang PPNnya dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Perhitungan PPN
Kurang Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaHalaman 5 dari 7 halaman.
Putus : 25-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5234/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
566 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
566 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan koreksi terbanding atas DPP PPN penjualan Gas Bumi Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020Non Komoditi (Service) sebesar Rp508.815.197.940,00 menjadi Nihil;4.
Zainal Arifin Nomor 20,Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140, sehingga PPN MasaPajak Desember 2013 menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Rupiaha. Dasar Pengenaan Pajak 38.043.479.581b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 2.361.161.504c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6.099.910d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 2.355.061.594e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 2.355.061.594g.
Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (f+g) 3.485.491.159 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Desember 2019, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9Desember 2019:Halaman 2 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa PajakDesember 2013 atas Penjualan Gas Bumi Non Komoditi (Service) yangdianggap terutang PPN yang atas penyerahannya dipungut sendiriRp492.407.153.393,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan
Bahwakarenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi DasarPengenaan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2013 atas Penjualan GasBumi Non Komoditi (Service) yang dianggap terutang PPN yang ataspenyerahannya dipungut sendiri Rp492.407.153.393,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimterdapar error facti dan error jurist.
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
274 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 2.913.633.332,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 11.137.645.801,005 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar Rp 270.798.940,006 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 227.972.214,007 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 498.771.154,008 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 129.983.491,00b.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 227 .972.214,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 856.726.859,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 2 Juli 2019 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli 2019
Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 2.913.633.332,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 11.137.645.801 ,005 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar Rp 270.798.940,006 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 227.972.214,007 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 498.771.154,008 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 129.983.491 ,00b.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 227.972.214,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 856.726.859,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal terkait dari UndangUndang
Putus : 24-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3837/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMAN JAYA PERDANA
377 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutami Km. 7, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampungdan menetapkan Pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00 Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
sengketa berupa KoreksiPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakJanuari 2012 sebesar Rp605.682.000,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena atas tagihan debit note yang telah dilakukanpembayaran oleh Pemohon Banding kepada pihak luar negerimerupakan biaya supervision of production, loading, security, and localtransport, sehingga bukan obyek PPN
Putusan Nomor 3837/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak: Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00 Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPN keluaran Rp 0,00PPN Masukan Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang
Putus : 03-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3125/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANTA TIRTA KARISMA
162 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP INDONESIA d.h. PT
SWEDISH MATCH CIGARS INDONESIA
198 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN0052/WPJ.12/KP.0900/2009 tanggal 1 April 2009, pihak KPP Madya Malangtelah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan PPN Penggugat Masa Januari sampai denganNovember Tahun Pajak 2008;2.
Pada tanggal 10 Mei 2010, Penggugat mengajukan permohonan keberatanatas SKPKB PPN Nomor 00073/207/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010melalui surat permohonan keberatan Nomor 018/IV/FinSMCI/2010 tanggal 3Mei 2010 (Lampiran 5);Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 507/B/PK/PJK/2015.
Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP213/WPJ.12/2011 tanggal 14Maret 2011 yang menyatakan menerima seluruhnya permohonanSaudara dan mengurangkan jumlah PPN yang masih harus dibayarsesuai SKPKB Nomor 00073/207/08/651/10 menjadi Rp 0;b.
Sehingga PPN yang masih harus dibayar menjadiRp 0, (Nol Rupiah);d.
Putusan Nomor 507/B/PK/PJK/2015UndangUndang KUP, yang terkait dengan koreksi DPP PPN padaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Nomor 00073/207/08/651/10 tanggal 12 Februari2010 Masa Pajak April 2008;e.
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PAMA PERSADA NUSANTARA
158 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00451/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 07April 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00040/207/14/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama PT Pama PersadaNusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, 13930,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN
Rp 2.586.558.962.584,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 115.016.720.369,00 Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 217.024.900.054 ,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (102.008.179.685,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 102.008.179.685,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1652/B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 2.586.558.962.584,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 115.016.720.369,00 Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 217.024.900.054,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (102.008.179.685,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 102.008.179.685,00Jumlah
PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985
Putus : 05-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3537/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KALTIM METHANOL INDUSTRI
282 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satrio Nomor 164,Jakarta, 12930, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2008 sehinggaperhitungan PPN yang terhutang sebagai berikut: DPP PPN Rp. 115.825.729.449,00Pajak yang terutang Rp. 3.945.447 .264,00Kredit Pajak (Rp. 3.945.447.264,00)Pajak yang kurang (lebih) bayar Rp. 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0.00Jumlah yang masih harus(lebih) dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebih bayar sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut: DPP PPN
Putus : 03-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3249/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
183 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3249/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajakuntuk membatalkan temuan Terbanding atas koreksi objek PPN atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah sebesarRp10.441.647.409,00 dikarenakan berdasarkan faktafakta yang ada koreksiterbanding tidak seharusnya dipertahankan;Bahwa berdasarkan keteranganketerangan di atas, maka PemohonBanding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untuk mengabulkanselurunnya banding atas keputusan keberatan nomor KEP1438
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya sebagian Banding TermohonPeninjauan Kembali Terhadap Koreksi DPP PPN atas objek PPNBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeansebesar Rp.1.426.706.710,00 Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksipenyerahan PPN a quo yang telah dipertimbangkan dan diputus tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalammekanisme pengkreditan pajak masukan telah memenuhi persyaratanformal dan material dalam pengkreditan pajak masukan sertapembuktian pembayaran melalui arus uang dan barang.
Putusan Nomor 3249/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.153.912.409,00; dengan perincian sebagai berikut: Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean Rp 9.416.084.579,00Pajak Keluaran Rp 941.608.458,00Kredit PPN Rp 40.114.388,00PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 901.494.070,00Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 0,00PPN yang Kurang Dibayar Rp 901.494.070,00Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 252.418.339,00Jumlah PPN yang masih
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PETRONAS NIAGA INDONESIA
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-04-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2602 B/PK/PJK/2022 Tanggal 18 April 2022 — PT OGY KARYA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3425/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — PT SURYA ESA PERKASA, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
162 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3425/B/PK/Pjk/2018 Ditambah/No Uraian Semula (Rp) (Dikurang) Menjadi (Rp)(Rp)1PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar) (4.849.800.043) (4.860.720.843) (10.920.800)PPN Dikompensasi ke masa pajak2berikutnya dan masa pajak lain 4.860.720.843 4.860.720.843 3/PPN Kurang (Lebih) Dibayar 10.920.800 (10.920.800)4Sanksi Administrasi 10.920.800 (10.920.800)PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih5Dibayar) 21.841.600 (21.841.600) 6.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaanSPT;e Pasal 5 ayat (6) :Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah,apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tandaterima SPT Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan Surat PenolakanSPT Masa PPN atau SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN (S.7.2.23.02)atau Surat Penolakan SPT Masa PPN atau SPT Masa PPN bagiPemungut PPN untuk PKP atau Pemungut PPN yang menyampaikanSPT bukan ke KPP tempat PKP atau Pemungut PPN terdaftar
para Wajib Pajak di Indonesia;Bahwa oleh karena SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2010 Nomor:00184/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebut diterbitkan dengan telahmelawan hukum dan ketentuan formal yang ada berkaitan dengan penerbitanSKPKB dari hasil pemeriksaan, maka penerbitan SKPKB PPN Masa PajakOktober 2010 Nomor: 00184/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebut telahcacat hukum, sehingga oleh karenanya SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2010Nomor: 00184/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebut
seluruhnyasejalan yakni mengatur tentang penyerahan BKP atau JKP yangdikenakan PPN atau yang dibebaskan, serta mengatur tentangpengkreditan PPN Masukan. atas perolehan BKP atau JKP yangpenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa Terbanding menyatakan PPN Masukan dalam rangkamenghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan karena TBS adalah BKPtertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaanHalaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor 981 /B/PK/PJK/2016PPN, sehingga ada atau tidak penyerahan
TBS maka PPN Masukanuntuk memeperoleb TBS tersebut tidak dapat dikreditkan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding, karenaberdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang PPNsebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan obyek PPNadaiah penyerahan BKP atau JKP, selanjutnya adanya PPNKeluaran atau PPN Masukan merupakan akibat dari adanyapenyerahan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, sedangkan dapatatau tidaknya PPN Masukan dikreditkan tergantung dari ada atautidaknya PPN Keluaran sebagai
Masukan merupakan akibat dari adanyapenyerahan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, sedangkan dapatatau tidaknya PPN Masukan dikreditkan tergantung dari ada atautidaknya PPN Keluaran sebagai akibat adanya penyerahan BKP atauJKP yang dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa dalam hal terjadi penyerahan TBS yang merupakan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,maka tidak ada PPN Keluaran yang dipungut, sehingga PPNMasukan yang terkait dengan perolehan TBS yang
Putus : 28-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3078/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk (PT SMART Tbk),
175 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3566 B/PK/PJK/2022 Tanggal 20 Juli 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ECART WEBPORTAL INDONESIA
80 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 B/PK/PJK/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — PT TETRA PAK INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4054/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV KARYA JAYA NUSANTARA
187 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3075/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA,
229 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-12-2023 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1746/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 15 Desember 2023 — PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
199 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KERETA KENCANA MANDIRI
70 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap