Pemohon I sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal ... di ... sah Secara Hukum Islam, maka sesualketentuan dengan normanorma dan ketentuanketentuan yang telahdipertimbangkan di atas, anak yang bernama / .. anak yang masingmasingbernama ... ... adalah anak sah Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

tidak sah secara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

hubungan perdata dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalahhubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidupanak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b)memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiatwajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut HukumIslam;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan II danTerlawan , serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1November 2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat HakTanggungan tersebut didaftarkan melewati batas waktu yangditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan III sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan Il danTerlawan serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1 November2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan tersebutdidaftarkan melewati batas waktu yang ditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan Ill sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Akan tetapi apabila seorang pria tersebut ingin mempunyai lebih dariseorang isteri haruslah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksudkan olehpasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalildalil yang diajukan olehPemohon yang juga dibenarkan oleh Termohon, pada dasarnya alasanalasan8yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah sesuai dengan alasandibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkanoleh

karena itusepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyal kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II), sudahdewasa dan sudah disumpah dan keduanya mempunyai hubungan keluargadengan Pemohon sehingga ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimanaPasal 172 ayat 1 R.bg, namun Majelis Hakim memandang perlu mendengarkanketerangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orangorangterdekat Pemohon dan Termohon, terlebin Pemohon mendasari

Dalam alQuran surat ArRum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentukrumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tanggaPemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telahretak/marriage breakdown, hak dan kewajiban sebagai suami istri, selainkewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan muasaroh bil maruf sebagaimanatersebut dalam

an al I9I7Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika teradipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hatiPemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain yang berakibattidak adanya kesanggupan

Bahwa pokok perselisihan pada poin Ill.1.1.inilahyang mendasari pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat/Termohon oleh Tergugat/Pemohon,karena nyatanyata Termohon tidak berdedikasidengan sengaja tidak berdisiplin/melakukan tindakanindisiplinier agar dipecat dan mengharapkanmendapatkan pesangon dari Yayasan/STMIK PelitaNusantara seperti pengakuannya pada Ketua SenatSTMIK Pelita Nusantara (vide bukti T.2. dan terbuktidi persidangan pada pemeriksaan saksi Ketua SenatSTMIK Pelita Nusantara Saudari Murni

Bahwa dengan demikian sangatlah keliru dansalah kalau Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan mendasari putusankepada Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1)juncto Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003.Bahwa Penggugat/Tergugat mendalilkan Tergugat/Pemohonmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat/Termohon secara sepihak dengan alasan yangtidak masuk akal dan diskriminatif (tertuang dalam PutusanNomor 137/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn. pada halaman 3 poin1);1.1.3.1

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah kelirudan salah menerapkan pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1) junctoPasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan untuk mendasari Putusannya;1. Bahwa Tergugat/Pemohon sangat jelas dan tegas menyebut di jawaban,duplik dan kesimpulannya termasuk yang dimuat dalam lembaran PutusanNomor 137/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn. yaitu;Halaman 11 dari 14 hal. Put.

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp. 147.000.000,00

, dibuat jatuh tempo tanggal 30 September 2009 ;1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

No. 834 K/PID.SUS/2011e 1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;e 1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebut diatas,maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orang tuaangkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat aleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;o Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Samarinda;Bahwa setelah meneliti dan mengamati dokumendokumen yang dimilikioleh anak dari Pemberi Kuasa telah diperhatikan dengan seksama terdapatperbedaan penulisan huruf pada nama antara Kutipan Akta Kelahiran danjazah, hal ini menurut hemat kami agar segera diperbaiki dan dilakukanperubahan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;Bahwa perbedaan nama yang terdapat dalam dokumendokumen yangdimiliki oleh klien kami berdampak hukum yang signifikan terhadapanurusan administrasi, maka mendasari

dari alasan tersebut kamimengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama dari ARSILLACHAIRUNNISA; pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi ARSILLACHAIRUNISSA; sesuai tertulis pada ljazah anak Pemberi Kuasa atauPEMOHON;Bahwa akibat kesalahan penulisan nama tersebut anak Pemberi Kuasasering kali mengalami sakitsakitan yang tidak jelas penyebabnya;:Bahwa mendasari dalildalil dan alasan yang disampaikan oleh PEMOHONmaka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 93ayat (2) Perpes

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2015,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikanjawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :1 Bahwa, dalildalil yang yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas(sumir), dimana Penggugat menyatakan perihal yang mendasari

Kejelasan gugatan diperlukanuntuk dijadikan dasar hukum maupun proses pembuktiannya dalam persidangan.2 Bahwa, apabila penggugat sepenuhnya mendasari gugatannya pada adanyawanprestasi yang dilakukan tergugat, sesuai pernjanjian yang pembuktiannyaberdasarkan pada surat pernyataan yang ditanda tangani bersama oleh tergugatdan penggugat, maka sesungguhnya perjanjian ini telah selesai dan atau berakhirbersamaan dengan dilaksanakannya isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidaksegera melunasi hutangnya

perjanjian pada surat pernyataan yang ditandatangani olehPenggugat dan Tergugat, perjanjian tersebut telah berakhir karena telahdilaksanakan isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidak segera melunasihutangnya maka penggugat melaporkan tergugat kepada pihak berwajib/polisi.Hal tersebut telah dilaksanakan dimana tergugat telah dipidana penipuan denganputusan nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi.Menimbang, bahwa dalil ekspesi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat terkaitdengan gugatannya tidak jelas, hal yang mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikutmenurut pasal 8 Rv pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.Berdasarkan ketentuan itu dalam praktik muncul penerapan gugatan kabur, atau eksepsigugatan tidak jelas dan tidak berdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga dasarhukum jelas tetapi tidak jelas dasar fakta.

Bahwa mendasari pula petitum gugatan Penggugat pada angka 4yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugimateril maupun immateril sebesar Rp10.069.653.200, (Sepuluh milyarenam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratusrupiah), tetapi tidak disebutkan kepada siapa ganti rugi tersebut harusdibayarkan;6.

Bahwa demikian halnya mendasari gugatan Penggugat pada posita angka5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat selaku PengurusPerkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 20182023yang pengangkatannya tidak sah dan tidak sesuai dengan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Rukun Sinoman DanaPangrukti oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Tergugat selakuPengurus atau mengatasnamakan Pengurus yang sah PerkumpulanRukun Sinoman Dana Pangrukti bertentangan dengan hukum, adalahnyatanyata

Artinya dengan dilaksanakannya tugasdan wewenang Dewan Formatur dalam membentuk Pengawas/BadanPemeriksa/Penasihat, dan Pengurus sebagaimana hasil Keputusan RapatDewan Formatur tanggal 27 Agustus 2018, maka mengenai kedudukanDewan Formatur berikut tugas dan wewenangnya dengan sendirinya telahberakhir / selesai karena hukum;Bahwa mendasari posita angka 8 yang pada pokoknya perbuatanTergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiilberupa membayar pengumuman di media cetak sebesar Rp

ParaPembanding semula Para Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugattelah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juli 2020 denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020 adalah sudah tepatdan benar dari segi penerapan hukumnya, sehingga Terbandingsemula Tergugat dapat menerima putusan Pengadilan NegeriKediri dengan segala pertimbangan hukumnya;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan akan peristiwahukum yang mendasari

Tempat kediaman di Kecamatan Tenjolaya,Kabupaten Bogor,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 08 Juli 2011 , berdasarkan kutipan akta nikahnomor: XXX/XX/X/XXXX tertanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kabuoaten Bogor.2.

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan ParungKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 39 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan TidakBekerja , tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI IIT dan SAKST IV telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007;Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebutdiatas, maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orangtua angkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ;Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat aleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

berdasakan bukti P1 (poto kopi KTP Pemohon )yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Kudus, harusdinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kudus yang mewilayahi KabupatenKudus berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon butir 1 dan 2antara lain adalah bahwa Para Pemohon mohon supaya Pengadilanmenyatakan bahwa Mudrik Himawan bin H.M.Ridwan Masraf telah meninggalpada tanggal 03 September 2015 di Rumah Sakit Aisyiah Kabupaten Kudus.Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Reni Zairina, SH, binti H.M.Ridwan Masraf (adik Kandung);Menimbang bahwa posita yang mendasari permohonan Para Pemohontersebut antara lain adalah bahwa alm. Mudrik Himawan bin H.M.RidwanMasraf, hingga meninggal dunia belum pernah menikah. Bahwa ketikameninggal dunia almarhum meninggalkan 5 saudara kandung yaitu ParaPemohon, , Il, Ill MW dan V. Sedangkan ayah kandungnya alm. H.M.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SAKSI PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI TERMOHON, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dailildalil yang mendasari

peasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Putusan No 3/Pdt.G/2019/PTA Bndimohonkan banding a quo serta mempelajari pula memori banding dan kontramemori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnyamempertimbangkan sebagai berikut:Dalam Konvensi:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusan a quo yang mendasari diberikannya izin kepadaPemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembandingsebagaimana termuat dalam amar/diktum putusan angka 2, menurut Majelis Hakimtingkat banding

majelis hakim pengadilan tingkatpertama telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana telah dikemukakan diatas;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca putusan pengadilantingkat pertama atas gugatan balik (rekonvensi) Termohon/Pembanding dalamperkara a quo khususnya mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) danmembaca pula memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, makaMajelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang mendasari

,SH.SIK ; Bahwa yang mendasari saksi mengamankan Terdakwa yang membawadan memiliki senjata tajam an.

Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian tentunya sangat minimdan kurang serta tidak mengandung alasan hukum yang mendasari padaperaturan perundangundangan yang jelas dan pasti, namun hanyamendasari pada rekaan dan penafsiran yang keliru atas pertimbanganMajelis Hakim dalam putusan terdahulu tanoa memberikan alasan yuridisapapun, sehingga berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi yangseharusnya menjadi kewajiban Judex Facti untuk mencukupkan alasan hukum dan kaidah hukumnya tersebut ;.

Sehingga tentunya Judex Facti seharusnya dapatlebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menyatakanstatus hak kepemilikan bidang tanah tersebut tanpa harus terpengaruhdengan masalah sengketa warisan yang mendasari pada putusan HakimPengadilan Agama Blitar No. 1609 / Pdt.G/ 1998 / PA.BL tanggal 18Desember 1998 jo PTA Jawa Timur No. 83 / Pdt.G / 2000 / PTA Sbytanggal 10 April 2000 jo Mahkamah Agung RI No. 419 / K /Ag / 2000tanggal 08 Februari ;.

No. 1985 K/Pdt/2008Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mendasari padaputusan perkara warisan dari Peradilan Agama ;7.

Bahwa, proses pembatalan Sertifikat atau menyatakan Sertifikat HakMilik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan lingkupsengketa Administrasi Negara / Tata Usaha Negara atau dapat pulasengketa Perdata dari sisi Perobuatan Melawan Hukum Pejabat KantorPertanahan dan bukan mendasari pada sengketa Warisan dalam lingkupPeradilan Agama, sehingga sangat keliru Judex Facti tidak memberikanpertimbangan tentang Petitum point 5 gugatan Penggugat ataumengambil alin pertimbangan perkara warisan dalam