Ditemukan 22538 data
294 — 449
HENIATUR RUSIDAH; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN.
41 — 24
RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas peraturanperundangan apa dan pasal mana yang dilanggar oleh tergugatdalam menerbitkan obyek gugatan.1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telahberdasarkan pada peraturan perundangundangan:a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 31 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata34Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi.b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : PER/05/M.PAN/4/2009, tentang
Bukti P 38Menimbang,Kebudayaan dan Sekretaris Utama BadanKepegawaian Negara, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari Asisten Deputi Koordinasi PenangananPengaduan Masyarakat dan Aparatur KementerianPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi R.I. Nomor : B/ 16 /D.I.PANRB/PL/09/2015, bulan September 2015, HalPermohonan pembatalan SK. Mendikbud No.9.0818/ICI.C3/C.98, a.n.
Asisten Deputi KoordinasiPenanganan Pengaduan Masyarakat Dan AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I.
Menteri Pendidikan Nasional R.I.Koordinator Urusan Administrasi Kantor WilayahDepdiknas Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor :9.0818/ICI.C3/C.98, Oktober 1998, atas namaRifianti, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari a.n Deputi Bidang SDM Aparatur AsistenDeputi Penegakan Integritas SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I.
Asisten Deputi Koordinasi PenangananPengaduan Masyarakat dan Aparatur, sehingga tidak dapat/salahalamat/error in persona apabila gugatan ditujukan kepada Tergugat;3.
96 — 53
SITI MASITHA SOEPARNO ; KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
., M.Hum (Anggota Komisi Aparatur SipilNegara).2. Dr. Waluyo (Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara).3. Sumardi, S.E., M.Si (Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara).4. Rahmat J.P. Siregar, S.H (Kepala Bagian Hukum dan Humas padaKomisi Aparatur Sipil Negara).5. Muhammad lgbal Nasution, S.H (Kepala Subbagian Hukum padaKomisi Aparatur Sipil Negara).Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaKomisi Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Let.Jend. M.T.
Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKTDPRD Kota Tegal, dan mereka juga mengadu kepada Komisi Aparatur SipilNegara Jakarta sehinga Komisi Aparatur Sipil Negara Jakarta mengeluarkanrekomendasi sebagaimana obyek Gugatan ;.
Mewajibkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara/Tergugat untuk mencabutKeputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B1954/KASN/10/2016 tanggal26 Oktober 2016 perihal rekomendasi pelaksanaan seleksi terouka pengisianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal..
Sipil Negara sebagai berikut:Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara a.
Bahwa berdasarkan Pasal 30 UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara menyatakan :Halaman 32 dari 95 halaman.
249 — 103
IIN SURYANTI, S.T; BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
102 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABAS VS : BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
171 — 42
.; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
Bambang Pardede
Tergugat:
Ketua Aparatur Sipil Negara
51 — 0
Penggugat:
Bambang Pardede
Tergugat:
Ketua Aparatur Sipil Negara
221 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
LBH Kesehatan ; Menteri Kesehatan RI ; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI
171 — 68
ZEFRI HAMSYAH; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA; BUPATI LABUHANBATU.
84 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPILNEGARA VS ADI KURNIAWAN HERSANTO
265 — 109
FARIDA CHAIRANI, S.Pd; KEPALA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
158 — 51
ABAS; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
346 — 195
MUHAMAD ALI MISBAHUDIN; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN).
142 — 57
MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.Cs; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN),
114 — 68
FINACS; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.
178 — 38
PAISAL PURBA, ST; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA; BUPATI LABUHANBATU.
109 — 50
AGUS ALAMSYAH, S.E; KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA; GUBERNUR JAWA BARAT.
Andhika Perdana Nur Widianto
Tergugat:
1.MENPAN RB
2.Deputi Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementrian PANRB
307 — 305
Penggugat:
Andhika Perdana Nur Widianto
Tergugat:
1.MENPAN RB
2.Deputi Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementrian PANRBUntuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian PANRBmenyelenggarakan fungsi berikut:a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasibirokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaandan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, danpelayanan publik;b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangreformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan,kelembagaan dan tata laksana, Sumber daya manusia aparatur,dan pelayanan publik;c. koordinasi pelaksanaan tugas
daya manusia aparaturdan manajemen aparatur sipil negara;b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangSumber daya manusia aparatur dan manajemen aparatur sipilnegara;Cc. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidangSumber daya manusia aparatur dan manajemen aparatur sipilnegara;d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan ataspelaksanaan kebijakan aparatur sipil negara;e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Sumber Daya ManusiaAparatur; dan;f. pelaksanaan fungsi
Tergugat memiliki tugas/wewenang untuk menyelenggarakanperumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaankebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur. Hal mana salahpelaksanaan tugasnya adalah merumuskan, mengoordinasikan,dan sinkronisasi kebijakan SDM aparatur dan manajemen ASN;Objek Gugatan Disusun Sesuai Prosedur Yang Berlaku;4.
BuktiT5 : UndangUndang No.: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, (fotocopi);6. BuktiT6 : Peraturan Pemerintah No.: 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPNS, (fotocopi);7. BuktiT7 : Salinan Surat Deputi SDM Aparatur (Tergugat) No.:B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 hal KualifikasiPendidikan Seleksi CPNS T.A. 2018 (Objek Gugatan),(fotocopi);8.
Yangmenyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyalkewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentianPegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan manajemen Aparatur = SipilNegara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu:1. Menteri di Kementerian;2. Jaksa Agung;3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;4.
123 — 22
.;MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.;
VERA RIAMONA SAMOSIR, S.H ; 2Ketiganya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan HukumLAWYER JAKARTA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan RayaPintu If TMI Pinangranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2014,selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / PARAPEMBANDING; =oMELAWAN:MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta,Jalan Jenderal Sudirman
::Si ; Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik2 SALVINA HERDA IMBAN,S.H 5Kepala Bagian Hukum ; 3 DIAH FARAS,S.E jen2 222 2n nnn n nnn nn nnn nnn nn nnn nena neeKepala Bidang Evaluasi Kebijakan Pengadaan Sumber DayaManusia Aparatur ( SDM ) ;4 NANIK WULANDARI SUDIASATUTI,Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum ;5 ANANTA ANTASARI,6 LAODE MUHAMAD RACHADIAN RERE,Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pada KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia
159 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
GANJAR PURNAMA SIDIK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
(Bukti P1b);Foto copy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian TugasBelajar dan Izin Belajar tanggal 25 Maret 2013. (Bukti P1.1);Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Bukti P1.2);Foto copy UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.
Tentang Permohonan;1.Permohonan uji materiil ini diajukan oleh:a) Pemohon, Ganjar Purnama Sidik, PNS pada PusdiklatKepemimpinan Aparatur Sipil Negara, Lembaga AdministrasiNegara, tanggal 19 Oktober 2018;b) Termohon, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi;Dasar Permohonan:Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian TugasBelajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (SE MENPANRBNo. 4 Tahun 2013);bertentangan
Pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenanganKementerian PANRB~ diatur dalam beberapa peraturanperundangundangan antara lain dalam:a.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (UU No. 5 Tahun 2014);Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Perpres No. 47 Tahun 2015); danPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB No. 3 Tahun 2016 jo.Permen PANRB No. 12 Tahun 2017);Ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimanatersebut
aparatur danpengawasan, kelembagaan dan tata laksana,sumber daya manusia aparatur, dan pelayananpublik;Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakandi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparaturdan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana,sumber daya manusia aparatur, dan pelayananpublik;Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, danpemberian dukungan administrasi kepada seluruhunsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB;Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasanpenyelenggaraan