Ditemukan 20445 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2183 K/PID.SUS/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 — Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli ; ALBERTO FERNANDO HUTAPEA, DK
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2.
Register : 14-03-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Pya Tanggal 25 Maret 2019 — Pemohon:
TINIK
14 — 13
TINIK
14 — 13
keluarga ABDUL HASIL, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah padatanggal 28 September 2017, diberi tanda P.3;4. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202LT190620170116, atas nama FAUZAN FIRDAUS, lahir di Bukal Malang,tanggal lahir 9 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah padatanggal 19 Juni 2017, diberi tanda P.4;5. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 267
Register : 21-05-2008 — Putus : 13-10-2008 — Upload : 31-01-2013
Putusan PA PACITAN Nomor 252/Pdt.G/2008/PA.Pct. Tanggal 13 Oktober 2008 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
16 — 2
16 — 2
kesaksian tersebut dan kemudian pihak yangberperkara menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon kepadaPengadilan untuk menjatuhkan putusan;Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk halhal yangsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan keterangan Penggugat serta alat buktitertulis berupa Kutipan Akta Nikah nomor : 267
Register : 02-03-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PA MAROS Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Mrs Tanggal 16 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 8
15 — 8
telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, dalam kata dapat dimintakan dispensasi memberi pemahamanbahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipunmerupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267
Register : 06-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0342/Pdt.P/2020/PA.Wsp Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 8
18 — 8
Bahwa yang menjadi Pemohon adalah lbu kandung yang dimohonkandispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang dimohonkan dispensasinikah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:267/DCT/X1/2020 tanggal 04 November 2020;Hal.1 dari 7 hal. Penetapan 0342/Padt/P/2020/PA.
Putus : 04-12-2008 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN LANGSA Nomor 3/Pdt.G/2008/PNLgs Tanggal 4 Desember 2008 — JUMIATI CUT
Lawan
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA-1 (PERSERO)
141 — 16
141 — 16
Aceh Timur telah melakukan pengukuran sehingga telahditerbitkan Peta Bidang Tanah No. 267/2005 yang ditandatangani oleh KepalaKantor tersebut bertanggal 24 Desember 2005, telah dibentuk Panitia/Pemeriksaan......5Pemeriksaan Tanah "A", telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.3136/2005 tanggal 24 Desember 2005 serta telah pula mengirimkan berkas permohonanpenerbitan SHM tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kakanwil BPN Prop
NADdan dengan demikian jelas bahwa SHM yang Penggugat mohon sedang dalamproses penerbitannya ;Bahwa didalam Peta Bidang Tanah No. 267/2005 tanggal 24 Desember 2005 yangmerupakan hasil pengukuran kadaster Kantor Pertanahan Kab.
NOMOE. sence 15Nomor: KLIW P J MI 2008 tanggal 30 Januari 2008Perihal : Pengosongan Rumah Dinas ;Nomor: B258/N. 1.67 Gp. 1/02/2008 tanggal 1 Februari 2008 Tentang : Negoisasiuntuk menyelesaikan dan mengosongkan rumah ;Nomor: KLIW P/ 267 2008 tanggal 21 Februari 2008Perihal : Pengosongan Rumah Dinas (susulan surat kedua) ;Nomor : KLIW P 7287 2008 tanggal 28 Februari 2008Perihal Pengosongan Rumah Dinas (susulan surat kedua) ;Nomor: KLM /P 139 / 2008 tanggal 17 April 2008 Perihal: Pengosongan RumahDinas
tanggal 4 April 2006 dan surat kedua dengan surat Nomor :01.7/X1 371/2006 tertanggal 22 Mei 2006, dan Surat yang ketiga Nomor : Nomor : 01.6/X/340/2008 tanah 22 April 2008 dan sudah mendapat j'awaban persetujuan oleh BPN KotaLangsa dengan suratnva Nomor 5402 1.4/2 19/2008 tertanggal 12 Mei 2008 untukmelakukan pengukuran ulang kelelasan status asset Tergugat dan asset yang sudah di lepasagar tidak di putar balikkan fakta oleh pihak lain terutama Pengugat ;Bahwa atas dasar peta bidang tanah Nomor : 267
Foto copy Peta Bidang tanah tanggal 24 Desember 2005 No. 267/2006 ;d. Foto copy Akta Hibah No. 054/2004 tanggal 2 Maret 2004;e. Foto copy Surat PTPNI No. 01 Dir/XJ243/2001 tanggal 7 Maret 2001;f. Foto copy Surat Bupati Aceh Timur No. 137.a12002 tanggal 7 Pebruari 2002 ;g. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 3136/2005tanggal 24 Desember 2005 ;h. Foto copy SPPTPBB tahun 2005 ;i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Jumiati Cut;j.
Register : 18-12-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 542 / Pid. Sus / 2015 / PN. Bnj. Tanggal 1 Maret 2016 — SUGIANTO BIN H. M. SUTAJI
30 — 7
30 — 7
Kepala : Hematoma (+) pada region occipitalis dextra; Muka : Mata : Pupil anisokor, kiri>kanan, Rc +/+; Leher : Dalam Batas Normal; Telinga : Dalam Batas Normal; Badan : Dalam Batas Normal; Anggotagerak atas : Dalam Batas Normal; Anggotagerak bawah : Dalam Batas Normal;Kesimpulan pemeriksaan luar : di temukan Hematoma pada region occipitalis dextra;pronennnne Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukanalat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No.267
tubuh : Afebris; Kepala : Hematoma (+) pada region occipitalis dextra; Muka : Mata : Pupil anisokor, kiri>kanan, Rc +/+; Leher : Dalam Batas Normal; Telinga : Dalam Batas Normal; Badan : Dalam Batas Normal; Anggotagerak atas : Dalam Batas Normal; Anggotagerak bawah : Dalam Batas Normal;Kesimpulan pemeriksaan luar : di temukan Hematoma pada region occipitalis dextra;e Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti suratberupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 267
.542/Pid.Sus/2015/PN.Bnj Leher : Dalam Batas Normal; Telinga : Dalam Batas Normal; Badan : Dalam Batas Normal; Anggotagerak atas : Dalam Batas Normal; Anggotagerak bawah : Dalam Batas Normal;Kesimpulan pemeriksaan luar : di temukan Hematoma pada region occipitalis dextra,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke3 pasal tersebut diatas telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukanalat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No.267
Register : 21-12-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -122/Pid.Sus/2015/PN.Byl Tanggal 19 Nopember 2015 — -SIGIT SRI RAHARJA, SPd Bin Alm SUMARNO, HS;
76 — 26
76 — 26
kepada keluarga saksi*** BINTI WIRO GIMIN ;e Bahwa akibat perbuatannya, terdakwa telah diberi pembinaan dariKepala Sekolah kemudian dijatuhi sanksi berupa skorsing dan atasperbuatannya, terdakwa juga telah dilaporkan ke Dikpora;e Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;e Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil visum etrepertum No. 353/267
belas) tahun ;Bahwa terdakwa juga sudah meminta maaf kepada keluarga saksi ****BINT WIRO GIMIN dan juga telah dibuat surat perjanjianperdamaian ;Bahwa keluarga terdakwa yang diwakili olen sdr. sdr ARIF SUDIBYAtelah memberi tali asih kepada saksi **** BINT WIRO GIMIN uangsejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga saksi** BINT WIRO GIMIN ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **** BINTI WIRO GIMINmenjadi pendiam dan merasa trauma;Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 353/267
selaput darajuga tidak selalu menunjukkan telah melakukan hubungan badan, sebabselaput dara sifatnya elastis bila ada benda tumpul yang masuk sehinggaperbuatan menggesekgesekan kelamin ke vagina juga dapat merusakselaput dara karena letak selaput dara kurang lebih 1 mm dari liang vaginadan selaput dara bisa robek apabila ada alat kelamin yang masuk vaginawalaupun sedikit menyentuh dan tidak harus ada alat kelamin/benda tumpulyang masuk ke dalam vagina sebagaimana hasil visum et repertum No.353/267
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
158 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 07-10-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PT PEKANBARU Nomor 114/PDT/2010/PTR Tanggal 7 Oktober 2010 — Handy Englo.dkk vs Buddingh Seto.dk
65 — 40
65 — 40
., beralamat di Jl.JenderalPENGADILANSudirman No.267 Pekanbaru,semula Turut TermohonEksekusi / Turut TermohonKasasi / Turut Terbanding /Turut Tergugat, sekarangdisebut sebagai TURUTTERLAWAN ;PENGADILANTINGGI TERSEBUT :Hal 3 dari 10 hal, Putusan PDT 114/2010Telah membaca berkas perkara berikut suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkara antarakedua belah pihak tersebut diatas serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal13 Januari 2010 No.87/Pdt/G/2008/PN.PBR;TENTANG DUDUKNYA
Register : 18-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA SRAGEN Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.Sr Tanggal 26 Mei 2015 — Pemohon I
Pemohon II
12 — 1
12 — 1
BUKTISURAT:1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141171504740001 tanggal 06April 2015, (bukti P.1);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141751122840001 tanggal 14September 2012, (bukti P.2);Surat Keterangan Nomor 474/267/05/15 tanggal 16 Mei 2015, (bukti P.3);Fotocopy Akta Nikah Nomor 220/14/VII2004 tanggal 09 Juli 2004 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, KabupatenSragen, (bukti P.4);Kemudian suratsurat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dantelah bermaterai cukup
Register : 05-05-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Cbd Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
Nia Yusniawati binti Anwar
23 — 16
Nia Yusniawati binti Anwar
23 — 16
Bahwa telah menikah seorang lakilaki bernama Lim KhengChuan bin Lim Choo Hwa dengan Pemohon pada tanggal 08 Agustus2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KadudampitKabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:267/21/VIII/2006;Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd2. Bahwa dari perkawinan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwadengan Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yangbernama;Jesica Lindayani, Batam 15 Januari 2006 (umur 14 tahun);3.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1925/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
136 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara aquo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 B/PK/PJK/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
348 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
348 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 267
Register : 28-04-2011 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 185/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 21 Juni 2012 — ANGELITA ROBERTA MOGOT, Melawan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, CS
117 — 31
117 — 31
Bahwa Tergugat , dalam membuat Aktaakta tersebut (vide Bukti P7dan 8) menguraikan pernikahan dan perceraian Pewaris denganTergugat V, sebagai berikut :Hal.5.anka 2a : dengan istri kedua yang bernama Mindo Flora Simanjuntak,menikah di Jakarta pada tanggal 05081976 (lima agustus seribusembuilan ratus tujuh puluh enam), sebagaimana ternyata dariPetikan dari buku pendaftaran nikah Surat Nikah, tertanggal0582976 (lima agustus seribu sembuilan ratus tujuh puluh enam)No.20/267/1976, yang diterbitkan oleh
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1928/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3761 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
257 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3761/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN Rp 34.310.862.087Rp 1.976.031.7114Pajak KeluaranKredit Pajak Pajak Masukan Rp 4.314.178.348Rp Lainlain Rp 4.314.178.348 Jumlah Pajak diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar Rp (2.338.146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.471.968.950Rp 133.822.313PPN yang kurang/(lebih) dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Rp 133.822.313KUP Jumlah Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 267
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
139 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.