Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anak Pemohon dengan CalonIsteri dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejakbulan Januari tahun 2017 sampai sekarang dan sesuai surat keterangankelahiran dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer IV Diponegoro KotaSemarang Nomor VK/195/VI/2018 menerangkan bahwa calon istri anakPemohon sudah melahirkan anak yang bernama Anak berumur 1 (Satu)Tahun;5.

sebagai Kepala Keluarga Nomor 3374021312050534 yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSemarang tanggal 9 Mei 2012, bermeterai cukup, sesSuai denganaslinya, (Bukti P.9);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktasya Amelia Dewi(calon istri anak Pemohon) Nomor 5461/2002 yang diterbitkan olehDinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal12 Nopember 2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (BuktiP.10); Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor Vk/195

sebagai"Pemohon",Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca suratsurat perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan suratnya tertanggal 30 April 2013 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor: 0034/Pdt.P/2013/PA.Pbg tanggal 30 April 2013 mengajukan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERIPEMOHON pada tanggal 19 Oktober 1991 sesuai fotokopi Akta Nikah Nomor :195

O11 RW.004 Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, KabupatenPurbalingga, dari Kakanduk Capil Purbalingga; 2.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/34/X/1991 tanggal 19 Oktober 1991 dariKantor urusan Agama Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;3.Fotocopy Kartu Keluarga, NO KK : 3303080403057826, tertanggal 17 Pebruari 2008,nama kepala Keluarga ANAK PEMOHON, alamat Tukang nderes dari KakandukCapil Purbalingga, 4.Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahirPurbalingga, 04 Desember

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hariMinggu, tanggal 21 September 2003 sebagaimana bukti buku DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/I1X/2003 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik,Kabupaten Simalungun;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnyatinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sidamanik,Halaman 1 dari 11 him. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.TTDKabupaten Simalungun.

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:195/23/IX/2003 tanggal 24 Juli 2018, Seri DN, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun,yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan denganaslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kKemudian oleh KetuaMajelis diberi tanda bukti P;B. Bukti Saksi1. Saksi Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Padang Hilir, Kota TebingTinggi.

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1999, Penggugat dan Tergugat telahmenikah secara sah sebagai suami istri tercatat di KUA KecamatanBangsri Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxx/195/VIII/1999, tanggal 19 Agustus 1999;Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0370/Pdt.G.2015/PA.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/195/VII/1999 tanggal 19 Agustus1999 sebagaimana dalam Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, bermaterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, laluoleh Ketua diberi tanda P1;2. Surat Keterangan No. xxx/36 tertanggal 5 Februari 2015, yangdikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, KotaSemarang, lalu oleh Ketua diberi tanda P2;B. SaksiSaksi1.

TPI.Agama ( KUA ) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 195/11/V/2011,tertanggal 10 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanTanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang..

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 195/114V/2011, atas namaAmidah dan Sulaiman, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, KotaTanjungpinang, pada tanggal 10 Mei 2011 bermeterai cukup, telahdinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukanbukti saksi, sebagai berikut :41. Acem binti Maih, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Baratsebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/40/V/2011,tanggal 23 Juni 2011;Him. 1 dari 11 hlm putusan No.490/Pat.G/2018/PA.Mtr.2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/40/V/2011 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Lombok Barattanggal 23 Juni 2011 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan (P.02);B. Bukti SaksiHim. 3 dari 11 hlm putusan No.490/Pat.G/2018/PA.Mtr.1.

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28Agustus 2015, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang,Nomor 0105/Pdt.P/2015/PA.Rbg, tanggal 28 Agustus 2015 mengajukan halnyasebagai berikut : 1 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1993 Pemohon telah melangsungkanpernikahan dengan seorang lakilaki yang bernama NAMA SUAMIPEMOHONsebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dengan Kutipan AktaNikah Nomor : 195

Pemohon sudahmerestuinya;e Bahwa antara anak calon besan dengan anak Pemohon tidak ada hubungandarah maupun hubungan sesusuan ;e Bahwa calon besan Pemohon mengharap kepada Majelis Hakim untukdikabulkan dan akan segera dinikahkan karena akan membahayakan ;Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan alatalat bukti1 Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dinasegelen dandicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.12 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 195

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

diakui dengan tegas kebenarannya;Bahwa Perlawanan Pelawan telah diajukan di Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang berhak mengadili perkara a quo adalah PengadilanNegeri Jakarta Utara;Bahwa dalam perkara a quo tempat tinggal Para Terlawan, baikTerlawan maupun Terlawan Il tidak berada di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa Eksepsi ini diajukan dengan mendasarkan pada Pasal 133 HIRjuncto Pasal 195

(6) HIR, sekalipun mengatur tentang perlawananterhadap sita eksekutorial, tetapi dalam praktiknya Pasal 195 (6) HIRtersebut dipakai ketika menentukan perlawanan pihak ketiga terhadapsita jaminan (conservatoir beslag),Bahwa Pasal 195 (6) telah menyebutkan bahwa jika hal menjalankanputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain,oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka halitu serta segala perselisinan tentang upaya paksa yang diperintahkanitu, dihadapkan

Secara relatif yangberwenang memeriksa dan memutus perlawanan pihak ketiga danperlawanan dari Pelawan tersita (in casu) adalah Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang meletakkan persitaan dimaksud;Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sitarevindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita(Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg).

., tanggal 12 Pebruari 2019 dalam perkara para pihak tersebutdiatas;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengansurat perlawanannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2018dengan nomor registrasi 488/Pdt.PLW /2018/PN.JKT.BRT, telah mengajukanhalhal sebagai berikut :Halaman 2 Putusan Nomor 322/PDT/2019/PT.DKI1.2.Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal

AATA KETERANGANHAK WARIS Nomor 118/SM/XI/1997, tertanggal 18 Nopember 1997,Pada pokoknya menyatakan: Pencatatan Perkawinan antara NyonyaLANI JONATHAN dahulubernama TAN LAN NIO dengan Tuan HADIJOHANES dahulu bernama YAUW SHUN BIE, di Kantor Catatan SipilSerang, pada Tanggal 25 Januari 1939;Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan Perkara Banding Nomor475/Pdt/2015/PT.

Pengadilan AgamaPandeglangBanten;Bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, Tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan PerkaraBanding Nomor 475/Pdt/2015/PT. DKI, Tertanggal 16 Nopember 2015,Juncto Putusan Perkara Kasasi Nomor 2073 K/Pdt/2016, Tertanggal 28Oktober 2016, Juncto Putusan PK.

Bahwa Terlawan ada mengajukan gugatan permohonan Eksekusipengosongan perkara No.195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 28 April2014 (TIO.TlOa.TIOb) dengan Amar putusan:MENGADILI :DALAM KOMPENSI:DALAM EKSEPSI :Menolak Epsepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, danTurut Tergugat VII ;POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1452 M2 yangterletak di Jalan Jembatan Gambang Dua Blok H No.29 Angke,Pejagalan, Jakarta Utara, adalah merupakan

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

No. 2520/Pdt.G/2019/PA.JUUrusan Agama Kecamatan Koja sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :377/03/III/2008 tertanggal 3 Maret 2008 dan sesuai Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : B.195/KUA.09.5.3/PW.01/10/2019 tertanggal 07 Oktober2019;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal Jalan Melur Tugu VII No.25 RT 008 RW 009Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dan terakhirmasingmasing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;3.

No. 2520/Pdt.G/2019/PA.JUTergugat Nomor B.195/KUA.09.5.3/PW.01/10/2019 yang aslinya dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja yang telah bermateraikansecukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian olehKetua Majelis diberi kode P 1, bukti ini membuktikan bahwa Penggugatdengan Tergugat adalah suami isteri;Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dari Penggugat yangbernama;1.

Oleh karenanya Terlawan secara hukum sudah tidak lagi memilikiLegal Standing selaku pemohon Eksekusi dalam perkara Aquo.4.Bahwa permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan sesuaidengan permohonan Nomor : 14/Pen.Eks,G/2016/PN.Tpg jo Nomor :28/Pdt.G/2013/PN.Tpi tanggal 07 Desember 2016 tidak dapat dilakukanterhadap harta Milik Pihak Ketiga (Pelawan), sebagaimana ketentuanPasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR.

BerdasarkanBuku Il Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa:Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusidapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal206 ayat (6) RBg.Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT.PBR5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yangmenikah pada hari Kamis, tanggal 13 September 2001, di DusunBontona, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba,berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/17/XII/1999 tanggal 20September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.57/Pdt.G/2015/PA.BIk2.

Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/17/XII/1999, tanggal20 September 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba telah bermeteraicukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi kode P;b. Saksi:Saksi pertama bernama ANITA APRIANTI binti ABBAS, umur 32 tahun,agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DusunHal. 3 dari 13 hal. Put.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kabupaten Tabalong (Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/26/Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 377/Pdt.G/2013 /PA. TjgXI/2012 tanggal 19 Nopember 2012) setelah akad nikah Tergugat adamengucapkan Sighat Taklik Talak;.

TjgMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian,maka Penggugat wajib membuktikan dalildalil gugatannya meskipun tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kabupaten Tabalong Nomor: 195/26/XI/2012 Tanggal 19 Nopember2012; telah dinazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksadan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya

baja dengan gagang kayu warna coklat yang diselipkan dalam perutterdakwa;Kemudian petugas kepolisian dari Polresta Pasuruan yaitu sakst MAWAHYU BACHRONISHdan saks1 WAHYU WIDODO melakukan penangkapan terhadap terdakwa SELAMAT BINRASTT;Dan pada saat terdakwa membawa dan memiuliki sebilah clunt yang terbuat dart baja dengangagang kayu warna coklat tersebut tidak mempunyai surat 1jin dari pthak yang berwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1UU.No. 12 /drt/ 195

terbuat dari baja dengan gagang kayu warna coklat, yang menurut fakta di persidanganadalah alat yang dibawa oleh terdakwa, maka Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umumbahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwaakan dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang Undang No. 12/Drt/ 195

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan padatanggal 2542003 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama KecamatanMagelang xxxx Kota Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta NikahNo.195/43/IV/2003 tercatat tanggal 2542003 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Magelang Selatan Kota Magelang..

Surat :a) Foto kopi KTP atas nama Penggugat Nomor : 3371034909810001 tanggal31 Maret 2012 dari Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;b) Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 195/43/IV/2003 tanggal 25April 2003, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan KotaHal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Mgl.Magelang, bukti

Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah,menikah pada tanggal 11 Mei 2007 di Kapuas yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : 195/29/V/2007 tertanggal 18 Mei 2007;2. Status perkawinan Pemohon jejaka dan Termohon gadis saat melakukanpernikahan;3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahorangtua Pemohon hingga sekarang;4.

kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipunTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasanya agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang melalui kuasanyamenyatakan tetap mempertahankan isi permohonan Pemohon;Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon melaluikuasanya mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta NikahNomor : 195

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikahdi Kota Lubuklinggau pada tanggal 31 Agustus 2012, yang tercatat padaKantor Urusan Agama Kota Lubuklinggau dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/13/I1X/2012 tanggal 06 September 2012. Waktu menikahPemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/13/1X/2012, tanggal 06September 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanLubuklinggau Barat Il Kota Lubuklinggau, telah bermeterai cukup dantelah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);B.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikahsah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan , KabupatenTemanggung, tanggal 16 Juni 2002, sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor : 195/17/V1I/2002, tanggal16 Juni 2002;. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkansighat talik talak yang bunyinya sebagaimanatersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/VI/2002, atas namaPenggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Temanggung, tanggal 16 Juni 2002, yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai danbermeterai cukup, dan diberi tanda P.2;3. Surat Keterangan Nomor: 07/DS/2008/I/2014, atas nama Tergugat,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , KabupatenTemanggung, tanggal 13 Januari 2014, yang oleh Ketua Majelis diberi1.