., pada tanggal 26 Mei1993 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, agar tetapdalam berkas perkara;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00(seribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 195/Pid.B/2015/PN.LBO., tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimanadalam dakwaan primair tapi perbuatan tersebut belum merupakanperbuatan pidana;Melepaskan oleh karena

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,(seribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/Pid/2016/PT.GTO., tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016Nomor 195/Pid.B/2015/PN.LBO., yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak

., tanggal 08 Juli 2021,telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugatdengan uraian/alasan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melangsungkanpernikahan pada tanggal O05 April 2014, berwalikan ayah kandungPenggugat lbnu Hakim dengan maskawin uang Rp 100.000, (Seratus riburupiah), Tergugat telah mengucapkan sighat taklik sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 195/II/IV/2014, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugatsebagai pasangan suamiistri;Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, danterhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap padagugatannya dengan ada tambahan dan perubahan sebagaiman tertuang dalamBerita Acara Sidang;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang Nomor: 195

Tentang Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkanPasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa Pasal 184 HIR/195 Rbg tegas disebutkan bahwa, dalamputusan harus bersisi keterangan ringkasan yang jelas dari gugatandan jawaban, serta alasanalasan yang dimaksud dalam reglemententang aturan kehakiman ;Bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor359/PDT/2010/PTMdn., tanggal 8 Februari 2011 tidak terdapatketerangan atau ringkasan dari gugatan juga Petitum gugatan, jugatidak ada jawaban para Tergugat sebagaimana

diharuskan olehketentuan Pasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 312 K/Sip/1974,tanggal 19 Agustus 1975 telah membatalkan putusan Pengadilanyang tidak mengikuti Susunan perumusan putusan karenabertentangan dengan Pasal 184 H/R/195 Rbg dan sejalan denganputusan Mahkamah Agung RI tersebut sangatlah beralasan MajelisHakim Agung yang mulia membatalkan putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 359/PDT/2010/PTMdn, tanggal 8 Februari 2011 ;5.

Nomor 2621 k/Pdt/201610.11.12.13.yang tidak mengembalikan kepada Penggugat serta tanpa seijin dan setahuPenggugat menerbitkan kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 dan222/195 yang tercatat atas nama Tergugat/Atjeng Rahardja;Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (Kantor Badan PertanahanSerang) agar mencoret Kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 danNomor 222/195 atas nama Atjeng Rahardja/Tergugat, danmengembalikannya dalam keadaan semula ke Nomor Sertifikat Hak Milik 25dan 26 atas nama Penggugat

No 763, Persil No 195, Klas DH,seluas kurang lebih 0.969 ha (9690 M2) atas nama P. DjamoeriMoersimin, yang terletak di Desa Curah Kalong, Kec. Puger Kab. Jemberdengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah P. TipaSebelah Selatan : Tanah P. KariSebelah Timur : SungaiSebelah Barat : Jalan setapak, tanah B. SatikSelanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa III (Tiga)10. Bahwa semua harta warisan tersebut diatas adalah merupakan harta asal asli11.dari almarhum P.

Tergugat I,JI,UI,VI,VU dan X telahmengajukan replik dan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.Menimbang bahwa guna mendukung dalil dalil gugatanya penggugat telahmengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : 1.Buku kerawangan Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari KabupatenJembe,Persil no. 147 b d II 9.806 Ha,147a d I 2.565 Ha,Atas namaDJAMOERI MOERSIMIN luas0,391,0,095 Ha.di beri tanda P 1.Buku Karawangan Desa Curah Calong, Kecamatan Bangsal Sari, KabupatenJember persil No luas 195

Jembersehubungan dengan bukti P1 s/d P5, tercatat dalam buku Kerawangan Persil No.147b dII,C No. 763, luas tanah 0,391 Ha, Persil No. 195 dIII,C No. 763 luas tanah0,969Ha, Persil No. 141 sII,C No.763 luas tanah 0,230Ha. Atas nama P. DJAMOERIMOERSIMIN, selanjutnya dalam buku C Desa dari ketiga persil tersebut hanya persilNo.141 sII Luas tanah 0,230Ha yang tercatat dalam buku C desa curah kalong atasnama P. DJAMOERI MOERSIMIN. Dengan demikian ketiga obyek sengketatersebut benar milik P.

DJAMOERI MOERSIMIN yang dimaksudkan persil No. 195 CNo. 763 luas tanah 0,969 Ha yang telah dibagi waris oleh keempat anak alm. P. Tihaadalah anak dari Alm. P. DJAMOERI MOERSIMIN dengan istri pertama bernama B.DJAMOERI. Bahwa bukti ini telah dibenarkan oleh kedua saksi tergugatLU,T0,VI,Vilan X yang menerangkan bahwa harta peninggalan Alm.

Putusan Nomor 417 PK /Pat /2013Subsidair: Mohon Putusan yang seadiladilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukanEksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bantahan Pelawan Tidak Memenuhi SyaratSyarat Formal Pelawanan;1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR /206 R.Bg ayat 6,Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formalperlawanan karena satu satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain(pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan

Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena KesalahanPenerapan Hukum;19.20.21.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapanhukum yaitu dengan menerapkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dalammemeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, oleh karena perihalperlawanan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6)HIR dan Pasal 208 HIR, hal mana dengan berpedoman pada pengaturanbahwa ketentuan Rv tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila HIRtidak mengaturnya

;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR yang mengatur tentangPerlawanan Pihak Ketiga pada pokoknya didasarkan pada alasan hukumbahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan hak milik, yang manaperihal kKedudukan hak milik tersebut tidak hanya diartikan sebagai milikpribadi saja akan tetap meliputi pula milik umum yang sesuai dengankonsepsi Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang mengatur tentang fungsi sosial tanah;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis

Putusan Nomor 417 PK /Padt /2013dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan menjadi prasarana umum bagimasyarakat setempat atau dengan perkataan lain sudah menjadi milikumum, sehingga perlawanan Para Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembalitelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIRdan Pasal 208 HIR dan karenanya beralasan menurut hukum untukdikabulkan;22.

Kaidah fighiyah dalam kitab Al Bajuri juz ll halaman 195 sebagai berikut :dtiloas Gal ced aly leis Aly ain y 5 da yl) Gt lal yArtinya : dan bila suami menceraikan istrinva dan mereka mempunyaianak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut ;2.

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

senjata penusuk;

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam SuratPerlawanan pihak Ketiga terhadap Sita Eksekutorial (derden Verzet),tertanggal 8 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2015, dengan Register PerkaraNo. 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa perlu PELAWAN tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 195

Bahwa atas halhal tersebut Pelawan /PT.Sapta Lestari Perdana mengajukan Perlawanan dalam perkara aquo;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR telah menentukan sebagai berikut :"Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihakketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas bendabendayang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepadadan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumHal 15 Putusan

No. 607/PDT/2017/PT.DKI.dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, makaPengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraaquo adalah Bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi yangberwenang memeriksa dan mengadili Perlawanan tersebut adalahPengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam manatindakan tindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan, yaitu PengadilanNegeri Tangerang;Bahwa ketentuan tersebut

berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan NegeriTangerang;Bahwa sedangkan putusan Mahkamah Agung No.: 336 K/Pdt/2007yang didalilkan oleh Pelawan adalah bersifat kasuistis mengenaiperlawanan terhadap sita jaminan bukan perlawanan terhadappelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka putusan Mahkamah AgungNo.: 336K/Pdt/2007 yang didalilkan Pelawan tersebut ad,o.lah tidaktepat, keliru, tidak berdasar, dan menyesatkanBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195

Pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyek eksekusi. Halini ditegaskan pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, Buku Il, Edisi Revisi, terbitan Proyek PembinaanTeknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997, halaman 145 angka 44.1Dengan demikian, mengacu pada ketentuan hukum Jo.

Pasal 195 ayat 6 HIRdan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yang dibenarkan menuruthukum untuk mengajukan bantahan terhadap Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung No. 31 / Pdt / Eks / 2006 / PUT / PN.

mengesampingkan keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanoa memeriksa perkara itu kembalibaik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnyaterus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.Dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung olehPengadilan Tinggi Bandung maka Judex Facti telah salah dalam mengadiliakibat tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dengan benarterhadap posisi Pembantah dalam perkara ini yang tidak memenuhipersyaratan pasal 195

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.31/Pdt/Eks/2006/PUT/ PN.Bdg.e Sementara itu, menurut ketentuan undangundang Jo. pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan olehpemilik atau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyekeksekusi.

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

Nurseri) tanggal 22 Januari 2021 sejumlah uang Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh semua Ahli Waris sesuaipasal 195 ayat 3 KHI Kompilasi Hukum Islam, telah diregister di LurahTangkerang Timur Nomor : 04/590/TTI/2021 tanggal 27 Januari 2021 danHim. 3 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrCamat Tenayan Raya Nomor : 091/590/TR/2021 tanggal 28 Januari 2021seluas 318,31 m.

557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Sebelah Timur dengan tanah Muis : 20mBahwa fotocopy akta wasiat tersebut diketahul sejak Para Tergugatmenyerahkan kepada Penggugat , kemudian Penggugat terkejut danmemberi tahu kepada Asrul dan adik Penggugat Risa Nofiani bahwa AktaWasiat itu muncul setelan almarhumah Nurseri meninggal ;Bahwa wasiat tersebut tidak sepengetahuan Penggugat sedangkanharta milik almarhuman Nurseri ( orang tua Penggugat ) habis diwasiatkan ,sehingga wasiat yang dimaksudkan menyalahi hukum pasal 195

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbrkeluarga (pasal 197 KHI huruf d); dipersalahkan telah menggelapkan ataumerusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat ; Pembuatan Akta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020 tersebut tidakdihadiri olen saksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat1 dan ayat 2 KHI; wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknyasepertiga dari harta warisan ; Bahwa sekarang harta warisan Pewasiat sudah menjadi milikharta Penggugat dibuktikan adanya Surat Pernyataan Ganti Rugi

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Surat Ke 2 AlBagarah ayat 180 menyatakan ; wasiat hanyadiperbolehkan maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan kecuali ahliwaris menyetujuinya ; Pasal 195 ayat 2 KHI menyatakan; wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semuaahli waris setuju faktanya akta Wasiat nomor 6 tanggal 3 Juli2020 yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SHtersebut tidak mencantumkan 1/3 bagian karenaNotarisnya non muslim sehingga tidak memahami

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrAkta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat dihadapan NotarisFransiskus Djoenardi SH adalah cacat hukum disebabkan tidak dihadiri olehsaksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat 1 dan ayat 2 KHI;wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisanserta pembuatan akta wasiat yang dibuat saat orang tua Penggugat( almarhumah Nurseri ) dalam keadaan sakit permanen yang terusmenerus sehingga sampai meninggal dunia;Menimbang

lagi perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimanatermuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulangdan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dibacakandaftar barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) buah tabung gas elpiji ukurtan 3Kg, dan 1 (satu) buah gunting besi besar bergagang warna hijau, olen karena barangbukti tersebut telah ditentukan dalam perkara Nomor 195

tahanan diRumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwatetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Mempawah di Mempawah;Menimbang, bahwa daftar barang bukti yang diajukan kedepan persidangantelah pulah menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap barang berupa: 45 (empat puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg; 1 (satu) buah gunting besi besar bergagang warna hijau;oleh karena barang bukti tersebut setatusnya sudah ditentukan dalam perkaraNomor 195

Menetapkan barang bukti berupa: 45 (empat puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg; 1 (satu) buah gunting besi besar bergagang warna hijau;Setatusnya telah ditentukan dalam perkara Nomor 195/Pid.B/2015/PN Mpw atasNama SUHADA Als HADA Bin RUSWANDI;6.

Bahwa untuk menjamin atas hutangnya maka Tergugat telah menyerahkankepada Penggugat sertifikat tanah hak milik Nomor 01276/Balekambangseluas 195 m? (seratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2004 Nomor 00033/2004terletak di Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Kotamadya Jakarta Timur,Kecamatan Kramatjati, Kelurahan Balekambang berikut segala sesuatuyang terdapat diatasnya antara lain bangunan rumah;5.

Atas dasarpenjelasan dari Tergugat tersebut di atas maka sangat wajar dan layaksecara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa untuk menghindari tindakan sepihak dan kerugian yang lebih besarbagi Tergugat mohon pada yang Mulia Majelis Hakim memerintahkanPenggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01276/Balekambang seluas 195 m?

Sertifikat asli atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Nomor01276/Balekembang seluas 195 m* ada di tangan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;2.

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasingsebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 195/PID/2013/PT.DKI, tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa danTerdakwa II tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNomor. 244/Pid.B/2013/PN.JKT.UT tanggal 22 Mei 2013 yangdimintakan banding tersebut ;Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;Hal. 11 dari

No. 195/Pid/2013/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2013, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 September 2013 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Utara pada tanggal 02 September 2013 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Adapun alasan kami mengajukan kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor : 195

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/195/X1I1/2010tanggal 20 Desember 2010.3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/05 K/PM04/AD/1/2011 tanggal 18 Januari 2011.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/05 K/PM04/AD/1/2011 tanggal 19 Januari 2011.5. Surat balasan panggilan untuk menghadap ke persidangankepada Terdakwa dan para Saksi.6.

Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.Mendengar1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSDAK/195/X11/2010 tanggal 20 Desember 2010, di depan sidang yangdijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari BeritaAcara Pemeriksaan di depan penyidik.Memperhatikan1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan2kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakanbahwa :a.

Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSDAK/195/X11/2010 tanggal 20 Desember 2010 didakwa melakukantindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lamadari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militertelah terpenuhi.Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin .Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah sebagai salahsatu.

.: Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi denganBerita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan OditurMiliter atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima danBerkas Perkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndangHukum Pidana Militer, Pasal 195 Ayat (1) b UndangUndangRepublik

- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima) centimeter. Dirampas untuk dimusnahkan- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, biru tanpa Nopol No.Rangka MH1JV121X8K453065 dan No Mesin JF12E1457566.

. $3 (tiga) buah batu. 3 (tiga) batang patahan pohon singkong. 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, birutanoa Nopol No.Rangka MH1JV121X8K453065 dan No Mesin JF12E1457566.Dikembalikan kepada terdakwa YUSRIL REZA MAHENDRA Als DEMON 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Jupiter Z warna hitam,merah tanpa Nopol dengan NoRangka MH32P20016K258663 dan No Mesin 2P2257217

memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala danbahu sebelah kiri sedangkan terdakwa GUSTI FRATAMA Als GUSTIBin ABU SAMA memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepaladan bahu sebelah kiri, kemudian anak HARUN Als ARUN Bin ABUSAMA mengambil 1 (buah) batu ukuran besar sedangkan anak ANDIKAYOGI SAPUTRA Als DIKOT Bin SUNANTO mengambil batu ukuransedang sebanyak 2 (dua) buah sedangkan terdakwa Il YUSRIL REZAMAHENDRA Als DEMON Bin FENDI mengambil potongan kayu ukuranpanjang kurang lebih 195

kepala dan bahusebelah kiri sedangkan terdakwa GUSTI FRATAMA Als GUSTI Bin ABUHalaman 11 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sgl.SAMA memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan bahusebelah kiri, kKemudian anak HARUN Als ARUN Bin ABU SAMA mengambil 1(buah) batu ukuran besar sedangkan anak ANDIKA YOGI SAPUTRA AlsDIKOT Bin SUNANTO mengambil batu ukuran sedang sebanyak 2 (dua) buahsedangkan terdakwa Il YUSRIL REZA MAHENDRA Als DEMON Bin FENDImengambil potongan kayu ukuran panjang kurang lebih 195

(satu)1 (satu) buah topi warna hitam kuning merah dengan tulisan SlipknotHalaman 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sql.dibagian depan. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam abuabu merk Hankleen. 3 (tiga) buah batu. 3 (tiga) batang patahan pohon singkong. 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, birutanopa Nopol No.

(satu) helai celana pendek warna biru bermotif bulat putih;1 )1 (satu) pasang sepatu warna cokelat. 1 (satu) buah tas warna hitam. 1 (satu) buah topi warna hitam kuning merah dengan tulisan Slipknotdibagiandepan. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam abuabu merk Hankleen. $3 (tiga) buah batu. 3(tiga) batang patahan pohon singkong.Halaman 34 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sgl. 1(satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit

datang lagimenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali panggilan sedangkan biaya untukpemanggilan selanjutnya sudah habis.Menimbang, bahwa karena biaya perkara habis maka Majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biayaperkara.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi telah mengeluarkan SuratTeguran Nomor : W3A.4/195