Ditemukan 122637 data
16 — 6
Bahwa Pemohon adalah tergolongseorang yang butaaksara (tidakbisa membaca), maka ditegaskan dalam Pasal 120 HIR dan 144 Rbgdinyatakan bahwa Hakim (Ketua Pengadilan) wajid mendengar uraianpermohonan lisan yang disampaikan seorang Pemohon yang buta aksara.Maka Permohonan ini diuraikan secara lisan tersebut di catat, kemudiandisusun dalam bentuk Permohonan dan dijadikan harap maklum;2. Bahwa Pemohon adalah seorang Janda.
7 — 6
Pasal 143ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPenggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat danupaya tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan akan kembali rukundan damai dalam rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugatmenyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa
12 — 7
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon danupaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akan kembali rukundan damai dalam rumah tangga bersama Termohon sesuai dengan laporanmediasi tertanggal 27 Juli 2020, kemudian Pemohon menyatakan secara lisanmencabut perkara ini dengan persetujuan Termohon;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan
17 — 12
suamiisteri ayah bernama Andi Mansyhur dan ibu bernama AstatiTajuddin ;Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohonuntuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangundanganMembebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakanpermohonannya akan diperbaiki yaitu hanya sebatas mengenai penegasan tanggal lahirdari tanggal 20 Juni 2008 diubah/ ditegaskan
7 — 7
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturanperundangundangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yangdiberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikanpenilaian sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut : Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan
16 — 4
Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Pnjmenjadi semurna, selanjutnya pandangan ini diambil alin sebagai pendapathukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengansumpah Pemohon dan Pemohon II dapat dijadikan bukti dalam perkara inisehingga bukti Pemohon dan Pemohon II tidak lagi menjadi satu orang saksibukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai unustestis nullus testis sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg,
Kantor Urusan Agama yangberwenang, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhiketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia danoleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonanPemohon dan Pemohon Il patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebutdalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasidalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan
17 — 3
No.1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satualasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untukterjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu : hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Sgu
10 — 5
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatanyang melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim memberi pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialahikatan
gholizhon) yang merupakan penggerakkehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidaksaling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluargayang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ArRum ayat 21 akan sulit terwujud;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
8 — 7
untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensimengadili, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutsecara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syaratakan mengakibatkan kuasa tidak sah;Menimbang bahwa disamping itu, Surat kuasa harus memenuhiketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalamketentuan tersebut ditegaskan
Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranHalaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0412/Pdt. G/2018/PA Bb.Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai:;2.
12 — 4
No 0308/P dt.G/2018/PA.S gtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
21 — 5
huruf (g ) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat takliktalak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar takliktalak yang telah diucapkannya, dan karenanya Tergugat wajibmenaatinya, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkangugatan Penggugat dengan verstek dan mentanfizkan talak satukhuli Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah diucapkanTergugat sesaat setelah akad nikah, yang akan ditegaskan
Nomor 1122/Pdt.G/2017/PA.Pdgundangundang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jopasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untukmengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yangakan ditegaskan
9 — 4
orang saksi Penggugat di persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 12 dari 18 Put.
10 — 3
mengirimkan nafkah untuk Penggugat; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 13 dari 19 Put.
12 — 5
bersesuaian di muka persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dantidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya
14 — 5
yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
9 — 2
telah pisah tempat tinggal hingga ; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai' hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
11 — 2
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai kKeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang
di wilayah domisili hukumnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan danmempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturanperundangundangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahanadvokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan olehPenggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:Menimbang, bahnwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat danketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan
8 — 5
Namun, karena perkara ini adalahperkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang memiliki aturankhusus (leg specialis) dalam pemeriksaannya seperti ditegaskan dalam Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talaktersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suamiistri (ba'da duhul), maka talak itu jatuh menjadi talak raj'i, yaitu talak kesatu atau keduadi mana apabila kedua belah pihak berkehendak untukHalaman 12 dari 14 halaman.Putusan Nomor 0130/Padt.G/2016/PA Srog.melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masihberada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikahbaru lagi, hal ini ditegaskan
14 — 2
116 huruf (b) dan(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang walayahnya meliputi tempat kKediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu sebagaimana yang akan ditegaskan
7 — 1
menghadap hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dangugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidakkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatanPenggugat dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkaraperceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandungnilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasaserta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan