Ditemukan 122740 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-09-2017 — Putus : 22-09-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 211/Pdt.P/2017/PA Sgm Tanggal 22 September 2017 — Pemohon
14 — 5
14 — 5
bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon dengan perempuan B**** binti P**** tersebut telah diumumkankepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkaninformasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitanerat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan perempuan B**** binti P****;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku Il PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan
UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusanadministrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperolehketerangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan danHal 11 dari14 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2017/PA SgmPeristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenaiPeristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapanpengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan
Register : 04-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 18 Januari 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
12 — 12
12 — 12
dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dantidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan
fisik (ohsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejamanmental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpoenuhinya hak dankewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulutatau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akantetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental ataupenelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi brokenmarriage;Menimbang, bahwa unsur penting konteks perselisihan danpertengkaran sebagaimana ditegaskan
Register : 03-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 184/Pdt.G/2018/PN SDA Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
SUROSO
Tergugat:
1.TRIYOTO
2.PT. BPRS JABAL NUR TEBU IRENG
126 — 50
SUROSO
Tergugat:
1.TRIYOTO
2.PT. BPRS JABAL NUR TEBU IRENG
126 — 50
Bahwa sesuai Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, yangpasal serta isinya tidak diubah dalam UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa PengadilanAgama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa,mengadili, dan memutus sengketa di bidang Ekonomi Syariah antaralain sengketa di bidang perbankan Syariah, bunyi kewenangandimaksud ditegaskan sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa
Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untukmengadili perkara ini oleh karena berdasarkan Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, yang pasal serta isinya tidak diubah dalam UndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima,memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang Ekonomi Syariahantara lain sengketa di bidang perbankan Syariah, bunyi kewenangandimaksud ditegaskan
Register : 30-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PA MADIUN Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Mn Tanggal 9 Agustus 2016 — Penggugat dan Tergugat
12 — 2
12 — 2
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Register : 02-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2412/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
dengan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itusudah tidak ada lagi hubungan suami istri; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 01-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 3
13 — 3
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 12
12 — 12
terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh ParaPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 06-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0179/Pdt.G/2021/PA.Bbu Tanggal 26 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 11
18 — 11
tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapatdinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak(broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika dinasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk berceralsebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
Oleh karena itu, manakala suami istridalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapatmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka padadasarnya rumah tangga tersebut telan bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur danmulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara
Register : 02-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA.Bbu Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
13 — 7
., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (lex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari Kemungkinan adanya motifpersepakatan cerai yang tidak dianut
rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh dan Termohon diketahui memiliki hubungan dengan lakilaki lain, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohondengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
12 — 6
Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan
bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, makaPenggugat telan membuktikan dalildalil gugatannya tentang adanyaperselisinan dan pertengkaran terusmenerus dalam rumah tangganya tanpaadanya penyelesaian yang baik. sehingga Penggugat telah cukup bukti adanyaalasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan
Register : 22-02-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 25 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 4
10 — 4
mereka juga tidakmengetahui keberadaan Tergugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarbersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhnkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan
Register : 15-04-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PA BEKASI Nomor 831/Pdt.G/2014/PA.Bks Tanggal 23 Juni 2014 — PEMOHON-TERMOHON
10 — 3
10 — 3
kehilangan kebahagiaan sebagai representasiketerikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa faktatersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yang terkandungdalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 dimana Pemohon danTermohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalamperkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediamanbersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 08-09-2016 — Putus : 16-09-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 145/Pdt.P/2016/PN Blk Tanggal 16 September 2016 — SITTIARA, Lahir di Pangalloang, 01 Mei 1973, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Pabentengan, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
24 — 13
24 — 13
Menetapkan bahwa nama Pemohon SITTIARA, lahir di Pangalloang padatanggal 01 Mei 1973 ditegaskan atau diubah lahir di Pangalloang padatanggal 3 Mei 1973, anak kelima ayah bernama MIDO dan DALI; 3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bulukumba melakukan perubahan tanggal kelahiran Pemohondan tanggal kelahiran Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai denganketentuan perundangundangan; 4.
Menetapkan bahwa nama Pemohon SITTIARA, lahir di Pangalloang padatanggal 01 Mei 1973 ditegaskan atau diubah menjadi SITTI ARA lahir di Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 145/Padt.P/2016/PN Bik.Pangalloang pada tanggal 3 Mei 1973, anak kelima ayah bernama MIDOdan DALI;3.
Register : 26-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 2226/Pdt.G/2019/PA.Tng Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
TngMenimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatandengan dalildalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkaraperceraian (person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandungnilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasaserta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sertauntuk menghindari kKemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut
Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, majelishakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang
Register : 18-11-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PA BEKASI Nomor 2226/Pdt.G/2013/PA.Bks Tanggal 3 Februari 2014 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
7 — 1
7 — 1
kehilangan kebahagiaan sebagairepresentasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwafakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yangterkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 dimanaPemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batindalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 01-04-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PA BEKASI Nomor 698/Pdt.G/2014/PA Bks. Tanggal 30 Juni 2014 — PENGGUGAT-TERGUGAT
8 — 4
8 — 4
resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugattersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR, sepanjang gugatan Penggugat beralasandan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganverstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan
juga tidakmenghargai Penggugat selaku isteri dimata keluarga Tergugat; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Maret 2014 sampai sekarang; Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukanoleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentukkebahagiaan rumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 06-03-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.Sgm Tanggal 27 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehpemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan
Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusanadministrasi kKependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperolehketerangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaPenting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai PeristiwaPenting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan,dan pada ayat (2) ditegaskan
Putus : 02-01-2013 — Upload : 25-07-2013
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 455/Pdt.G/ 2012/ PA-Sim Tanggal 2 Januari 2013 —
11 — 6
11 — 6
Pasal 134 KHI (Inpres Nomor: 1Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan,oleh Majelis secara formil menilai telah dapat diterima sebagai alat bukti karenadikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara materil dari alat buktitersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istrisebagai ditegaskan pasal 2 ayat (1) UU No.: 1 Tahun 1974 Jo.
lebih dari tiga tahunlamanya Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga telah berusahamenasehati dan mendamaikan agar Pemohon dan Termohon bersatu danrukun kembali, tetapi tidak berhasil, akhirnya pinak keluarga tidak sanggup lagimenyatukan Pemohon dan Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah tidakrukun lagi ( onheelbare twespalt ), tidak lagi seperti diharapkan dari tujuanperkawinan sebagai ditegaskan
Register : 04-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0421/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 7
17 — 7
No 0421Pdt.G/2018/PA.S gtaMenimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 09-01-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 29 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
12 — 7
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :1.