Ditemukan 61198 data
185 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kreasindo Kenari Mulya membayar denda sebesarRp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke KasNegara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang PersainganUsaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Menghukum Terlapor VI PT.
Dwi Karsa Rizki membayar denda sebesarRp.145.000.000, (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan keKas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang PersainganUsaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Menghukum Terlapor VII PT.
Samudera Indah membayar dendasebesarRp.85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke KasNegara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang PersainganUsaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Menghukum Terlapor XI PT.
BungoPantai Bersaudara membayar denda sebesar Rp. 70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negarasebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat SatuanKerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bankHal. 53 dari 99 hal. Put.
Tembesu Jaya membayar denda sebesarRp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang harus disetorkan keKas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan KerjaKomisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengankode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha);Menghukum Terlapor III PT.
43 — 21
IndahTravel Dari Bagan Siapiapi Rohil ke Pekanbaru Tanggalll Januari 2015 Untukdan atas nama Maryoto;Foto Copy Surat Tugas Nomor : 305/11.5.12/KP/2015 Tanggal 30lanuari 2015Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan BadanPengembangan DanPembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi RiauUntuk Menugasi Maryoto UntukMelaksanakan Tugas Penulisan KaryaTulis Ilmiah (KTI) selama dua hari dari 2sampai dengan 3Februari 2015;Foto Copy Surat Tugas Nomor : 014/1L5,12/KP/2015 Tanggal 06 Februari 2015Dari Kementerian
PdDani Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Badan Pengembangan DanPembinaan Bahasa BalaiBahasa Provilrsi Riau Kepada Kepala BadanPengembangan Dan Pembinaan Bahasa U. P.
Januari 2015 Untukdan atas nama Maryoto;Foto Copy Surat Tugas Nomor : 305/11.5.12/KP/2015 Tanggal 30lanuari 2015Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan BadanPengembangan DanPembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi RiauUntuk Menugasi Maryoto Untuk30Melaksanakan Tugas Penulisan KaryaTulis IImiah (KTI) selama dua hari dari 2sampai dengan 3Februari 2015;15.
Foto Copy Surat Tugas Nomor : 014/IL5,12/KP/2015 Tanggal 06 Februari 2015Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Pengembangan DanPembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi RiauUntuk Menugasi Maryoto, S.Pddan Endry Satya Ramadhan, S.E Untuk Melaksanakan Pemantauan PenggunaanBahasa Media Luar Ruang dari 9sanpai dengan 13 Febnuari 2015 di KabupatenRokan Hilir ProvinsiRiau;16.
PdDani Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Badan Pengembangan DanPembinaan Bahasa BalaiBahasa Provilrsi Riau Kepada Kepala BadanPengembangan Dan Pembinaan Bahasa U. P. Sekretaris Badan PengembanganDan Pembinaan Bahasa di Jakarta;17.
148 — 47
SalinanBuku Daftar Fidusia No.W23709AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 20Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sumatera Utara ;Bahwa oleh karena perjanjian antara Tergugat dk/Penggugat dr dengan Penggugat dk/Tergugat dr prihal Pembiayaan Konsumen untuk pembelian (satu)unit mobil truck secara fidusia telah dilakukan sesuai proses dan ketentuanhukum yang berlaku, maka dimohonkan kepada Yth.
Salinan Buku Daftar Fidusia No.W23709AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 20 Pebruari 2012 yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Kantor Wilayah Sumatera Utara ;Bahwa selanjutnya, di dalam perjanjianperjanjian di atas disebutkan bahwaPenggugat dk/Tergugat dr telah mengambil fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dk/Penggugat dr berupa pinjaman pokok berikut bunganya untuk pembelian 1 (satu) unit mobil sebesar Rp.86.748.750.
W23709AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 20 Februari 2012 Jo.Salinan Buku Daftar Fidusia No.W23709AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 2021Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Kantor Wilayah Sumatera Utara ;Menyatakan sah tindakan Tergugat dk/Penggugat dr yang telah melakukanpenarikan benda/barang objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Trukdengan Nomor Polisi : BK 9361 XN, Merk: Mitsubishi 100 PS, Type: FE 114, Jenis/Model: Truk/Mobil Beban
W23709AH.05.01.TH.2012/STD, tertanggal 20Pebruari 2012, Jo.Salinan Buku daftar Fidusia, yang dikeluarkan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sumatera Utara Medan, yangmenerangkan bahwa Tergugat selaku penerima fidusia telah memperolehSertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,Kantor Wilayah Sumatera Utara Medan ;Akte Jaminan Fidusia Nomor 51 tertanggal 30 Nopember 2011, yang dibuatdihadapan GORDON ELIWON HARIANJA ,SH.
Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda T 2.dan T 3, oleh karena Tergugat(PT.INDOJASA FINANCE) selaku penerima fidusia ternyata baru mendaftarkan objekjaminan fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor WilayahSumatera Utara Medan pada tanggal 20 Pebruari 2012 tersebut, dan baru memperolehSertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal tersebut ,maka menurut Majelis sesuai kertentuanPasal 14 ayat (3) UU 12 Tahun 1999, Jaminan Fidusia yang diberikan debitur kepada36kreditur menurut
2.Kementerian Keuangan RI, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin
1 — 0
KCP Banjarmasin
2.Kementerian Keuangan RI, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN CQ KANTOR PERTANAHAN BPN KOTAMADYA JAKTIM
65 — 137
,M.Kn
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN CQ KANTOR PERTANAHAN BPN KOTAMADYA JAKTIMKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Cq.
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
2.Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq PPK Pengadaan Tanah Tol Cimanggis Cibitung I
3.KKJP AMIN Nirwan Alfiantori dan Rekan
13 — 0
TATANG SOLIHIN, S.Ip
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
2.Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq PPK Pengadaan Tanah Tol Cimanggis Cibitung I
3.KKJP AMIN Nirwan Alfiantori dan Rekan
DOLIN ARDIAN RISAKOTTA
Tergugat:
1.PT BANK BUKOPIN Tbk Cabang Yogyakarta
2.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DIY
3.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta POLDA DIY
34 — 9
Penggugat:
DOLIN ARDIAN RISAKOTTA
Tergugat:
1.PT BANK BUKOPIN Tbk Cabang Yogyakarta
2.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DIY
3.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta POLDA DIY
Terbanding/Penggugat : Sherry Lazuardi
Terbanding/Turut Tergugat I : PT.Power Asetindo Selaras
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar.
39 — 0
Terbanding/Penggugat : Sherry Lazuardi
Terbanding/Turut Tergugat I : PT.Power Asetindo Selaras
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar.
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor
28 — 17
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten BogorB, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat , sebagaiTurut Tergugat ;3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan TegarBeriman Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat dan Turut Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong,Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II;Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan oleh PENGGUGAT adalahsebagai berikut :1.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU Cq. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAMPAR KIRI
72 — 40
GUNA USAGRI PRATAMA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU Cq. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAMPAR KIRI
73 — 15
KEMENTERIAN KEUANGAN C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C.Q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
83 — 11
Lampung Selatan2.Kementerian PUPR RI Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Sektor I Bakau Heni Terbanggi Besar Percepatan JTTS
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri Keuangan R.I. mewakili Kementerian Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta
., dan kawan, para Advokat, beralamat di JalanKebangkitan Nasional Nomor 88 Surakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2014,Menteri Keuangan R.I. mewakili Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I.
2.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
3.Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Maluku Utara
4.Gubernur Maluku Utara
5.Bupati Halmahera Timur
57 — 29
Position
2.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
3.Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Maluku Utara
4.Gubernur Maluku Utara
5.Bupati Halmahera Timur
9.HERANI
10.HERLINA, SE
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
47 — 0
ASRUL ZAMIL
9.HERANI
10.HERLINA, SE
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
SELLYNA SIMANJUNTAK
Tergugat:
1.PT BANK INDEX SELINDO
2.Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam
3.FIFIEN MARSAULINA SITORUS
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM
57 — 48
Penggugat:
SELLYNA SIMANJUNTAK
Tergugat:
1.PT BANK INDEX SELINDO
2.Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam
3.FIFIEN MARSAULINA SITORUS
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAMPemerintah RI cq Kementerian Keuangan Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang Batam, beralamat diJalan Engku Putri, Belian Batam Kota, Kota Batam,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumarsonodan kawankawan berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN BtmMenteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 Juni2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;3.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirektoratHalaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN BtmJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat JenderalKekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, yangmerupakan instansi atasan dari Tergugat sehingga Tergugat tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umumtanpa dikaitkan dengan Badan Hukum induknya/atasannya tersebut;3.
2.KEMENTERIAN ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA CQ. KANWIL ATR/BPN PROVINSI JAMBI CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEBO
10 — 8
D
2.KEMENTERIAN ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA CQ. KANWIL ATR/BPN PROVINSI JAMBI CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEBO
55 — 38
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH c/q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
4.Sudarno
5.Kementerian keuangan republik indonesia cq. Kantor pelayanan kekayaan negara dan pelelangan (KPKNL) SURAKARTA
72 — 0
BPK SURYAMAS SOLO
4.Sudarno
5.Kementerian keuangan republik indonesia cq. Kantor pelayanan kekayaan negara dan pelelangan (KPKNL) SURAKARTA
RUDY CHRISTIAN FESTRAETS
Tergugat:
EMA SUSMIYARTI
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK
2.BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD
3.PT TEMPO GELATO INDONESIA
410 — 217
Penggugat:
RUDY CHRISTIAN FESTRAETS
Tergugat:
EMA SUSMIYARTI
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK
2.BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD
3.PT TEMPO GELATO INDONESIA