Ditemukan 61123 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Akuntan publik Kebijakan publik Keterbukaan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 60/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 4 April 2019 — KEPALA DESA JATIMULYO vs AROFIQ
195 — 56
  • Abdul Rokhim, S.H.1;Semuanya berprofesi sebagai Advokat, Pengacara publik, danPengabdi bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum DemakRaya ( LBH Demak Raya) beralamat di Kp. Bogorame RT.001RW.001, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan. Demak KabupatenDemak 59515.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN KIP
Register : 16-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 15/G/KI/2017/PTUN.BDG
Tanggal 22 Maret 2017 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA) VS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
131 — 45
  • PUTUSANNOMOR : 15/G/K/2017/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Informasi Publik, dilangsungkan di Gedung yang telahditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketa antara: DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAUTRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA), KomplekPerkantoran Grand Wisata Jalan Boulevard Raya BlokA.A. 11 No. 3 Tambun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — INDRA RUSMI, SH., MH., DKK VS PRESIDEN RI;
497 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan hukum publik atau badan hukum privat;3 Permohonan sekurangkurangnya harus memuat:Nama dan alamat Pemohon;Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonandan menguraikan dengan jelas bahwa:1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian PeraturanPerundangundangan di bawah undangundang yangdianggap bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi,dan/atau2. Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku, danc.
    Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:seey(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukanoleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan di bawah undangundang, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;atauc. badan hukum publik
    UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang hanya dapat dilakukan olehpihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturantersebut, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atauc. badan hukum publik
    atau badan hukum privat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditentukanbahwa agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonanhak uji materiil a quo, Para Pemohon harus membuktikan apakah dirinyamerupakan perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat yangdiatur dalam undangundang, badan hukum publik atau badan hukum privat,yang haknya dirugikan oleh berlakunya objek permohonan;Menimbang, bahwa Para
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 08-01-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbp
Tanggal 4 April 2024 — Pemohon:
PT. KARYA DELI STEELINDO
Termohon:
3.EMELYA
4.SURIANTO
14 — 6
  • Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkuan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta syarat-syarat penunjukannya.
  • Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 25-01-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 6 September 2016 — Penggugat:
Hj. Susiaty
Tergugat:
Yessy Devita
172 — 57
  • Pengadilan Agama ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka kewenangan untuk mengadili,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat kepadaTergugat seharusnya diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasionai (BASYARNAS)atau melalui Pengadilan Agama, sedangkan Pengadilan Negeri Tasikmalaya berdasarkan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik
    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik, p idanDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348 (ext.318)fungsi pHalaman 7Disclaimer7 Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Akad Pembiayaan Nomor 73100359 tertanggal
    , p idanDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348 (ext.318)fungsi pHalaman 8DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik,4 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajiban
    *euing RI melalui : Hal 13Telp : 021384 3348 (ext.318) alamanMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR apabila ada Eksepsi mengenaiKompetensi Absolud Pengadilan Negeri maka pengadilan Negeri wajib memutus terlebih dahuluDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik, p idan ilit fungsi p Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
    Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mermeriksa danmengadili perkara ini.DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik, p idan ilit fungsi p Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 09-10-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — I. PT. STARMARS INTI ALUMUNIUM INDUSTRY., II. KELOMPOK KERJA E KATALOG KELOMPOK XXII, PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEPOLISIAN PERTANIAN (POKJA KATALOG) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS DAN I. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN RI (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)., II. KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA);
169 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seharusnya TERGUGAT sebagai pejabat publik harus benarbenar teliti sebelum mengambilkeputusan karena hal tersebut dipersyaratkan dalam azasazas umumpemerintahan yang baik, apalagi ini menyangkut kepentingan hukumpeserta lelang.
    Putusan terhadap sengketa TataUsaha Negara adalah putusan terhadap sengketa hukum publik(mempunyai karakter hukum publik) yang berlaku tidak hanya padapara pihak yang bersengketa saja;2) Pasal 1 angka 6 UndangUndang No.5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka12 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.51Tahun 2009) menentukan Tergugat adalah Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya,yang digugat oleh orang atau badan
    Putusan Nomor 585 K/TUN/2015.3) Dari ketentuan 1) dan 2) tersebut diatas, disimpulkan bahwapemberian TNKB masuk kategori Kepentingan Umum atau untukkepentingan pelayanan publik, sehingga tidak bisa dihentikan/diputusoleh Majelis Hakim PT.TUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 49huruf b UU No.5 Tahun 1986;d. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4), UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi Permohonan penundaansebagaimana dimaksud dalam ayat (2);a.
    Bahwa pengadaan TNKB 2015 ini dibiayai anggaran Negara dariAPBN Polri, sehingga apabila pengadaan tidak terlaksanamengakibatkan tidak terserapnya anggaran Negara tersebut dan bilaterjadi penundaan akan berakibat tidak selesainya seluruh pekerjaanyang berdampak terganggunya pelayanan publik kepada masyarakat;Berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil;3.
    Selain menghambatdalam pemberian pelayanan publik hal tersebut dapatmenimbulkan kekacauan hukum karena para penggunakendaraan tersebut tidak dapat memperoleh tanda nomorkendaraan yang merupakan identitas kendaraan bermotordimaksud, yang pada akhirnya akan menimbulkan tindakankriminalitas dengan menggunakan TNKB yang tidak dibuat olehinstansi yang berwenang membuat TNKB dimaksud.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 25-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 213/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 25 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
HARI KRISTIANTO
22 — 3
  • Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur telahdilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh SatuanHalaman 1 dari 5 BA Sidang Nomor 213/Pid.C/2020/PN PwtPolisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama HARIKRISTIANTO kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ataudi dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa1 (Satu) buah KTP a.n. HARI KRISTIANTO.
Pengadilan PA TEMANGGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 14-09-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 1137/Pdt.G/2017/PA.Tmg
Tanggal 23 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDER :Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat menghadapsendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruhorang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanyatelah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti PengadilanAgama Temanggung melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Erte FMTemanggung, pada tanggal 15 November 2016 dan tanggal 15 Desember2016
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 28-08-2020 — Putus : 28-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 164/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 28 Agustus 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SUGIMAN
18 — 9
  • PwtBahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.13 WIB di Jl.Raya Utara Wangon, Desa Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas telahdilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama Sugiman kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemuorang lain dengan barang bukti berupa 1(satu) buah KTP a.n. Sugiman .
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 242/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
GALIH SUPRIYANTO
20 — 5
  • sehat;Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwake sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:Pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.37 WIB di PertigaanPabuwaran, Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara telah dilakukankegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama GALIH SUPRIYANTO kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 24-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BARRU Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
ILYAS ZAINUDDIN
74 — 26
  • April 2021, dari ATR/BPN, selanjutnya diberi tanda P 6;Fotokopi Laporan penilaian Properti Pengadaan pekerjaan Jasa penilai Publikuntuk 6 (enam) Stasiun di Kabupaten Barru Nomor : 00246/2.0013OO/PI/II/0109/1/X/2020 dari KIPP SIH WIRYADI & Rekan tanggal 26 Oktober2020, selanjutnya diberi tanda P 7;Fotokopi Rincian Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk PembangunanStasiun dan Gudang Jalur Perkretaapian MakassarParepare di KelurahanTuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dari Kantor Jasa Penilai Publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009
Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ; SASTRO WIDJOJO, DKK
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itusetiap orang dapat membedakan kapan seorang pejabat tersebutmelaksanakan tugas jabatan struktural organisasi publiknya dankapan melaksanakan jabatan eks officionya di luar organisasistruktural publik;Demikian pula jabatan Kasad dalam organisasi struktural TNI ADsebagai organisasi publik, memimpin organisasi TNI Angkatan Daratyang membawahi KodamKodam termasuk Kodam III/Slw dan paraPangdam termasuk Pangdam III/Slw ;3 Namun demikian secara eks officio Kasad sebagai Ketua YayasanKartika
    Yayasan Kartika Eka Paksi tidak dapat dan tidakberwenang untuk menggerakkan organisasi TNI AD besertajajarannya ;Demikian pula Kasad dalam kedudukannya sebagai Pimpinanstruktural publik TNI AD tidak dapat mengatur dan menggerakkanYayasan Kartika Eka Paksi, karena Kasad dalam kedudukannyasebagai pejabat publik tunduk pada ketentuan Hukum Publik cqHukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara, sedangkanKasad dalam kedudukannya secara eks officio selaku Ketua YayasanKartika Eka Paksi tunduk pada ketentuan
    Olehkarena itu setiap orang dapat membedakan kapan seorang pejabattersebut melaksanakan tugas jabatan struktural organisasi publiknyadan kapan melaksanakan jabatan eks officionya di luar organisasistruktural publik ;Demikian pula jabatan Kasad dalam organisasi struktural TNI ADsebagai organisasi publik, memimpin organisasi TNI Angkatan Daratyang membawahi KodamKodam termasuk Kodam HI/Slw dan paraPangdam termasuk Pangdam IIII/Slw;3 Namun demikian secara eks officio Kasad sebagai Ketua YayasanKartika
    Yayasan Kartika Eka Paksi tidak dapat dan tidakberwenang untuk menggerakkan organisasi TNI AD besertajajarannya;Demikian pula Kasad dalam kedudukannya sebagai PimpinanStruktural publik TNI AD tidak dapat mengatur dan menggerakkanYayasan Kartika Eka Paksi, karena Kasad dalam kedudukannyasebagai pejabat publik tunduk pada ketentuan Hukum Publik cqHukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara, sedangkanKasad dalam kedudukannya secara eks officio selaku Ketua YayasanKartika Eka Paksi tunduk pada ketentuan
    Posisi Kepala Staf TNI AD yang bertindak selaku (ex officio) KetuaYayasan Kartika Eka Paksi (Tergugat IV) kapasitasnya adalah sebagai individu.Sedangkan hubungan Kepala Staf TNI AD dengan Pemohon PK / Tergugat VAsal adalah hubungan kedinasan struktural yang bersifat sebagai atasan danbawahan dalam suatu badan hukum publik ;Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,perjanjian merupakan Undangundang bagi pembuatnya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Juli 2019 — RATNA SARUMPAET
1646 — 1488
  • Tetapi saksi merasaketika menjadi konsen publik melalui media masa, publik bertanya saksiperlu merespon dan menyatakan sikap, karena saksi tidak maumengambil ini urusan pribadi orang, terdakwa sudah berbohong danmengaku berbohong menurut saksi sudah selesai;Bahwa yang melatarbelakangi saksi menuliskan respon menulis diTwitter itu hanya spontan saja karena kalau ada penganiayaan saksiharus berbicara dan menyatakan sikap, karena dalam komunitas aktivissifatnya spontan, tidak hanya kasus terdakwa saja
    Kemudian Bmenyiarkan kepada publik.
    Tapikalau dalam ranah undangundang kita dipisahkan ada undangundangpenyiaran ada undangundang ITE, dua undangundang ini belum adapenyatuan;Bahwa ITE patokan untuk diketahui umum adalah Publik/ adalah orangyang pada umumnya tidak dikenal, kalau bisa kita punya grup WhatsAppkeluarga itu bukan publik meskipun itu orangnya banyak tetapi itu namanyaadalah komunikasi terbatas sehingga kalau ada orang ribut di grupkeluarga tidak bisa dikenakan UndangUdnang ITE;Bahwa mengenai katakata sara itu pernah diuji
    Jadi bohonguntuk diri sendiri ranahnya etika publik, moral, personality individu danseterusnya.
    kemudian disiarkan maka masukproses penyiaran, menyampaikan kepada pers tidak identik denganmenyiarkan, karena proses menyiarkan ada proses editing ;Bahwa permintaan maaf itu bisa menghapuskan sebuah kesalahan kalaudalam konteks publik ya.
Pengadilan PA PALU Perdata Agama
Register : 13-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA PALU Nomor 874/Pdt.G/2020/PA.Pal
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
  • PENETAPANNomor 874/Pdt.G/2020/PA.PALaere Lo & enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Muhammad Reza bin Sangkalanga Lasera, umur 29 tahun, agama Islam,pendidikan S1 (Sarjana Administrasi Publik), pekerjaan pedagangonline, tempat kediaman di Jalan Bantilan Lorong Burasa (KostPertama), Kelurahan Lere
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 02-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0030/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 3
  • meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 03Januari 2020 dan tanggal 06 Mei 2020 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui Lembaga Penyiaran Publik
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 236/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SOFYAN SAURI
19 — 17
  • Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utaratelah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas namaSOFYAN SAURI kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luaratau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang buktiberupa 1 (satu) buah SIM A atas nama SOFYAN SAURI Atas perbuatannya,terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan DaerahKabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 01-11-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1422/Pdt.P/2013/PA.Jr
Tanggal 3 Desember 2013 — PEMOHON I PEMOHON II
9 — 0
  • Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan,Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik RadioRepublik Indonesia (RRI) Jember.aoe Menimbang bahwa kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:anne Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa: 220222 22 nee ne ene e neBukti Surat : 222222 nn
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 05-07-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Bsk
Tanggal 9 Juli 2018 — Pemohon:
DARMIATI ANWAR
45 — 6
  • jelas, melainkan wajib untuk memeriksa danmengadilinya dengan demikian secara formil permohonan Pemohondapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukandisebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaiankegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dandata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatanSipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 K/TUN/KI/2020
Tanggal 24 Februari 2020 — KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN vs MOCH. OJAT SUDRAJAT S;
242 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/PemohonInformasi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
Ir. Ni Ketut Partini
Tergugat:
1.AKP Laorens R. Heselo SH. SIK
2.Kapolres Badung
34 — 15
  • TERGUGAT melawan hukum yaitumelawan / mengingkari Hukum Publik (Kedaulatan Hukum Negara RI) hasil Pemilu2014/2019 jo Pasal 2, 4 dan 7 UU 48/2009 tentang kehakiman. Yaitu :a. Mendasarkan hasil penghitungan suara Pemilu 2014/2019 jo di bawah/dengan mengakui kekuasaan (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dkk) yang tidak sahjo mengingkari/ tidak mengakui kekuasaan yang SAH (Presiden RI BapakMujais).b.