Ditemukan 61123 data
195 — 56
Abdul Rokhim, S.H.1;Semuanya berprofesi sebagai Advokat, Pengacara publik, danPengabdi bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum DemakRaya ( LBH Demak Raya) beralamat di Kp. Bogorame RT.001RW.001, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan. Demak KabupatenDemak 59515.
131 — 45
PUTUSANNOMOR : 15/G/K/2017/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Informasi Publik, dilangsungkan di Gedung yang telahditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketa antara: DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAUTRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA), KomplekPerkantoran Grand Wisata Jalan Boulevard Raya BlokA.A. 11 No. 3 Tambun
497 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan hukum publik atau badan hukum privat;3 Permohonan sekurangkurangnya harus memuat:Nama dan alamat Pemohon;Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonandan menguraikan dengan jelas bahwa:1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian PeraturanPerundangundangan di bawah undangundang yangdianggap bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi,dan/atau2. Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku, danc.
Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:seey(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukanoleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan di bawah undangundang, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;atauc. badan hukum publik
UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang hanya dapat dilakukan olehpihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturantersebut, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atauc. badan hukum publik
atau badan hukum privat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditentukanbahwa agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonanhak uji materiil a quo, Para Pemohon harus membuktikan apakah dirinyamerupakan perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat yangdiatur dalam undangundang, badan hukum publik atau badan hukum privat,yang haknya dirugikan oleh berlakunya objek permohonan;Menimbang, bahwa Para
PT. KARYA DELI STEELINDO
Termohon:
3.EMELYA
4.SURIANTO
14 — 6
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkuan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta syarat-syarat penunjukannya.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Hj. Susiaty
Tergugat:
Yessy Devita
172 — 57
Pengadilan Agama ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka kewenangan untuk mengadili,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat kepadaTergugat seharusnya diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasionai (BASYARNAS)atau melalui Pengadilan Agama, sedangkan Pengadilan Negeri Tasikmalaya berdasarkan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik, p idanDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348 (ext.318)fungsi pHalaman 7Disclaimer7 Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Akad Pembiayaan Nomor 73100359 tertanggal
, p idanDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348 (ext.318)fungsi pHalaman 8DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik,4 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajiban
*euing RI melalui : Hal 13Telp : 021384 3348 (ext.318) alamanMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR apabila ada Eksepsi mengenaiKompetensi Absolud Pengadilan Negeri maka pengadilan Negeri wajib memutus terlebih dahuluDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik, p idan ilit fungsi p Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mermeriksa danmengadili perkara ini.DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik, p idan ilit fungsi p Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348
169 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seharusnya TERGUGAT sebagai pejabat publik harus benarbenar teliti sebelum mengambilkeputusan karena hal tersebut dipersyaratkan dalam azasazas umumpemerintahan yang baik, apalagi ini menyangkut kepentingan hukumpeserta lelang.
Putusan terhadap sengketa TataUsaha Negara adalah putusan terhadap sengketa hukum publik(mempunyai karakter hukum publik) yang berlaku tidak hanya padapara pihak yang bersengketa saja;2) Pasal 1 angka 6 UndangUndang No.5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka12 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.51Tahun 2009) menentukan Tergugat adalah Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya,yang digugat oleh orang atau badan
Putusan Nomor 585 K/TUN/2015.3) Dari ketentuan 1) dan 2) tersebut diatas, disimpulkan bahwapemberian TNKB masuk kategori Kepentingan Umum atau untukkepentingan pelayanan publik, sehingga tidak bisa dihentikan/diputusoleh Majelis Hakim PT.TUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 49huruf b UU No.5 Tahun 1986;d. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4), UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi Permohonan penundaansebagaimana dimaksud dalam ayat (2);a.
Bahwa pengadaan TNKB 2015 ini dibiayai anggaran Negara dariAPBN Polri, sehingga apabila pengadaan tidak terlaksanamengakibatkan tidak terserapnya anggaran Negara tersebut dan bilaterjadi penundaan akan berakibat tidak selesainya seluruh pekerjaanyang berdampak terganggunya pelayanan publik kepada masyarakat;Berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil;3.
Selain menghambatdalam pemberian pelayanan publik hal tersebut dapatmenimbulkan kekacauan hukum karena para penggunakendaraan tersebut tidak dapat memperoleh tanda nomorkendaraan yang merupakan identitas kendaraan bermotordimaksud, yang pada akhirnya akan menimbulkan tindakankriminalitas dengan menggunakan TNKB yang tidak dibuat olehinstansi yang berwenang membuat TNKB dimaksud.
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
HARI KRISTIANTO
22 — 3
Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur telahdilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh SatuanHalaman 1 dari 5 BA Sidang Nomor 213/Pid.C/2020/PN PwtPolisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama HARIKRISTIANTO kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ataudi dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa1 (Satu) buah KTP a.n. HARI KRISTIANTO.
8 — 0
Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDER :Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat menghadapsendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruhorang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanyatelah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti PengadilanAgama Temanggung melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Erte FMTemanggung, pada tanggal 15 November 2016 dan tanggal 15 Desember2016
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SUGIMAN
18 — 9
PwtBahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.13 WIB di Jl.Raya Utara Wangon, Desa Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas telahdilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama Sugiman kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemuorang lain dengan barang bukti berupa 1(satu) buah KTP a.n. Sugiman .
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
GALIH SUPRIYANTO
20 — 5
sehat;Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwake sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:Pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.37 WIB di PertigaanPabuwaran, Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara telah dilakukankegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama GALIH SUPRIYANTO kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
ILYAS ZAINUDDIN
74 — 26
April 2021, dari ATR/BPN, selanjutnya diberi tanda P 6;Fotokopi Laporan penilaian Properti Pengadaan pekerjaan Jasa penilai Publikuntuk 6 (enam) Stasiun di Kabupaten Barru Nomor : 00246/2.0013OO/PI/II/0109/1/X/2020 dari KIPP SIH WIRYADI & Rekan tanggal 26 Oktober2020, selanjutnya diberi tanda P 7;Fotokopi Rincian Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk PembangunanStasiun dan Gudang Jalur Perkretaapian MakassarParepare di KelurahanTuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dari Kantor Jasa Penilai Publik
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itusetiap orang dapat membedakan kapan seorang pejabat tersebutmelaksanakan tugas jabatan struktural organisasi publiknya dankapan melaksanakan jabatan eks officionya di luar organisasistruktural publik;Demikian pula jabatan Kasad dalam organisasi struktural TNI ADsebagai organisasi publik, memimpin organisasi TNI Angkatan Daratyang membawahi KodamKodam termasuk Kodam III/Slw dan paraPangdam termasuk Pangdam III/Slw ;3 Namun demikian secara eks officio Kasad sebagai Ketua YayasanKartika
Yayasan Kartika Eka Paksi tidak dapat dan tidakberwenang untuk menggerakkan organisasi TNI AD besertajajarannya ;Demikian pula Kasad dalam kedudukannya sebagai Pimpinanstruktural publik TNI AD tidak dapat mengatur dan menggerakkanYayasan Kartika Eka Paksi, karena Kasad dalam kedudukannyasebagai pejabat publik tunduk pada ketentuan Hukum Publik cqHukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara, sedangkanKasad dalam kedudukannya secara eks officio selaku Ketua YayasanKartika Eka Paksi tunduk pada ketentuan
Olehkarena itu setiap orang dapat membedakan kapan seorang pejabattersebut melaksanakan tugas jabatan struktural organisasi publiknyadan kapan melaksanakan jabatan eks officionya di luar organisasistruktural publik ;Demikian pula jabatan Kasad dalam organisasi struktural TNI ADsebagai organisasi publik, memimpin organisasi TNI Angkatan Daratyang membawahi KodamKodam termasuk Kodam HI/Slw dan paraPangdam termasuk Pangdam IIII/Slw;3 Namun demikian secara eks officio Kasad sebagai Ketua YayasanKartika
Yayasan Kartika Eka Paksi tidak dapat dan tidakberwenang untuk menggerakkan organisasi TNI AD besertajajarannya;Demikian pula Kasad dalam kedudukannya sebagai PimpinanStruktural publik TNI AD tidak dapat mengatur dan menggerakkanYayasan Kartika Eka Paksi, karena Kasad dalam kedudukannyasebagai pejabat publik tunduk pada ketentuan Hukum Publik cqHukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara, sedangkanKasad dalam kedudukannya secara eks officio selaku Ketua YayasanKartika Eka Paksi tunduk pada ketentuan
Posisi Kepala Staf TNI AD yang bertindak selaku (ex officio) KetuaYayasan Kartika Eka Paksi (Tergugat IV) kapasitasnya adalah sebagai individu.Sedangkan hubungan Kepala Staf TNI AD dengan Pemohon PK / Tergugat VAsal adalah hubungan kedinasan struktural yang bersifat sebagai atasan danbawahan dalam suatu badan hukum publik ;Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,perjanjian merupakan Undangundang bagi pembuatnya.
1646 — 1488
Tetapi saksi merasaketika menjadi konsen publik melalui media masa, publik bertanya saksiperlu merespon dan menyatakan sikap, karena saksi tidak maumengambil ini urusan pribadi orang, terdakwa sudah berbohong danmengaku berbohong menurut saksi sudah selesai;Bahwa yang melatarbelakangi saksi menuliskan respon menulis diTwitter itu hanya spontan saja karena kalau ada penganiayaan saksiharus berbicara dan menyatakan sikap, karena dalam komunitas aktivissifatnya spontan, tidak hanya kasus terdakwa saja
Kemudian Bmenyiarkan kepada publik.
Tapikalau dalam ranah undangundang kita dipisahkan ada undangundangpenyiaran ada undangundang ITE, dua undangundang ini belum adapenyatuan;Bahwa ITE patokan untuk diketahui umum adalah Publik/ adalah orangyang pada umumnya tidak dikenal, kalau bisa kita punya grup WhatsAppkeluarga itu bukan publik meskipun itu orangnya banyak tetapi itu namanyaadalah komunikasi terbatas sehingga kalau ada orang ribut di grupkeluarga tidak bisa dikenakan UndangUdnang ITE;Bahwa mengenai katakata sara itu pernah diuji
Jadi bohonguntuk diri sendiri ranahnya etika publik, moral, personality individu danseterusnya.
kemudian disiarkan maka masukproses penyiaran, menyampaikan kepada pers tidak identik denganmenyiarkan, karena proses menyiarkan ada proses editing ;Bahwa permintaan maaf itu bisa menghapuskan sebuah kesalahan kalaudalam konteks publik ya.
25 — 5
PENETAPANNomor 874/Pdt.G/2020/PA.PALaere Lo & enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Muhammad Reza bin Sangkalanga Lasera, umur 29 tahun, agama Islam,pendidikan S1 (Sarjana Administrasi Publik), pekerjaan pedagangonline, tempat kediaman di Jalan Bantilan Lorong Burasa (KostPertama), Kelurahan Lere
7 — 3
meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 03Januari 2020 dan tanggal 06 Mei 2020 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui Lembaga Penyiaran Publik
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SOFYAN SAURI
19 — 17
Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utaratelah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas namaSOFYAN SAURI kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luaratau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang buktiberupa 1 (satu) buah SIM A atas nama SOFYAN SAURI Atas perbuatannya,terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan DaerahKabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang
9 — 0
Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan,Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik RadioRepublik Indonesia (RRI) Jember.aoe Menimbang bahwa kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:anne Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa: 220222 22 nee ne ene e neBukti Surat : 222222 nn
DARMIATI ANWAR
45 — 6
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa danmengadilinya dengan demikian secara formil permohonan Pemohondapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukandisebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaiankegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dandata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatanSipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
242 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/PemohonInformasi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Ir. Ni Ketut Partini
Tergugat:
1.AKP Laorens R. Heselo SH. SIK
2.Kapolres Badung
34 — 15
TERGUGAT melawan hukum yaitumelawan / mengingkari Hukum Publik (Kedaulatan Hukum Negara RI) hasil Pemilu2014/2019 jo Pasal 2, 4 dan 7 UU 48/2009 tentang kehakiman. Yaitu :a. Mendasarkan hasil penghitungan suara Pemilu 2014/2019 jo di bawah/dengan mengakui kekuasaan (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dkk) yang tidak sahjo mengingkari/ tidak mengakui kekuasaan yang SAH (Presiden RI BapakMujais).b.