MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat:
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN.BKL tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan dikeluarkan Penetapan sejumlah Rp.210.000,- ( Duratus Sepuluh Ribu Rupiah);

PENETAPANNOMOR : 12/G/2020/PTUN.BKLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem InformasiPengadilan/eCourt telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara:NURMAN EFFENDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri,tempat tinggal di Jalan Depati Payung Negara RT 05 Nomor 23,Kelurahan Betungan

ParmanNo. 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, KotaBengkulu;Selanjutnya diS@DuUt SCDAQAL.............ccceceeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeees TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;1.Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu Nomor : 12/PENDIS/2020/PTUN.BKL, tanggal 2 Juni 2020tentang Penetapan Lolos Dismissal;Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 12/G/2020/PTUN.BKL2.Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor : 12/PENMH/2020

Telan membaca Surat Gugatan Nomor : 12/G/2020/PTUN.BKL7.Telah membaca Surat Kuasa Hukum Penggugat dan Surat PermohonanPencabutan Gugatan tanggal 19 Juni 2020;TENTANG DUDUKNYA PERMOHONANBahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Mei2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu pada tanggal 29 Mei 2020, di bawah Register Perkara Nomor:12/G/2020/PTUN.BKL;Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat danmemohon agar Pengadilan menyatakan batal

Negara, menyatakan adalahberdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor12/G/2020/PTUN.BKL dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutanperkara Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 12/G/2020/PTUN.BKLdari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Mengingat, Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;2.Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untukmencoret Perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN.BKL tersebut dari BukuRegister Perkara;3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sampaidengan dikeluarkan penetapan ini sejumlah Rp 210.000, (Dua RatusSepuluh Ribu Rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 22 Juni2020, oleh kami DAILY

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 76/G/2022/PTUN.BDG. tanggal 10 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ----- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 229/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;----------------

PUTUSAN Nomor : 176/B/2014/PTTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; MOHAMMAD ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanwiraswasta/petani, beralamat di DusunGenukwatu, RT.03 / RW.01, Desa Genukwatu,Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 176/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 10 September 2014,tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 229/G./2013/P.TUN.SBY. tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lainnya yang bertalian. 3.

Keterangan saksisaksi para pihak dan surat surat lain yang berkaitandan terlampir dalam berkas perkara ini ; TENTANG DUDUK SENGKETA :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, mengambil alin duduk sengketa, seperti yang tertera dalamputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Mei 2014Nomor : 229/G/2013/P.TUN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikutMENGADILI: DALAM EKSEPSI :DALAM POKOK SENGKETA : 22222022o2 ooo soeeceeesceeeeeee1.

Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 229/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 Mei 2014 yangdimohonkan banding tersebut ; Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkarapada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan padahari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh DILMAR TATAWI, SH.

HakimTinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku KetuaMajelis, RIYANTO, SH dan H. SYAMSIR ALAM, SH.MH., masing masingHakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaiAnggota anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu jugadengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dandibantu oleh ACHMAD JAZULI, SH.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat ; --------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu

PUT USANNOMOR : 95/B/2019/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara : = sen nne mene nnn noeIWAN HARJANTO TANOKO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Pedagang,bertempat tinggal

Selanjutnyadisebul Sebagal 9 =s==neeesceee eee TERBANDING /TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Ti NEA PVG NIASGEL 2 eet errr rt1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :95/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa inidi tingkat banding j =ssss2ss=

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2016 tersebut ; ---------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

PUTUSANNOMOR : 111/B/2016/ PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : H.

HANNANI PARANI, SH; Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Bung Perumahan Bung Permai Blok A.14 No. 19Kota Makassar, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Advokat dan Konsultan HukumABDUL MALIK KARIM & REKAN berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 24 Februari 2016; Selanjutnya disebut sebagaiSooeeeeeuus TERGUGAT Il INTERVENSI/ TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor

diberitahukan olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan SuratPengantar masingmasing Nomor : W4TUN 1/1298/AT.01.06/VII/2016Hal 5 dari 12 Hal Putusan 111/B/2016/PT.

(vide bukti T1) ;Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telahdipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatanPenggugat/Pembanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraHal 8 dari 12 Hal Putusan 111/B/2016/PT. TUN.MKSMakassar pada tanggal 17 Desember 2015 setelah Penggugat/Pembanding secara yuridis bukan lagi pemegang SHM No. 29032 SuratUkur No. 08545/2014 seluas 96.611 M?

250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU,tanggal 12 Oktober 2016 oleh kami UNDANG SAEPUDIN, SH.

M E N G D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ; ------------------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 01/G/2016/PTUN.Mks tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------------------

PUTUSANNOMOR : 140/B/2016/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara : 0 =="KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di JalanAndi Pengerang Pettarani Kota Makassar ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK73.71//2016,tanggal 28 Januari 2016, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.

Lamuru No. 27, KelurahanBontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :140/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 26 Oktober 2016 tentang penujukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; 2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor01/G/2016/PTUN.Mks tanggal 31 Mei 2016 ; 3.

TUN.MKSMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan suratpemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 01/G/2016/PTUN.Mks dibacakan dalam persidangan yang terbuka

TUN.MKSketerangan saksi yang diajukan para pihak maka Majelis Hakim berpendapatbahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Dalam Eksepsi dan pokok perkara telah tepat dan benar oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebutmenjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatEIGIAQ), mnnn nner nnn nner eininesnrn immmmnnine mrmmnn

ditetapkan dalam amar putusan ; Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentenagPeradulan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 serta ketentuanketentuan lain yang berkaitan ; MENGDILI Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :01/G/2016/PTUN.Mks tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikeduatingkat

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 13/G/2019/PTUN Mdo., tanggal 30 Oktober 2019 ;
Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; --------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 6 Mei 2014 yang dimohonkan banding ; ------ Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; --------------------------------

PUTUSANNOMOR : 165/B / 2014 /PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, ,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTASURABAYA , berkedudukan Jalan Taman Surya No.1 Surabaya ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; 1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.

Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagaiDGIIKUL ~~ nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nmin mninnminnmman amniemmnnnanan meni1.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 6 Mei 2014 Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY ; 3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas, dengan Surat Pemberitahuan untukmelihat berkas perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 27 Juni 2014 ; Hal.5 dari 9 Hal Perkara Nomor. 165/B/2014/PT.

Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada keduatingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya ditetapbkan dalam amarputusan di bawah ini ; 22+ 2722 noo enn nnn ne nn nnn ne eenMemperhatikan, PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 5 tahun1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding

dari Tergugat/Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 6 Mei 2014 yang dimohonkan banding ; Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada duatingkat Pengadilan yang untuk di tingkat banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 24September 2014 yang terdiri dari DILMAR

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.Mtr dari daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 26/G/2012/PTUN-BL, tanggal 16 April 2013, yang dimohon banding;------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima

PUTU SANNomor :97/B/2013/PTTUNMDN" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"non PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksadan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : AZWAR SUTAN KAYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PensiunanTNI, Tempat Tinggal Jalan Kelurahan Raya No.10RT.01 RW. 01, Duren Sawit Jakarta Timur, Dalam halini memberikan Kuasa kepada: AGUSSURYA PRAYITNO OTTO, S.H.

Seksi Peralihan HakPembebanan Hak dan PPA Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan,beralamat di Jalan Indra Bangsawan No 2Kalianda Lampung Selatan ;Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor50/14.18.01.600/1I/2013 tertanggal 05 PebruariSelanjutnya ...anon Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 97/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 18 Juli 2013 tentangPenunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketatersebut; anna nn nn nnn nnn enn nnn nn nnn nnn nnn reeceSee Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung Nomor : 26/G/2012/PTUNBL. tanggal 16 April 2013 ;ae Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara,bukti bukti surat dan keterangan Saksi yang berhubungan dengan sengketaene Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 22 Agustus 2013 No.97/

PEN.HS/2013/ PT.TUNMDN, tentang Penetapan hari Sidang dalam perkara ini ;TENTANG DUDUK SENGKETApas Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimanatercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung Nomor : 26/G/2012/PTUNBL, tanggal 16 April 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut ; = ===MENGADILI:1.

Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 28 Juni 2013 dantelah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor: 26/G/2012/PTUNBL tanggal 28JUAM 2003 5 sees ee eee= Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihakPenggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding maupun Tergugat IIIntervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;aa Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN.ABN tersebut dari buku register perkara; 3. Membebankan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Pihak Penggugat sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

PENETAPANNomor : 28/G/2016/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, denganacara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon, Jalan Woltermonginsidi Nomor 168, Ambon, telah mengeluarkanPenetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: NATANEL SALEMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,Tempat tinggal Desa Bobanedano

Dalam hal ini memberikanKuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2016, kepada : Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 28/G/2016/PTUN.ABNPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tersebut:1. Nama : DENY GUNAWAN KASIM, S.H., M.Hum.,; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi SekretariatDaerah Kabupaten Halmahera Barat; 2. Nama : ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si.; Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Halmahera Barat; 3.

Nama : JASON K.LALOMO, S.H., LL.M.; Jabatan : Kasubag Organisasi dan Tata laksana SekretariatDaerah Kabupaten Halmahera Barat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2016, yangtelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 6 Desember 2016 dalam register perkara Nomor :28/G/2016/P TUN.ABN; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 28/Pen.Dis/2016/PTUN.ABN tertanggal 6 Desember 2016tentang

UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturanlain yang berkaitan; MENETAPKAN :1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN; 2.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonuntuk mencoret perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN.ABN tersebut dari buku register perkara;Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN3.

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang sedang berjalan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sejumlah Rp. 336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/2013/PTUN.SMG, Tanggal 3 Desember 2013 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar

MH ;: Jaksa Pengacara Negara ;: Kejaksaan Negeri Wonosobo Jalan Serayu Nomor2 Wonosobo ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;Telah membaca : 772722 2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn1. Penetapan...3.1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 51/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Maret 2014 tentangpenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara tersebut;2.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/2013/PTUN.SMG. Tanggal 3 Desember 2013 beserta suratsurat lainnyayang bertalian ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alih dan menerima kejadian kejadian dan duduk sengketayang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtanggal 3 Desember 2013 Nomor : 45/G/2013/PTUN.SMG. yang dimohonkan bandingdengan amarnya sebagai berikutMENGADILI :1.

Semarang tersebut dan memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :MEMUTUSKANPRIMAIR 22202 n enn nn1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No : 45/G/2013/PTUN.Smg tanggal 3 Desember 2013 ;SUBSIDAIR ; 772 222 0nnnn nnn nana nnn nnne Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yangseadiladilnya ( Ex Aequo EtMenimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajariberkas (inzage) masingmasing

benar ;Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaipertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkatbanding sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tersebut harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikanmemori banding dari

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; ------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2013/ PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan banding ;-------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); --------------------------------------------

tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/ 2013/PTUN .SBY tanggal 22 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut ;F Dalam Eksepsi ;II.

PTUN, SB ys Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telahmengajukan memori banding tertanggal 17 September 2013 yangHal 3 dari 11 hal Putusan No.198/B/2013/PT.TUN.SBY diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 17 September 2013 dan telah diberitahukan kepadaTergugat / Terbanding isinya memohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut; 2c nn nso nnncnne none1.Bahwa, Pembanding mengajukan banding atas

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul ; Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telahmengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Mei 2013 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 29 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding yang isinya memohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut ; 1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 150/G/2012/PTUN.SBY tanggal 4 April 2013yang dimohonkan banding ;3.

membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnyaakan ditetapkan pada amar putusan ini;Memperhatikan, PasalPasal dalam UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarabeserta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengansengketa tata usaha negara ini ; "MENGADILI:e Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

PUTUSANNOMOR 102/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilantingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara :SURAME, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa ,Tempat tinggal di Kenteng RTI 002, RW 001, Desa Bojasari,Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, ;Dalam hal ini memberikan kuasa

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 yang diucapkan secaraelektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada ParaPihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021, yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lain yang bertalian;4.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.500, ( Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum padahari Selasa , tanggal 23 Pebruari 2021 Putusan tersebut disampaikan secaraelektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 88/G/2020/PTUN.SMG.

Yang diucapkan secara elektronik denganpenyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui SistemInformasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal23 Pebruari 2021;Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukanpermohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi PengadilanTata Usaha Negara Semarang, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara padahari Senin, tanggal 1Maret 2021 ;Menimbang, bahwa

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 yangdimohonkan banding ;3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan bandingditetapkan sebesar Rp.150.000, ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat., tanggal 16April 2021 oleh kami :DR SLAMET SUPARJOTO, S.H.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; --------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 139/G/2018/PTUN.SMG tanggal 11 Maret 2019 yang dimohonkan banding ; - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------

PUTUSANNomor : 147/B/2019/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang MadyaVI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamSengketa Antara 5 n= nn = eno nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn een noe nen coe noe nee neSUKARNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta

PETINGGI SENGONBUGEL, KECAMATAN MAYONG,KABUPATEN JEPARA, Berkedudukan di Kantor PetinggiSengonbugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ; Berdasarkan Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 19Nopember 2018, Para Anggota Panitia Pemilihan PetinggiHal. 1 Putusan No. 147/B/2019/PT.TUN.SBYSengonbugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara telahmewakilkan kepada Darmanto, S.H. selaku Ketua PanitiaPemilinan Petinggi Sengonbugel, Kecamatan Mayong,Kabupaten Jepara untuk menghadiri sidang di PengadilanTata Usaha

SLAMET HARYOKO, S.H. ; 27200 05Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum Anang Zubaidy & Rekan, di JalanGodean km. 7,5 Sidomoyo, Godean, Sleman ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENS ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :147/B/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Mei 2019, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara inidi tingkat banding ; 2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :139/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 11 Maret 2019 ; = ===3.

Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Mei 2019 dan telahdiberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat danTerbanding/Tergugat oleh Mamik Hermindjaja, SH, Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan KontraMemori Banding Nomor : 139/G/2018/PTUN.SMG, masing masing padafanggell 16: Mei 2019) j

M E N G A D I L I ;- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 8/G/TF/2022/PTUN.YK, tanggal 11 Nopember 2022 yang dimohonkan banding ;- Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; ----------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 November 2018 yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000

PUTUSANNomor : 87/B/2019/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang MadyaVI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara ; == 22 nnn nnn nnn ne nnn nnn nn nnn nnn ce nn cee nnnSRI MURNI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tanjungsari IndahRT

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :87/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Maret 2019, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara inidi tingkat banding ; === 20 0n ono non nnn nn nnn ron nnn non cen ncenen2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :111/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 29 November 2018 ; 3.

Fitriah, SH.MH., PaniteraMuda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan SuratPemberitahuan Dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor111/G/2018/ PTUN.SMG, masing masing pada tanggal 19 Pebruari 2019 ; Bahwa pihak Terbanding/Tergugat Il Intervensi 1 dan 2 telahmenyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2019 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat

, Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat Il Intervensi 3 dan 4,Terbanding/Tergugat Il Intervensi 5 oleh Mamik Hermindjaja, SH., PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat PemberitahuanDan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG,masing masing pada tanggal 24 Januari 2019 ; Bahwa pihak Terbanding/Tergugat telan menyerahkan kontramemori banding tertanggal 4 Pebruari 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Pebruari

PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Sri Mumi Penggugat Prinsipalpada tanggal 22 Januari 2019 ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks. dari buku register perkara;----------------3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).-----------------------------------------------

./2015/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasatelah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara ; RIAS WAHYUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar bertempat tinggaldi Jalan Kesuma Timur Nomor 34 C Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan BacukikiBarat Kota Parepare.

Dalam hal ini diwakili orang tuanya bernama : Agussalim Y KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Kesuma Timur Nomor34 C Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA SMP NEGERI 9 PAREPARE, Berkedudukan di Jalan Bau Massepe Nomor94 A Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParepareSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut telah : Membaca : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 08 September 2015 Nomor56/PEN/2015/PTUN.Mks. tentang Penunjukkan MajelisHakim ; 3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 08 September 2015 Nomor56/PEN.P/2015/PTUN.Mks. tentang Penunjukkan PaniteraPengganti ; MendengarMenimbang4, Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09 September2015 Nomor. 56.H/PEN/2015/PTUN.Mks. tentang Penentuanhari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;5.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalamketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang menentukan sebagai berikut :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannyasebelum Tergugat memberikan jawabannya ;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atasgugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akandikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui olehTGP QUG AL j~~ nnn ann nnn nnn rnin nnnnecnnmennns3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untukmencoret Perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks. dari buku register perkara;3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamistanggal 26 September 2015 oleh M. USAHAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDINUR INSANIYAH, S.H. dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.