Ditemukan 51522 data
6 — 0
putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurma, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
59 — 4
Berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa sekedar memberikan penilaianterhadappemeriksaan perkara ini, berikut adalah catatan Hakim terhadap segalasesuatu yang menjadi fakta dalam persidangan ini, yaitu:e Bahwa Para Terdakwa mengatakan memiliki sebagian tanah objeksengketa secara turuntemurun dari nenek moyangnya sebagai warisan,namun tidak ada suratnya;e Bahwa tindakan Para Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendirikarena tanoa didasari dengan alas hak yang sah, sementara korbanRamlah Hutagalung mendasari
134 — 36
menggunakan kesempatantersebut.TENTANG HUKUVINYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingyang diajukan oleh pembanding telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukandalam Undang Undang, maka permohonan banding tersebutdinyatakan dapat diterima.Dalam Konvensi.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelahmempelajari berkas perkara yang dimohonkan bandingberikut berita acara persidangan dan bukti bukti yangdiajukan para pihak dan memperhatikan pula pertimbanganhukum yang mendasari
9 — 9
TIDAKDIKETAHUI LAGI KEBERADAANYA DIWILAYAH RI (Ghoib); ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 4576/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
12 — 0
No. 0114/Pdt.P/2015/PA.Pas.Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonana quo;Menimbang bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata di pengadilan agama, karena dalam Kutipan Akta Nikah Nomor203/34/V1/1987 tanggal 12 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon,akibat kesalahan tersebut
95 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti P15);Bahwa mendasari pada Bukti P15, telah jelas bahwa dalam ketentuanPasal 18 ayat (8) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport IndonesiaEdisi XVIII Tahun 20132015 yang merujuk ke Tabel HukumanPelanggaran LaluLintas dalam Lampiran Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi XVIII Tahun 20132015 padabagian mengemudi kendaraan dibawah pengaruh minuman keras(alkohol) pada tabel urutan ketiga, sangat jelas menentukan danmengatur bahwa:Mengemudi kendaraan di bawah pengaruh minuman keras
Pemohon Kasasi/Penggugat dan pekerja termasuk Termohon Kasasi/Tergugat danjuga merupakan landasan hukum untuk menyelesaiakanpermasalahan yang berhubungan dengan Hubungan Industrial;Maka yang menjadi landasan hukum bagi pengusaha dan pekerjadalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat dan TermohonKasasi/Tergugat yang hukumnya mengikat dalam hubunganindustrial adalah Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesiadan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia yangberlaku dari waktu ke waktu;Bahwa mendasari
Kasasi/Tergugat telah menerima surat peringatan(warning) lIl yang merupakan peringatan terakhir, namun tetapkembali melakukan pelanggaran kerja tanoa mendapatkan sanksipemutusan hubungan kerja sebagaimana telah ditetapkan olehperusahaan dan PUK SPKEP SPSI, oleh karenanya tidak akanmungkin untuk dilakukan pembinaan terus menerus karena akanmenimbulkan ketidakpastian dan ketidakberlakukan pada peraturanperusahaan sedangkan ketentuan Pasal 161 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendasari
kerjaantara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan TermohonKasasi/Tergugat, dikarenakan meskipun Termohon Kasasi/Tergugattelah membuat pernyataan tertulis namun kembali melakukanpelanggaran kerja, selain itu tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yangkembali melakukan pelanggaran kerja akan menjadi presden buruk dancontoh yang tidak baik bagi rekan kerja dan bawahan TermohonKasasi/Tergugat, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudah pasti akanmenjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masa depanperusahaan;Mendasari
pada perkara a quo, Judex Facti PHI Jayapura telahmemutus perkara a quo dengan putusan mengabulkan gugatan rekonvensidari Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga terlinat jelas bahwa putusanJudex Facti sudah tidak lagi mendasari pada ketentuan perundangundangan maupun pada pembuktian sehingga sudah sepantasnya untukdibatalkan;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo telah salah denganmengabulkan gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat karenamerujuk pada gugatan rekonvensi yang diajukan
Pembanding/Penggugat II : Pr. Noor Sehan Diwakili Oleh : H. Muhammad Sukarto, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Nur Indriani, SE
48 — 36
Hasan Andas/Tergugat;Bahwa mendasari dalil Para Penggugat tersebut, maka terdapat 2(dua) objek bidang tanah perumahan yang berbeda dan dimiliki olehpemilik yang berbeda satu sama lainnya atau berlainan, oleh karenaitu Para Penggugat sebagai para pemilik dari masingmasing objektanah tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatandalam satu gugatan terhadap Tergugat.
Hasan Andas/Tergugat;Bahwa mendasari pada dalil Para Penggugat tersebut, makaterdapat 2 (dua) objek bidang tanah perumahan yang masingmasing berbatasan di Sebelah Timur adalah dengan sebidangTanah Waris;Bahwa dalam hal ini Para Penggugat tidak bisa menyebutkansecara jelas dan pasti siapa pemilik tanah yang berada di sebelahTimur dimaksud, penyebutan batasbatas demikian yang hanyamenyebut dengan tanah waris menyebabkan batasbatas obyeksengketa menjadi tidak jelas dan kabur, padahal secara hukumgugatan
dariTergugat bukan dari Tergugat III;Alenia Ketiga:Menimbang, bahwa untuk mengenai point 2 tersebut oleh karena ParaPenggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanahmilik dari Tergugat Ill dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikanHalaman 13 dari 21PutusanNomor 112/PDT/2021/PT SMRbahwa tanah sengketa yang dipermasalahkan adalah milik darinya,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wayjar jika Tergugatmengambil hakhaknya terhadap tanah perwatasan miliknya tersebut;Bahwa dengan mendasari
8 — 3
permohonan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan akantetapi didalam repliknya ternyata Pemohon mengakui bahwa Pemohon denganTermohon masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir 3 minggu yang lalu, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadikabur (obscuur libel) karena posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari
8 — 0
ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan akantetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui bahwa Penggugat denganTergugat masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir pada tanggal 06 Juli 2012, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadikabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumdan kejadian yang mendasari
23 — 2
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(potokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah supaya Pengadilan Menetapkan anak yang bernama CucuPemohon dibawah perwalian Pemohon sebagai neneknya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
18 — 2
P4 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanganti nama anak Pemohon adalah karena Pemohon merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama anak Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilanterlebih dahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurusAdministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa Hakim
20 — 10
Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut suratyang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1224/Pid.Sus/2014/PN.Lbp,tanggal 24 Desember 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari
RISMIATI
45 — 17
RahmaSahira Inasyah (anak Pemohon) atau pun hal lain sehingga perlunya dilakukanperbaikan untuk itu;Menimbang, bahwa setelah mencermati isi/ alasan permohonan daripihak Pemohon, ternyata yang mendasari diajukannya permohonan aquoadalah usia anak Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan batas usiaanak untuk mengikuti ujian di sekolah;Menimbang, bahwa terlepas dari soal ketentuan batas usia di atas,Hakim berpandangan bahwa permohonan untuk merubah tanggal/ bulan/ tahunkelahiran yang sebenarnya sematamata
49 — 30
., sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Agustus 2018 mediasitersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon tidakmencantumkan alasan yang mendasari Pemohon mengajukan jin poligami,sehingga majelis Hakim menilai dalil permohonan tersebut tidak mempunyai dasarhukum yang jelas sehingga permohonan tersebut kabur (obscuur
13 — 3
Selogiri Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22Mei 1994 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/22/V/1994 tanggal 23 Mei 1994dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Ce ibe p tbe te Lisdify>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:G Mali db) D1 SG 2Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah
32 — 21
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapatMenimbangBerpendapatpemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan
39 — 19
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/128
113 — 30
AbhinayaAnsori binti Ali Ansori, oleh karena itu MajelisPengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat,Penggugat/Terbanding mohon agar ditetapkan sebagai pihakyang berhak untuk mengasuh atau memelihara anaknya bernamaANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun ;Menimbang, bahwa ternyata petitum atau tuntutanPenggugat/Terbanding tersebut tidak disertai dengan positayang menguraikan peristiwa kejadian atau peristiwa hukumyang mendasari
15 — 0
Banjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut1.Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telahterpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum berusia 16 tahun;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karenakeduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya,sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi
28 — 18
No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MITR.harus memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983;Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat denganlandasan Hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim tingkat pertamatersebut, karena pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983telah dirubah secara total dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri