Ditemukan 2827099 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-06-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 September 2018 — KOPERASI PEGAWAI MARATIM MANDIRI
37 — 8
  • KOPERASI PEGAWAI MARATIM MANDIRI
    KOPERASI PEGAWAI MARATIM MANDIRI, Perseroan, JI. Bugis Raya No. 25,Kel. Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal inidiwakili oleh MAR AENI ISMAIL, Direltur, yang memberukankuasa kepada MOHAMAD ZEN EL, S.H, ENIYO, S.H danGATOT RUSBAL, S.H, Para Advokat & Legal Konsultan padaKANTOR ADVOKAT ZEN & GATOT beralamat di GrandBoutique Center (GBC) Blok D.7.
    Koperasi Pegawai Maritim Mandiri, akantetapi posita Penggugat pada halaman 4 angka 10 menyebutkan Penggugatdipanggil oleh Wakil Kepala RumahGrand Boutique Center (GBC) Blok D.7 M:+62 81386890259 JI. Mangga Dua RayaKav 8, Jakarta Utara 14430Sakit Port Medical Center (PMC) dan menyatakan kontrak kerja telahhabis dan akan menggand Penggugat.
    Koperasi Pegawai Maritim Mandiriyang beralamat di Jalan Bugis Raya No.25 Kebon Bawang, Jakarta Utarasebagai Tergugat.PADAHAL berdasarkan Perjanjian Kerja ADALAH antara Penggugat denganPT. Kopegmar Mandiri yang beralamat di Jalan Cempaka No. 14 TanjungPriok Jakarta Utara BUKAN dengan PT. Koperasi Pegawai MaritimMandiri,sehingga NYATALAH bahwa Penggugat telah salah alamat dalam perkara aquo.Bahwa dengan demikian, karena PT. Koperasi Pegawai Maritim MandiriBUKAN PT.
    Koperasi Pegawai Maritim Mandiri adalah kehru dan salahalamat. Karena itu. seharusnya gugatan ditolak, atau setidak tidaknyadinyatakan tidak diterima.Berdasarkan eksepsieksepsi:1. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (exceptie obscure lebellum)2.
    OlehKarena itu untuk memastikan ada tidaknya upah kerja lembur Pengggugat, selamapersidiangan belum ada bukti berupa perhitungan dari pegawai pengawasketenagakerjaan setempat, sehingga petitum ini beralasan untuk ditolak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak dapat mengabuklan petitumangka (5) agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesarRp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabilaTergugat lalai untuk melaksanakan Putusan dalam perkara ini nantinya
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 04-02-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN BATANG Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Btg
Tanggal 21 April 2022 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Setia Praja
Tergugat:
Haris Nugroho
80 — 27
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia Setia Praja
    Tergugat:
    Haris Nugroho
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1184 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI “ANUTA PURA” VS SRIWATI
59 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA VS SRIWATI
    PUTUSANNomor 1184 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTAPURA berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 3,Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili oleh KetuaKoperasi Irfan Dg.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:deBahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) atau salah alamatmengenai subjek Tergugat, karena Penggugat tidak jelas menyatakan siapayang menjadi Tergugat dalam perkara ini apakah Ketua atau Pengurus, atauKoperasi Pegawai
    Nomor 1184 k/Pdt.SusPHI/2017Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebagaimanagugatan Penggugat (gugatan terlampir), bahwa Majelis Hakim TingkatPertama dalam perkara a quo telah mengganti pihak Tergugat yangawalnya adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT TelekomunikasiAnuta Pura Palu menjadi Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi AnutaPura Palu, hal tersebut secara nyata dan terangterangan melanggarketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata dimana MajelisHakim tidak boleh mengganti
    PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukanKoperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu selaku BadanHukum, hal ini menegaskan bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkaraini adalah Ketua dan Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi AnutaPura Palu sebagai personal lijtke bukan sebagai badan hukum, bahwaketua maupun pengurus koperasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabanhukum secara personal sebab hanya mewakili kKoperasi di dalam dan di luarpengadilan, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) Akta
    Nomor 1184 K/Padt.SusPHI/2017undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-05-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pdt/2020
Tanggal 6 Mei 2020 — YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), dkk.
152 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), dkk.
    PUTUSANNomor 833 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI, beralamat di JalanAmbalun Nomor 18, RT 002 RW 006, Pondok Labu, Cilandak,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Alwiyah Partiwie Husinselaku Ketua dan Itjeu Sukardi selaku Sekretaris, dalam hal inimemberi kuasa kepada DR Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.
    ThamrinNomor 2, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Agus D.W.Martowardojo Gubernur Bank Indonesia, dalam hal inimemberi kuasa kepada Panji Achmas, S.H., LL.M., dankawankawan, Para Pegawai Bank Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;2. LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA(LPPI), berkedudukan di Jalan Kemang Raya Nomor 35Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dr.Ir. Hartadi A.
    ., dankawankawan, Para Pegawai LPPI, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 November 2017;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/20203.
    PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa lagipula, setelan membaca dan mempelajari pertimbanganJudex Facti dinubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memorikasasi tanggal 19 Agustus 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontramemori kasasi tanggal 3 September 2019, Mahkamah Agung berpendapatbahwa putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum sehingga bukanpenerus Yayasan Perumahan Pegawai
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANPERUMAHAN PEGAWAI tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Syamsul Maiarif, S.H., LL.M., Ph.D.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 22-12-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 688/PDT/G/2012/PN JKT SEL
Tanggal 6 September 2012 — YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUMTANI) L A W A N PT USTRAINDO,
114 — 93
  • YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUMTANI) L A W A NPT USTRAINDO,
    Mengelola Pembangunan Perumahan Di AtasTanah Tersebut Untuk Pegawai Departemen Pertanian.6.
    Dalam Surat Menteri Pertanian Nomor : PL.420/56/Mentan/II/1985/Rhstanggal 12 Pebruari 1985 kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertaniansecara jelas menentukan bahwa guna melaksanakan pengalihan tanah PTPXl yang akan digunakan untuk perumahan pegawai Departemen Pertanian,Penerimaan asset berupa tanah dari PTP XI dilakukan oleh YayasanKesejahteraan Pegawai Rumpun Pertanian dan Selanjutnya Yayasan akanmengelola pembangunan perumahan di atas tanah tersebut untuk keperluanpegawai Departemen Pertanian.7.
    pegawai pertanian belum mendapatkanperumahan sampai sekarang.Bahwa benar saksi belum mengajukan untuk mendapatkan perumahan ,karena kalau saksi mengajukan untuk mendapatkan perumanah gajisaksi dipotong , sementara gaji saksi masih belum memenuhi kebutuhansehari hari ;Bahwa benar masih banyak para pegawai Departemen Pertanian yangingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan perumahan, karenamasih ada yang belum dapat;Bahwa benar sampai sekarang masih banyak para pegawai DepartemenPertanian yang
    Saksi LucasBahwa benar yang menjadi persoalan antara Penggugat denganTergugat adalah mengenai masalah tanah yang ada di Cisauk;Bahwa benar pada waktu tahun 1988, saksi diberikan fasilitas olehDepartemen Pertanian, diberi fasilitas perumahan atas tanah tersebut,dan saksi saat itu karyawan Pegawai Negeri Sipil Pertanian;Bahwa benar saksi diberikan fasilitas tersebut karena saksi adalahsebagai pegawai Departemen Pertanian, dan memfasilitasi adalahYarumtani;Bahwa benar waktu itu saksi sebagai Pegawai
    /XII/1985 telahmenunjukkan bahwa Penggugat ( Yayasan Kesejahteraan Pegawai RumpunPertanian ) selaku wakil karyawan pertanian telah ditunjuk untuk melaksanakanpelepasan hak atas tanah perkebunan Serpong Milik PTP XI tersebut.
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 29-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Idm
Tanggal 19 Januari 2022 — Iim Rochimah
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wirapraja
87 — 38
  • Iim Rochimah
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wirapraja
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Kds
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP RI
Tergugat:
Edy Kurniawan
28 — 12
  • Penggugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP RI
    Tergugat:
    Edy Kurniawan
    PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2020/PN KdsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan sederhana antara:Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Kudus,dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yaitu Kasban Soemitardja danSulikin selaku Ketua dan Sekretaris PKPRI Kabupaten Kudus, denganmemberi kuasa kepada Nauval Irfani, SH., MKn
    bahwa Penggugat Sederhana telah mengajukan surat gugatansederhana tertanggal 5 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Agustus 2020 dalamRegister Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Kds, dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Tergugat telah membuat SuratPengakuan Hutang (Perorangan) yang telan mengakui dan menerimapinjaman dari PKPRI Kabupaten Kudus sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) dengan Pusat Koperasi Pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-07-2008 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/Pdt/2008
Tanggal 28 Juli 2008 — BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk vs INDUK KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKP-RI)
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk vs INDUK KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKP-RI)
    VTA Jakarta ;Pemohon Kasasi V/Termohon Kasasi Il, dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding ;melawan:INDUK KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKPRl), dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. WAGIONO ISMANGL,selaku Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (IKPRl), Drs. KUSMIYAT WIRJODINOMO, selakuSekretaris Umum Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia(IKPRl), berkedudukan di Jalan R.P. Suroso No.21Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. KRH.HENRY YOSODININGRAT, SH., Hj.
    Tentang Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat :Bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Hukum berbentuk IndukKoperasi Pegawai Republik Indonesia, yang anggotanya terdiri dariKoperasiKoperasi Pegawai Negeri Indonesia Tingkat Sekunder.
    Dengantujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota perorangan besertakeluarganya dalam hal ini Pegawai Republik Indonesia ;Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum yang melakukan kegiatandalam dunia Perbankan, antara lain melakukan kegiatan menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan Pasal 1 angka2 UndangUndang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
    BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., danpermohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Il : INDUKKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKPRI) tersebut harusditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.4 Tahun 2004,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun
    No.212 K/Pdt/2008NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, dan Pemohon Kasasi Il : INDUKKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (IKPRI) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi VTergugat dan Pemohon Kasasi IlPenggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Senin, tanggal 28 Juli 2008 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 21 Januari 2019 —
Tergugat:
Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat
26 — 0

  • Tergugat:
    Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-10-2007 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666K/PDT/2007
Tanggal 8 Oktober 2007 — PERKEBUNAN XI ; YAYASAN PEGAWAI RUMPUN TANI, dkk.
163 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKEBUNAN XI ; YAYASAN PEGAWAI RUMPUN TANI, dkk.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Sit
Tanggal 13 Juni 2019 —
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
68 — 16

  • Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
    kantor Jalan Madura Nomor 55 ASitubondo dan beralamat rumah di Jalan Semeru RT.01 RW.20,Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dalamhal ini memberikan kuasa kepada MARKACUNG, SH.MH, Advokatyang berkantor MARKACUNG, SH.MH dan Rekan, beralamat di JinSucipto Nomor 100 Situbondo, berdasarkan surat kuasa Khusustertanggal 12 Nopember 2018, selanjutnya di dalam perkara ini disebutSCDAQAL .... ce ceeecccccccseseeeceeceeeeeeeeeeeeeeasaeeseeeeeesasaeeeeeeeeesaaeees PENGGUGAT;LAWAN :Koperasi Pegawai
    Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Situbondo, memiliki Jenis jenis Simpanan yang terdiri dari, SimpananHalaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN SitPokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sosial dan Simpanan Manasuka;Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Sosial hanya dilakukan oleh AnggotaKoperasi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ataupun Purna PegawalNegeri Sipil;8.
    Bahwa benar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Situbondo memang membuka kesempatan kepada Masyarakat Umumuntuk menyimpan dananya di KPRI Handayani Situbondo melaluiSimpanan Manasuka, dengan ketentuan dan cara cara sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Pengurus serta terlebin dahulu melalui sepengetahuandan persetujuan pengurus;9.
    Bahwa terhadap proses penyimpanan dana yang berasal dari masyarakatumum dimana KPRI memungkinkan menerima simpanan dari masyarakataUmum, atau didalam KPRI handayani dikenal dengan Simpanan Manasuka,Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Situbondomempunyai Standar operasional Prosedur ataupun tata cara dan syaratsyarat tertentu, diantaranya, harus melalui persetujuan dan sepengetahuanseluruh pengurus hal mana untuk menentukan Equilibrium antara dana yangmasuk (investasi/simpanan) dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-05-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 K/Pdt/2022
Tanggal 24 Mei 2022 — KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR KOPERASI DAN PKM KABUPATEN TAPANULI UTARA VS HALOMOAN SIMANUNGKALIT, dkk.
62 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR KOPERASI DAN PKM KABUPATEN TAPANULI UTARA VS HALOMOAN SIMANUNGKALIT, dkk.
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 20-12-2023 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN POSO Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Pso
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat:
ELIAS RABBANA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
37 — 30
  • Penggugat:
    ELIAS RABBANA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/PDT/2012
Tanggal 27 Februari 2014 — Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, vs Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI),
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, vs Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI),
    Soepomo Nomor 178 A,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28September 2010;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon KasasiVTermohon Kasasi Il/Tergugat/Pembanding/Terbanding;melawan:Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRl), dalamhal ini diwakili oleh Prof. Dr. Wagiono Ismangil, selaku KetuaUmum Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) ,Drs. Kusmiyat Wirjodinomo, selaku Sekretaris Umum IndukKoperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRl), berkedudukan diJalan R.P.
    Tentang Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat.1.Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Induk KoperasiPegawai Republik Indonesia, yang anggotanya terdiri dari koperasikoperasi Pegawai Negeri Indonesia Tingkat Sekunder.
    Dengan tujuan intukmemajukan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya dalamhal ini Pegawai Republik Indonesia;Bahwa Tergugat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan dalamdunia perbankan, antara lain melakukan kegiatan menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan pasal 1 angka2 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
    Nindyo Pramono, SH, MS, lahir diBoyolali, tanggal 18 Juli 1954, lakilaki, Kristen, Indonesia,pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, alamat : Wirobrajan, Jl. Gatutkoco10 YKA RT/RW: 012/003, Kel.
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Register : 27-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 27/Pdt.G.S/2018/PN Bdw
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KPRI RONGGO JOYO
Tergugat:
RUSMINI SURYO
13 — 7
  • Penggugat:
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KPRI RONGGO JOYO
    Tergugat:
    RUSMINI SURYO
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Jerni Br Simanjuntak
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
14 — 8
  • Penggugat:
    Jerni Br Simanjuntak
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ PALU VS NURLAILAH
625 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU VS NURLAILAH
    PUTUSANNomor 679 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURAPALU, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 3 KotaPalu Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Irfan DG Mapatto selakuKetua Koperasi KOPEGTEL Anuta Pura, berkedudukan di JalanKH.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) mengenaisubyek hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalam gugatannyamenyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara ini adalahKetua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta PuraPalu, bukan Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Paluselaku badan hukum, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusan perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara a quoadalah Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura
    Hal ini menegaskan bahwa Majelis Hakim telah salahmenerapkan hukum dengan mengganti pihak Tergugat yang awalnyaadalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi AnutaPura Palu menjadi Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta PuraPalu.
    hal ini juga berkaitan erat dengan syarat formil suatugugatan walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap haltersebut dalam jawab menjawab karena subyek gugatan itu termasuksyarat formil yang seharusnya dengan atau tanpa eksepsi haruslahdipertimbangkan apakah sudah tepat gugatan itu ditujukan kepadaseseorang atau badan hukum, sebab tentunya untuk menentukan siapayang bertanggung jawab untuk membayar seluruh pembebanankomponen dalam putusan kepada Penggugat, apakah Ketua, PengurusKoperasi Pegawai
    PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu atau KoperasiPegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu yang berbadan hukum;Halaman 9 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Padt.SusPHI/2017Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalahKoperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukan Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebabdalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiansebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a menyatakan bahwakewenangan pengurus Pengurus
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Jerni Br Simanjuntak
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
26 — 6
  • Penggugat:
    Jerni Br Simanjuntak
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
    AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.GS/2021/PN RapPada hari ini Selasa tanggal 29 Juni 2021 dalam persidangan PengadilanNegeri Rantau Prapat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :Jerni Boru Simanjuntak, Perempuan, 59 Tahun, Kristen, Pegawai NegeriSipil (Guru SD), Alamat Desa Kebun Pamingke Kecamatan Aek Natas KabupatenLabuhanbatu Utara.
    Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jackson Oktaryo Nababan, SHdan Iwansyahputra Ritonga, SH, Advokat pada Kantor Hukum Jackson OktaryoNababan, S.H & Rekan, Beralamat Komplek Perumahan Puri Kampung Baru BlokD No. 23 Rantauprapat Kode Pos 214121 Kelurahan Kartini Kecamatan RantauUtara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Mei 2021;LAWANPusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Labuhanbatu, AlamatJalan Padang
    Muklis Tarigan mengenai balik nama Sertifikat Hak MilikNomor : 02.12.01.09.4.00003 yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenHalaman 1 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.GS/2021/PN RapLabuhanbatu) dari milik Pusat Koperasi Pegawai Negeri KabupatenLabuhanbatu menjadi atas nama Drs.Muklis Tarigan;3.
    Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) akan melunasi uang Pihak Kedua(Penggugat) sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telahdidepositokan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Labuhanbatubilamana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.12.01.09.4.00003 yang telah dibaliknamakan atas nama Drs.
    Muklis Tarigan telah mempunyai kekuatan hukumtetap dan kepastian hukum maka pihak pertama (Tergugat) akan menjual asetberupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor02.12.01.09.4.00003 yang merupakan aset Pusat Koperasi Pegawai NegeriKabupaten Labuhanbatu untuk mengembalikan uang pihak kedua (Penggugat)sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 469/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 5 Nopember 2018 — ARI MUHAMAD SOBARI bin HIDAYAT FABER S.pd >< YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) CS
112 — 651
  • ARI MUHAMAD SOBARI bin HIDAYAT FABER S.pd >< YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) CS
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 28-07-2023
Putusan PN AMBON Nomor 98/Pdt.G/2023/PN Amb
Tanggal 17 Juli 2023 — Penggugat:
ABDUL GANI LANAISA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU
41 — 0
  • Penggugat:
    ABDUL GANI LANAISA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU