2018PA.Blu dan tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu. disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpakehadiran Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan padapemeriksaan pokok perkara:Menimbang, bahwa yang mendasari

denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum danTerdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbulHalaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2017/PT MDNdipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Stabat Nomor: 620/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 30Oktober 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawatanak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adalah:Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.GsgTergugat mengabaikan hak anak kandung Penggugat dan Tergugat untukmendapatkan perhatian dan kasih saying serta berkomunikasi dengan baikdari orang tua kandungnya;8.

Put.No. 129/PID.B/2013/PTRdengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriRengat Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT tanggal 18 Juni 2013,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannyamengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahanTerdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepatdan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapatmenyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnyasendiri

Nomor 1Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telahberusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukunkembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhiketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 deanperubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya rumah tangga Pemohon

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugatagar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.2 makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang sulit didamaikan lagi sehingga

mohondijatuhkan Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Nomor : XXXX tertanggal 27 Agustus1969 (P.3);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulanakan tetapi berdasarkan pernyataan Penggugat di depan sidang dan dikuatkan denganketerangan 2 orang saksi Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini hidupbersama di Sumatera dan Tergugat saat ini dalam keadaan sakit (stress), sehinggamengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatanPenggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

dapat diterima.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPersidangan Perkara ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta surat yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam tanggal 27 April 2017 Nomor.290/Pid.B/2017/PN.Lbp,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari

Sambongharjo Rt.05 Rw.06 Desa Kalisari, KecamatanKradenan, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadiberwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan olehPemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2017/PN.Pwdperubahan Nama adalah karena nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikahberbeda dengan identitas pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk danKartu

denganketidakbenaran dan terkesan dipaksakan oleh karena itu Tergugat tolak kecualimengenaifakta yang dengan tegas Tergugat akui berikut dibawah ini:DALAM EKSEPSI :@ Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarisuatu. alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuanundangundang oleh karena selain tidak menjelaskan alasanalasanperceraian secara jelas juga dalam gugatan perceraian yang diajukantersebut juga tidak menjelaskan alasan dalam ketentuan undangundangyang digunakan untuk mendasari

adalah sebagaimana tersebutdiatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, akan tetapitidak berhasil;Menim bang, bahwa Termohon dalam jawabannya antara la inmenyampaikan eksepsi yang pokoknya sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenadisamping tidak menjelaskan alasanalasan perceraian, juga tidak menjelaskandasar ketentuan undangundang yang mendasari

Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat

Penggugat menurut pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13tahun 2003, melainkan masa dimana proses perundingan baik bipartit dammediasi dalam kaitan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat penutupanperusahaan yang disebabkan tidak dapat peroperasi karena tidak ada bahan bakuproduksi yang substansinya adalah perundingan mengenai pesangon ;Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan (dasar gugatan) yangmendukung tuntutan Penggugat sebagaimana uraian dalil posita dan petitumPenggugat yang mendasari

Rekonpensi menurut surat Nomor 28/CVBSK/VI/2010 tanggal 24Juni 2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010, faktanya telah dilaksanakantahapan perundingan secara bipartit dan mediasi guna penyelesaian mengenaibesaran jumlah pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terhadap paraPenggugat / Tergugat Rekonpensi secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;Bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan yang dituntut olehPenggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian dalil posita serta petitumgugatan yang mendasari

Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;40Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, kuasa ParaPenggugat telah menyangkal di dalam Repliknya dengan

tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabul kan Gugatan Penggugat untuksebagaian dan menolak selebihnya ; DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa halhal yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konpensidianggap telah pula dipertimbangkan dan diambil alih dalam bagian Rekonpensi ini ;Menimbang. bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwayang menjadi pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensisebagaimana uraian dalil posita serta petitum gugatan yang mendasari

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. GugatanHalaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2020/PN.Lbsdianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M.

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)5.

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)A.

Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yangtidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskanfakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formilgugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk enbepaalde concliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, April2005, cetakan pertama)4.

mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yangmenerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).Menurut saksi ahli ARUS AKBAR SILONDAE, S.H LL.M, Standby Letter ofCredit (SBLC) adalah merupakan bentuk penjaminan dari Bank PenerbitSBLC kepada Beneficiary (penerima SBLC) terhadap kemungkinan terjadinyawanprestasi/default atas diri applicant (pihak yang dijamin/pemohon SBLC).Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari

Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari penerbitannya. SBLC tundukpada ketentuanketentuan yang tercantum dalam Uniform Custom and Practice forDocumentary Credit (UCPDP), International Chamber of Commerce Publication No.500, sedangkan Bank Garansi tunduk pada ketentuan antara lain Surat Edaran BankIndonesia.

.: Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IO2 Medan Nomor 65K/PM.102/AD/VIII/2021tanggal 7 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer 102Medan Nomor 65K/PM.IO2/AD/VIII/2021 tanggal 7 Oktober 2021kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulanMajelis Hakim Tingkat Banding

Putusan Nomor 60K/PMTI/BDG/AD/X/2021berikut:1.Bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatandari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkatbanding dalam pemeriksaan tingkat banding mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwakejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagiuntuk tetap berada di lingkungan militer, sehingga apabilaTerdakwa tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI akanmembawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuankhususnya

No. 0355/Pdt.G/2016/PA.Bdw.karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihnan

ab) D1 Ded) olArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonistri anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta darianak Pemohon dan calon istri anak Pemohon

dan keterangan dari orang tuacalon istri anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula denganHim 10 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Stgkesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernahmelakukan hubungan biologis layaknya suami isteri, dan terhadap alasantersebut, untuk

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu ADasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/130/AD/K/02

yangtelah diputus dan dikabulkan sebagaimana dalam putusan Nomor:11/Pdt.G/2011/PN.PL (surat bukti T1), maka petitum tersebut haruslahditolak.Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti T4 mengenai putusan perkaraperdata nomor 19/Pdt.G/2011/PN.PL (perbuatan melawan hukum) antaraAnand Umar Adnan, SH MH, melawan PT Bank Sulteng tertanggal 3Oktober 2011 dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sehinggapertimbangan tersebut jelas bahwa perkara ini dapat dinyatakan nebis inidem dan hal ini pula yang mendasari

/Pdt.G/2011/PN.PL (surat bukti T1), maka petitum tersebut haruslahditolakBahwa Terbanding/Pembanding/Tergugat pun telah mengajukan bukti T4mengenai putusan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL (perbuatanmelawan hukum) antara Anand Umar Adnan, SH MH melawan PT BankSulteng tertanggal 3 Oktober 2011 dan telah memiliki kKekuatan hukum yangHalaman 10 dari 14 Putusan No 3/PDT/2015/PT PALtetap sehingga pertimbangan tersebut jelas bahwa perkara ini dapatdinyatakan nebis in idem dan hal ini pula yang mendasari

Pasuruan pada tanggal 14Juli 2002 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/016/VII/2002tanggal 02 Juli 2013 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi