Ditemukan 1021591 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Usaha ilegal
Ijin usaha
Izin
Persaingan usaha
Usaha ilega
- persaingan usaha
Izin usaha
Putus : 07-04-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 7 April 2021 — PRIMA HENDIKA, S.Kom.
695 — 442 — Berkekuatan Hukum Tetap
695 — 442 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa PRIMA HENDIKA, S.Kom. terbukti secara sahmenurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramidadalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa/Penuntut Umum;2.
Kam and Kam bukanmerupakan perdagangan barang, tetapi merupakan perdaganganjasa, sedangkan ketentuan Pasal 105 yang dihubungkan denganPasal 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdaganganyaitu Pelaku Usaha distribusi barang dilarang menerapkan sistemskema piramida dalam mendistribusikan barang, dengan demikianperbuatan Terdakwa/PT.
Kam and Kam yang aktivitasnyaperdagangan Jasa periklanan tidak dapat diterapkan Pasal 105 junctoPasal 9 UndangUndang Nomor /7/ Tahun 2014 tentangPerdagangan;Bahwa kegiatan Terdakwa dalam usaha periklanan yang dilakukanoleh PT. Kam and Kam telah mendapat izin berupa Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005.
Di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan tersebutKode Usaha Periklanan menurut Klasifikasi Buku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) Tahun 2009 adalah 7310, yang termasuk kategoriservice/jasa. Demikian pula setelah dikeluarkan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik menentukan hanyaperizinan yang diterbitkan oleh Online Single Submision (OSS) yangdiakui sah, dan PT.
Register : 02-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN MUARO Nomor 1/Pid.B/2013/PN.MR Tanggal 6 Maret 2013 — ANYUSHAR Pgl. DEDE
26 — 8
26 — 8
DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Sebagai Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANYUSHAR PGL.
Dede secara sah dan meyakinkan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yaitu turut serta melakukan kegiatan perbuatan usaha minyakdan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutantanpa izin Usaha Pengangkutan ( sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal53 huruf b UU No. 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP).2.
dalamdakwaan kesatu diatas, secara bersama sama atau bertindak sendirisendiri sebagai orangyang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kegiatan usaha MinyakBumi dan / atau kegiatan usaha gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatanusaha pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenisMinyak Tanah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 2012
Pertamina ( Persero ) yangmenyatakan bahwa Sampel ( barang bukti ) minyak tanah yang dikirimkan sesuaispesifikasi Minyak Tanah ( On Spec ) dan layak untuk digunakan, data hasil pengujianLaboratorium Nomor : 021/QQTKB/X/12 tanggal 2 November 2012, dan yangdiperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan pengangkutan minyak tanah bersubsiditersebut adalah adalah BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swastayang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Mentri EnergiSumber
Melakukan pengangkutan sebagai kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/atau gas bumitanpa Izin Usaha Pengangkutan ;3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan ;Ad.1.
Mobil yang terdakwa gunakan untukmengangkut minyak tanah tersebut bukanlah mobil khusus untuk mengangkut bahan bakarminyak dan pengangkutan minyak tanah yang terdakwa lakukan adalah tanpa dilengkapi izinusaha pengangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas menurutMajelis Hakim, unsur melakukan pengangkutan sebagai kegiatan usaha hilir minyak bumidan/atau gas bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan telah terpenuhi ;Ad.3.
Register : 28-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 273/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 6 Juni 2016 — Slamet Widodo bin alm Kadir
64 — 13
64 — 13
Menyatakan terdakwa SLAMET WIDODO Bin alm KADIR terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usahapertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang undangRepublik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;
Kediri telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa yang mengendarai Dump Truck warna kuning No.Pol: AG 8491 UMdari arah timur menuju baratBahwa terdakwa ditangkap karena mengangkut batu tanpa disertai ijin baik ituIUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (lzin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK(Izin Usaha Pertambangan Khusus);Bahwa batu kali tersebut berasal dari kali onto Desa Siman, Kec kepung;Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum danpersetujuanTerdakwa maka terhadap keterangan saksi Arif Budi
penambangan tanpa IUP,(Izin Usaha Pertambangan),IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul09.00 WIB, bertempat di Jalan Harinjing 153 Dsn.
penambangan harusdilengkapi dengan IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat),Halaman7 dari 11.
Menyatakan terdakwa Slamet Widodo bin alm Kadir telah terbukti secarasah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan usahapenambangan tanpa IUP, (lzin Usaha Pertambangan), IPR (lzinPertambangan Rakyat), atau IUPK (lzin Usaha Pertambangan Khusus) ,.
Putus : 03-03-2009 — Upload : 24-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1543 K/PID.SUS/2008 Tanggal 3 Maret 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG ; AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU ; JOHNRY SIAHAAN, SE ;
139 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amin PardomuanNapitupulu dan Manager Transpotir BBM PT.Lingga Perdana Terdakwa Il.Jonry Siahaan, SE mengetahui bahwa PT.Lingga Perdana adalah Badan Usahayang bergerak dalam usaha Transportir sesuai Surat Ijin Usaha dari DirektoratMinyak dan Gas Bumi No.3864.K/DJM.0/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yangditandatangani oleh Luluk Sumiarso, maka berdasarkan ijin usaha tersebutPT.Lingga Perdana hanya boleh melakukan pengangkutan (transportasi) BahanBakar Minyak dan Gas Bumi dan tidak berhak untuk melakukan
Johnry Siahaan, SE selakuManager Transportir BBM PT.Lingga Perdana yang bertindak untuk dan atasnama Badan Usaha PT.Lingga Perdana dengan Akta Pendirian No.80 tanggal13 Mei 2002 oleh Notaris JONIFA, SH dan Akta Perubahan No.72 tanggal 10September 2004, dengan jenis kegiatan usaha pengangkutan BBM (Darat danLaut) sesuai Ijin Usaha dari Departemen ESDM Dirjen Minyak dan Gas BumiNo.3864.K/10.01/DJM.O/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang berkedudukan diJalan Raya Suralaya Pulorida No.38 Cilegon Banten,
Johnry Siahaan, SE selakuManager Transportir BBM PT.Lingga Perdana bertindak untuk dan atas namaBadan Usaha PT.Lingga Perdana dengan Akta Pendirian No.80 tanggal 13 Mei2002 oleh Notaris JONIFA, SH dan Akta Perubahan No.72 tanggal 10September 2004, dengan jenis kegiatan usaha pengangkutan BBM (Darat danLaut) sesuai ijin usaha dari Departemen ESDM Dirjen Minyak dan Gas BumiNo.3864.K/10.01/DJM.O/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang berkedudukan diJalan Raya Suralaya Pulorida No.38 Cilegon Banten, pada
Premindo Mitra Kencana sebagai BadanUsaha atau Bentuk Usaha Tetap namun judex facti tidak dapatmenjelaskan dasar hukum (ratio) pertimbangannya sehinggamenyatakan unsur Setiap Orang telah terbukti yaitu PT.
Johnry Siahaan, SE bertindak mewakili PT.Premindo Mitra Kencana dengan demikian unsur Setiap Orang sebagaiBadan Usaha atau Bentuk usaha tetap telah terbukti ;Bahwa menurut teori dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasiterdapat beberapa ketentuanketentuan atau pendapatpendapat yangmenjadi dasar Suatu Badan Usaha atau Korporasi dapat dinyatakansebagai Subyek Tindak Pidana yang dapat bertanggung jawab secarapidana haruslah dipenuhi syaratsyarat tertentu yaitu :Bahwa perbuatan yang dituduhkan dilakukan
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN SAMBAS Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Sbs Tanggal 19 Maret 2014 — LIU MUK FAN Alias ANDI Anak JUK KIM
61 — 25
61 — 25
Menyatakan Terdakwa LIU MUK FAN Alias ANDI Anak JUK KIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mendirikan Perusahaan Industri Baru Maupun Setiap Perluasannya Tanpa Memperoleh Izin Usaha Industri ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
yang dilakukan terdakwa adalah kegiatan produksi minumankeras jenis arak putih yang termasuk dalam kegiatan industri, namun tidakmemiliki izin usaha industri ;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan produksi minuman keras jenis arak putihtersebut sejak 7 (tujuh) bulan lalu ;Bahwa modal yang dikeluarkan terdakwa untuk melakukan usaha pembuatanminuman keras jenis arak putih tersebut adalah + Rp. 7.960.000, (tujuh jutasembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;Bahwa dalam sehari terdakwa dapat memproduksi minuman
industri harus memiliki ijin usaha industri sesuaidengan Pasal 13 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;Bahwa Izin Usaha Industri tersebut diberikan kepada orang perorangan,perusahaan persekutuan serta badan hukum yang berkedudukan di Indonesia ;Bahwa saat ini Izin Usaha Industri telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerahkecuali untuk industri tertentu ditetapkan oleh BKPM atas rekomendasi dariKementerian ;Bahwa alasan Izin Usaha Industri telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerahkarena
sesuai dengan UndangUndang Otonomi Daerah ;Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam hal pengajuan permohonan izinUsaha Industri adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan MenteriPerindustrian Nomor : 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;Bahwa tidak semua usaha industri harus memiliki izin usaha industri karena adajuga usaha industri yang cukup hanya memiliki Tanda Daftar Industri dan TandaDaftar Indsutri
tersebut dapat diberlakukan sebagai izin sebagaimana diaturdalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995 tentang IzinUsaha Industri dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;e Bahwa usaha industri yang cukup hanya memiliki Tanda Daftar Industri adalahjenis industri tertentu dalam kelompok industri kelompok kecil dengan nilaiinvestasi diatas Rp. 5.000.000
, makakegiatan yang dilakukan oleh terdakwa LIU MUK FAN Alias ANDI Anak JUK KIMmerupakan kegiatan usaha industri ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa jugamengaku, jika dalam melakukan kegiatan produksi minuman keras jenis arak putih tersebuttidak memiliki izin usaha industri berupa Tanda Daftar Industri dari pemerintah daerahsetempat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, maka dengandemikian unsur dengan sengaja mendirikan perusahaan
Register : 28-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 6 Juni 2016 — Widodo bin Sumarji
80 — 17
80 — 17
tanpa IUP, (Izin Usaha Pertambangan),IPR (lzin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ilzin Usaha Pertambangan Khusus)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 158 Undang undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO Bin SUMARuJI dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada
Kediri atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenKediri, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IPR(Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :e Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUMARgI melakukan usaha pertambanganBatu
Kediri telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa WIDODO Bin SUMARJI yang mengendarai 1 (satu) unit Dump Truckwarna Biru No.Pol: AG 8463 DF Noka : NHF31BY4300034296, Nosin14B1502999, STNKB atas nama NIlAMAHBahwa terdakwa WIDODO Bin SUMARUJI ditangkap karena mengangkut batutanpa disertai ijin baik itu IUP (lzin Usaha Pertambangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);Bahwa batu kali tersebut akan dikirim ke wilayah Ds. Ngepeh Kec.
Mineral dan Batubara,tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telahterbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : Setiap orangmelakukan usaha penambangan tanpa disertai IUP,(Izin Usaha Pertambangan), IPR(Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwadari pertanggung jawaban pidana
Menyatakan terdakwa Widodo bin Sumarji telah terbukti secara sahmenurut melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangantanpa IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IPR (lzin Pertambangan Rakyat),atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ,2.
Putus : 15-07-2020 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 15 Juli 2020 — PT. PEPUTRA SUPRA JAYA;
223 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN.Bnj Tanggal 25 Oktober 2016 — BUYUNG PASAMAN
36 — 0
36 — 0
Putus : 14-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2628/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SATYA KISMA USAHA
131 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SATYA KISMA USAHA
PUTUSANNomor 2628/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4922/PJ/2018, tanggal 28 November 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA
Satya Kisma Usaha, NPWP:01.002.743.1073.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30,JI. M.H.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00224/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 16September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor00091/406/13/073/15 tanggal 25 Juni 2015 Tahun Pajak 2013,atas nama PT Satya Kisma Usaha, NPWP: 01.002.743.1073.000,beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H.Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2628/B/PK/Pjk/2020Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2628/B/PK/Pjk/2020
Register : 08-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 B/PK/PJK/2023 Tanggal 11 Juli 2023 — SATYA KISMA USAHA;;
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
SATYA KISMA USAHA;;
Putus : 22-08-2019 — Upload : 04-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 — BASRI bin IBRAMSYAH (Almarhum)
201 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2019dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UndangUndang RI Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaanAlternatif Kesatu;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa:a. 200 (dua ratus) liter
nosin A4397114Fwarna hijau metalik, dengan nomor registrasi 17868921 An.BUSRANI AKIL;Dikembalikan kepada Terdakwa;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor151/Pid.Sus/2018/PN Rta tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Basri Bin lbramsyah (Alm), telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MelakukanPengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha
Sus/2019Premium yang diangkut dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki KatanaNomor Polisi DA 1031 TBA; Terdakwa belum memiliki ijin angkut BBM; Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsur delik Pasal 53 huruf b UndangUndang Nomor 2Tahun 2001; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut hanya dapat dilakukan olehbadan usaha yang telah memiliki ijin dari Menteri.
Kegiatan usahayang dilakukan Terdakwa tersebut usaha kecil, bukan badanusaha atau perusahaan dan Terdakwa telah menyesal karenaperbuatannya yang mengangkut BBM tanpa jjin, oleh karena itupidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup pidanabersyarat:= Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 C/PK/PJK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 — SATYA KISMA USAHA;
138 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SATYA KISMA USAHA;
Putus : 30-10-2012 — Upload : 09-06-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 96/Pid.Sus/2012/PN. BKY Tanggal 30 Oktober 2012 — - Terdakwa SUMBIT Anak ALEM (Alm)
345 — 20
345 — 20
Menyatakan Terdakwa SUMBIT Anak ALEM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);3.
penambangantampa ijin usaha Pertambangan (IUP), ijin pertambangan rakyat (IPR) atauijin usaha pertambangan khusus (IUPK) perbuatan para Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut:Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa SUMBITAnak ALEM (Alm), mengajak Saksi IGNATIUS KUSNADI, Saksi JOKO AnakAKET, dan Saksi.
pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan17PUTUSAN SUMBIT Anak ALEM (AIM)kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontroksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan serta pasca tambang;Bahwa ijin usa pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalahijin untuk melaksanakan usaha pertambangan;Bahwa pertambangan rakyat adalah yang selanjutnya disebut IPRhadala izan untuk melaksanakan usaha pertambangan dalamwilayah
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasiterbatas;Bahwa seseorang untuk melakukan usaha pertambangan harus ada2 (dua) izin yang pertama Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasidan yang kedua izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi;Bahwa untuk penerbitan izin usaha pertambangan yang beradapada wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan wewenang BupatiBengkayang dan untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukanpermohonan kepada Bupati;Bahwa ada khususnya untuk pemegang IUP operasi
Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Ijin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);3.
usaha pertambangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ljin PertambanganRakyat (IPR) adalah Ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;Menimbang, bahwa Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalahjin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah ijin UsahaPertambangan Khusus;24PUTUSAN SUMBIT Anak ALEM (AIM)Menimbang bahwa Saksi .
Register : 02-08-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 102/Pid.B/2012/PN.MR Tanggal 27 September 2012 — EDI SUYANTO Pgl EDI
TRIYONO Pgl YONO
359 — 13
359 — 13
Menyatakan Terdakwa I EDI SUYANTO Pgl EDI dan Terdakwa II TRIYONO Plg YONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR);. 2.
pertambangan yang akan dikelola, dilengkapi dengan KTP, Akte11Pendirian Badan Usaha, NPWP, Susunan Direksi dan Surat KeteranganBerdomisili.e Bahwa benar Pertambangan Mineral terbagi menjadi dua golongan, yang pertamaPertambangan Mineral Logam dan kedua Pertambangan Mineral Non Logam.
Penambangan,3 Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara ;4 unsur Pelaku tindak pidana. adalah mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu
Unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimanadimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undangundang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP)adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR)adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan IzinUsaha Pertambangan Khusus (UPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangandi wilayah izin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :e Pasal 37 ; huruf a:IUP diberikan oleh Bupati / Walikota apabila WIUP (wilayah
Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimanaterurai di atas merupakan usaha penambangan karena kegiatan yang dilakukan ParaTerdakwa tersebut bertujuan untuk memproduksi emas, dimana emas tersebut termasukdalam golongan mineral logam yang perijinannya diatur dalam UndangUndang Nomor4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
Putus : 30-10-2012 — Upload : 09-06-2013
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 95/Pid.Sus/2012/PN. BKY Tanggal 30 Oktober 2012 — - Terdakwa I IGNATIUS KUSNADI Anak SIDU
- Terdakwa II. JOKO Anak AKET
- Terdakwa III. KELANA Anak SITUI
354 — 29
354 — 29
KELANA Anak SITUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN;2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);3.
pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapankegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontroksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan serta pasca tambang;e Bahwa ijin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP,adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan;e Bahwa pertambangan rakyat adalah yang selanjutnya disebut IPRadalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dan investasiterbatas;14PUTUSAN IGNATIUS KUSNADI Anak SIDU, dkkBahwa seseorang untuk melakukan usaha pertambangan harus ada2 (dua) izan yang pertama Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasidan yang kedua izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi;Bahwa untuk penerbitan izin usaha pertambangan yang beradapada wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan wewenang BupatiBengkayang dan untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukanpermohonan lepada Bupati;Bahwa ada khususnya untuk
Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Ijin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);3.
KUSNADI Anak SIDU, dkkmeliputi tapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutandan penjualan, serta pascatambang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ljin UsahaPertambangan (IUP) adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ljin PertambanganRakyat (IPR) adalah Ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas
;Menimbang, bahwa jin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalahjin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah ijin UsahaPertambangan Khusus;Menimbang bahwa Terdakwa .
Register : 11-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3723 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — SATYA KISMA USAHA;
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
SATYA KISMA USAHA;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Peni Hirjanto, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2521/PJ/2016 tanggal 22Juli 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA
Thamrin Nomor 51,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350), yang diwakilioleh Tony, jabatan Direktur pada PT Satya Kisma Usaha;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT70259/PP/M.XA/16/2016, tanggal 25 April 2016, yang
berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1208/WPJ.27/2014, tanggal 18 Nopember 2014, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00007/207/11/332/13, tanggal 29 November 2013, MasaPajak Maret 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00051/WPJ.27/KP.0203/ 2014, tanggal5 November 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha
Putusan Nomor 3723/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00007/207/11/332/13, tanggal 29 November 2013, Masa PajakMaret 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00051/WPJ.27/KP.0203/2014,tanggal 5 Nopember 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha,NPWP 01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001 Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3723/B/PK/Pjk/2019
Register : 19-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1194 B/PK/PJK/2023 Tanggal 25 Mei 2023 — DHARMAPALA USAHA SUKSES;;
76 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DHARMAPALA USAHA SUKSES;;
Register : 01-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 82/Pid.B/2016/PN Gpr Tanggal 17 Maret 2016 — RUDI ARDIANTO BIN MOGENI
50 — 12
50 — 12
TANWIRUDIN bertugas untuk membebaskan lahan yangdigunakan untuk usaha pertambangan dan Sdr.
MANTO adalah pengaturkeuangan (CEKKER) dalam usaha pertambangan dan terdakwa sendiribertugas memasarkan material hasil usaha pertambangan tersebut selanjutnyakaryawan yang bekerja pada usaha pertambangan tersebut mulai beroperasisejak tanggal 07 Juli 2015 mulai jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wibdan setiap harinya bisa mengeluarkan material tambang sebanyak 16 (enambelas) rit lalu material tambang yang digali berupa pasir yang kemudian dijualseharga Rp. 360.000, (tiga ratus enam puluh ribu
rupiah) per ritnya sedangkantanah uruknya dijual dengan harga sebesar Rp. 270.000, (dua ratus tujuh puluhribu rupiah) kKemudian usaha pertambangan tersebut ada 5 (lima) orang yangbekerja di usaha pertambangan tersebut antara lain terdakwa selaku pemilik danyang memasarkan material dan untuk permodalan usaha pertambangan adalahterdakwa, Sdr.
Ahmadi selaku operator backhoe adalahpemilik usaha pertambangannya ;Bahwa yang menyewa adalah Sdr.
JULIANTO BIN (Alm) MATSANI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi selaku penggarap lahan sawah yangdigunakan untuk usaha pertambangan ;Bahwa kokasi usaha pertambangan yang berada di atas lahan yangsebelumnya saksi garap tersebut terletak di area persawahan aliran kalikonto di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ;Bahwa untuk pemilik usaha pertambangan tersebut setahu saksi, Sdr.Rudi,40 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu
Register : 04-11-2014 — Putus : 12-12-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 708 /Pid.Sus/2014/PN Llg. Tanggal 12 Desember 2014 — (TERDAKWA)
Nama lengkap : Hasmir Bin Abdullah Sani Ahmad.
Tempat lahir : Pangkal Pinang (Bangka).
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 04 September 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ahmad yani Gang Bukit Betung RT. 01 Desa parit Padang Kecamatan Sungai Liat Bangka. atau
Jl. Lintas Tengah Linggau âÃÂàJambi KM. 20 Desa Budi Setia Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Hasta Jaya Aviasi)
Pendidikan : STM;
44 — 8
44 — 8
Menyatakan terdakwa HASMIR Bin ABDULLAH SANI AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Niaga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;3.
Istilah lain yang biasa dipakai untuk Minyak Bumi adalah CrudeOil dan Minyak Mentah.Bahwa benar menurut saksi ahli kegiatan usaha hulu dapatdilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap setelahditandatangani kontrak kerjasama antara badan pelaksana denganbadan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut. Sedangkan kegiatanusaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatizin usaha dari pemerintah Cq menteri ESDM/DITJEN MIGAS yangdibedakan menjadi:a. Izin Usaha Pengolahan;b.
Izin Usaha Pengangkutan;c. Izin Usaha Penyimpanan;d.
Izin Usaha NiagaBahwa benar yang dapat/ diperbolehkan/ diizinkan untuk melakukanKegiatan Usaha Hilir Migas adalah badan usaha yaitu BUMN, BUMDatau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum danmenjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, atau koperasiyang didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan sertabekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan RI.Bahwa benar Badan Usaha atau koperasi tersebut wajib mendapat/mempunyai Surat Izin Usaha dari Menteri ESDM untuk kegiatanpengolahan
usaha yang sah menurut hukum atau setiap orang yangmelakukan:a.
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkanbahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Huludan Kegiatan Usaha Hilir, dimana Kegiatan Usaha Hulu mencakup kegiataneksploirasi dan eksploitasi dan Kegiatan Usaha Hiir mencakup pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan niaga, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimanadimaksud dalam Pasal
Putus : 06-01-2009 — Upload : 20-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1716K/PIDSUS/2008 Tanggal 6 Januari 2009 — MUSTOFA bin MANSYUR ; DODI bin MUSTOFA
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap