GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

PUTUSANNomor 959/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan Jalan Majapahit No.17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia, S.E, beralamat diCitra Indah BlokM11/15 Rt.05/08, Desa Sukamaju, JonggolBogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180.1

Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, beralamat di JI.

Disinilah letak ketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingat PemdaProvinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenanganuntuk menguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT.

NNT mengingatPemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenanganuntuk menambah Pasal didalam UndangUndang Nomor 28 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Bahwa selain posita dalam surat keberatan tidak jelas, alasan lain suratkeberatan PT. NNT kami katakan tidak jelas adalah karena terjadipertentangan antara posita yang disampaikan dengan petitum yangdiminta.

lain oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Maka surat jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor073/3616/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 seharusnya tidak diajukansebagai permohonan banding;Halaman 23 dari 28 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta, 12950;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan di JalanMajapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa PajakKendaraan Bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena ituPemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor5/1985 mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraanHalaman 13 dari 46 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put35510/PP/M.XII/ 04/2011tanggal 12 Desember 2011;MENGADILI KEMBALIT,1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.

Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3242/PJK/2010 tanggal 11/15/2010 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor 356/XI/AB/07E tanggal 25 September 2009,atas nama PT.

Newmont Nusa Tenggara, NPWP : 01.061.573.0091.000, alamat :Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Senin tanggal 25 Februari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga,beralamat di JI, Jaya Raya No. 17 RT/RW 003/009 Cengkareng,Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0905, Tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di JI.

Majapahit No. 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia,SE beralamat di CitraIndah Blok M11/15 RT.05/08 Desa Sukamaju, Jonggol Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1465/KUM,Tanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan

) ; "Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan danatau Penguasaan Kendaraan Bermotor';Pasal 4 ayat (1) ; "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yangmemiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor,Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alatalat Berat dan Besardalam Provinsi Nusa Tenggara

;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yangditujukan pada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah PropinsiNusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat keberatan yang telah Pemohon Bandingajukan tidak sesuai dengan ketentuan formal dalam Pasal 104 UndangUndangNomor 28 Tahun

NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48594/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;Halaman 39 dari 40 halaman.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 965 /B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jl.

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di JI.

ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42362/PP/M.XV/04/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun Pajak 2010 Nomor : 53/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010 diterbitkan oleh Dinas Pendapatan PemerintahDaerah Nusa Tenggara

: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10080 tanggal10 November 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor073/3513/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 permohonan Pemohon Bandingtersebut ditolak, sehingga dengan surat Nomor : MH:saw/NNT/0112/1137tanggal 09 Januari 2012 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding NomorMH:saw/NNT/0112/1137 tanggal O9 Januari 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara

Putusan Nomor 965 /B/PK/PJK/2013Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan KendaraanDiatas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi NusaTenggara Barat No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

PUTUSANNomor 960/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit,Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, memberi kuasakepada RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, S.E., Kuasa Hukum,berkantor di Citra Indah Blok M11/15, RT.05/08, Desa Sukamaju,Jonggol Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180.1

Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang PajakDaerah;2.

Newmont Nusa Tenggara (Termohon Peninjauan Kembali)dalam surat keberatannya tidak sedikitpbun membuktikan bahkan tidakada upaya untuk membuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKBtersebut menyalahi ketentuan UndangUndang dalam hal ini UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;Bahwa alasan dan dasar hukum (posita) yang disampaikan oleh PT.NNT dalam surat keberatannya adalah Kontrak Karya antara PT.

Disinilah letak ketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingat PemdaProvinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kKewenangan untukmenguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT.

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yangjelas;Bahwa sesuai penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali pada poin 1 diatas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat keberatan yang diajukanoleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak disertai denganalasanalasan yang jelas;Bahwa oleh karena jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas keberatanyang diajukan oleh PT.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan MenaraRajawali Lantai 26, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Martiono Hadianto,Jabatan Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamatMenara Rajawali Lt.26, Kawasan Mega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga, SE., JabatanManager Treasury dan Tax PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat diJl.

Raya No. 17, Rt/Rw. 003/009, Cengkareng, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor NS/NNT/0514/0885 tanggal06 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jl.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1906/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

olehKepala Daerah, permohonan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulisdalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut,pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak danpelaksanaan penagihan pajak;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diinformasikanbahwa Pemohon Banding telah membayar sejumlah Rp2.112.081.600,00kepada Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karenapihakPemerintah/

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di JI. MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh MartionoHadianto, Jabatan Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara,beralamat di JI.Dr.lde Agung Gde Agung Kawasan Mega KuninganLot # 5.1, Jakarta; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Manager Treasury Tax,PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat di JI.

Jaya Raya No. 17,Rt/Rw 003/009 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH:mbp/NNT/0313/5501 tanggal 05 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT). tempat kedudukan di Jl.

Majapahit No. 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put40375/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu

sebagai Terbanding, dengan posita perkarasebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2010 Nomor: 129/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010 diterbitkan oleh DinasPendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari47 halaman.

Putusan Nomor 981 /B/PK/PJK/2013Nomor: 129/X/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PT NewmontNusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, yang diwakili oleh MARTIONOHADIANTO, Jabatan Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta 12950. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada : MARULAK SINAGA, SE, Jabatan ManagerTreasury & Tax pada PT.

Newmont Nusa Tenggara Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : MS/NNT/0514/0830 tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), beralamat di JI.

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.48524/PP/M.XII/ 04/2013, Tanggal 28 November2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarHalaman 37 dari 39 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48524/PP/MXII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),

NEWMONT NUSA TENGGARA, yang diwakili oleh MARTIONOHADIANTO, jabatan Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta 12950. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Marulak Sinaga, SE, jabatan ManagerTreasury & Tax pada PT.

Newmont Nusa Tenggara Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : MS/NNT/0514/0830 tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), beralamat di Jl.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1937/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48610/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1937/02/Dipenda tertanggal 3 Desember 2012 dan Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 215/XI/AB

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Mega KuninganLOT 5.1, Menara Rajawali Lantai, Jakarta 12950. Dalam hal ini diwakilioleh : Marulak Sinaga, SE, jabatan Manager Treasury & Tax beralamatdi Jl. Raya Raya No. 17 RT/RW 003/009, Cengkareng, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2012.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), beralamat di Jl.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan pasalpasal a quo, maka jelas bahwa Pemohon Bandingsebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagaibadan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor. 814/B/PK/PJK/2012Bahwa adapun peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember 1986terkait dengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 (PD No.5/1985), salah satu rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 8Tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak

Put. 35509/PP/M.XIV/04/2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILLIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/3241/PJK/2010 tanggal 11/15/2010 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak2009 Nomor: 355/XI/AB/07E tanggal 25 September 2009, atas namaPT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000,alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Desember 2011 No.Put : 35509/PP/M.XI1V/04/201 1;MENGADILI KEMBALI :1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.

NEMONT NUSA TENGGARA tersebut ;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, beralamat di Jl. Mega KuninganLot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Marulak Sinaga, SE., beralamat di Jalan Raya Raya No.17, RT.

/RW.003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH.mbp/NNT/0512/2361 tanggal 26 Maret 2012,Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jl.

Pejanggik No. 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat,Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut,Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35500/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Putusan Nomor. 836/B/PK/PJK/2012Provinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Kontrak Karyaantara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding bersifat "lex specialis"artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalam Kontrak Karya berlakukhusus (dipersamakan dengan undangundang), dalam hal tidak diatur

NEMONT NUSA TENGGARA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor 35500/PP/M.XII/04/2011tanggal 12 Desember 2011 ;MENGADILI KEMBALI :Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Halaman 37 dari 40 halaman.

PT NEWMONT NUSA TENGGARA, vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

PUTUSANNomor 887/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, Jabatan Presiden Direktur PT NewmontNusa Tenggara;Selanjutnya memberikan kuasa kepada Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, Karyawan pada PT.

NewmontNusa Tenggara, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0938, tanggal 6 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), beralamat di Jalan Pejanggik No. 12Mataram, Nusa Tenggara Barat,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada SekretariatDaerah Pemerintah Provindi Nusa Tenggara Barat,beralamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/1503/KUM,

Putusan Nomor 887/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.48632/PP/M.XIIA/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak KendaraanBermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai

Putusan Nomor 887/B/PK/Pjk/2018352/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi. .

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 887/B/PK/Pjk/20182. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.48632/PP/M.XIIA/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon BandingPT NEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA, ManagerTreasury & Tax, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/051 4/0882, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, S.E.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1903/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 23/B/PK/PJK/2015harus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP 01.061.573.0091.000 JenisUsaha: Pertambangan, beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot 5.1Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh MartionoHadianto selanjutnya memberikan kuasa kepada Marulak Sinaga,Manager Terasury & Tax Finance Department, beralamat di Jalan JayaRaya Nomor 17 Rt/Rw 003/009 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0881, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), berkedudukan di Jl.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1902/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

dan daftar Surat Ketetapan PajakHalaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 16 B/PK/PJK/2015Daerah Tahun 2011);Alasan Formal atas Penerbitan Surat Keputusan Keberatan oleh Terbandingbahwa berdasarkan Pasal 104 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa keputusan keberatanharus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima;bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara

;bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

PUTUSANNomor 967/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNo.17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia, S.E., beralamat diCitraIndah Blok M11/15 RT.05/08 Desa Sukamaju, Jonggol Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jl.Mega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, KawasanMega Kuningan,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor Put42365/PP/M.XV/04/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang telahberkekuatanhukum

Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKE) danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKE) adalah berdasarkanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan berdasarkan peraturanperaturan dibawahnya,Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan KendaraanDiatas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/2013bermotor jenis alatalat berat dan besar serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alatalat Berat danBesar dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan PajakKendaraan Bermotor (PKE) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;. bahwa berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesiadengan Pemohon Banding :Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :Perusahaan

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/2013MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT) tersebut tidak diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014, oleh Dr. H.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 862/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat,yang diwakili oleh H.

., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukumpada Pengadilan Pajak, beralamat di Jonggol Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/1641/KUM,tanggal 28 November 2012;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

Banding dan seharusnyaTerbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuatperincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut40343/PP/M.XV/04/2012, tanggal 26 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT);Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 862 B/PK/Pjk/20182. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Marulak Sinaga, Karyawan PT.

Newmont Nusa Tenggara, beralamat di JalanJaya Raya Nomor 17 RT/RW. 003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/05 14/0858, tanggal 06 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, NusaTenggara Barat, diwakili oleh Rusman, SH.

., Kepala Biro Hukum Setda,Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12,Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruslan Hidayat Wantogia, SE.

dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukan padaGubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Baratpada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian, jawaban/keputusan atas keberatantersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 04 Desember 2012,Pemohon Banding berpendapat bahwa penerbitan keputusan atas surat keberatan yangtelah Pemohon Banding ajukan tidak sesuai dengan

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT. NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.