:cceceeeeeeeeeeeeeeceeeeeaeeeaeeenees PEMOHON; Pengadilan Negeri terSebut ; 222enen nn ene neeTelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15Maret 2019 dengan Register No. 83/Pdt.P/2019/PN.Sda ;Bahwa Pemohon telah mencabut Surat Permohonan karena adanyakesalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan mempelajari alasanalasan yang mendasari dari permohonan yang diajukan

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama Nomor : 01K/PM.III17/AD/I/2014,tanggal 21 Pebruari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan10MenimbangMenimbangsengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diaturdalam Pasal 281 Ke1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai

Dengan mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidakmampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan melalui sikapdan tindakannya, dimana sikap dan tindakan Terdakwa yangtidak mau bertanggungjawab yang mengakibatkan Saksi1hamil, hal ini merupakan sikap dan moral Terdakwa yang sangattidak terpuji, selain itu Terdakwa juga sudah 2 (dua) kalimelakukan tindak pidana.

.: Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertamabaik pidana pokok dan juga pidana tambahan tersebut sudah tepat,adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu11MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatdikuatkan dan bersamaan dengan itu keberatan Terdakwa dalammemori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.: Bahwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang bermerkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum blam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : " Menolak mafsadatharus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

SK/22.b/ III/2019/Sat.Reskrim, tanggal 8 Maret 2019oleh Termohon yang dinyatakan Pemohon tidak sah menurut Hukum,sehingga Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan NegeriKraksaan untuk melanjutkan kembali proses penyidikan perkara.Bahwa dalil permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak benardan tidak berdasar Hukum karena tindakan Kepolisian yang dilakukanTermohon sudah mendasari peraturan perundangundangan dan sudahsesuai dengan kewenangan Termohon sebagai aparat penegak Hukum,yang dalam melaksanakan

proses penyelidikan dan penyidikan perkarasudah mendasari UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRl, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan MahkamahAgung No : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, PutusanMahkamah Konstitusi No : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, dan Termohon sudah melakukan gelarperkara sebelum mengeluarkan surat ketetapan pengentian penyidikandan mengirimkan SP2HP kepada

Akibat kejadian tersebut pelaporbeserta ahli waris lainnya mengalami kerugian karena tidak dapat lagimengerjakan tanah tersebut.Bahwa mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/212/XII/2017/JATIM/RES.PROB, tanggal 11 Desember 2017, A.n.

dihentikan proses penyidikannya denganalasan bukan merupakan tindak pidana;Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk memberikiankepastian Hukum terhadap perkara yang sedang disidiknya karenafakta yang telah diperoleh Termohon selama proses penyidikan denganmemeriksa beberapa saksisaksi, memeriksa pelapor dan beberapaorang yang diduga sebagai terlapor (pelaku menyuruh menempatkanketerangan palsu dalam akta authentik), memperhatikan barang buktidan hasil gelar perkara diperoleh fakta sebagai berikut : mendasari

Sp.Henti Sidik/22.a/III/2019/Satreskrim tanggal 08Maret 2019, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalahsudah sah dan benar menurut Hukum karena mendasari ketentuanpasal 109 ayat (2) KUHAP.

Bahwa Penggugat tidak mendasari hukum dalam mengajukan gugatandalam perihal (HAL) gugatan sangat sumir dan tidak jelas;Bahwa tentang subjek hukum gugatan tentang identitas Para Tergugat;Bahwa, tentang 1 dan 2 yang tidak jelas subjek dan objek hukum darigugatan yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat tidak mendasari dengan badan hukum apapun;Bahwa, apa yang Para Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas (1, 2,3 dan 4) maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidakmendasari dengan hukum

Saksi bertetangga denganPemohon semenjak Pemohon masih kecil; Bahwa orang tua Pemohon bernama Pak Paring dan Bu Parni; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dariPARTINAH menjadi FATINAH; Bahwa hal yang mendasari keinginan Pemohon untuk mengganti namanyaadalah dikarenakan nama yang sebenarnya diberikan oleh orang tuaPemohon adalah FATINAH yang memiliki arti pembuka karena merupakananak pertama namun nenek Pemohon menginginkan agar Pemohon diberinama PARTINAH; Bahwa di tempat kerja,

pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonanpenggantian nama Pemohon; Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon; Bahwa orang tua Pemohon adalah Pak Paring dengan Bu Parni ; Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari PARTINAH menjadi FATINAH ; Bahwa sepengetahuan Saksi, sebenarnya nama yang diberikan oleh orangtua Pemohon adalah FATINAH oleh karenanya Pemohon ingin menggantinama sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya tersebut; Bahwa salah satu hal yang mendasari

Bahwa dengan pertimbangan para Terdakwakesatuannya berada di Jakarta dan domisili sebagianSaksi berada di wilayah Jakarta, mendasari Pasal 10huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, makapenerapan Pasal 10 huruf a dapat dikesampingkan.4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan adanya suratpermohonan Asops Kasal Nomor : R/1013/IX/2020tanggal 24 September 2020 dan surat permohonanHal. 6 dari 8 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyiPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, danbiaya ringan.Bahwa mendasari permohonan Papera para Terdakwayang mohon perkara para Terdakwa untuk disidangkan diPengadilan Militer IlO8 Jakarta dan berdasarkan Pasal 10huruf fb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009

Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatanOditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak, namundemikian tentang permohonan Oditur Militer untuk meninjaukembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III17Manado Nomor : 05K/PM.III17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari2014, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinyasetelah mempertimbangkan keterbuktian unsurunsur tindakpidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas

Aldes AntrosonSambalao sebesar Rp. 12.000.000, (Dua belas juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan MajelisHakim Pengadilan Militer IIl17 Manado Nomor : 05K/PM.III17/AD/10Menimbang1/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang amarnya menyatakanTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana Karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringandan kerusakan Kendaraan sebagaimana diatur dalam 310 ayat

berhatihati dan mampu memperbaiki diri.Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalahupaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinyasebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangipelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itupidana sebagaimana diktum putusan di bawah ini adalahkesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik,dengan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana / pelanggaran lagidikemudian hari.Bahwa dengan mendasari

Tidak jelasnya posita gugatan Penggugat.Posita gugatan Penggugat tidak jelas yaitu tidak jelasnya peristiwa dandasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat karena:a. Bahwa Penggugat tidak menguraikan siapa, kapan, bagaimana dandimana peristiwa dalam posita angka 5 terjadi;b. Bahwa Penggugat tidak menguraikan bagaimana bentuk ganti rugidalam posita angka 5;c.

Dalam posita angka 5, Penggugat tidak menguraikan bentuk perjanjianyang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1090 k/Pdt/2016d. Bahwa Penggugat tidak menguraikan sejak kapan Para Tergugat telahmelakukan ingkar janji/cidra janji/wanprestasi sebagaimana dalam dalilgugatan angka 6;Bahwa dengan tidak jelasnya posita gugatan Penggugat, kami mohonkepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;2.

Nomor 1090 k/Pdt/2016maupun mengenai pembayaran merupakan hak dari Pemohon Kasasiatas tanah yang bersangkutan untuk musyawarah;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan,oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Prabumulih tidak salah menerapkan hukum;Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai peristiwa dan dasarhukum yang mendasari gugatan Penggugat terkait

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Sadriya bin Busal dan Sahamo bin Busai, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MeII UI JI J YeJd palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

telahdisertifikatkan oleh Tergugat serta telah diterbitkan sertifikatnya olehTergugat IV tanopa sepengetahuan ataupun seizin Para Penggugat, dengandemikian perbuatan Para Tergugat dapat dikualisifikasikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daaq);Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dansah menurut hukum dan ternyata Para Tergugat telah mensertifikatkan danatau telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat IV dan sehingga seluruh suratsurat yang lahir yang mendasari

Putusan Nomor 1938 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Berdasarkan Hukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatanberlakunya;Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan Objek Sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama Alfidra;Menghukum Tergugat I, Il, Ill untuk mengosongkan Objek Sengketa darisegala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat, jikaingkar dengan

merupakanperbuatan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, berdasarkanhukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan objek sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama Alfidra (Tergugat );Menghukum Tergugat I, Il, dan IIl untuk mengosongkan objek sengketa darisegala hak miliknya dan hak orang lain yang mendapat hak daripadanya dansetelah kosong menyerahkan kepada Para

Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak secara jelas dan spesifik menyebut tentang kapasitas dari kuasa maupun surat kuasanya untukmengajukan gugatan, yakni gugatan Perbuatan Melawan Hukum.2. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tidak disebut secara jelas dan spesifikdan atau tidak dicantumkan pihak lawan dan atau pihak yang dijadikan Tergugat dalam Perkara/gugatan.b.

Tidak menyebut kompetensi relative, yang dapat di uraikan sebagai berikut :Bahwa mendasari surat kuasa Penggugat, ternyata tidak menyebut kompetensirelative dalam hal ini Pengadilan Negeri Timika, sebagai lembaga peradilan yangberwenang untuk memeriksa dan dan memutus atas perkara a quo.

Bahwa yang mendasari gugatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalamkonvensi), sebagai dasar gugat kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalamkonvensi) adalah karena menurut Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalamKonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum di karenakan PenggugatRekonvensi (Tergugugat dalam Konvensi) telah mengalinkan tanah kepadaTergugat II Konvensi. .

Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak secara jelas dan spesifikmenyebut tentang kapasitas dari kuasa maupun surat kuasanya untukmengajukan gugatan, yakni gugatan Perbuatan Melawan Hukum.2. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tidak disebut secara jelas dan spesifikdan atau tidak dicantumkan pihak lawan dan atau pihak yang dijadikan Tergugat dalam Perkara/gugatan.b.

Tidak menyebut kompetensi relative, yang dapat di uraikan sebagai berikut :Bahwa mendasari surat kuasa Penggugat, ternyata tidak menyebut kompetensirelative dalam hal ini Pengadilan Negeri Timika, sebagai lembaga peradilan yangberwenang untuk memeriksa dan dan memutus atas perkara a qUuO.

Saksi DURHANS TANU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;11e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;e Bahwa berawal saksi sementara berada di rumah Johanis Nduntiba tiba datang para terdakwa dan

Saksi JOHANIS NDUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;Bahwa berawal saksi baru kembali dari sawah dan sementaraberada di rumah lalu datang Durhans Tanu bertamu

Saksi MARIA NDUN MBUIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;e Bahwa pada saat tersebut saksi sementara berada di rumah danJohanis Ndun baru saja pulang dari

Saksi CRISTA NDUN, pada saksi tersebut tidak di sumpah karena masihtergolong anak anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49 Rw.18 Dusun15Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa pada saat tersebut saksi

Saksi CHRISTIN YULIANA NDUN, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49 Rw.18 DusunDendeng Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa pada saat tersebut saksi sementara berada di rumah dan JohanisNdun baru saja pulang dari

TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT:1 Bahwa, surat kuasa Penggugat yang mendasari pengajuan gugatan dalam perkaraini tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus sebagaimana yangdiatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya pada,SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;2 Bahwa, berdasarkan SEMA tersebut diatas, maka

perselisihan hak, perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikatpekerja, dengan demikian surat kuasa tersebut haruslah dikategorikan sebagaisurat kuasa umum;5 Bahwa, surat kuasa yang dipergunakan dalam pengajuan gugatan ini tidakmenyebutkan secara khusus kompetensi pengadilan hubungan industrial yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian suratkuasa tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pada angka 2 huruf bdiatas;Bahwa, dengan demikian Surat Kuasa yang mendasari

GUGATAN PREMATUR1Bahwa, gugatan dalam perkara ini didasarkan pada alasan Perjanjian Bersamatertanggal 19 Juli 2013;Bahwa Perjanjian Bersama tersebut belum dilaksanakan oleh Para Pihak,dikarenakan belum adanya persamaan persepsi tentang masa kerja dariPenggugat;Hal. 7 dari 13 hal.Put.Nomor 22 K/Pdt.SusPHI/20153 Bahwa, dengan demikian atas Perjanjian Bersama tersebut tidak terdapat adanyaingkar janji dari salah satu pihak, oleh karena itu belum ada alasan hukum danbelum meluang adanya alas hak yang mendasari

Irfan Rachmawan, umur 6 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kali Putih, RT.O5 RW.03 DesaSumber Suko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;aeseCAdapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaihe4 is 81. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernama M.

Ternyata telah bertentangan denganfakta peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, yaitu:3.1.BeDokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak penemu GOA KULLATdikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr YUSTIRADA alias ANENdan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerimalimpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) kepada Sdr YUSTIRADA alias ANEN(BUKTI P), adalah mendasari kerjasama antara Sdr YUSTIRADA alias ANENdengan Penggugat (H.ABDULRAHMAN ISMAIL) sehingga faktanya sejak tahun1993 pengelolaan

tahun 2001. dibawah naungan Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau disebabkan Penggugat adalah pengurus Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau.Dokumen AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADAalias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemusarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU,NURDIN, ANTREA, NOTO SAUM penerima limpahan dan SIJIK alias USMANSIGI) tersebut (BUKTI P), adalah mendasari

kuasa pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay tidak diterbitkanlagi.Dokumen Surat ijin petik Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal 23November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P , dan dokumenSK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002 tentangPemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOA KULLATdi Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr HAJIABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jual beli) videBUKTI P6, adalah mendasari

pidana pencurian dengankekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jopasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951.Dokumen SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari 2003tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet GOAKULLAT (hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagaiPelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, KabupatenBerau berlaku 12 bulan sesuai BUKTI P, yang dilengkapi ijin petik dan TergugatIV telah mendasari

Melainkanyang terjadi adalah Tergugat I dengan puluhan karyawannya bersama Tergugat XIImembawa belasan petugas Polnes Berau memaksa melakukan panen pemetikan sarangburung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SK Dmnjen PKAtertanggal 31 Januani 1999 nomor 122/Kpts/D/V/1999 vide BUKTI P , dimilikiTergugat I yang diketahui banyak mengandung kecacatan hukum, yaitu selain DirjenPKA tidak berwenang menerbitkan ijin untuk antar kabupaten, senyatanya juga alas hakyang mendasari SK Dirjen itu berupa

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan kondisi NegaraRepublik Indonesia dalam masa damai, dan kesatuan yonif 743/Psytidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP) atautidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militerselain perang (OMSP).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPutusan Pengadilan Militer IIk15 Kupang Nomor 15K/PM.II15/AD/VIIV2017 tanggal 24 Agustus 2017 sepanjang tentangterbuktinya

Dan dengan mendasari Pasal26 KUHPM, maka terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer perludikuatkan.2. Bahwa terhadap pidana pokok yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menurutMajelis Hakim Tingkat Banding perlu dikurangi, dengan pertimbangansebagai berikut:a.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum.Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Judex Facti dengan mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012 pada halaman 32 alinea 4 dan 5,menyatakan :Alinea4 : Menimbang, bahwa dari keseluruhan buktibukti surat yang diajukanoleh Penggugat, terdapat adanya surat/akta yang menunjukkan hak atastanah atau setidaknya surat yang menunjukkan sebagai dasar alas hakpemilikan atas

Demi peradilan yang baik,seharusnya Judex Facti mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusannyabahwa pada setiap hak tetap melekat kepentingan, maka sangat beralasan JudexFacti membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012.Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidakkonsekwen dengan segala pertimbangan hukum yang mendasari putusannya yangdimohonkan kasasi a quo dengan jalan menerima dan mengadopsi begitu sajapertimbangan

hukum yang mendasari putusan pengadilan tingkat pertama padahalaman 38 alinea terakhir, yang menyatakan :Menimbang, bahwa dengan demikian proses permohonan .............

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasingmasing bernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pail Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyaradan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi10ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

A LAU, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;Bahwa berawal saksi bersama Andi Taon berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua

Lau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi bersama Iwan Lau berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua;Bahwa ketika Apner Taneo menuruni Bis saksi dan Iwan Lauhendak menyeberang untuk mengambil barang barang milik ApnerTaneo akan tetapi dicegah oleh

Saksi ABNER TANEO, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap IwanLau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi berangkat dari Atambua menuju Kupang,sebelumnya saksi telah menelepon Iwan