Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan II danTerlawan , serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1November 2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat HakTanggungan tersebut didaftarkan melewati batas waktu yangditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan III sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan Il danTerlawan serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1 November2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan tersebutdidaftarkan melewati batas waktu yang ditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan Ill sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasingmasing bernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pail Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyaradan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi10ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

A LAU, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;Bahwa berawal saksi bersama Andi Taon berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua

Lau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi bersama Iwan Lau berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua;Bahwa ketika Apner Taneo menuruni Bis saksi dan Iwan Lauhendak menyeberang untuk mengambil barang barang milik ApnerTaneo akan tetapi dicegah oleh

Saksi ABNER TANEO, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap IwanLau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi berangkat dari Atambua menuju Kupang,sebelumnya saksi telah menelepon Iwan

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum.Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Judex Facti dengan mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012 pada halaman 32 alinea 4 dan 5,menyatakan :Alinea4 : Menimbang, bahwa dari keseluruhan buktibukti surat yang diajukanoleh Penggugat, terdapat adanya surat/akta yang menunjukkan hak atastanah atau setidaknya surat yang menunjukkan sebagai dasar alas hakpemilikan atas

Demi peradilan yang baik,seharusnya Judex Facti mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusannyabahwa pada setiap hak tetap melekat kepentingan, maka sangat beralasan JudexFacti membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012.Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidakkonsekwen dengan segala pertimbangan hukum yang mendasari putusannya yangdimohonkan kasasi a quo dengan jalan menerima dan mengadopsi begitu sajapertimbangan

hukum yang mendasari putusan pengadilan tingkat pertama padahalaman 38 alinea terakhir, yang menyatakan :Menimbang, bahwa dengan demikian proses permohonan .............

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Akan tetapi apabila seorang pria tersebut ingin mempunyai lebih dariseorang isteri haruslah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksudkan olehpasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalildalil yang diajukan olehPemohon yang juga dibenarkan oleh Termohon, pada dasarnya alasanalasan8yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah sesuai dengan alasandibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkanoleh

Pemohon I sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal ... di ... sah Secara Hukum Islam, maka sesualketentuan dengan normanorma dan ketentuanketentuan yang telahdipertimbangkan di atas, anak yang bernama / .. anak yang masingmasingbernama ... ... adalah anak sah Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

tidak sah secara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

hubungan perdata dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalahhubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidupanak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b)memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiatwajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut HukumIslam;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan ParungKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 39 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan TidakBekerja , tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Tempat kediaman di Kecamatan Tenjolaya,Kabupaten Bogor,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 08 Juli 2011 , berdasarkan kutipan akta nikahnomor: XXX/XX/X/XXXX tertanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kabuoaten Bogor.2.

Putusan No 3/Pdt.G/2019/PTA Bndimohonkan banding a quo serta mempelajari pula memori banding dan kontramemori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnyamempertimbangkan sebagai berikut:Dalam Konvensi:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusan a quo yang mendasari diberikannya izin kepadaPemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembandingsebagaimana termuat dalam amar/diktum putusan angka 2, menurut Majelis Hakimtingkat banding

majelis hakim pengadilan tingkatpertama telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana telah dikemukakan diatas;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca putusan pengadilantingkat pertama atas gugatan balik (rekonvensi) Termohon/Pembanding dalamperkara a quo khususnya mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) danmembaca pula memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, makaMajelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang mendasari

,SH.SIK ; Bahwa yang mendasari saksi mengamankan Terdakwa yang membawadan memiliki senjata tajam an.

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebut diatas,maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orang tuaangkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat aleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;o Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Samarinda;Bahwa setelah meneliti dan mengamati dokumendokumen yang dimilikioleh anak dari Pemberi Kuasa telah diperhatikan dengan seksama terdapatperbedaan penulisan huruf pada nama antara Kutipan Akta Kelahiran danjazah, hal ini menurut hemat kami agar segera diperbaiki dan dilakukanperubahan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;Bahwa perbedaan nama yang terdapat dalam dokumendokumen yangdimiliki oleh klien kami berdampak hukum yang signifikan terhadapanurusan administrasi, maka mendasari

dari alasan tersebut kamimengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama dari ARSILLACHAIRUNNISA; pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi ARSILLACHAIRUNISSA; sesuai tertulis pada ljazah anak Pemberi Kuasa atauPEMOHON;Bahwa akibat kesalahan penulisan nama tersebut anak Pemberi Kuasasering kali mengalami sakitsakitan yang tidak jelas penyebabnya;:Bahwa mendasari dalildalil dan alasan yang disampaikan oleh PEMOHONmaka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 93ayat (2) Perpes

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SAKSI PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI TERMOHON, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dailildalil yang mendasari

peasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI IIT dan SAKST IV telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Bogor , selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakanpada tangggal 26 Juli 1997, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XX/XX/X/XXXXtertanggal O02 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersamaKec. Cibinong, Kab. Bogor;3.

Agama CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan lbu RumahTangga Tempat kediaman di Kecamatan Gunung SindurKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP PekerjaanWiraswasta Tempat kediaman di Kecamatan GadingCempaka Kota Bengkulu , selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007;Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebutdiatas, maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orangtua angkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ;Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat aleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2015,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikanjawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :1 Bahwa, dalildalil yang yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas(sumir), dimana Penggugat menyatakan perihal yang mendasari

Kejelasan gugatan diperlukanuntuk dijadikan dasar hukum maupun proses pembuktiannya dalam persidangan.2 Bahwa, apabila penggugat sepenuhnya mendasari gugatannya pada adanyawanprestasi yang dilakukan tergugat, sesuai pernjanjian yang pembuktiannyaberdasarkan pada surat pernyataan yang ditanda tangani bersama oleh tergugatdan penggugat, maka sesungguhnya perjanjian ini telah selesai dan atau berakhirbersamaan dengan dilaksanakannya isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidaksegera melunasi hutangnya

perjanjian pada surat pernyataan yang ditandatangani olehPenggugat dan Tergugat, perjanjian tersebut telah berakhir karena telahdilaksanakan isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidak segera melunasihutangnya maka penggugat melaporkan tergugat kepada pihak berwajib/polisi.Hal tersebut telah dilaksanakan dimana tergugat telah dipidana penipuan denganputusan nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi.Menimbang, bahwa dalil ekspesi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat terkaitdengan gugatannya tidak jelas, hal yang mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikutmenurut pasal 8 Rv pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.Berdasarkan ketentuan itu dalam praktik muncul penerapan gugatan kabur, atau eksepsigugatan tidak jelas dan tidak berdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga dasarhukum jelas tetapi tidak jelas dasar fakta.

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp. 147.000.000,00

, dibuat jatuh tempo tanggal 30 September 2009 ;1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

No. 834 K/PID.SUS/2011e 1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;e 1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp