PT SAILENDRA HAKIKI SENTOSA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DKK

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, tempatkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Kota Bekasi:ll. MUNDHOFAR, SE., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Fajar Damai , Nomor 21, RT 002 RW 020,Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. IRAN SAHRIL SIREGAR, S.H., M.H.;2. RIZA ENDRIYANA, S.H., M.H.:3. DARPO TRI ASMORO, S.H., M.H.:4. HENDRA K. SIREGAR, S.H.;5. RENDI TANAMO, S.H.;6.

Timur, Kabupaten Bekasi;Tentang Kepemilikan Tanah Penggugat;Bahwa atas tanahtanah yang menjadi lokasi usaha Penggugat(Perumahan Taman Juanda), telah diterbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 12802/Desa Duren Jaya, Bekasi, tanggal 2 Maret1994, dahulu atas nama PT Reksa Puratama dan telah diambil alin ataudibeli oleh PT Sailendra Hakiki Santosa, seluas 19.995 M?

, atas nama Mundhofar, S.E,dengan Surat Ukur Nomor 116/Duren Jaya/2010, yang terletak diKelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,Provinsi Jawa Barat, berikut sertifikat pemisahan yang telahdikeluarkan Tergugat, sebagai berikut:i.10.Hak Milik Nomor 17025/Duren Jaya/Surat Ukur Nomor 92/2011L.72 m? Kav. A22 a.n. Mundhofar, S.E.;Hak Milik Nomor 17026/Duren Jaya/Surat Ukur Nomor 93/2011L.72 m? Kav. A23 a.n. Mundhofar, S.E.

, atas nama Mundhofar, S.E,1.dengan Surat Ukur Nomor 116/Duren Jaya/2010, yang terletak diKelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,Provinsi Jawa Barat, berikut sertifikat pemisahan yang telahdikeluarkan Tergugat, sebagai berikut:1.Hak Milik Nomor 17025/Duren Jaya/Surat Ukur Nomor92/2011 L.72 m? Kav. A22 a.n. Mundhofar, S.E.:Hak Milik Nomor 17026/Duren Jaya/Surat Ukur Nomor93/2011 L.72 m? Kav. A23 a.n. Mundhofar, S.E.

Putusan Nomor 35 PK/TUN/20152.2.2.3.bees Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2011, Penggugat ke KantorWalikota Bekasi, sehubungan Surat Walikota Bekasi Nomor300/1141Bipem/V2011, tanggal 23 Mei 2011, hal: Peringatan, danpada saat itu Penggugat mendapat informasi bahwa di sebelahbarat tanah milik Penggugat, adalah tanah berSertifikat Hak MilikNomor 16852 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16853.

.;Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi .; DKK (3 Orang).;

,MsiVSKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,

., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Purnawirawan TNI Angkatan Udara, tempat tinggal di JalanCendrawasin NO. 162, Rt. 09, Rw. 07, Kelurahan Jaticempaka,Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha, Blok B4, Bekasi:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Daryoto, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;2.

., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi:3.

., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengkete danKonflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;Ketiganya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, JalanDaha Blok B4, Komplek Lippo Cikarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 740/SK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor369/30032.16/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 kepada Drs. SutiknoCitro.MM.MSi/Penggugat, yang isinya menjelaskan mengenai penerbitanSertipikat a quo. Surat ini dalam rangka menjawab surat Penggugattertanggal 11 Agustus 2011 perihal dugaan perbuatan melawan hukum ;b. Sural Drs. Sutikno Citro,MM,MSi/Penggugat tanggal 15 Maret 2012kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, perihal Sertipikatasli tapi palsu ;c.

Herman Permadi,BA selaku PPATSementara Wilayah KecamatanSetu, Kabupaten Bekasi; Akta Jual Beli Nomor 214/HP/ST/II/1984 tanggal 04 Oktober 1984,asal girik/Letter C. Nomor 1693 Persil 133 seluas + 2.730 m2 dari M.BININ bin APET/sebagai penjual, yang dibuat oleh dan dihadapan E.Herman Permadi,BA selaku PPATSementara Wilayah KecamatanSetu, Kabupaten Bekasi; Akta Jual Beli Nomor 215/HP/ST/II/1984 tanggal 04 Oktober 1984,asal girik/Letter C.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk vs PT. MAJU SUKSES SENTOSA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang JI.

Daha Blok B4,Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya Daryoto, S.H,Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Sri HariaManiati, S.H, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, danDindin Saripudin, S.H, Kepala Sub Seksi Sengketa danKonflik Pertanahan, kKesemuanya adalah Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, memilihalamat Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi di Jalan DahaBlok B4, Komplek Lippo Cikarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 741/SK/XII/2014, tanggal 22 Desember2014

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi berupa :e Sertipikat Pengganti SHM No. 422/Segara Makmur tanggal 26Agustus 2010 sebagaimana Surat Ukur No. 00206/SegaraMakmur/2010, tanggal 20 Agustus 2010 atas nama Abdullah Luas23.120 M?, yang terletak di Desa Segara Makmur, KecamatanTaruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang sekarang sudahberalih ke Suratno Bin Madirsad ;3.

Putusan Nomor 246 K/TUN/2015Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang sekarang sudah beralih ke SuratnoBin Madirsad, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai denganfakta hukum yang sebenarnya, karena jelas dan terang atas sertipikatpengganti a qua tidak terletak di Kecamatan Cilincing akan tetapiterletak di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

; bahwasebelum Kuasa Hukum Termohon Kasasi ke BPN Bekasi, PenggugatPrincipal telah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sejaktahun 2011 (lihat memori Banding hal.1619), setelah mengetahuiadanya Pengumuman dari Media Massa Harian Pelita yang diterbitkanoleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (bukti T.IIIntv.4) dan (bukti T.llIntv5), dari bukti ini menandakanTergugat/Pembanding telah memenuhi Asas Keterbukaan untuk umum,sedangkan pada saat didalam persidangan Penggugat/TermohonHalaman

Bank Jabar banten Syariah Kantor Bekasi

Bank Jabar Banten Syariah, Kantor Cabang Bekasi,beralamat di Jl. Ir. HH. Juanda Nomor 124BI@KASI j~n nneSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan KotaBandung, beralamat di Jl. SoekarnoHatta No. 586, KotaBandung ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;Halaman dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 427/Pat.G/2014/PN.

ZAKARIAVSKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,berkedudukan di Jalan Daha, Blok B.4, Komplek LippoCikarang, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasakepada Dindin Saripudin, S.H., dan kawankawan, ParaPegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat diJalan Daha, Blok B4, Komplek Lippo Cikarang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017:2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT cq.

Nomor 902 K/Pdt/2018Ruko Betawi Permai, Jalan Payangan, Nomor 1, Jatirangga,Bekasi,November 2017:berdasarkan SuaratKuasa KhususTermohon Kasasi dahulu Para Termohon;:Mahkamah Agung tersebut;tanggal 1Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya (Pemohon dalam permohonannya) memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.

Menghukum Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan II untukmembayar biaya perkara permohonan ini.Bahwa terhadap gugatan tersebut Permohonan tersebut tidak dapatditerima oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan Nomor 555/Pdt.G/2017/PN.Bks, tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biayabiaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp1.851.000,00 (satu juta delapan ratus limapuluh satu ribu

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A tanggal 14Desember 2017 Nomor 555/Pdt.G/2017/PN.Bks;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2018, yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal2/ Desember 2017, kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2018,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Bekasi tidak

alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan hukumputusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah tepat, bahwa keberatandiajukan lewat tenggang waktu, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 73 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 71 Tahun 2012 juncto Pasal 5 Peraturan Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Bekasi

JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BEKASI ; NIMROD KURNIAWAN als. IROD

ataupun ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah WHukumPengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukummenanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasaiatau) menyediakan narkotika Golongan dalam bentuktanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikutBahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2009sekira jam 00.30 Wib, ketika petugas Kepolisian dariSat Narkoba Polres Metro Bekasi bernama BudimanSitorus dan Danang Juniato sedang melaksanakanobservasi wilayah mencurigai Terdakwa yang pada

saatitu. sedang nongkrong di Perum Graha Indah Blok AI No.19 Rt.01/14 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih,Kodya Bekasi.

Bahwa kemudian petugas Polres Metro Bekasimembawa Terdakwa beserta barang buktinya ke KantorPolres Metro Bekasi guna diproses lebih lanjut. BahwaTerdakwa = memiliki, menyimpan, menguasai narkotikaGolongan dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga)bungkus kertas berisikan ganja tidak memiliki izindari Menteri Kesehatan R.I.

Bahwa kemudianpetugas Polres Metro Bekasi membawa Terdakwa besertabarang buktinya ke Kantor Polres Metro Bekasi gunadiproses lebih lanjut. Bahwa menyalahgunakannarkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memilikiizin dari Menteri Kesehatan R.I. Bahwa berdasarkanSurat Keterangan dari Polres Metro BekasiUrusan kedokteran Dan Kesehatan No. Pol:Sket/290/XI./2009/Kestro. Bks tanggal 09 November 2009yang ditanda tangani oleh Dr. Dini Budiasih,.

PID/2010/PN.Bks. yang dibuat olehPanitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bekasi yangmenerangkan, bahwa = pada tanggal 12 Juli 2010Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukanHal. 6 dari 8 hal.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. JOHN PIETER

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, Berkedudukan di Jalan ChairilAnwar No. 25, Kota Bekasi : Hal.1 dari 35 hal. Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUNBDGDalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. JUMALIANTO, A.Ptnh, MM. ;2. YUNITA, SH. ;3. LABI RANGGINA, SH. ;4. H. TAUFIK HIDAYAT, SH.

Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebidang tanah milik adat berdasarkan GirikC.2634/314, Ps. 18 S. ll, yang terletak di Desa Margajaya, Kecamatan Bekasi,Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (sekarang Kelurahan Pekayon Jaya, KecamatanBekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat), dimana tanah tersebut diperoleh oleh suamiPenggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 141/122BKS/1981, yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah SOEDIRDJA, SH. tanggal 27 Januari 1981 ;Hal. 3 dari 35 hal.

Selatan, Kota Bekasi, hal ini utnukmenghindarikerugian yang lebih besar bagi Penggugat di kemudian hari dan menjagaagar tidak dilakukan perbuatan hukum apa pun terhadap objek Gugatan ini sampaiadanya keputusan Pengadilan yang memilik kekuatan hukum tetap ; Bahwa, Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berkedudukan diJalan Chairil Anwari No. 25, Kota Bekasi, yang berdomisili di Bekasi dan perbuatanTata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat juga terjadi di Bekasi dan olehkarena

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 9007/Pekayon Jaya,tertanggal 4 Mei 2010, Surat Ukur Nomor : 17/Pekayon Jaya, tertanggal 20 April 2010,luas 1.004 M2, atas nama JHON PIETER, terletak di Kelurahan Pekayon Jaya,Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ; 3.

dan yang past ditandatanganioleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

PT KARYA GRAHA CEMERLANG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BEKASI (KPKNL BEKASI) berkedudukan di JalanSersan Aswan Nomor 8 D (17113) Bekasi;Selanjutnya memberi kuasa kepada:Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 407 K/TUN/20161. Surpawan;2. Anang Pri Handoko;3. A.

sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :Surat Keterangan Pendaftaran Tanah lelang Nomor : 630.1/1520/KPT/XII/2013,tanggal 12 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Bekasi (KPKNL Bekasi).Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum

atas permintaan Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Bekasi (KPKNL Bekasi);Bahwa berdasarkan uraian keterangan dan fakta hukum di atas, makasudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang mulia mewajibkan Tergugatuntuk mencabut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah lelang Nomor :630.1/1520/KPT/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas permintaan KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi (KPKNL Bekasi) ;Halaman 7 dari

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: SuratKeterangan Pendaftaran Tanah Lelang Nomor 630.1/1520/KPT/XII/2013tanggal 12 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi atas permintaan Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Bekasi (KPKNL Bekasi);3.

Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Lelang Nomor630.1/1520/KPT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013, yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas permintaan KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi (KPKNL Bekasi);4.

Pemohon:
MUHAMAD SYARIF
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Bekasi

Kepolisian Resort Kota Bekasi, beralamat di Jalan Ki HajarDewantara Nomor 1 Cikarang, Kabupaten Bekasi, 17550,selanjutnya disebut TERMOHON;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca:1.

Bekasi dan untuk dapat memberikan kepastian penegakanhukum serta dijalankannya DUE PROCESS OF LAW oleh penyidikTermohon.Bahwa Pemohon mempunyai Hak untuk mengajukan PRA PERADILAN inike Pengadilan Negeri Cikarang Bekasi berdasarkan amandemen ke 2 (dua)UUD 1945 Pasal 280 ayat 1 yang berbunyi : Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di hadapan hukum. **),.Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Ckr g14Bahwa berdasarkan

ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal77 Juncto Pasal 78 Juncto Pasal 82 ayat 1 b dan Ayat 3 Pemohonmempunyai Hak untuk mengajukan PRA PERADILAN ini ke PengadilanNegeri Cikarang Bekasi.

LP/1240/K/XII/2015/SPK/Resta Bekasi tanggal19 desember 2015 dan melimpahkan berkas perkara kepada PenuntutUmum;8.

Mernerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penyidikandengan Profesional, Objektrf dan Transparan dalam penangananperkara Nomor : LP/1240/K/XII/2015/SPK/Resta Bekasi tanggal 19desember 2015 dan Memerintahkan kepada Termohon melakukanpenyelidikan pelanggaran kode etik terhadap Penyidik penyidikTermohon dalam penanganan perkara Nomor.LP/1240/K/XII/2015/SPK/Resta Bekasi tanggal 19 desember 2015;9.

Pembanding/Penggugat : Syailan Diwakili Oleh : Syailan
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi

DahaCibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550.Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DAVIDAGAM, SH., JOHAN SIREGAR, S.ST., JOKOPRIHARTONO, S.H., AGUNG NUGROHO, S.H., FAJARPRASETYO, S.H., BAYU TRISTIANO, A.Md dan HARISRESTU PUJIANTO, S.H. beralamat di KantorPertanahan Kabupaten Bekasi, Jalan Daha Blok B4Lippo Cikarang.

Bekasi yang diperoleh dariproduk Surat Tergugat Il kepada Tergugat (Bupati Bekasi) cg. DINASPENDIDIKAN, bukan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bekasi.3.

II Bekasi sebagaiTergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Turut TergugatBerdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menolakGugatan Penggugat setidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima.halaman 18 dari 28 putusan Nomor 604/PDT/2021/PT.BDG3.

Perangkat Daerah ( OPD ) Kabupaten Bekasi ;.

II Bekasi / Bupati;.

.;Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi.;Koperasi Simpan Pinjam (KSP) INTIDANA.;

PUTUSANNomor : 84/B/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambilputusan sebagai berikut, dalam perkara antara :Samsudin, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggalBojong Menteng RT. 03 RW. 04 Kelurahan Bojong Meninig, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;~ wTDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumaya: 1.

PrumRermata Timur Il), Jati cempaka, Pondok Cede, Bekasi 17411,~ Vy( 6 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT/PEMBANDING ; MELAWANKepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No.25 Bekasi Jawa Barat ; n nn 0m nn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn cnc nenDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :Hal. 1 dari 8 hal Put No. 84/B/2016/PT.TUN.JKT1.

Irene Liestiana Indriastuti, BA. : Staf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan ; YYSeluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor94.32.75/600/IX/2015 Tertanggal 21 September 2015 ; onan :Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT/TERBANDING ; ~4 y~ *1.

PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI ; Ir. H. Yurizal Bin Nahardin

Chairil Anwar No. 1 Kota Bekasi yang pada saat pendaftarandiberikan dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pompa airRawa Tembaga Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010 dalam bentuk softcopyCD (Compact Disc) yang sudah disimpan dalam bentuk FDV yang berisi: Syaratsyarat umum; Syarat khusus; RKS (Rencana Kerja dan Syarat);Bahwa Spesifikasi Pompa Air Rawa Tembaga berdasarkan HPS/RKS didalam Pengadaan Pompa Air Rawa Tembaga Kota Bekasi tahun 2010: Kapasitas : 1500 liter/detik;Hal. 3 dari 66 hal Putusan

Indah Bukit Nusatama.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tabungan rekening Bank BCACabang KCP Kemang Pratama Bekasi No.

Indah Bukit Nusatama;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tabungan rekening Bank BCACabang KCP Kemang Pratama Bekasi No.

Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi DiLingkungan Dinas Bina Marga Dan Tata Air Kota Bekasi TahunAnggaran 2010, Terdakwa Ir.

Indah Bukit Nusatama.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tabungan Rekening Bank BCACabang KCP Kemang Pratama Bekasi No.

.;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI.;Ir. SUSMAN DJATIRAHARDJO.;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukkan di JalanChairil Anwar, Nomor 25 Kota Bekasi ; Hal dari 8 hal. PUT. No. 278 / B/ 2014 / PT.TUN.JKTDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Untung Indrayanto, S.H.,MknKepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan ; 2. Suhudi.A.Ptnh.MHKepala Sub Seksi PerkaraPertanahan ; 3. Purnomo Sudaryanto, SHKepala Sub Seksi Sengketa danKonflik Pertanahan ; 4. Labi Renggina, SHStaf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan ; 5.

Azhar, S.H Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, padaKantor Pertanahan Kota Bekasi, Jalan Chiril Anwar Nomor 25Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19.32.75/600/1/2014, tertanggal 03 Pebruari 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT/TERBANDING ; Il. Ir. SUSMAN DJATIRAHARDJO, beralamat Jalan Jati Barang VII NomorM26 Rt.012 Rw.04.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No.1. Desa Bekasi Jaya atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 27 Maret 1989 GS.2177/1988 luas 6.600 m2 tanggal 29 Maret 1988, letak tanah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, dahulu Kabupaten Bekasi, sekarang Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat
3.

Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No.1.

Desa Bekasi Jaya atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 27 Maret 1989 GS.2177/1988 luas 6.600 m2 tanggal 29 Maret 1988, letak tanah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, dahulu Kabupaten Bekasi, sekarang Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar : Rp. 5.895.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima

Penggugat:
1.HELDAWATI
2.HERMAN
3.NOVIANDI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BEKASI
Intervensi:
Pemerintah Kabupaten Bekasi

Desa Bekasi Jaya atas namaPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 27 Maret 1989GS.2177/1988 luas 6.600 m? tanggal 29 Maret 1988 letak tanahKelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, dahulu KabupatenBekasi, sekarang Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;. Obyek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;1.

Bekasi Kaum RT.005/RW.001, Kelurahan BekasiJaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;15.

, berdasarkan Tanda daftar Sementara TanahMilik Indonesia yang dibuat tanggal 10 November 1958, yangdiakui terletak di Desa Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi,Kabupaten Bekasi, Keresidenan Purwakarta, Provinsi Jawa Barat,yang diakui sekarang terletak di Kelurahan Bekasi Jaya,Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Provinsi JawaBarat; 2.

Bukti P2 : Fotocopy daftar iuran DaerahBukuC (IPEDA tiap orang) Propinsi Jawa BaratKabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur Desa Bekasi Jaya. (Fotocopy darifotocopy);3. Bukti P3 : Fotocopy Surat KetetapanPajak Hasil Bumi Desa Bekasi Timur (Bekasi) No. 2Kecamatan Bekasi Propinsi Jawa Barat Nama wajibPajak Tjio Tjeng Jam (Fotocopy dari fotocopy);Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 69/G/2017/PTUNBDGA.

Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi) untukmencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HakHalaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 69/G/2017/PTUNBDGPengelolaan No.1. Desa Bekasi Jaya atas nama Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat Il Bekasi tanggal 27 Maret 1989 GS.2177/1988 luas6.600 m2 tanggal 29 Maret 1988, letak tanah Kelurahan Bekasi Jaya,Kecamatan Bekasi Timur, dahulu Kabupaten Bekasi, sekarang Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;4.

Penggugat:
SYUKRON
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

Pembanding/Penggugat : MUSANIH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI

WATERINDO PRIMATECH BEKASI

NYAI binti SAYAN ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA BEKASI

SALMAN YAKUP TARAKIdkkvsWALIKOTA BEKASI, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI3. KEPALA DINAS TATA KOTA / DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN KOTAMADYA BEKASI,

No. 26 PK/TUN/2011Barat, Kotamadya Bekasi, seluas : + 1.200 m?

Bahwa Para Penggugat adalah selaku Warga Ruko Duta Permai,RT.09/RW.O6A, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat,Kotamadya Bekasi, serta mewakili warga RT.09/RW.O6A, KelurahanJakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kotamadya Bekasi;Hal. 5 dari 43 hal. Put.

Bekasi Barat, Kotamadya Bekasi (Terlampir Bukti: P5 ; P6: P7 ; P8 ; P9 : P10 ; P11 ; P12; P13; P14; P15;P16 ; P17), ternyata ada orang yang mengakungaku lahan parkirRuko Duta Permai RT.09/RW.O6A, Kelurahan Jakasampurna,Kecamatan Bekasi Barat, Kotamadya Bekasi, seluas + 1.200 M?dengan batasbatas sebagai berikut ; Sebelah Utara : Ruko Blok E ; Sebelah Timur : Plaza/Universitas Guna Darma ; Sebelah Selatan : Ruko Blok C Il; Sebelah Barat : Lahan untuk bangunan serba guna ;Kepunyaan saudara Ir.

, sekarang telahmenjadi kota Bekasi berdasarkan pemekaran wilayah Bekas)) ;.

Bekasi Barat,Kotamadya Bekasi seluas lebih kurang 1200 M2;b. Sertifikat Induk sebanyak 20 (dua puluh) buah a.n. Tergugat IVIntervensi yaitu :Hal. 19 dari 43 hal. Put.