Ditemukan 162187 data
108 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUSDIYANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
97 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA SELATAN VS SJAMSU RIZAL USMAN;
PUTUSANNomor 402 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Tempat Kedudukan diJalan Kapten A. Rivai, Kota Palembang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.Ardani, S.H.
., jabatanKepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 311 1/II/2020, tanggal 26 Mei 2020;Pemohon Kasasi;LawanSJAMSU RIZAL USMAN, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Mantan Direktur Operasional PT.Sumsel EnergiGemilang, beralamat di Komplek Tirta Kencana Blok B4 RT023/RW 001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, KotaPalembang, Provinsi Sumatera Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli2019 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan KomisarisHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 402 K/TUN/2020Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang, sampai ada putusan yangberkekuatan hukum tetapDalam Pokok Perkara ;1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 Tentang PengangkatanDewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan TerbatasSumatera Selatan Energi Gemilang ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 TentangPengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PerusahaanPerseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang ;4.
Badan Hukum Perusahaan DaerahPertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas SumateraSelatan Energi Gemilang karena Tergugat mengangkat Dewan Direksidan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan EnergiGemilang yang baru, khususnya mengangkat Fitri Yulianti sebagaiDirektur Operasional pada Perseroan Terbatas Sumatera SelatanEnergi Gemilang, seharusnya yang menjadi Direktur OperasionalPerseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang untuk pertamakalinya adalah Penggugat selaku Direktur
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
HELWANI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
PUTUSANNomor 122 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HELWANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Kuburan Islam Talang Kapuk Nomor 37, KelurahanPasar Lama, Kecamatan Lahat (dalam hal ini memilihdomisili hukum di Asrama Brimob Blok 4 RT.36 RW.11Kelurahan Bukit Lama Palembang), pekerjaan MantanAnggota POLRI ;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
SELATAN,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5, KotaPalembang, Provinsi Sumatera Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
Menwajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/845/XI/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a/n BripdaHelwani NRP.87070973 Jabatan Brigadir Subbagrenmin Kesatuan SatBrimob Polda Sumsel tanggal 30 November 2017;5.
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;
Bukit Permai Nomor19 RT 06 RW 06 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat ,Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaanWiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan diJalan Kapten A. Rivai Nomor 03, Kota Palembang;Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.
SelatanNomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentang Keanggotaan KomisiInformasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 20202024, tanggal 13April 2020;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentangHalaman 1 dari 5 halaman.
Putusan Nomor 182 K/TUN/2021Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 20202024, tanggal 13 April 2020;4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan seleksi ulang KeanggotaanKomisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 20202024;5.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentangKeanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode20202024, tanggal 13 April 2020;2. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020,tentang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera SelatanPeriode 20202024, tanggal 13 April 2020;3.
Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melaksanakan seleksi ulangKeanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan periode20202024;4.
95 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA UTARA VS DRS. SUTRISNO, M.Pd;
PUTUSANNomor 106 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Diponegoro No. 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris DaerahProvinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077 tertanggal 10November 2017 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin BerupaPembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP: 19660323199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan : KepalaSekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja: Dinas Pendidikan Provsu,yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DaerahProvinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077tertanggal 10 November 2017 yang menjatuhnkan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP. :19660323 199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan :Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja : Dinas PendidikanProvsu, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) SekretarisDaerah Provinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;4.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tidakberwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahanstatus hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasianggaran, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (7)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;Bahwa in casu Mahkamah Agung melakukan koreksi yuridisterhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan seharusnyaTergugat cukup memperbaiki Keputusan
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR SUMATERA UTARA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, olehDr. H. Supandi, S.H.
231 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.T VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gandaria Nomor 17, RT/RW 002/001,Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, KotaPadang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan mantanPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;Dalam hal ini diwakili oleh Bob Sangirman, S.H.
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumBob Sangirman, SH & Rekan, beralamat di Kota Padang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/ADVBSMIIII/2019, tanggal 19 Maret 2019:Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Kota Padang, ProvinsiSumatera Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Devi Kurnia, S.H., M.M., jabatanAsisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi SumateraBarat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/894.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 862/4241/BKD2018, tanggal 27 Desember 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Yulinazra, S.P., M.T., NIP. 197407072000031002,pangkat/golongan Penata Tingkat I/ Ill d;3.
134 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
365 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUSDIYANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAPOSAN SIAHAAN, M.Kes VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sempurna Ujung KomplekGriya Sempurna, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Rivileno, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorHukum BRB dan Rekan, beralamat di Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KHBRB/K/II/2020, tanggal19 Februari 2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan
Putusan Nomor 286 K/TUN/20201.Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatanyang diajukan Penggugat ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 8:00/681/2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan tanggal 12 Februari 2019, atas nama dr Haposan Siahaan,M.Kes, NIP 19650512 199703 1 001, sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;B.
Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 800/681/2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2020Jabatan tanggal 12 Februari 2019 atas nama dr Haposan Siahaan, M.Kes,NIP 19650512 199703 1 001;4.
Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat untukmerehabilitasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;5.
Berdasarkan putusan pidana tersebutPenggugat diberhentikan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara,Nomor 800/681/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2020Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019.
393 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA BARAT VS HARTONO WIDJAJA., DKK;
PUTUSANNomor 468 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang, ProvinsiSumatera Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara Amran,S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi SumateraBarat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/1014/Huk2020, tanggal 6 Juli 2020
Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 6202562020 Tentang Penetapan Lokasi PengadaanTanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru SeksiKapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung Padang Sepanjang 32,4Km, STA 4 + 200 STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan + 281,05 HaDi Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal26 Maret 2020:c.
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNAWAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.T VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gandaria Nomor 17, RT 002 RW 001,Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, KotaPadang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan mantanPegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bob Sangirman, S.H.
., & Rekan, beralamat di Kota Padang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/ADVBSM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Kota Padang, ProvinsiSumatera Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Devi Kurnia, S.H., M.M.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 862/4241/BKD2018, tanggal 27 Desember 2018, tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Yulinazra, S.P., M.T., NIP 197407072000031002,pangkat/golongan Penata Tingkat I/Ill.d;3.
Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178K/TUN/2020, tanggal 05 Mei 2020 juncto Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 234/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 03Desember 2019 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor 10/G/2019/PTUNPDG, tanggal 16 Agustus 2019, serta mertamembatalkan Surat Keputusan (objek = sengketa) Nomor862/4241/BKD/2018. tanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkanGubernur Sumatera Barat;3.
193 — 49
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat-Syahrizal
BankPembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) KantorCabang /KC Pulau Punjung.B.
BankPembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) KantorCabang /KC Pulau Punjung..C.
Namun faktanya, TERMOHONKEBERATAN justru mengajukan gugatan dan permohonan penyelesaiansengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yangberalamat di Jalan Jenderal Besar Soedirman No. 10 Indrapura,Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa dalampemeriksaan perkara ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah bertindak diluarbatas kewenangannya
Oleh sebabitu, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara Sumatera Utara harus menolak permohonan penyelesaiansengketa yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN.. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADANPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATUBARA SUMATERA UTARA CACAT HUKUM.1.
Bank Pembangunan Daerah Sumatera BaratCabang Pulau Punjung dengan objek jaminan fidusia sesuai denganyang tertuang dalam akta nomor 127 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuatNotaris Burhani, SH., M.Kn berkedudukan di Sumatera Barat, selanjutnyaGIDE TANGA DENG ANeriisccscwisies aomwcer saw wn wos ne mre au meee ame PP Aed j.
130 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan diJalan Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Ilir Timur , SungaiPangeran, llir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan30121;Selanjutnya memberi kuasa kepada H. Ardani, S.H.,M.H.,Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel, danHalaman 1 dari 3 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2019kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor456/II/2019, tanggal 22 Januari 2019;ll.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSISUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Kapten A.Rivai Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135;Selanjutnya memberi kuasa kepada Abunawar Basyeban, S.H.
., dan kawan, Staf Ahli Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/00097/DPRD/2019, tanggal 28Januari 2019;Sebagai Termohon dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembalipermohonan keberatan hak uji materiil ini diajukan oleh Pemohon danditerima sebelum permohonan a quo diputus oleh Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat = (1)UndangUndang Nomor
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSLIM ARINO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
186 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), padatingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:PT.
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1),dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011Nomor 1) (Bukti P3);Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum.
tahun.Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011Nomor 1) di atas, diundangkan pada tanggal 11 Maret 2011;Bahwa sebagai tidak lanjut dari Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tersebut, pada tanggal 11 Juni2012, diundangkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23
Menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DaerahProvinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara (Lembaran DaerahProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 SERI E TambahanHalaman 79 dari 80 halaman.
199 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUS SEROJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
PUTUSANNomor 202 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AGUS SEROJA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Melati 6 Blok FA 02 RT. 11/ RW. 04Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, pekerjaanMantan Anggota Polri;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5Palembang 30000;Dalam hal
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas namaAgus Seroja, pangkat BRIPKA NRP. 77080569, jabatan Brigadir SatSabhara kesatuan Polres Ogan Komering Ulu, tanggal 28 Februari 2018;4.
amarnya sebagai berikut:Mengadili Sendiri :Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;2) Menyatakan Batal/Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Agus SerojaPangkat BRIPKA NRP. 77080569, jabatan Brigadir Sat SabharaKesatuan Polres Ogan Komering Ulu, tanggal 28 Februari 2018;3) Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMATERA MAKMUR LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
Silaturrahim 5,Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, KotaMedan, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil di BiroSosial dan Kesejahteraan Setda Provinsi Sumatera;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa DR. Hertanto Wijaya, S.H.
., M.H dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Peradan Jawa Barat,beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 17/OBHKBHTUN/XI/2020, tanggal 19 November2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJin. Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprilla H. Siregar, S.H.,M.H, Jabatan Plt.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 800/2855/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Ahmad Faisal Nasution,S.Sos, NIP. 197806221997031002 yang ditetapkan tanggal 14Desember 2018;3.
MewajibkanTergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;5.
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/20215.