Ditemukan 162187 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pilkada sumatera selatan Pt. sumatera makmur lestari Pt. bridgestone sumatera rubber estate; Suweno vs gubernur sumatera utara; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Rektor universitas muhammadiyah sumatera utara (umsu) Gubernur sumatera barat vs herman sofyan;; Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;; Surat keputusan kepala kepolisian daerah sumatera barat Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur sumatera selatan;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/TUN/2023
Tanggal 21 Maret 2023 — SUSDIYANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
108 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUSDIYANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — GUBERNUR SUMATERA SELATAN VS SJAMSU RIZAL USMAN;
97 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA SELATAN VS SJAMSU RIZAL USMAN;
    PUTUSANNomor 402 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Tempat Kedudukan diJalan Kapten A. Rivai, Kota Palembang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.Ardani, S.H.
    ., jabatanKepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 311 1/II/2020, tanggal 26 Mei 2020;Pemohon Kasasi;LawanSJAMSU RIZAL USMAN, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Mantan Direktur Operasional PT.Sumsel EnergiGemilang, beralamat di Komplek Tirta Kencana Blok B4 RT023/RW 001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, KotaPalembang, Provinsi Sumatera Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli2019 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan KomisarisHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 402 K/TUN/2020Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang, sampai ada putusan yangberkekuatan hukum tetapDalam Pokok Perkara ;1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 Tentang PengangkatanDewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan TerbatasSumatera Selatan Energi Gemilang ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 TentangPengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PerusahaanPerseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang ;4.
    Badan Hukum Perusahaan DaerahPertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas SumateraSelatan Energi Gemilang karena Tergugat mengangkat Dewan Direksidan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan EnergiGemilang yang baru, khususnya mengangkat Fitri Yulianti sebagaiDirektur Operasional pada Perseroan Terbatas Sumatera SelatanEnergi Gemilang, seharusnya yang menjadi Direktur OperasionalPerseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang untuk pertamakalinya adalah Penggugat selaku Direktur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — HELWANI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HELWANI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
    PUTUSANNomor 122 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HELWANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Kuburan Islam Talang Kapuk Nomor 37, KelurahanPasar Lama, Kecamatan Lahat (dalam hal ini memilihdomisili hukum di Asrama Brimob Blok 4 RT.36 RW.11Kelurahan Bukit Lama Palembang), pekerjaan MantanAnggota POLRI ;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
    SELATAN,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5, KotaPalembang, Provinsi Sumatera Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
    Menwajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/845/XI/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a/n BripdaHelwani NRP.87070973 Jabatan Brigadir Subbagrenmin Kesatuan SatBrimob Polda Sumsel tanggal 30 November 2017;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2021
Tanggal 2 Juni 2021 — ., M.H VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;
    Bukit Permai Nomor19 RT 06 RW 06 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat ,Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaanWiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan diJalan Kapten A. Rivai Nomor 03, Kota Palembang;Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.
    SelatanNomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentang Keanggotaan KomisiInformasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 20202024, tanggal 13April 2020;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentangHalaman 1 dari 5 halaman.
    Putusan Nomor 182 K/TUN/2021Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 20202024, tanggal 13 April 2020;4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan seleksi ulang KeanggotaanKomisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 20202024;5.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentangKeanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode20202024, tanggal 13 April 2020;2. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020,tentang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera SelatanPeriode 20202024, tanggal 13 April 2020;3.
    Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melaksanakan seleksi ulangKeanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan periode20202024;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 09-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — GUBERNUR SUMATERA UTARA VS DRS. SUTRISNO, M.Pd;
95 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA UTARA VS DRS. SUTRISNO, M.Pd;
    PUTUSANNomor 106 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Diponegoro No. 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris DaerahProvinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077 tertanggal 10November 2017 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin BerupaPembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP: 19660323199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan : KepalaSekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja: Dinas Pendidikan Provsu,yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DaerahProvinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077tertanggal 10 November 2017 yang menjatuhnkan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP. :19660323 199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan :Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja : Dinas PendidikanProvsu, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) SekretarisDaerah Provinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;4.
    Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tidakberwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahanstatus hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasianggaran, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (7)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;Bahwa in casu Mahkamah Agung melakukan koreksi yuridisterhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan seharusnyaTergugat cukup memperbaiki Keputusan
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR SUMATERA UTARA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, olehDr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — ,M.T VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
231 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.T VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gandaria Nomor 17, RT/RW 002/001,Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, KotaPadang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan mantanPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;Dalam hal ini diwakili oleh Bob Sangirman, S.H.
    ,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumBob Sangirman, SH & Rekan, beralamat di Kota Padang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/ADVBSMIIII/2019, tanggal 19 Maret 2019:Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Kota Padang, ProvinsiSumatera Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Devi Kurnia, S.H., M.M., jabatanAsisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi SumateraBarat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/894.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 862/4241/BKD2018, tanggal 27 Desember 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Yulinazra, S.P., M.T., NIP. 197407072000031002,pangkat/golongan Penata Tingkat I/ Ill d;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
134 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penjualan Barang MewahPPnBM
Register : 04-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/TUN/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — SUSDIYANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
365 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUSDIYANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — HAPOSAN SIAHAAN, M.Kes VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAPOSAN SIAHAAN, M.Kes VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    ., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sempurna Ujung KomplekGriya Sempurna, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Rivileno, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorHukum BRB dan Rekan, beralamat di Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KHBRB/K/II/2020, tanggal19 Februari 2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan
    Putusan Nomor 286 K/TUN/20201.Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatanyang diajukan Penggugat ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 8:00/681/2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan tanggal 12 Februari 2019, atas nama dr Haposan Siahaan,M.Kes, NIP 19650512 199703 1 001, sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;B.
    Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 800/681/2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2020Jabatan tanggal 12 Februari 2019 atas nama dr Haposan Siahaan, M.Kes,NIP 19650512 199703 1 001;4.
    Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat untukmerehabilitasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;5.
    Berdasarkan putusan pidana tersebutPenggugat diberhentikan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara,Nomor 800/681/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2020Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2020
Tanggal 12 Oktober 2020 — GUBERNUR SUMATERA BARAT VS HARTONO WIDJAJA., DKK;
393 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA BARAT VS HARTONO WIDJAJA., DKK;
    PUTUSANNomor 468 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang, ProvinsiSumatera Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara Amran,S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi SumateraBarat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/1014/Huk2020, tanggal 6 Juli 2020
    Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 6202562020 Tentang Penetapan Lokasi PengadaanTanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru SeksiKapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung Padang Sepanjang 32,4Km, STA 4 + 200 STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan + 281,05 HaDi Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal26 Maret 2020:c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/TUN/2023
Tanggal 6 April 2023 — GUNAWAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNAWAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2021
Tanggal 5 Agustus 2021 — ., M.T VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.T VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gandaria Nomor 17, RT 002 RW 001,Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, KotaPadang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan mantanPegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bob Sangirman, S.H.
    ., & Rekan, beralamat di Kota Padang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/ADVBSM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Kota Padang, ProvinsiSumatera Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Devi Kurnia, S.H., M.M.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 862/4241/BKD2018, tanggal 27 Desember 2018, tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Yulinazra, S.P., M.T., NIP 197407072000031002,pangkat/golongan Penata Tingkat I/Ill.d;3.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178K/TUN/2020, tanggal 05 Mei 2020 juncto Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 234/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 03Desember 2019 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor 10/G/2019/PTUNPDG, tanggal 16 Agustus 2019, serta mertamembatalkan Surat Keputusan (objek = sengketa) Nomor862/4241/BKD/2018. tanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkanGubernur Sumatera Barat;3.
Pengadilan PN MUARO Perdata Khusus
Register : 18-05-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN MUARO Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mrj
Tanggal 26 Juli 2017 — Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat - Syahrizal
193 — 49
  • Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat-Syahrizal
    BankPembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) KantorCabang /KC Pulau Punjung.B.
    BankPembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) KantorCabang /KC Pulau Punjung..C.
    Namun faktanya, TERMOHONKEBERATAN justru mengajukan gugatan dan permohonan penyelesaiansengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yangberalamat di Jalan Jenderal Besar Soedirman No. 10 Indrapura,Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa dalampemeriksaan perkara ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah bertindak diluarbatas kewenangannya
    Oleh sebabitu, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara Sumatera Utara harus menolak permohonan penyelesaiansengketa yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN.. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADANPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATUBARA SUMATERA UTARA CACAT HUKUM.1.
    Bank Pembangunan Daerah Sumatera BaratCabang Pulau Punjung dengan objek jaminan fidusia sesuai denganyang tertuang dalam akta nomor 127 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuatNotaris Burhani, SH., M.Kn berkedudukan di Sumatera Barat, selanjutnyaGIDE TANGA DENG ANeriisccscwisies aomwcer saw wn wos ne mre au meee ame PP Aed j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
130 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
    GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan diJalan Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Ilir Timur , SungaiPangeran, llir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan30121;Selanjutnya memberi kuasa kepada H. Ardani, S.H.,M.H.,Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel, danHalaman 1 dari 3 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2019kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor456/II/2019, tanggal 22 Januari 2019;ll.
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSISUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Kapten A.Rivai Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135;Selanjutnya memberi kuasa kepada Abunawar Basyeban, S.H.
    ., dan kawan, Staf Ahli Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/00097/DPRD/2019, tanggal 28Januari 2019;Sebagai Termohon dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembalipermohonan keberatan hak uji materiil ini diajukan oleh Pemohon danditerima sebelum permohonan a quo diputus oleh Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat = (1)UndangUndang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/TUN/2023
Tanggal 6 April 2023 — MUSLIM ARINO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUSLIM ARINO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2019
Tanggal 10 Oktober 2019 — GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
186 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
    Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), padatingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:PT.
    Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1),dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.
    Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011Nomor 1) (Bukti P3);Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum.
    tahun.Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011Nomor 1) di atas, diundangkan pada tanggal 11 Maret 2011;Bahwa sebagai tidak lanjut dari Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tersebut, pada tanggal 11 Juni2012, diundangkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23
    Menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DaerahProvinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara (Lembaran DaerahProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 SERI E TambahanHalaman 79 dari 80 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2022
Tanggal 29 September 2022 — SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
199 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/TUN/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — AGUS SEROJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUS SEROJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
    PUTUSANNomor 202 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AGUS SEROJA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Melati 6 Blok FA 02 RT. 11/ RW. 04Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, pekerjaanMantan Anggota Polri;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5Palembang 30000;Dalam hal
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas namaAgus Seroja, pangkat BRIPKA NRP. 77080569, jabatan Brigadir SatSabhara kesatuan Polres Ogan Komering Ulu, tanggal 28 Februari 2018;4.
    amarnya sebagai berikut:Mengadili Sendiri :Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;2) Menyatakan Batal/Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Agus SerojaPangkat BRIPKA NRP. 77080569, jabatan Brigadir Sat SabharaKesatuan Polres Ogan Komering Ulu, tanggal 28 Februari 2018;3) Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-01-2022 — Putus : 01-03-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 B/PK/PJK/2022
Tanggal 1 Maret 2022 — SUMATERA MAKMUR LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUMATERA MAKMUR LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 11-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2021
Tanggal 12 Agustus 2021 —
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    Silaturrahim 5,Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, KotaMedan, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil di BiroSosial dan Kesejahteraan Setda Provinsi Sumatera;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa DR. Hertanto Wijaya, S.H.
    ., M.H dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Peradan Jawa Barat,beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 17/OBHKBHTUN/XI/2020, tanggal 19 November2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJin. Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprilla H. Siregar, S.H.,M.H, Jabatan Plt.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 800/2855/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Ahmad Faisal Nasution,S.Sos, NIP. 197806221997031002 yang ditetapkan tanggal 14Desember 2018;3.
    MewajibkanTergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;5.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/20215.