KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., 2. PT. LIPPO CIKARANG, TBK;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., 2. PT. PUTRA ALVITRA PRATAMA;

PUTUSANNomor 339 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RISAN BIN JENONG, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Lubang Buaya RT. 002, RW. 005, DesaCijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, pekerjaanPetani;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Donal Alfari Pakpahan, S.H.

.& Rekan, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 007/DAPPT.TUN/V/2019, tanggal 23 Mei2019;Pemohon Kasasi;Lawanl. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBEKASI, tempat kedudukan di Jalan Daha Blok B 4, LippoCikarang, Kabupaten Bekasi 17550, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Riyanto S. Tosse, S.SIT,M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 457/SK/VII/2019,tanggal 17 Juli 2019;ll.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. SANGHIANG HADI KARYA;

PUTUSANNomor 94 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:1.RIKEM BINTI SEMAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya, RT004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta, dalamhal ini diteruskan kedudukan hukumnya oleh Para AbhiliWarisnya atas nama Riman, Rinih, Nur, Nurdin dan Yati(anakanak dari Almarhum Rikem

Binti Seman);JAPAR BIN SEMAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya, RT004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta, dalamhal ini diteruskan kedudukan hukumnya oleh Para AhiiWarisnya atas nama Asep M, Ida Parida dan RizalHariyanto (anakanak dari Almarhum Japar Bin Seman);RATNA BINTI SEMAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya, RT004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten

Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;WANI SANWANI BIN SEMAN, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya,RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta, dalamhal ini diteruskan kedudukan hukumnya oleh Para AhiWarisnya atas nama Tommy Gunawan (anak dariAlmarhum Wani Sanwani Bin Seman);Halaman 1 dari 8 halaman.

SUDIRMAN BIN SEMAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Rawa Buwek Jaya, RT004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Jhon Maheri Purba,S.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Advokat Jhon Maheri PurbaAssociates, beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang,Blok B 1, Nomor 5, Jalan Jend. A.

Yani, Kota Bekasiberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November2017;Para Pemohon Peninjauan Kembali;1.LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBEKASI, tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang,Jalan Daha Blok B4, Kabupaten Bekasi;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dindin Saripudin, S.H.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., 2. H. PAYUMI, S.Pdi BIN MESANI, DKK;

PT SARANA VENTURA SELARAS vs KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANANBEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI,

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada WHendropriyono AndAssociates, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Oktober 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANANBEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI,berkedudukan di Jalan Sumatera Blok D5, Kawasan IndustriMM 2100, Cikarang Barat, Bekasi17520;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tio Serepina Siahaan,S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi SekretariatJenderal Kementerian Keuangan

, dan kawankawan,beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU8/WBC.09/KPP.MP.01/2019, tanggal 05November 2019:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean A Bekasi No.KEP78/WBC.09/KPP.MP.01/2018 tanggal 26Juni 2018 tentang Penjualan Barang yang menjadi Milik Negara padaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean A Bekasi:;4.

Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi No.KEP78/WBC.09/KPP.MP.01/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang PenjualanBarang yang menjadi Milik Negara pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi;4.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., 3. HO. HARIATY;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI., 2. PEJABAT LELANG SESUAI RISALAH LELANG 12.12/31/2021 pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI atas nama KUNCORO, SH;;

HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS;;

SINAR INDOJAYA PERMAI dalam hal ini diwakili oleh : Tuan DJAJA HENDRAWAN, MBA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG - CILINCING;

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Endang Suharta Dan Rekan,beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 011/EsAdv/IV/2001, tanggal 19 April 2021;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASISELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHJALAN TOL CIBITUNGCILINCING, tempat kedudukan diKomplek Lippo Cikarang Blok B 4 Jalan Daha, Cibatu,Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Riyanto S.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 345/50032.16/PT/IV/2020,tertanggal 30 April 2020, Perihal: Penjelasan, yang dikeluarkan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing;3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing untuk mencabutSurat Nomor 345/50032.16/PT/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, Perihal:Penjelasan;4.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., III. IWAN TJAHYADIKARTA., IV. TEDY HALIM DAN HAJI SERIH;

., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Udoko &Associates, beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Februari 2019;Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, tempatkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 KotaBandung;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBEKASI, tempat kedudukan di Komplek Lippo CikarangBekasi, Jalan Daha Blok B4, Bekasi;IWAN TJAHYADIKARTA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal

,M.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Kikin, dankawankawan, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali I, Il, Ill, IV;DanHAJI SERIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Sukaraya Sukarapi, RT 0O9/RW 05, KelurahanSukarapi, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi,pekerjaan Wiraswasta;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan

Putusan Nomor 89 PK/TUN/2019Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbanganbahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum dengantanah a quo, maka tidak ada kerugian Para Penggugat atas penerbitanobjekobjek sengketa;Bahwa disamping itu berdasarkan Putusan PN Bekasi Nomor202

.;WALIKOTA BEKASI.;

2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di GedungPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 14 7dakartaPusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: nocnnennnneIKMADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JalanMangga Raya No. 61, Rt.006/Rw.03) Keluratean KaliabangTengah, Bekasi

,M.H., keduanya berkwarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia(PAHAM) Indonesia, beralamat di Jalan T.B SimatupangKomplek Depsos RI Nomor 19, Pasar Rebo, Jakarta Timur,beftigsarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi, Vptainggal 19 April 2016 5 neee ence eeece ccc eeccceeeceeecneeceesYY Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ; MELAWAN WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No.1 BekasiSelatan, Kota Bekasi.

Dalam hal ini diwakili Tim Kuasa HukumPemerintah Kota Bekasi yaitu : 1. Hani Siswadi, SH.,MSi ; 2. Sugianto, SH ; += enn anne ne ee ne nnn nee nnn nnn nn3. Pipik Anwar Sidik, S.Sos, MAP ; Hal 1 dari 12 hal Put. Nomor 176/B/2016/PT.TUN. JKT4. Ade Suhendra, SH ; 5. Lisa Indryati, SH ; 6. Sudaryono, SH ; 2 22222 222 noe oo7. Melania Sari, SH ; 8. Fitri Susanti ; 9.

Indra Permana, SH ; Kesemuanya berkewarganeraan Indonesia memilih alamat padaKantor Walikota Bekasi, Jalan Jenderal A.Yani Nott Bekasiyhoomsgy= Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat .Hakim yakni nilai keadilan, kegunaan dan kepastian hukum ; aa Bahwa dalam menjatuhkan Putusan Hakim wajib menggalts int rile keadilanyang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentbatt Pasal 5 ayat (1)Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Nilai keadilan dan nilai kegunaan yang muncldalam perkara

PERKUMPULAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN BEKASI (PPKKB) VS BUPATI BEKASI;

ekonomi masyarakatdan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi seyogyanyaPemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak dengan membatasipengembangan usaha kepariwisataan bagi masyarakat di wilayahKabupaten Bekasi, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 47 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentangPenyelenggaraan Kepariwisataan;Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bekasi secara Komprehensif harusmelihat akar persoalan dari keseluruhan simpul dari permasalahan dariberbagai

;Visi Kabupaten Bekasi tersebut terdiri dari tujuh misi, yaitu:1.

Kabupaten Bekasi adalah:Terwujudnya Kabupaten Bekasi Yang Demokratis, Produktif, Berdaya Saingdan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Melalui PenguatanSektor Perindustrian, perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Pada Tahun2017; dan memiliki Misi Kabupaten Bekasi sebagai berikut:Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaanpembangunan Kabupaten Bekasi serta dalam mewujudkan visi KabupatenBekasi, ditetapkan 5 (lima) Misi RPJMD Kabupaten Bekasi 20122017, yaitu:1

Bahwa Pemohon adalah Ketua Organisasi Perkumpulan PengusahaKepariwisataan Kabupaten Bekasi (PPKKB) di Kabupaten Bekasi yangberkantor di Ruko Cosmo Centre Blok A Nomor 0031, Gn.

jumlah penganggurandan kemiskinan di Kabupaten Bekasi akan bertambah.

.;WALIKOTA BEKASI.;

DiponegoroNo. 74, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiPIHAK PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANWALIKOTA BEKASI, berkedudukan di JI. Jenderal. A. Yani No. 1 KotaBekasi yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:1. SUDIANA, S.H. ;2. WAHYUDIN, S.H., MSi;3. SUGIANTO, S.H.54. JUSEP, S.H.;5. GOMOS JAKSANA PUTRA S, S.H.56. ADE SUHENDRA, S.H.;7. LISA INDRYATI, S.H.

No. 128 / B/ 2014 / PT.TUN.JKT Menyatakan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untukseluruhnya : Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Tugas SekretarisDaerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi No. 800/422Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikanaktifitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia ( JAI ) denganmelakukan penggembokan pagar pintu. masuk tempat kegiatanAhmadiyah Jl.

Parangro Terusan No. 44 RT.01/RW.04 KelurahanJatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi; Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut SuratPerintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama WalikotaBekasi No. 800/422Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013untuk menghentikan aktifitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia( JAI ) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempatkegiatan Ahmadiyah Jl.

atas nama WALIKOTA BEKASI Nomor 800/422Kesbangpolinmas/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 untukmenghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempatkegiatan Ahmadiyah Jl.

Pangrango Terusan Nomor 44 RT 01 RW 04Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasidikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan bagikeselamatan JAI Jatibening Baru Kota Bekasi dimana pada saat ituterjadi penolakan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas JAI diKota Bekasi yang berpotensi terjadinya konflik horizontal.Selanjutnya untuk menjaga keamanan wilayah Tergugat/Terbandingtelah melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah (Kepolisian,Kejaksaan dan Kodim) dimana kemudian

PEMERINTAH KOTA BEKASI c.q. WALIKOTA BEKASI VS Hj. SITI FATIMAH, dkk.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI VS HELDAWATI, DKK DAN BUPATI BEKASI;

PUTUSANNomor 303 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, tempatkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25 Bekasi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fatahuri, S.H., M.H.

Putusan Nomor 303 K/TUN/2018DanBUPATI BEKASI, tempat kedudukan di KomplekPemerintahan Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi,Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi:;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasiberupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Bekasi Jaya, atasnama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, tanggal 27 Maret1989, GS. 2177/1988, luas 6.600 m2, tanggal 29 Maret 1988, letaktanah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, dahuluKabupaten Bekasi, sekarang Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;3.

Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi) untukmencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HakPengelolaan Nomor 1 Desa Bekasi Jaya, atas nama PemerintahKabupaten Daerah Tingkat Il Bekasi, tanggal 27 Maret 1989 GS.2177/1988, luas 6.600 m2, tanggal 29 Maret 1988, letak tanahKelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, dahulu KabupatenBekasi, sekarang Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;4.

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala KantorPertanahan Kota Bekasi;2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penerbitan Sertipikat HakPengelolaan Nomor 1 Desa Bekasi Jaya, Gambar Situasi tanggal 29Maret 1988 Nomor 2177/1988, luas 6.600 m2, atas nama PemerintahKabupaten Daerah Tk. II Bekasi, yang diterbitkan tanggal 27 Maret 1989,telah sesuai dengan undangundang;4.

PEMERINTAH KOTA BEKASI c.q. WALIKOTA BEKASI VS Hj. SITI FATIMAH DKK

CECEP PRIATNA DKK VS PEMERINTAH KOTA BEKASI Cq DINASPENDIDIKAN KOTA BEKASI

AGUS SETIA BUDI, S.PD, MM, bertempat tinggaldi Jalan Cikunir Raya, Nomor 25, RT 001, RW 02,Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan,Kota Bekasi:. NANI SUPARTINI, bertempat tinggal di KampungCikunir, RT 006, RW 001, Kelurahan Jakamulya,Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi:. ASEP KURNIA, bertempat tinggal di KampungRawa Julang, RI 002, RW 001, KelurahanGandamekar, Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi;.

, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Oktober 2019:Para Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH KOTA BEKASI Cq DINASPENDIDIKAN KOTA BEKASI, berkedudukan di JalanJenderal A.

Yani, Nomor 1, Bekasi, Kota Bekasi, yangdiwakili oleh H.

Assamawi, Kelurahan Jakamulya,Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Girik Nomor 1075,Kampung Cikunir, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatanadalah milik Penggugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut kepadaPenggugat;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6.

sengketa dari Pemerintan Kabupaten Bekasikepada Pemerintah Kota Bekasi, sebelumnya telah didahului denganpersetujuaan DPRD Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor06/SK/170DPRD/1997 tanggal 27 Mei 1997, karena itu seharusnyadalam gugatan Para Penggugat menjadikan Pemerintah KabupatenBekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai pihak dalam perkara ini: Bahwa karena Pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD KabupatenBekasi tidak dijadikan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat menjadikurang pihak;Menimbang,

.;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI.;2.PEMERINTAH KOTA BEKASI.;

PUTUSANNomor : 252/ B / 2016/ PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : :=s:SARIFUDIN USMAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ~Swasta,bertempat tinggal di Jalan Kober Nomr84, Rt. 004,Rw. 011, Kelurahan Jatiwaringin, KecamatanPondok Gede Kota Bekasi ;45 heDalam perkara ini memberikan kuasa

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,berkedudukan diHal 1 dari 12 hal. Put. No. 252/ B/ 2016/ PT.TUN.JKTJalan Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi, Jawa eeDalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Untung Indrayanto, S.H., Mkn. (Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan); 2. Suhudi, A.Ptnh, MH. (Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan); Sooca con nnn mannan coca cocnen can cne con concen weone3. Purnomo Sudaryanto, S.H. (Kepala Sud. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan); Ss 5.4. Yunita, S.H.

PEMERINTAH H KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Jend. AchmadYani No. 1 Kota Bekasi, Jawa Barat;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. M. TH. A.

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASIVS ALI MUKMIN

PUTUSANNomor : 136/G/KI/2019/PT UN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang bersidang di gedung yangditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah memberikanPutusan dalam sengketa antara ; 2 nnn nnn none nnn nnn enemasPEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA DINAS PENDIDIKANKABUPATEN BEKASI, Berkedudukan di Komplek PemerintahKabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan

,M.MPd 22000 000222 =Uus Samsul Arifin, S,Pd,M.Pd; Mubarok, S.Pd 5 22 nnn nnn nnn nnn nee non nee nee nee nee nee =Kurniawan BP, S.Pd, MH ;Masing masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tima Aw fF SP SPBantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, beralamat di KomplekPemerintah Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, KecamatanCikarang Pusat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 800/3081/Disdik/2019, tanggal 6 Desember 2019 ;Selanjutnya disebut PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHONMELAWAN

:ALI MUKMIN, Beralamat di Perum Villa Bekasi Indah 1 Blok D4 RT.02/RW.12Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;Selanjutnya disebut TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHONPengadilan Tata Usaha Negara tersebut : 205 seo nnn nnn nnnTSI THEMIDAGE, ~~= nnn nnn nnn nnn nnn ne ncn nnn neem nnn nnn anamennnnn nnn a nnn Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor136/PEN.MH/2019/PTUN.BDG, Tanggal 23 Januari 2020, Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Sehingga tidak logis, tidak sesuai tugaspokok fungsi, tidak kompeten seorang Guru meminta informasi tentang DPADinas, DPA SDN dan DPA SMPN Se Kabupaten Bekasi.

No. 136/G/KI/2019/PTUN.BDG14.15.16.17.Pemerintah yang mempunyai kewenangan berasarkan UndangUndang (yaituBPK dan Inspektorat kabupaten Bekasi) dimana saudara bisa mengakseskesimpulan hasil pemeriksaan kepada institusi tersebut.

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI, 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BEKASI, 3. DINAS BINA MARGA dan TATA AIR PEMERINTAH KOTA BEKASI, 4. DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI, 5. DINAS KEBERSIHAN PEMERINTAH KOTA BEKASI, 6. DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI, 7. KECAMATAN BEKASI BARAT PEMERINTAH KOTA BEKASI, 8.KELURAHAN JAKASAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Muhammad Hidayat,S terhadap (1) BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi, (2)BAPPEDA Pemerintah Kota Bekasi, (3) PD Migas Kota Bekasi, (4)DINAS BINA MARGA Dan TATA AIR Pemerintah Kota Bekasi, (5)Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi, (6) Dinas KebersihanPemerintah Kota Bekasi, (7) Dinas Pendidikan Pemerintah KotaBekasi, (8) Kecamatan Bekasi Barat Pemerintah Kota Bekasi, (9)Kelurahan Jakasampurna Pemerintah KotaBekasi;Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung

, PD MIGAS KOTA BEKASI, DINAS BINAMARGA & TATA AIR KOTA BEKASI, DINAS PERHUBUNGAN KOTA17BEKASI, DINAS KEBERSIHAN KOTA BEKASI, DINAS PENDIDIKANKOTA BEKASI, KECAMATAN BEKASI BARAT dan KELURAHANJAKA SAMPURNA merupakan informasi yang :terbuka setelah hasilpemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negaradiserahkan kepada DPRD Kota Bekasi pada saat informasi.Putusan halaman 14 butir 4.52 yang menerangkan bahwa pakta integritasterkait pengadaan barang/jasa ditandatangani Pegawai Negeri Sipil

, PD MIGAS KOTA BEKASI, DINAS BINAMARGA & TATA AIR KOTA BEKASI, DINAS PERHUBUNGAN KOTABEKASI, DINAS KEBERSIHAN KOTA BEKASI, DINAS PENDIDIKANKOTA BEKASI, KECAMATAN BEKASI BARAT dan KELURAHANJAKA SAMPURNA merupakan informasi yang :terbuka setelah hasilpemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negaradiserahkan kepada DPRD Kota Bekasi pada saat informasi.Putusan halaman 14 butir 4.52 yang menerangkan bahwa pakta integritasterkait pengadaan barang/jasa ditandatangani Pegawai Negeri Sipil

, PD MIGAS KOTA BEKASI, DINAS BINAMARGA & TATA AIR KOTA BEKASI, DINAS PERHUBUNGAN KOTABEKASI, DINAS KEBERSIHAN KOTA BEKASI, DINAS PENDIDIKANKOTA BEKASI, KECAMATAN BEKASI BARAT dan KELURAHANJAKA SAMPURNA merupakan informasi yang :terbuka setelah hasilpemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara25diserahkan kepada DPRD Kota Bekasi pada saat informasi.Putusan halaman 14 butir 4.52 yang menerangkan bahwa pakta integritasterkait pengadaan barang/jasa ditandatangani Pegawai Negeri Sipil

, PD Migas Kota Bekasi, Dinas Bina Marga & Tata AirKota Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dinas Kebersihan KotaBekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat danKelurahan Jaka Sampurna merupakan informasi yang terbuka seteiah hasilpemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negaradiserahkan kepada DPRD Kota Bekasi pada saat informasi diajukan.