Ditemukan 162187 data
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMATERA MAKMUR LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
98 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN VS PT. TUBINO ENERGI;
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDRI NOVRIANSYAH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMATERA MAKMUR LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAHMAT HIDAYAT vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,
77 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMATERA PRIMA FIBREBOARD;
168 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
137 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARI CANDRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
387 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
EASTERN SUMATERA INDONESIA;
114 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSLIM ARINO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
273 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN VS PT. TUBINDO ENERGI;
PUTUSANNomor 64 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,berkedudukan di Jalan A. Rivai No. 3 Palembang, diwakilioleh H. Herman Deru, jabatan Gubernur Sumatera Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Syahrullah., S.H.
Yani Bahtera & Rekan, beralamat di KotaPalembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Oktober 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:A.
Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati BanyuasinNomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi, sampai putusan dalamperkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);B.
berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dari aspek formal, dalam penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa, Tergugat tidak memperhatikan, meneliti danmencermati terlebin dahulu terhadap tahapan dan kelengkapandokumen administrasi (verfikasi manual), kKhususnya terhadaprekomendasi dari Kepala Dinas Energi dan SUmber Daya MineralProvinsi Sumatera
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNURPROVINSI SUMATERA SELATAN;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 K/TUN/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
87 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHALID AISHIDQI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
125 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN VS PT. TUBINDO ENERGI;
51 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMATERA MAKMUR LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
118 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA UTARA vs PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO);
206 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAJA ANITA ELISYAH, S.E VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Raya Menteng Nomor 95, KelurahanBinjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, pekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil di Badan PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kelurahan MadrasHulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;Dalam hal ini diwakili oleh Aprilia H. Siregar, S.H., M.H.,jabatan Plt.
Kepala Biro Hukum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5220/2019,tanggal 20 Mei 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;5.
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 219/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 14 November 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor130/G/2019/PTUNMDN, tanggal 15 Agustus 2019: Mengadili Sendiri: Primair:1.Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor800/2854/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
20202020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunanpangkat satu tingkat lebin rendah selama 3 tahun berdasarkanKeputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
84 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
TEJA APRIAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
15 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;