setelah diteliti dalam memori bandingnya tersebut ternyataPembanding tidak mengemukakan keberatankeberatannya terhadappertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam halPermohonan Cerai Talak/Konpensi;Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding tidak mengemukakankeberatankeberatan terhadap pertimbangan dan putusan dalamPermohonan Cerai Talak / Konpensi, Majelis Hakim Banding akanmempertimbangkan pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama secarakeseluruhan dan pertimbangan hukum yang mendasari

putusannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, begitu pula pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari dalam putusannya,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan danpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkanPermohonan Cerai Talak telah tepat dan benar serta diambil alih oleh MajelisHakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikianMajelis Hakim Tingkat Banding

perkara yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadirdan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa oleh karena Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namunsejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjaminbisa menghadirkan Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 ke persidangan Pengadilan Militer IIIl16Makassar oleh karena itu dengan mendasari

Xxxxxxxx, Jakarta Pusat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat denganNomor: 0059/Pdt.P/2016/PA.JP, tanggal 09 Mei 2016 telah mengemukakan halhalsebagai berikut;Adapun yang mendasari dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut :1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak lakilaki pemohon tersebut

/tangal lahir Bekasi/09 Maret 1993, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxx,Kota Bekasi, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 1971/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal O05 Juni 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

I02/AD/X/2020sesuai dengan ketentuan undangundang namun tetap tidakdapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohonketerangan para Saksi yang tidak hadir yang di dalam BeritaAcara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpahuntuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukumdan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadirdibacakan oleh Oditur Milter dari Berita Acara

Mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang

Mendasari dasar tersebutdi atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatanseperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militerterhadap diri Terdakwa, maka itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yangmenerangkan bahwa Surat

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensiyang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan danditada tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

Penggugat sehingga dengan demikian sangat tidak benar jikaPenggugat mempunyai alas hak berupa jual beli terhadap objek sengketa;Bahwa sangat benar alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa awalkepemilikan objek sengketa adalah Milik Lelaki SEMPO;Bahwa tidak benar alasan gugatan penggugat kalau mengatakan sebelum meninggaldunia Lelaki SEMPO telah memberikan kuasa menjual kepada Lelaki HADDISE dandisaksikan oleh HASNAWATI, COLENG, SYARIFUDDIN, BAHAR, H.AMIR,ILYAS dan KADIR dan adapun hal yang mendasari

oleh Tergugat II dengan system bagi hasil dengan Tergugat I, namunsecara tiba tiba orang tua langsung ingin mengambil alih tanpa ada persetujuan dariTergugat I sebagai orang yang menyuruh Tergugat IJ untuk mengerjakan objeksengketa;Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat Nomor 16 dan 17 adalah benar adanya,namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa Laporan Penggugat tidak ditindak lanjutioleh pihak Kepolisian hal disebabkan bukan hanya karena perkara ini bukan tindakpidana tetapi ada hal lain yang mendasari

oleh Tergugat II dengan system bagi hasil dengan Tergugat I, namunsecara tibatiba orang tua langsung ingin mengambil alih tanpa ada persetujuan dariTergugat I sebagai orang yang menyuruh Tergugat IJ untuk mengerjakan objeksengketa;16Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat Nomor 16 dan 17 adalah benar adanya,namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa Laporan Penggugat tidak ditindak lanjutioleh pihak Kepolisian hal disebabkan bukan hanya karena perkara ini bukan tindakpidana tetapi ada hal lain yang mendasari

oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadidasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat,akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscuur libel).Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwapositaposita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskansecara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum(rechtelijke grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari

apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk),dimana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dikatakan tidak memenuhisyarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugatdituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalildalil dalam suratgugatannya secara terang, dan jelas atau tegas (duidelijk), dan dalam positaatau fundamentum petendinya Penggugat harus dapat menjelaskan dasarhukum (rechts ground), dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwayang mendasari

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwa positapositadalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dantegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) ataskejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard)Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dalam surat gugatanPenggugat, antara

Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun seclemikin rupa sehingga jelas dan terang,sehingga gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel), oleh karena dalam gugatannyaPENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan fakta fakta hukum yang mendasari ;3.

TENTANG.................13TENTANG HUKUMNYA DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas ; a Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya, terdiri dari Eksepsi, dalampokok perkara dan dalam Rekonpensi ; Menim bang, bahwa terhadap Eksepsi, Tergugat mendalilkan bahwa gugatanPenggugat kabur (Obscuur Libel), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikansecara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan faktafakta hukum yang mendasari

dimanaPenggugat tidak menyebutkan dasar hukum gugatannya secara jelas dan lengkap ; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknyamendalilkan bahwa Penggugat dalam menyusun gugatann telah menguraikan secara jelasterhadap peristiwa dan faktafakta hukum yang mendasari gugatan ini, sehingga gugatanPenggugat telah memenuhi persyaratan formal, karenanya agar Eksepsi Tergugat ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memberikan

AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentangPerubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe Berkedudukan Di KotaSemarang;ALASAN PERMOHONAN :Adapun yang mendasari permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut :1.

Siang Boe,terletak di jalan Gang Tengah Nomor 73 Semarang, telah menjalankankegiatan sosialnya yaitu berupa balai pengobatan sejak tahun 1995 hinggasekarang dengan dilengkapi ijin operasional yang syah nomorYM.00.01.3.21.215BP, tertanggal 11 September 1995, yang dikeluarkanHalaman 6 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKToleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah,sehingga berkepentingan terhadap eksitensi tentang status hukum dariperkumpulan Siang Boe;Bahwa mendasari

, maka sejak tahun 1937perkumpulan Siang Boe kehilangan status badan hukumnya, yangmengakibatkan penunjukan barang tetap atas tanah eigendoum Verpoundingnomor 2577 dan 2578 atas tanah yang terletak di jalan Gang Tengah nomor73 Semarang menjadi hapus dan selanjutnya berubah menjadi eigendoumverpounding nomor 2723 dan 2724 tercatat atas nama Perkumpulan TiongHwa Hwee Kwan ( sekarang Yayasan Tunas Harum Harapan Kita /Pemohon);Halaman 7 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKTBahwa selain mendasari

NotarisSuniyanto Putro, SH; Surat jin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, KantorWilayah Propinsi Jawa Tengah nomor : YM.00.01.3.2.1.215BP,tertanggal 11 September 1995; Surat ijin Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Semarang No.11/445/BP/11.4/VV2002 tertanggal 25 Juni 2002;Bahwa batas waktu kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan danatau tindakan atas permohonan dari Pemohon tersebut belum diatur dalamperaturan perundangundangan, maka mendasari

sebagaipertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini serta menjadi bagiandari dan telah termasuk dalam putusan ini";Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Termohon Kasasi sebagai wujud pelaksanaan hakmenyampaikan pendapat adalah tepat, namun Judex Facti telahmelakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa dalam melaksanakanhak tersebut Termohon Kasasi bebas dari pertanggungjawaban terlepasdari benar atau tidaknya pendapat tersebut dan/atau benar atau tidaknyafakta yang mendasari

Sangattidak patut apabila Termohon Kasasi mengucapkan katakatatersebut didasarkan pada pengamatannya sendiri danmengenyampingkan kebenarannya, sedangkan Termohon Kasasimengucapkan pernyataan tersebut di depan dan di tempat orangorang yang berpendidikan atau akademisi serta khalayak umum;Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang sangat nyatadengan mengabaikan benar atau tidaknya pendapat dan/ataukatakata yang disampaikan oleh Termohon Kasasi danmengabaikan fakta yang mendasari dikeluarkannya

Hal in dapat dibuktikan dengan komentarkomentarmasyarakat yang Termohon Kasasi lampirkan saat pemeriksaan tingkatbanding;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.

Hal ini mengakibatkan jatuhnya kerhormatan, harkat danmartabat Pemohon Kasasi sebagai salah satu lulusan UI;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.

Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama dalam gugatanhalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNpenggugat, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam positamaupun petitum gugatannya, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil ataupasal dari undangundang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugatdan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai ahliwaris tanpa menunjukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan

Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya,atau ketentuan pasal dari undangundang apakah yang dilanggar, makaberdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggaptidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijkke en bepaalde conclusie),dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);8.

No. 19/Pdt.G/2019/PN.Lb.P tidak menjelaskanhalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNdasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuanhukum formil atau pasal dari undangundang, oleh karena itu cukupberalasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk "Menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";ll.

(tiga ribu meter persegi), sehinggadengan demikian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku TermohonHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUNSMGberwenang mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimohon oleh ParaPe@MOhON; == n= 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ee nnn nn ee nnn nn cee nnn cece nnn nen cee en nnncnALAS AN PERMOHONIANG: @0ssccssnscnsinscsnenscasnnsnsannsnanne senunseenemenrmsassnnennenasAdapun yang mendasari permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:1.Bahwa

Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untukmenetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan atas permohonandari Para Pemohon tersebut belum diatur dalam peraturan perundangundangan,maka mendasari ketentuan Pasal 53 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014, tentangAdministrasi Pemerintahaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati wajibmenetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dalam waktupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh

tersebut tidaklah serta merta menjadikan bahwapermohonan tersebut dikabulkan karena secara prosedural dan /atau subtansi materiPengadilan harus melakukan pengujian apakah badan dan/atau pejabatpemerintahan tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusandarn/atau tindakan, hal mana tentunya harus dipelajari dalam aturan dasarnya yangmendasari dalam peraturan perundangundangan dan/atau) asaS umumpemerintahan yang baik; 22222200 20022 one one nnn ene neMenimbang, bahwa Peraturan Dasar yang mendasari

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 padaPemerintan Kabupaten Aceh Besar dengan mendasari objek pemeriksaannya(obrik) pada bahan, data dan dokumen pengeluaran uang kas daerahKabupaten Aceh Besar yang diberikan oleh Tergugat II dan III:Bahwa dengan mendasari pada bahan, data dan dokumen yangdisampaikan Tergugat II dan Ill tersebut, maka Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Hasyim Daud, M.M.) yang merugikan daerah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan melaporkan hasilnya kepadaTergugat I, yang dibuktikan dengan bukti kode P5;10.Bahwa dengan mendasari pada kesimpulan dan saran dalam RHP dan LHP11.Tergugat tersebut, lalu Tergugat II telan menerbitkan Keputusan Nomor3/77 Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang pembebanan gantirugi kepada Penggugat untuk mengganti kerugian kasbon Rp1.000.000.000,00(satu. miliar rupiah) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Bahwa demikian juga halnya tindakan Tergugat II membebankan Penggugatwajib membayar kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah) dalam waktu 1 tahun atas Kasbon Pemerintah Kabupaten AcehBesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mendasari padapernyataan, kesimpulan dan saran yang terdapat dalam RHP dan LHPTergugat adalah juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan paradoksal, cacat hukumdan tidak mempunyai akibat hukum

dengan keputusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti; Dilinat dalam konsideran mengingat dari Keputusan Nomor 377 Tahun2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembebanan Ganti rugi tersebut,dapat disimpulkan tujuan Tergugat Il menerbitkan keputusan itu memanguntuk merusak karakter, nama baik, kedudukan, harkat, martabat, reputasi,kredibilitas serta hak keperdataan (privasi) Penggugat disebabkan salahsatu dasar konsideran diterbitkannya keputusan itu, yaitu pada angka 13Tergugat Il juga mendasari

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan mengajukangugatan perlawanan bertanggal 17 Desember 2018, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang diterima pada tanggal20 Desember 2018, yang kemudian diberi nomor register perkara29/Pdt.Plw/2018/PN Bkt, dengan dalildalil gugatan perlawanan, sebagaiberikut:Latar Belakang dan Fakta Yang Mendasari Perlawanan:.

Pelawan untukitu, dikarenakan yang dapat memohonkan untuk penjadwalan tersebuthanya pihak Debitur dan kreditur.Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 134/PDT/2019/PT PDG4.Bahwan perlu diketahui juga bahwa pinjaman Terlawan 3 dan Terlawan4 kepada Terlawan 1 saat ini berda dalam kolektibilas MACET, danterhadapsalah satu agunan pinjaman tersebut telah dilakukan lelang.Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut TerlawanIll mengajukan eksepsi sebagai berikut:1.00Mengenai latar belakang dan fakta yang mendasari

salinan akta perjanjian tersebut.Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukan tersebut diatas,dengan ini terlawan 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini secara seksama karna kami sebagai rakyat yang awamterhadap hukum.Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor4/Pdt.Eks/2018/PN.BKT berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut,Terlawan IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:Mengenai latar belakang dan fakta yang mendasari

Bahwa, Para Pembanding menyatakan menolak putusanMajelis Hakim tersebut berikut segala pertimbangan hukumyang mendasari putusan a quo perkara. Menurut ParaPembanding, Majelis Hakim secara umum salahmempertimbangkan dalam memutus perkara a quo dansekaligus tidak cukup mempertimbangkan segala sesuatu faktahukum dan hukum itu sendiri dalam memberikan putusannya..

Bahwa, secara khusus yang mendasari Para Pembandingmengajukan atau menyatakan banding atas perkara yakniadalah dalam hal mempertimbangan tidak dengan secukupnya.Kurang cukup mempertimbangkan keseluruhan fakta dan faktahukum yang ada selama persidangan berlangsung.. Bahwa, Majelis Hakim tersebut juga sama sekali tidakmempertimbangkan Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi dipersidangan.

Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yaitu: XXXX, umur 20tahunBahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami )dengan seorang perempuan berstatus janda meninggal mempunyai anak 5 yangbernama : XXXX , umur 36 tahun, pendidikan terakhir SMA , agama Islampekerjaan swasta, bertempat Jalan F. tendean Tanjung Selor Kabupaten BulunganKALTIM>Bahwa alasan yang mendasari

Balikpapan dalam register Nomor226/Pdt.P/2020/PN Bpp;> Berita Acara Persidangan, dimana sidang pertama tanggal 02September 2020, Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggildengan sah dan patut sebagaimana Relas panggilan kepadaPemohon melalui ECourt;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir, maka Hakimmenganggap bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan Permohonannya, sehingga atas perkaranya tersebut tidak dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasari

mana telah berkekuatan hukum tetap.Menimbang: Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pertamaPenggelapan atau kedua Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 372KUHP atau pasal 378 KUHP dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karenaTerdakwa tidak berada di satuan.2Menimbang: Bahwa keterangan Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan bahwa OditurMiliter tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidanganberikutnya, dengan mendasari

TingkatAtas, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 November 2017telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan Nomor NOMOR, tanggal 08 Februari 2018,dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meskipun mengajukanbanding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapatnomor : 126/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 17 Juli 2014, dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

yang beralamat , yang selanjutnya disebutPemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, buktibukti,serta keterangan saksiSaksi;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong Nomor 925/Pdt.P/2017/PA.Cbon mengemukakan halhal sebagaiberikut:Dengan ini para pemohon hendak mengajukan penetapan permohonanahli waris Alm Sukaria bin Saleh adapun halhal dan alasanalasanyang mendasari