diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahanbiodatanya yang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2015/PA.Po.hal 4PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan,Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT46456/PP/M.XIII/1 6/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesarRp11.599.280.470,00;bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas DPPPPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik

dalam Surat Uraian Banding yang dikutip dalam putusan ini, sertamemberikan penjelasan secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasilanalisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;: bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuanbandingnya, Pemohon Banding secara implisit memohon kepada MajelisHakim untuk membatalkan koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungutsendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 yang dilakukan Terbanding denganmenyampaikan alasan yang mendasari

tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjianPutusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 3 dari 20kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dariharga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari

Menyatakan tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari pada hargayang ditetapkan oleh

rendah dari harga umum yang berlaku setempat;Bahwa tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujun puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanoa mendasari

,(Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah serangkaianperbuatan yang melanggar kepatutan dan menyalahi prosedur hukum yangdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2005, ketentramanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisinan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yangpenyebabnya antara lain;Selama berumah tangga Tergugat tidak menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari

Selama berumah tangga Tergugat tidak $=menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari keputusankeputusan yangdiambil untuk kesejahteraan keluarga (Penggugat dan anakanak);b. Selama berumah tangga, Tergugat tidak jujur, tidak terbuka dan tidaktransparan tentang kondisi keuangan, jalannya usaha maupun hasil usahayang didapatkan Tergugat.

Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);4.2. Tidak jelas dasar gugatan perbuatan melawan hukum;4.3. Tidak jelas objek sengketa;4.4. Petitum tidak jelas;4.5. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;4.6.

Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);5.2. Tidak jelas objek sengketa;5.3. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;5.4. Posita tidak singkron atau saling bertentangan;5.5. Posita dan petitum saling bertentangan;6. Dasar tuntutan ganti rugi bukan merupakan dasar tuntutan ganti rugiperbuatan melawan hukum dan tidak diuraikan dasar perhitungantimbulnya ganti rugi a quo;Dalam Eksepsi Turut Tergugat:1.

Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dikenal denganPemberian Hak Sita Persamaan (Vergelijkkende Beslaag) dan Pasal 11ayat (12) UU PUPN (UU No. 49 Tahun 1960).Berdasarkan uraian kecacatan yuridis dalam posita Para Pelawan,sehingga menjadi segala dokumen kredit a quo menjadi cacat hukumtermasuk sertifikat hak tanggungan atas obyek sengketa a quo menjadibatal demi hukum;Bahwa karena didasari oleh dasar yang tidak benar atau tidak sahmenurut hukum maka batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari

Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari pelaksanaan eksekusi lelang a quo;8.

Nomor 2119 K/Pdt/201510.11.12.13.14.15.16.kepemilikan dari TergugatTergugat yang dapat merugikan kepentinganhukum Penggugat atas tanah objek perkara;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Putusan PengadilanNegeri Simalungun Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.SIM yang dimiliki dan/ataudikeluarkan dan/atau. dibuat berkaitan dengan penguasaan danpengusahaan yang dimiliki olen Tergugat sampai dengan TergugatXXXIV yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikandari Tergugat sampai dengan

;Pada poin 9 yang bertuliskan kalimat ....oleh Tergugat serta pihak lainnyayang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan dariHal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 2119 K/Pdt/2015Tergugat yang dapat merugikan...... maka diubah menjadi ....olehTergugatTergugat serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanahperkara yang mendasari kepemilikan dan TergugatTergugat yang dapatmerugikan....

;Pada poin 10 yang bertuliskan kalimat ....yang mendasari kepemilikandari Tergugat samapai dengan Tergugat XXXIV... maka diubah menjadi...yang mendasari kepemilikan dan Tergugat sampai dengan TergugatXXXIV...5Pada poin 11 yang bertuliskan kalimat ....Penetapan Eksekusi Nomor11/PEN.PDT/EKS/201 2/PN.SIM/Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.SIM tertanggal27 Juli 2012 yang menyangkut Petusan Pengadilan Negeri SimalungunNomor 45/Pdt.G/2012/PN.SIM.... kKemudian diubah menjadi ....PenetapanEksekusi Nomor 11/PEN.PDT/EKS

EKSEPSIOBSCUUR LIBEL.Dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan yangdiajukan tidak jelas, dan atau dasar Gugatan tidak didasarkan atas fakta,dan atau Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksiantara posita dengan petitum, dan atau Gugatan tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum yang sah, dan atau Gugatan tidak memenuhisyarat formal dan materiil, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidakdapat diterima, berdasarkan alasan :2.1.Pengugat dalam fundamentum

Dengandemikian kejadian atau peristiwa yang mendasari diajukannya Gugatanbertentangan dengan petitum gugatan;2.3.Bahwa dengan dasar fundamentum petendi (posita) yang diuraikandalam poin 2.1. dan 2.2. di atas, Penggugat juga menuntut agardinyatakan berhak menerima laporan keuangan dan pembukuansebagaimana petitum poin 8 dan 9. Dasardasar tuntutan tersebut tidakpernah diuraikan oleh Penggugat dalam formulasi Gugatan.

Kejadian atau peristiwayang mendasari diajukannya Gugatan bertentangan dengan petitumgugatan. Dasardasar tuntutan tersebut tidak diuraikan dan dijelaskandalam formulasi Gugatan;EKSEPSI TERGUGAT II.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.1819Dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan yangdiajukan tidak jelas, dan atau dasar Gugatan tidak didasarkan atas fakta, daratau Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antara positadengan petitum, dan atau Gugatan tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum yang sah, dan atau Gugatan tidak memenuhi syarat formal danmateriil, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima,berdasarkan alasan :Fakta Hukum yang terjadi

Dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan yangdiajukan tidak jelas, dan atau' dasar Gugatan tidak didasarkan atas fakta, danatau Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antara positadengan petitum, dan atau Gugatan tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum yang sah, dan atau Gugatan tidak memenuhi syarat formal danmateriil, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima,berdasarkan alasan :Fakta hukum yang terjadi dalam RUPSLB : Rapat

Bahwa kurang lebih sejak ........... tahun rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaAdapun alas analasan yang mendasari diajukannya gugatan ini sebagaiberikut :. 1. Bahwa pada tangal 27 September 2010, telah terjadi perkawinan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Buku Nikah Nomor :465/53/1X/2010, yang dikeluarkan KUA Kec. Tukdana, tertanggal 27September 2010. . 2.

Mendasari surat jawaban tersebut diatas makaOditur Militer Il10 Semarang tidak dapat menghadirkan Terdakwa kePersidangan Pengadilan Militer Il10 Semarang.Bahwa Terdakwa sekarang ini berdinas di Kodam IskandarMuda atau Yonkav 11/Serbu, sesuai Keppera Nomor : Kep/13721/Pera/Xl/2014 tanggal 13 Nopember 2014.Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini berdinas di KodamIskandar Muda, berdasarkan Pasal 10 Undangundang 31/1997, dandalam rangka proses persidangan yang cepat, sederhana dan biayaringan maka Terdakwa

bernamaXXX ,umur 30 tahun,Agama Islam,pendidikan S.i kepekerjaan Guru bertempattinggal di Jalan XXX,keluarahan XXX Kecamatan Paleteang KabupatenPinrang.mengemukakan sebagai berikut :Bahwa Ibu kandung XXX ihlas memberikan anaknya untuk diangkat sebagaianak angkat karena bermaksud baik ingin membantu saya membiayai danmendidik dan saya sudah bicarakan juga dengan suami dan menyetejuinyajuga saya piker baik tanpa ada tekanan dan saya bersaudara kandung denganpemohon hanya saya mempunyai anak satu yang mendasari

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 yangmenyatakan :Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum Terdakwanya tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pratu Tomi Siagian NRP31081552210286 Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkanTerdakwa Pratu Tomi Siagian NRP 310815522102868 ke persidangan PengadilanMiliter Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari

Kuitansi pembayaran yang dilakukanpada tanggal 6 Agustus 2015 ;Bahwa dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas beserta dokumenpendukungnya sebanyak 1 (satu) bundle, hakim menemukan terdapatfakta adanya pembayaran uang senilai Rp. 122.591.200,00 (SeratusHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 612/Padt.G.S/2018/PN Smddua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratusrupiah) yang diterima oleh ICAH atas bidang atas nama kepalakeluarga yang berhak ICAH/KAWI B RAKSA; Bahwa dengan mendasari

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN SbgTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSibolga pada tanggal 14 Oktober 2016 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun dalil dalil hukum yang mendasari

Hendra Gunawanadalah sebagai Direktur Utama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat tersebutdinyatakan bahwa Budi Gunawan memiliki sebidang tanah berdasarkanSertipikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 2001/Desa Hajoran tanggal 8 Oktober 2001dengan luas 39.350 meter persegi, yang selanjutnya menjadi objek sengketakarena diatas tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 475 Tahun 2013atas nama Tergugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 476 Tahun 2013 atasnama Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Kota Pasuruan pada tanggal 03Februari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/04/II/2012 tanggal 03Februari 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

> ale p xt. sw LaciArtinya : "Menolak mafsadat harus Faehaiieen dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:5 MbII Ul JI J vel pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung

Mantrijeron, Kota Yogyakarta;Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT; ADAPUN ALASANALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYAGUGATAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK INI ADALAH : 1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 28 Nopember 2009 yang dilangsungkandi hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm AgustinusSudarisman, Pr bertempat di Gereja Paroki St.Aloysius Gonzaga Mlati dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Sleman, sebagaimana

25 Januari 2011tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan denganperkara ini dan mendengarkan keterangan para pihakdipersidangan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10Januari 2011 dalam Register Perkara No.07/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 25Januari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:Adapun hal hal yang mendasari

Yahya Harahap, S.H posita atau Fundamentum petendiyang tidak menjelasakan dasar hukum (rechs Grond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapitidak menjelaskan fakta (fetelijke grond) dalil gugatan seperti itu tidakmemenuhi syarat formil gugatan, gugatan dianggap tidak jelas dantidak tertentu (eenduidelijk en bepaalde conclusie) ;.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak satupun menguraikanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat IIyang mendasari diajukannya gugatannya dalam point 2 halaman 2menyebutkan bahwa kedudukan hukum antara Tergugat (SebagaiPenerima Proyek) dan Tergugat II (sebagai Pemberi Proyek) telahmengadakan kontrak perjanjian No.555/HK.810/GSD000/2015.Kesimpulan dan Petitum serta sama sekali tidak menyinggunghubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat IIdan juga tidak mendalilkan

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat , Penggugat sama sekalitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggaroleh Tergugat dan Tergugat II dan juga tidak menguraikan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatanserta Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukumdari masingmasing Tergugat.

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel exceptie);Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak satupun menguraikanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Ilyang mendasari diajukannya gugatan perkara a quo Penggugat dalamposita gugatannya point 2 halaman 2 menyebutkan bahwa kedudukanhukum antara Tergugat (sebagai Penerima Proyek) dan Tergugat Il(sebagai Pemberi Proyek) telan mengadakan kontrak perjanjianNo.555/HK.810/GSD000/2015.

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat I, Penggugat sama sekallitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar olehTergugat dan Tergugat Il dan juga tidak menguraikan kejadiankejadianatau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatan sertaPenggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum darimasingmasing Tergugat.

Roni Paslah.Menimbang bahwa, orangorang yang tersebut pada No. 12 sampai No. 23diatas adalah termasuk dalam para penggugat pada perkara gugatan a quo, akantetapi para penggugat nomor 12 sampai nomor 23 tersebut tidak ikut bertandatangan dalam Kesepakatan Perdamaian Tanggal 7 Nopember 2017 vide BuktiP.2 = T.1 dan oleh karena tidak terlibat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebutmaka tidak ada perjanjian yang mendasari hubungan hukumnya dengan tergugat,dengan demikian tidak ada wanprestasi antara tergugat