Pertama pasal 1halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Bkn.sub 1e huruf c jo. pasal 6 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomijo. pasal 1 huruf b, c, e, f jo. pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarangDalam Pengawasan jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo. pasal 2 ayat (2)Peraturan Presiden

Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:Ad.1. Unsur Setiap orang;Ad. 2.

Republik Indonesia yaitudi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 JoPeraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalamPengawasan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 PeraturanPresiden No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan,halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN

Pasal 2 Ayat (2) PeraturanPresiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo.

Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 TentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUH Pidana dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalahanak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 4Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamadalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa anak Pemohon bernamaSupriatin adalah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinanPemohon (Benu bin Misdi) dengan isteri Pemohon (Yamiati alias Nyamiatialias Nyami binti Kasdi) yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, 7 dan Pasal 27 ayat (2)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwaanak berhak

dari Liaoning EntryExit Inspection and Quarantine of The People's Republic ofChina;Mbahyet Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP780/KPU.01/2013, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap PenetapanKeberatan SPTNP Nomor: SPTNP024035/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 10 Desember 2012;Mbahyut Menelist Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden

RI Nomor: 48 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara AnggotaAsosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untukditerima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimanaPemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, (vide Pasal 26 ayat 1,ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor

(1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (Vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah melebihi batas minimalpembuktian (Vide Pasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohondan Termohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (VidePasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadapTermohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT),maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkantalaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuksetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksianikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat(3) Instruksi Presiden

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbuktinusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan, (vide Pasal 152Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan asas keadilan,kepastian hukum dan kemanfatan bagi Penggugat, maka gugatan Penggugattentang nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan cara menghukum Tergugatuntuk memberikan nafkah

Putusan Nomor.13P/HUM/2017peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang, Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang Undangan, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata RuangKawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang.Bahwa terhadap pasal 19 ayat (1)

Fungsi blok di BWPMedan Marelan ke 1 Blok 200103 seluas 326, 74 Hektar sebagaiZona Perlindungan Setempat Sub Zona Sempadan sungai dan ZonaPertanian patut dinyatakan untuk dicabut dan tidak berkekuatanhukum.Tentang Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Perda Kota Medan YangBertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, DeliSerdang dan KaroHalaman 10 dari 28 halaman.

Marelanmemang diperuntukkan sebagai Zona Pertanian, maka sudahtentu dimasukkan ke dalam Zona B4 yang diperuntukkansebagai kawasan diantaranya hortikultura, pertanian tanamanpangan dan seterusnya (vide Pasal 76 Perpres No. 62 tahun2011).Bahwa berdasarkan dalildalil yang kami kemukakan diatas,maka sudah sangat beralasan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf(e) PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2015 dinyatakanbertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 ke 6, pasal 72,pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Presiden

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Halaman 20 dari 28 halaman.

Pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PihMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentangperistiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P)yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktianyang sempurna

PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat(1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untukmengusahakan damai melalui jalur mediasi, namun usaha mediasi yangdilakukan oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1)PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilandinyatakan Hakim dalam

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PlihPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jisPasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi tidak berhasil;Pertimbangan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, oleh karenanya telah dapat ditetapbkan bahwa Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa ketidak hadiran

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

,maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikanketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalamperkawinan yang sah sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon kepadaPengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga permohonan Pemohonuntuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izinkepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan AgamaTilamuta;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin kepadaPemohon untuk mentalak Termohon maka perkawinan Pemohon dan Termohon akanputus karena talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar

Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, Pemohon memiliki kewajibankewajiban yang harusdilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa mut ah dan nafkah iddah;Hal. 14 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.TlmMenimbang, bahwa mutah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telahdiceraikan

Olehkarena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan melihat kemampuanPemohon dan atas pertimbangan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakimberpendapat adil dan bijaksana membebankan Pemohon untuk memberikan nafkah bagiTermohon sebagai imbalan Termohon menjalani masa iddah yakni selama 3 bulansebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (ilusoir)maka

Untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkanbiayabiaya guna memenuhi kebutuhan hidup berupa pangan, sandang dan papan.Seyogyanya pula menjadi tanggung jawab bersama antara bekas suami dan bekas isterisetelah perkawinan dinyatakan putus baik karena talak maupun karena perceraian.Namun yang mendapat porsi tanggung jawab yang lebih besar adalah bapak/bekas suamiHal. 17 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Tlmsebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1974tentang

atau badan usaha dengan cara merugikan kepentinganmasyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengoplosann penympananalokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri; e Bahwa benar yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBM yang dijualkepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yaitu premiumRp. 4.500, (empat ribu lima ratus ribu rupiah), solar Rp. 4.500, (empat ribulima ratus rupiah), dan minyak tanah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)sesuai dengan peraturan Presiden

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidiHal 12 dari 29 halaman, No. 67/Pid.B/2013/PN.Tjg.pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidipemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yangkemudian diubah dengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yangdisubsidi pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

KEP261/MK/IV/5/1973 tanggal 03 Mei 1973 (P9), yang mewajibkanmelaporkan semua penerimaan dan pelaksanaan kredit luarnegeri dari setiap perusahaan swasta kepada DepartemenKeuangan dan Bank Indonesia, yang dimulai dari tanggalefektif berlakunya perjanjian dan setiap 3 (tiga) bulan sekalisejak tanggal efektifnya perjanjian kredit berlaku ;Bahwa, penerapan secara mutlak "lex specials derogat legi generali" :Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972, SuratKeputusan Menteri

No. 3 Tahun 1971 (P7), Pasal 2 Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 54 tanggal 23 Juni 1972 (P8), Pasal 5 (2)Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 (P5) dan Pasal 3 Surat KeputusanMenteri Keuangan RI No.

No. 1311 K/Pdt/20113232dan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak tanggal efektifnya perjanjian kreditberlaku ;8 Bahwa, penerapan secara mutlak "lex specials derogat legi generali" :Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971, Keputusan Presiden No. 59 Tahun1972, Surat Keputusan Menteri Keuangan No.

No. 1311 K/Pdt/20114646CcPiutang yang dialihkan adalah perjanjian kredit dan accesoirnya yang tidakhalal dan melanggar hukum negara Republik Indonesia sebagaimanadiamanatkan didalam Pasal 1320 (4) KUH Perdata, yaitu melanggar Pasal 1173KUH Perdata, Pasal 2 Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971 (P7), Pasal 2Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 54 tanggal 23 Juni 1972 (P8),Pasal 5 (2) Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1972 (P5) dan Pasal 3 SuratKeputusan Menteri Keuangan RI No.

KEP261/MK/IV/5/1973 tanggal 03 Mei 1973 (P9), yangmewajibkan melaporkan semua penerimaan dan pelaksanaan kredit luarnegeri dari setiap perusahaan swasta kepada Departemen Keuangan danBank Indonesia, yang dimulai dari tanggal efektif berlakunya perjanjiandan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak tanggal efektifnya perjanjian kreditberlaku ;Bahwa, penerapan secara mutlak "lex specials derogat legi generali :Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1971, Keputusan Presiden No. 59 Tahun1972, Surat Keputusan Menteri

Bahwa tata cara, prosedur terbitnya suatu Kuasa (dhi, disebut KuasaPengguna Anggaran) dari pejabat tertinggi kepada pejabat dibawahnyadalam menggunakan Anggaran baik itu. mengenai Tugas danKewenangan termasuk mengenai Etika dari masing masing pihak(antara Pengguna Anggaran dengan Kuasa Pengguna Anggaran) mutlaktunduk dan taat terhadap ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 20120 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.A.

TENTANG HAK DAN KEWENANGAN BETINDAK DARI PANITIAPENGADAAN BARANG / JASA ( P P B J ) BERDASARKANPERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH :10. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau PPBJ sebenarnya adalahistilah yang dipergunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Thn 2003)yang kemudian setelah diberlakukannya Perpres No. 54 Tahun 2010 telahHal. 6 dari 44 hal.

Bahwa dalildalil PENGGUGAT di huruf B (butir 5 s.d. 9 halaman 67pada gugatan) tentang Hak dan Kewenangan Bertindak dari PejabatPembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwadalam materi gugatan yang pada intinya menyatakan PPK hanyadimungkinkan teratriobusi apabila PPK terlebih dahulu memenuhiprasyarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaknimemiliki

PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TH 2010 TENTANG PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH. cetakan ....................Janna nnn nnnnnnnn = dimateral secukupnya dan dinazegelen, diberi tanda a Bukti ini merangkan : Sesuai dengan ketentuan pasal 12, ayat (2), hurufg junto Pasal 17, ayat (1), huruf f telah ditegaskan ditetapkansebagai PPK harus memenuhi persyaratan sertifikasikeahlianpengadaan barang/Jasa.6.

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DKIJAKARTA NOMOR : 4/SE/2012 TANGGAL 28 FEBRUARI,Copy dari Copy, dimaterai secukupnya dan dinazegelen, diberi tanda : P6.Bukti ini merangkan : Ketentuan dalam Surat Edaran (SE) tersebut benarbenar besesuaan dngan isi Peraturan Presiden (lihat bukti P..)Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Sela No. 276/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim(?) SURAT TERGUGATV NOMOR : 1383/089.44 TANGGAL 27 APRIL2012 YANG DITUJUKAN KE LKPP.

PLN ;Bahwa pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut menyimpang dariketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan DasarPerhitungan Besarnya Ganti Rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual ObjekPajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian

Bahwa dalampertimbangan Judex Facti telah menilai dan mempertimbangkan sesuatu halyang di luar fakta persidangan, dimana Majelis Hakim menggunakanketentuan Pasal 18 A Keputusan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006, padahalfakta di persidangan yang didukung oleh alat bukti tulis dan saksimenunjukkan dalam penentuan harga tidak terjadi suatu pemaksaan dalamjumlah harga yang disepakati dan bahkan Pemohon yakni PT.

Samarinda Nomor: 39 Tahun 2004tentang pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian serta santunankegiatan pembangunan untuk kepentingan umum melalui penyelesaiandampak sosial di kota samarinda yang dalam Pasal 10 tentang dasar dancara perhitungan ganti rugi ditetapkan atas dasar ke tiga variabel tersebut.Dengan demikian, perbuatan Terdakwa selaku panitia bukanlah perbuatanyang tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan(

R.I Nomor: 36 tahun2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.

Akibat dariperbuatan Terdakwa selaku anggota panitia 6 yang membuat kesepakatanharga sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara.Bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan oleh panitia adalah sangat kelirukarena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006jo.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2008 sehingga pencatatankelahiran anak Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (Satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatankelahiran anak Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (Satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena Pemohon tersebut lahir pada tahun 1984 sehingga pencatatan kelahiranPemohon tersebut pada saat ini telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelahmendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2001 sehingga pencatatan kelahiran anakpemohon tersebut terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahiran anak Pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Pasal 93Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yangmenyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilanberpendapat permohonan perubahan nama Pemohon didalam akta kelahiranPemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku,sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon

untuk merubah namapemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis YOHANESAGUS PORNOMO dirubah menjadi atas nama YUHANES AGUS PURNOMOpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatanpelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan denganpermohonan ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhirdengan

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2005 sehingga pencatatan kelahiran Pemohon tersebuttelambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukupberalasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Negeri tempat Pemohon.(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden

Fotocopy KTP.Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden No .25 Tahun 2008tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yangterdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P1), Kartu Keluarga (bukti P Halaman 6 dari 9

permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat ketentuan UndangUndang No. 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil danPeraturan Presiden