Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kemballisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( b dan f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa

talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 1 (Satu) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon I dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSills Lala) AML 18) sa gArtinya: *Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0007

Ilsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,ijad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon II telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

ketentuan Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatansebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P,, sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antaraPage 9 of 14 Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2016/PA Dol.keduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagal berikut:all GLS5 aizw Go WS AD gy 2 e LS5aG Sls lias LlArtinya:"Jika keduanya

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khususberkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanAgama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat putuS karena perceraian, namun oleh karena dasar hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungHal. 8 dari 16 hal.

tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugattelah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syaratsebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentiksebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapatditerima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapatterwujud;Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai denganTergugat adalah merupakan sikap tidak senangnya Penggugat kepadaTergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapistrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab Ghayah alMarom li syaikh al Majdi yang oleh majelis hakim diambil alih sebagaipertimbangannya yang

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka MajelisHakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, makaperlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talaksatu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuanPasal 119

ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlakumasa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (6) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untukmembuktikan kebenaran halhal yang menjadi alasan perceraian yangdidalilkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti Surat kode(P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya

setempat, relevandengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya MajelisHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2020/PA.DBSHakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 14 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2020/PA.DBSHukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihatiPenggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Sebagaimana yangdikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentukkeluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan:f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon denganTermohon tidak rukun

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan PasalPenetapan Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA Dgl 9 dari 1314,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusanbaca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinanPemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggalterakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalamdaftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, tidak termasukpihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi PengadilanAgama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralihke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor

Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas namaMuhammad Zulkhaedar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKota Pontianak, menerangkan bahwa telah lahir anak lakilaki bernamaMuhammad Zulkhaedar, anak lakilaki, dari Suami istri Syatir, A.Md. dan NurAsia, A.Md pada tanggal 27 Januari 2001 di Pontianak.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhiketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, antara kKeduanya jugatidak terdapat halangan hukum = untuk melangsungkan perkawinansebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikanpeluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yangbermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telahditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategoripaligh;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dihubungkandengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta keterangan saksisaksiHal. 11 dari 14 halamanPenetapan Nomor 82/Pdt.P

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah perkaravoluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuanPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;Mengingat

mengajukan surat permohonannyatanggal 12 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediridengan Register Perkara Perdata nomor : 216/Pdt.P/2013/PN.Kdr. tanggal14 Juni 2013, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa, Pemohon lahir di Kediri pada tanggal : 8 Nopember 1947sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 15/1955 tertanggal : 19Oktober 1955 dari Kantor Catatan Sipil Kota Kediri ;e Bahwa, Pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Presiden

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.177/PWI TAHUN 1981tanggal 5 Desember 1981 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesiaatas nama TAN TJHIANG (DJIONG) TING, yang dikeluarkan oleh SekretarisKabinet Republik Indonesia ;Ditandai sebagai bukti bertanda P 5 ;Bahwa surat surat bukti tersebut berupa foto copy, yang di persidangantelah diperlinatkan surat aslinya untuk dicocokan, setelah dicocokan ternyatacocok dan sesuai dengan aslinya, kecualai bukti surat bertanda P3 berupasurat asli dan

didengar 2 (dua) orangsaksi ,yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikanketerangan sebagai berikut :SAKSI : DJIONG TIKe Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, karena saksi adalah kakakPemohon;e Bahwa setahu saksi maksud permohonan Pemohon adalah keinginanPemohon untuk merubah nama kecilnya dari yang semula bernamaTJHIANG (DJIONG) TING untuk dirubah menjadi WIJAYA SAPUTRA ;e Bahwa Pemohon telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesiaberdasarkan naturalisasi Keputusan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2002 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu)) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malanguntuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

PAM LYONNAISE JAYA, beralamat di Sentral Senayan , lantai 7, Jl.Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh HERAWATIPRASETYO dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Direktur dan memberikuasa kepada TIMUR SUKIRNO, SH.LL.M., HENDRONOTO SOESABDO,SH.LL.M., ANDI YUSUF KADIR, SH.LL.M., M. KENNY RIZKI DAENGMACALLO, SH., TURANGGA HARLIN, SH.LL.M., TOG! PANGARIBUAN,SH.LL.M., ELLRICO PARULIAN SITUMORANG, SH. dan RAY WINATA,SH.LL.M.

MOHAMAD SELIMselaku Presiden Direktur dan memberikan kuasa kepada DANIEL SURYANA,SH.MH, BAMBANG MULYONO, SH. dan MIRANTI AMIRRUDIN, SH.MH.berkantor di Menara Sudirman, lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kv. 60, Jakarta12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 014/Aetra/SK/SEL/XI/14 tanggal5 Nopember 2014, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semulaTURUT TERGUGAT II ;6. PT.

PEMBANGUNAN JAYA, beralamat di Jaya Building 12th Floor, Jl.M.H.Thamrin No. 12, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh TRISNAMULIADI selaku Presiden Direktur PT. Pembangunan Jaya dan SUTOPOKRISTANTO selaku Direktur PT. Pembangunan Jaya dan memberikan kepadaIM ZOVITO SIMANUNGKALIT, SH.MH., ARIEF NUGROHO S, SH. danHENDRA K SEMBIRING, SH.

ljasah MTSNegeri Loano (bukti P.7) lahir di Purworejo pada tanggal 19Oktober 1997;7 Bahwa Pemohon ingin agar tanggal dan tahun lahir anaknya bernama KHUZAIMAHdalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam bukti P.6) agar dirubah dandisesuaikan dengan tanggal dan tahun lahir dalam kedua ljasah yaitu dalam bukti P.7dan P.8;7 Bahwa menurut Pemohon tanggal dan tahun lahir KHUZAIMAH yang benar adalahyang sesuai dengan ijasah SD dan MTS tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden

PengadilanNegeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini tanopa materai kepadaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan juga perludiperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten, untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut denganmembuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atasnama Pemohon serta merekam dalam database kependudukan sebagaimana ketentuanPasal 93 Peraturan Presiden

dalam undangundang oleh karena itu perbaikan/perubahanamar tidak mengakibatkan ultra petita;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasbahwapermohonan Pemohon telah dikabulkan dan menurut hukum seharusnya Pemohondibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, namun oleh karenatelah ditetapbkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo bahwa perkara ini telahdibebaskan biaya perkaranya, maka biaya perkara ini ditangung oleh Negara;Memperhatikan Pasal 93 Peraturan Presiden

Dan Pasal 32 ayat (2),menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn nn mene cnn men nnnnneMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden RlNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yangmelampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak

tanggal kelahiran setelahmendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan padaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan danberdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya

permohonan tersebut dapatGIKA DUNK ~~~ = min mmm nnn nnn ern em aMenimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, makasepantasnya segala biaya yang SUNARDI dalam permohonan ini dibebankankepada Pemohon, yang hingga kini sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah); 20+ 202222222 Mengingat dan memperhatikan, Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor

Sedangkandalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1)ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejaktanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan

kelahiransebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2011, sehingga pencatatan kelahiran anak pemohon tersebuttelambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukupberalasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P1,

(2) UU No.23 tahun 2006 tentangAdministrasi kependudukan, maka permohonan dari pemohon harus terlebih dahulumendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiatas, maka menurut Pengadilan Permohonan dari pemohon cukup beralasan hukum ,dengan demikian permohonan dari pemohon tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

kesalahan,sehingga sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak paraPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka permohonanPemohon cukup beralasan dan apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimanatertuang dalam dalil Permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang danmelanggar ketentuan yang diatur dalam Undangundang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden

Selaparang Gg Alpokat NegarasakahUtara, RT/RW 003/166, Kelurahan Mayura, Kota Mataram yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Permohonan yangdiajukan oleh Pemohon sudah memenuhi ketentuan pasal 52 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sertaPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;Penetapan

Kutipan AktaKelahiran, yang mencantumkan nama anak para pemohon adalah Claire AureliaSuharyadi diperbaiki menjadi Claire Aurellia Suharyadi;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebutdikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibatpermohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat akan ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

pembebanan yang dilakukan Terbanding denalasan karena WO yang tercantum di dalam Form E itu telah menyatakan Form Esurat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk dan semua bahan baku 100% berasalChina (WO);bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bancdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dapersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden

RI Nomo:Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework AgreementComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A.Nations and The Peoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive

tersebut, negaranegara ASEAN dan China wajib memasegala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) ydiatur dalam ROO/OCP ACFTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatan,dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wimemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden

keputusan tersebut tetap mempertahankan perhitungan Terbanding.bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP1979/KPU.01/2013 tanggal 9 April 2berdasarkan penelitian terhadap dokumen pelengkap pengajuan keberatan yang diajukandisimpulkan bahwa system perdagangan yang dilakukan adalah Third Country Invoicing:bahwa ASEAN Trade In Goods Agreement (termasuk didalamnya ketentuan tenOperational Certification Procedure (OCP) Annex 8 dan Annex 7 Chapter 3) tdiratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Presiden

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa tidiberikannya fasilitas preferensi tarif dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreen(ATIGA) karena tidak memberi centang (V) pada kolom 13 PIB dan nama dan ne;penerbit Invoice tidak tercantum pada kolom 7 Form D sehingga diberlakukan tariffMasuk yangberlaku umum (MEN);bahwa ketentuan dasar ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) adalah PerattMenteri Keuangan (PMK) Nomor: 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 jiPeraturan Presiden

RI Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade In GcAgreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);bahwa menurut Peraturan Presiden RI Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASETrade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), demelaksanakan kerjasama ATIGA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Or(ROO) Form D atau Surat Keterangan Asal Barang Form D, yang diatur secara rinci daOperational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of ASEAN TradGoods Agreement

diatur dalamPasal 71 ayat (1), (2), (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Bagian KesepuluhParagraf 1 Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapatpermohonan yang dimohonkan Pemohon adalah tidak bertentangandengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal100 Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilpada pokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanoleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif PejabatPencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 101Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

pemohon adalah patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, maka dalam hal ini PengadilanNegeri Kendal berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohontersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, HIR, Undangundang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Presiden