Ditemukan 122744 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-08-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 102/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 20 Maret 2014 — NURMAN, DKK VS 1. WALIKOTA BEKASI, 2. PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah cq Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki Santo Servatius
113 — 125
113 — 125
Dikatakan Para Penggugat salahmenyebutkan subjek gugatan, karena dalam Pasal 8 butir 2 ayat (2)Reglement op de Rechtsvordering (Rv), ditegaskan bahwa untukmengajukan gugatan, maka yang berkualitas hukum untukdicantumkan oleh Para Penggugat adalah Walikota Bekasi dengandilanjutkan menuliskan nama Pejabatnya (natuurlijk person) yaituRahmat Effendi ;.
Sekali lagi perlu ditegaskan bahwaTergugat tidak pernah menerbitkan Obyek Gugatan sebagaimanayang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu Surat Izin PelaksanaanMendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus KostkaKranggan No. 503/0545/IB/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17Desember 2012; 7. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima, karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas(Obscuur Libel), sebab:a.
Haruslah ditegaskan bahwa dalil ParaPenggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan butir 2 dan butir 3petitumnya yang memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan a quo. Tidak adaketentuan yang mensyaratkan penerbitan obyek gugatan a quo harusberpedoman pada dalil Para Penggugat tersebut.
Sekalilagi kiranya perlu ditegaskan bahwa tidak ada Putusan Pengadilanyang berwenang menyatakan adanya perbuatan Tergugat dan/atau Tergugat Il Intervensi yang melawan hukum, sebagaimana yangdidalilkan oleh ParaPenggugat; b.
Register : 16-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Bdg Tanggal 11 Oktober 2018 — Ade Abdurahman LAWAN PT. Bank MNC Internasional Tbk
162 — 49
162 — 49
yang telah keluar dariperusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLING JABAR13.Bahwa Tergugat terus menerus membebankan pembayaran hutang hutang anggota koperasi Penggugat yang sudah tidak bekerja lagi diperusahaan PT COCA COLA serta yang sudah tidak ada lagi sisa gajiserta uang pesangon yang bisa diambil oleh pihak Penggugat dari bagiankeuangan perusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLINGINDONESIA UNIT JABAR14.Bahwa gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh pihak Tergugat , sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1831 KUHPerdata ; Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang , selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi utang utang nya, serta ditegaskan pula dalam pasal 1845 KUH perdata ;perikatan yang diterbitkan dari penanggung hapus karena sebab sebabyang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan perikatan lainnyaBerdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada MajelisHakim
Perjanjian KerjasamaPenerusan Pinjaman (CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16 Desember 2014telah ditegaskan dan disepakatisebagai berikut :Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang, demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk MengajukanHalaman 5dari33 Putusan Sela No. 177/Pdt.G/2018/PN.Bdgtuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di
Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman(CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16Desember 2014telah ditegaskan dan disepakati sebagai berikut :Mengenai Peranjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang,demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk Mengajukantuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di Pengadilan lain dimanapundalam Wilayah Republik Indonesia
Register : 04-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1815/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1815/Pdt.G
meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil:Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2020/PA.TngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 29-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 17-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 583/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 15 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 14
10 — 14
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.
Register : 07-06-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0153/Pdt.P/2017/PA.Pdg Tanggal 4 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 2
10 — 2
membuktikan dalildalil gugatannya,dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum,sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undangundang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (bo) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
sebagaiman diaturdalam Pasal 84 undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 09-03-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Dpk Tanggal 25 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
7 — 5
7 — 5
Bahwa, apa yang dilakukan oleh pemohon tersebut, telah sesuai dengan apayang ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan;.
Bahwa, untuk membuktikan tekadnya tersebut, pemohon telah mengajukan 6(enam) buah surat sebagai alat bukti, serta 2 orang keluarga dekatnya untukmenjadi saksi, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;.
Register : 28-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.
Register : 26-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
15 — 3
No 0406.G/2018/PA:S gtaterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami
Register : 26-06-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
13 — 4
keterangan 2 (dua) orangsaksi Pemohon di persidangan ; Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk tetap membina rumahtangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami
Register : 17-03-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PA SANGATTA Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sgta Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan bahwa sebelum menjalankan
Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telahmemenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusussebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7Ayat (5) dan Ayat (9) UndangUndang
Register : 17-10-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 4 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 5
16 — 5
Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohonsudah pernah berusaha menasehati pemohon dan termohon agarrukun kembali, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU.No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian
Sgta.sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terusS menerus antara Ssuami isteridan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atasterdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya
Register : 22-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Tgrs Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
Putusan No. 0488/Pdt.G/2019/PA.TgrsMenimbang, bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yangmenjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diaturdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lainmeliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974.Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang
BerdasarkanKHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapakemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskanbahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan itsbat nikahterhadap perkawinan yang dilakukan
Register : 22-02-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 22 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 2
20 — 2
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah
Register : 02-01-2014 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 18-03-2014
Putusan PA CIBADAK Nomor 007/Pdt.G/2014/PA.Cbd Tanggal 3 Februari 2014 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 7
8 — 7
tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagiuntuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukanPenggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f )Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) KompilasiHukum IslamMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Menjatuhkan thalak satu ba'inshughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan ditegaskan
sebagaiman diatur dalam pasal 84undangundang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama12Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 21-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 8
11 — 8
perkara inidapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbunyi;lb 969 a ely yrolwoll elS> Yo pS ll 2 Yoal g> VArtinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Register : 24-08-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0314/Pdt.G/2020/PA.Bbu Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 8
11 — 8
., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanyamotif persepakatan cerai yang tidak dianut
tangga telah rapuh dan sulit untukditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selalumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 05-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1464/Pdt.G/2021/PA.Gsg Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 6
13 — 6
Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 8
10 — 8
terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh ParaPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 07-06-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 5
7 — 5
hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbuny);al g>VHal. 6 dari 15 hal.Put.No.0738/Pdt.G/2021/PA.Kag.Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.0738/Pdt.G/2021/PA.Kag.Artinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Register : 03-08-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 6 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkanPenggugat dan tidak pernah kembali lagi ; Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian olehpihak keluarga, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah