yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugattelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

Pasal 116 huruf(b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugattetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar,hal ini perlu dihindari sesuai gaidah fiqghiyah selanjutnya diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim sebagai berikut:ulc prio rw leo!

., juga ternyata gugatanpenggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menuruthukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakatmengabulkan gugatan penggugat secara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, makaperlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satubain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam.Hal

Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yangdimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurangkurangnya 90 (Sembilanpuluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkaraperceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

perkara ini menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama ;Menimbang.....Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada Penggugattertanggal 6 Oktober 2011, Penggugat berdomisili di Kecamatan Kapuas, yang termasukdalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, maka sesuai dengan maksudpasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,tentang Peradilan Agama jo. pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden

menerus, sehingga antara keduanya tidak mungkinbersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yangsemacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudharat yanglebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untukmembentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (sakinahmawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surah11ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 danpasal 3 Instruksi Presiden

didahulukan dari pada menarikkebaikan/ kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (a) dan(f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (a) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden

alasanyang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut,maka sesuai dengan pasal 149 angka (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo. pasal 147 ayat (2) Instruksi Presiden

;Menimbang, bahwa bukti P1 memuat keterangan perihal perkawinanPenggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Februari 2011 di Minas sehinggaterbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiistri yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo. pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 memuat keterangan bahwa Tergugattelah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2014 dan setelahitu.

Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di atas, tidak mungkinlagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan alQuran surah arRum ayat 21yang lafalnya sebagai berikut:Far) Bd ga aSin Clea g Leal piSuiil Lal g 5) aSindil Gyo aSt olla 6) AGL! Cpa gArtinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya talah, Dia menciptakanuntukmu istriistri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung danmerasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasakasih dan sayang........

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutanPenggugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;Hal. 9 dari 12 hal. Put.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

ynArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru akan medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumIslam5 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

dantanggal lahir yang tertera, pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluargadan Ijazah Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbaruidengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya didalam Pasal 93 Ayat (2)Peraturan Presiden

adalah:a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;b) Kutipan Akta Catatan Sipil;c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;d) Fotokopi Kartu Keluarga;e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbaruidengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan joPasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden

Kelahiran yang lama, yaitu nama ERNIYANTI, lahirdi Ujung Pandang tanggal 28 Juli 1979, hal inilah yang menyebabkan terjadinyapebedaan nama dan tanggal lahir pada Pasport Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon, maka pengajuan perubahan nama Pemohon darinama ERNIYANTI, lahir tanggal 28 Juli 1979, menjadi nama ERNIANTI, lahirtanggal 31 Oktober 1979, adalah tidak bertentangan dengan hukum yangberlaku, dan sesuai Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden

tujuh puluh Sembilan (28071979) seperti yangtertera pada paspor Pemohon, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbarui dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2)Peraturan Presiden

Jkt Utrdilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yangbersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undangundang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanyang menyebutkan : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara

pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa walaupun ketentuan tersebut di atas tidakmenjelaskan mengenai perbaikan bulan dan tahun lahir, namun Hakimberpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasimenyangkut kependudukan saja, sebab pembatalan akta kelahiran itudilakukan setelah terlebin dahulu adanya Penetapan Pengadilan yangmengabulkan permohonan Pemohon untuk pembatalan akta kelahiran anakpemohon sebagaimana syarat yang ditentukan

dalam pasal 97 PeraturanPresiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atautidaknya seseorang melakukan pembatalan akta kelahiran, hal tersebutsepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannyadengan menggunakan aturanaturan hukum yang lain diluar ketentuanUndangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukandan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuandibuatnya pasal 56 Undangundang Nomor 24 tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan

dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya PenetapanPengadilan menyangkut diperbolenkannya pembatalan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untukdapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untukmemperbaiki tanggal lahir, Hakim akan mempertimbangkannyasebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa mengenai syarat dan tata cara diperbolehkannyapembatalan akta kelahiran hingga saat ini tidak ada diatur

Penggugatberdomisili di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yang termasuk dalamwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, dengan demikian secararelatifmenjadi kewenangan Pengadilan Agama Sanggau untuk memeriksa, mengadili danmemutuskannya, sebagaimana maksud pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden

Penggugat ;Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakanakta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) danmengikat (bindende), sehingga dengan demikian harus dikualifisir bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 134 Instruksi Presiden

antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tanggadengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan makadikhawatirkan menimbulkkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapatmewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah),sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surah ArRum ayat 21 danpasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 danpasal 3 Instruksi Presiden

sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/ atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secararesmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputusdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2 ) Instruksi Presiden

yang menyatakan sah perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agamaIslam pada tanggal 14 April 2007 di desa Hamarung Kecamatan JuaiKabupaten Balangan, namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan secararesmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarangPemohon dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah ;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Pemohon II tidak bisamembuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, Ssesuaidengan Pasal 7 ayat 2 Intsruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam juncto Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, maka para Pemohonmempunyai Jegal standing untuk mengajukan permohonanitsbat/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan olehPemohon

Februari 2011 ;Penetapan Nomor 0274/Pdt.P/2016/PA.Amt. hal. 9 dari 13 Bahwa Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonanpenetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai syariat Islam karenanya pernikahan tersebut telahsesual dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidakditemukan fakta perkawinan Pemohon dengan Pemohon II melanggarketentuanketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diaturpada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapatdiajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e)Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

itu juga untuk memenuhi syaratadministrasi berangkat haji;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakanpada hari Jumat tanggal 08 Desember 1972 di Desa Ubu Anau, Kecamatan LubuBasung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo. pasal 13 sampai dengan pasal 38 Instruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halanganuntuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun .....Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut untuk mendapatkankepastian hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun181991 tentang Kompilasi Hukum Islam

, yaitu untuk bukti pernikahan yang sah dan untukmemenuhi syarat administrasi berangkat haji;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum oleh karenanyapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakatIslam sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi

Sungai Turak KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun pernikahan tersebuttidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat,sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah,oleh karena itu untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak paraPemohon bernama Sova Maulida diperlukan penetapan pengesahannikah;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Pemohon Il tidak bisamembuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, sesuaidengan Pasal 7 ayat 2 Intsruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam juncto Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, maka para Pemohonmempunyai J/egal standing untuk mengajukan permohonanitsbat/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan olehPemohon

Sova Maulida ;Penetapan Nomor 0173/Pat.P/2016/PAAmt. hal. 9 dari 13 Bahwa Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonanpenetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai syariat Islam karenanya pernikahan tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidakditemukan fakta perkawinan Pemohon dengan Pemohon II melanggarketentuanketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diaturpada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapatdiajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e)Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

sebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), telah nyata terbukti bahwaPenggugat.....Penggugat berdomisili di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yangtermasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, maka sesuai denganmaksud pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden

tersebut harusdinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) dan pasal82 ayat (1)......82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 16Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 dan pasal 131 ayat (2)Instruksi Presiden

antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumahtangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankanmaka dikhawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapatmewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah),sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surah ArRum ayat 21 danpasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 danpasal 3 Instruksi Presiden

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secararesmi dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara inidiputus dengan verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2 ) Instruksi Presiden

Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/KotaKetentuan tersebut menjabarkan terkait hieraki peraturanperundangundangan yang bersifat berjenjang yang antara peraturanyang bawah harus harmonis dan sinkron dengan peraturan yang diatas.

PDAM TKR sejak adanyaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan segalaperubahanperubahannya hingga saat ini sebagaimana diatur dalamPerpres No. 16/2018 telan berpedoman dan menerapkanketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, termasuk PERDIRPDAM TKR No. 060/2018 tetap mengacu pada Perpres No. 16/2018sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) PERDIR PDAM TKR No.060/2018:Huruf b

Bahwa Peraturan Direksi sebagaimanatersebut dalam huruf a mengacu' padaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempatatas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemenintah;c.

Bahwa Peraturan Presiden sebagaimanadimaksud dalam huruf b telah dicabut denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sehingga PeraturanDireksi sebagaimana tersebut dalam huruf aharus diubah dan disesuaikan.Pasal 15 ayat (1) PERDIR PDAM TKR No. 060/2018, mengatursebagai berikut:(1) Halhal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalamPeraturan Dilreksi ini mengacu pada peraturanperundangundangan yang berlaku mengenai PengadaanBarang/Jasa.Hal

ini dikarenakan prinsipprinsip pengadaan barang/jasapemerintah yang diatur sejak Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdengan segala perubahanperubahannya sampai dengan PerpresNo. 16/2018 sangat baik untuk diterapkan oleh PDAM TKR, yakni:a.

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut UndangUndang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diPutusan No. 29/Pdt.G/2019/PA.

Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa talak

yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PA.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena rumah tanggaPemohon dengan Termohon

Mdn.alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P1." danfakta dari keterangan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 121/Pdt.G/2019/PAMdn. bertanggal 21 Januari 2019 dan 31 Januari 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis HakimHal. 12 dari 14 Hal. Put.