Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri LubukPakam untuk mengadili perkara permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,disebutkan bahwa Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu

pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeriberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan denganMenetapkan sah peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama GUNNALDI, yang dilahirkan diSUGIHARJO, pada tanggal 26 MARET 2001 dan merupakan anak dari pasangan suami istri yangbernama SUMARNO dengan RUSIYANI ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

Deli Serdang untuk segera dicatat peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didalam RegisterAkta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUNNALDI ;Menimbang, bahwa dengan demikian redaksi amar permohonan pemohon tersebut di atasharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 T ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 T ahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri LubukPakam untuk mengadili perkara permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,disebutkanbahwa Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu

NIBUNG,pada tanggal03 JUNI 2001dan merupakan anak dari pasangan suami istri yangbernamaARBIONOdenganKHADI JAH;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,peristiwakelahiran wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana dimana peristiwa kelahiran terjadi, sehingga dalamperistiwa kelahiran

DeliSerdanguntuk segera dicatat peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didalam Register AktaKelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAHMA UMAYYA;Menimbang, bahwa dengan demikian redaksi amar permohonan pemohon tersebut di atasharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 T ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 T ahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkanKutipan Akta Kematian.him 5 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Kpn.Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwapencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkankepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempatdomisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secarakhusuS

penetapanpengadilan agar dapat dikeluarkan akta kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibuktisurat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden

Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya patut menuruthukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapatdikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu pula diperintahkankepada

untuk menyerahkan salinan sahPenetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk selanjutnyamelaksanakan penambahan nama Pemohon menjadi bernama DEDI TIO, yanglahir Tanjung Pinang, pada tanggal 23 Januari 1986, dengan cara membuatcatatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil,dan selanjutnya merekam data penambahan nama dalam databasekependudukan (vide Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden

seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkansehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikanredaksi dalam amarnya ;Halaman 5 Penetapan Nomor : 135/Pdt.P/2018/PN Btm.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepada Pemohon ;Mengingat, ketentuan UndangUndang khususnya Pasal 52 Ayat (1)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo.Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2007 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut pada saat ini telah telambat lebih dari 1 (satu) tahun, makamenurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil

Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Lebih lanjut dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan olehpejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanayang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil ataudiminta oleh penduduk.

Dan pada ayat (2) dan (3) dari Pasal 100 tersebutHalaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bnadibedakan antara pembetulan akta yang terdapat kesalahan redaksional dan belumdiserahkan kepada pemegang dengan akta yang terdapat kesalahan redaksionaltapi telah diserahkan kepada pemegang dan untuk yang disebutkan terakhir ini, tatacara pembetulannya diatur dalam Pasal 101 dari Peraturan Presiden dimaksud;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, di mana akta kelahiranatas nama

Pasal 100 dan 101Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan hukum lainnya yangbersangkutan;MENETAPKAN:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.

dalam bagi kedua belah pihak, maka gugatanPenggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975,tentang pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974, tentangPerkawainan, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, InstruksiPresiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden

sebagaimana yang dikehendaki olehpasal 1 UndangUndang nomor : 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, danmaksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akandapat diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan,dengan menjatuhkan talak satu bain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat,hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi HukumIslam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, danpasal 64.

Bahwa Pemohon telah mendapat kewarganegaraan Republik Indonesiaberdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 123/PWI TAHUN 1996 tanggal 7 Maret 1996 atas nama HO KOK THOEN yangdikeluarkan oleh Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia ;3. Bahwa Pemohon telah ganti nama dari nama KOK THOEN menjadi HARIPANGESTU berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 18Juli 2007 Nomor : 23/Pdt.P/2007/PN.Kdr. ;4.

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 123/PWI TAHUN1996 tanggal 7 Maret 1996 atas nama HO KOK THOEN yang dikeluarkan olehWakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, ditandai sebagai bukti bertandaP5;6.

AktaKelahiran No.10637VII/2002, tanggal 24 Juli 2002 atas nama NIKO yangdikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediridihubungkan dengan keterangan saksisaksi terbukti bahwa ternyata anak yangbernama NIKO adalah anak suami isteri HARI PANGESTU (Pemohon) denganMARWIYAH namun dalam penulisan nama terbukti ada kekurangan namaPemohon seharusnya ditulis dan dibaca seterusnya dengan nama NIKO HARIPANGESTU ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P5 berupa PetikanKeputusan Presiden

diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (2),(3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Bagian Kesepuluh Paragraf 1 Pasal 100 ayat(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang,bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 100Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabatPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil ataudiminta oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 101 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk

pemohon adalah patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Negeri Kendal, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendalberwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makabiaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, HIR, Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Presiden

PenetapanPengadilan, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwaPencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibHalaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ttedilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri olen Penduduk;Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, joHalaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN TtePasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,ternyata permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohom padaakta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis/tercatat AbdurrahmanSyafiq F.

Nomor23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden R.I.

UndangUndang;Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepadapemohon.Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan alatbukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasimenurut ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut : KTP Pemohon diberi tanda P.1; Kartu Keluarga Nomor 1872012006120006 atas nama KepalaKeluarga DAVID HANDER diberi tanda P.2 Akta Kelahiran Nomor 1872LT221120110055 atas namaANGGI PRATIWI diberi tanda P.3; Surat Keputusan Presiden

Permohonan Nomor 64/Pdt.P/201 6/PN.Met.Menimbang, bahwa adanya UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi undangUndang RI Nomor 24 tahun 2013Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur adminstrasidan management adminstrasi kependudukan Warga Negara Indonesiamengacu dan dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturanhukum dan secara mutatis mutandis Penetapan ini juga berpijak pada ketentuanhukum tersebut;Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden

tersebut di atas Hakimberpendapat Permohonan Pemohon beralasan Hukum serta dapat dikabulkanseluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkanselurunnya maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi undangUndang RI Nomor 24 tahun 2013Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/201 6/PN.Met.Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden

Penetapan Pengadilan Negeri.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telah benarPermohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan akta Kelahiran anaknyayang bernama SYAFIRA DWI CAHYANI, yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejakkelahiran diajukan di Pengadilan Negeri ; gMenimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden

oleh PemerintahKabupaten Bangka, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 08 Juni 2009 ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwapermohonan pemohon agar dapat diterbitkan akta kelahiran bagi Pemohon yang bernamaYUNIAR tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tertulis dimana bukti tersebut bersesuaiandengan keterangan saksisaksi hal mana telah memenuhi syaratsyarat awal pencatatanKelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Presiden

No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;~ Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka adalah wajurapabila semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, ketentuanketentuan dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkanKutipan Akta Kematian.Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwapencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkankepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempatdomisili

penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secarakhusuS mengenai pencatatan atau pelaporan kematian

pengadilan agar dapat dikeluarkan aktakematian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibuktisurat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;Halaman 5 dari 7 Penetapan No 161/Pdt.P/2020/PN PbrMenimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

Tahun2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatansipil menentukan: pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa Salinanpenetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkanuntuk itu dan pada catatan pinggir Akta Kelahiran Anak para Pemohon, setelahmenerima salinan penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka segala biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadapara Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil danPeraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 1999 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut pada saat ini telah telambat lebih dari 1 (satu) tahun, makamenurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2021/PN Ptkmengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan

Oleh karena itu Pemohon mengajukan mengurangi namaanak Pemohon tersebut yang semula bernama Davin Alvaro Halim menjadiDavin Alvaro,Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan namadilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan.Bahwa alat bukti surat bertanda

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurangi nama anakPemohon yang semula bernama yang semula Davin Alvaro Halim menjadiDavin Alvaro,3.

Dalamsengketa a quo, Tergugat berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, khususnya Pasal 13 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberitugas atau wewenang, yakni:a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untukkatalog elektronik; danc.

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara;Oleh karena dari keseluruhan prinsipprinsip pengadaan barang/jasaserta etika yang tidak dipatuhi oleh Tergugat mengakibatkanterjadinya pemborosan keuangan negara;7.3 Bahwa selanjutnya lagi Tergugat telah melanggar Pasal 39 ayat (4)Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang redaksinya dikutip:Metode evaluasi Harga

Putusan Nomor 108/G/2020/PTUNMDNberdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karenaitu, berdasarkan uraian tersebut, maka telah memenuhi unsur subjek hukumPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;Menimbang bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslahberbentuk keputusan tata usaha negara.

Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja009PK Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PemerintahProvinsi Sumatera Utara sebagai pejabat tata usaha negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf cPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;c.

Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuanketentuan yang diaturdalam peraturan perundangundangan dan AUPB, yakni sebagaimana diaturdalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;d.

Republik Indonesiamemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang HargaJual Eceran BBM Dalam Negeri, yang pada Pasal 2 ayat (2) menetapkanharga minyak solar (gas oi!)

Pada Lampiran Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 jugamenetapkan Usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang dapatdiberikan kebutuhan BBM paling banyak 8 (delapan) kiloliter/oulan/unitusaha kecil, serta Lampiran Il dan Ill Peraturan Presiden No. 55 Tahun2005 menetapkan Titik serah (custody transfer point) minyak solar (gas oil)untuk usaha kecil adalah pada stasiun pengisian BBM, oleh karenanyapenjualan BBM solar di SPBU menurut Peraturan Presiden No. 55 Tahun2005, hanya darat diberikan kepada

Karya Pratama Rekajaya yang tidak ada verifikasi tentangusaha kecil sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Presiden No. 22 Tahun2005 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 yang telah jelasmelanggar hukum dan jelas ada perbedaan/selisin harga antara BBMbersubsidi dengan BBM industri sebagaimana ditentukan dalam PeraturanPresiden No. 22 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara atau menerapkan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2005 danPeraturan Presiden No. 55 Tahun 2005, pengurangan subsidi BBM dalamnegeri adalah dalam rangka meringankan beban keuangan negara dengantetap memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu melaluiberbagai program peningkatan kesejahteraannya dan kepentingan umumyang dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut di atas sudah jelas, yaitupelayanan umum berupa rumah sakit, saranapendidikan/perguruan/pesantren, tempat ibadah, krematorium, sarana sosialdan

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untukditerima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimanaPemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, (vide Pasal 26 ayat 1,ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor

(1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (Vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah melebihi batas minimalpembuktian (Vide Pasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohondan Termohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (VidePasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadapTermohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT),maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkantalaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuksetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksianikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat(3) Instruksi Presiden

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbuktinusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan, (vide Pasal 152Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan asas keadilan,kepastian hukum dan kemanfatan bagi Penggugat, maka gugatan Penggugattentang nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan cara menghukum Tergugatuntuk memberikan nafkah