Malang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.Dalam laporannya tertanggal 12 Mei 2015 telah melaksanakan mediasi untukmendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebuttidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat Gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS (dosen) pada Fakultasperikanan dan kelautan Universitas Brawijaya, yang mana atasan Tergugat(dekan Fakultas Perikanan

PUTUSANNomor 1267/Pdt.G/2016/PA.MtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanBuruh Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Kabupaten LampungTimur, sebagai "Penggugat;melawanTERGUGAT, umur36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaanPetani, tempat tinggal

dipersidangan,karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yangterdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) , Majelis Hakim berpendapatdalildalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat tersebut, telah pula dikuatkanoleh keterangan dua orang saksi, masingmasing bernama , umur 52 tahun, agama Islam,pekerjaan Kesra, tempat kediaman di Desa Blimbing Kecamatan Kabupaten Tulungagungdan , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan perikanan

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah, yangdiajukan oleh:Dadang bin li, Sukabumi 01 Januari 1960 (umur 57 tahun), agama Islam,pekerjaan Nelayan/perikanan, beralamat di KampungCirambutan RT.001 RW. 013 Desa Cikahuripan KecamatanCisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;Liah binti Engkan

seringterjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkan karena masalahekonomi dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dansering membohongi Penggugat;Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudahberpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, Tergugat pergimeninggalkan Penggugat;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untukrukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;SAKSI Il PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.III,pekerjaan Honorer Dinas Perikanan

Arsadi Kalati, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaannelayan/perikanan, tempat kediaman di Desa Bulili, KecamatanDuhiadaa, Kabupaten PohuwatoDengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150 (Seratus lima puluhrupiah) tunai;3.

PENETAPANNomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ed.Ags N alasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Endeyang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Ndoriwoi,Kecamatan Pulau Endetelah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbatnikahyang diajukan oleh:XXXXXXXXX bin xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan nelayan/perikanan, tempatkediaman di RT 001, RW 001, Dusun Metinumba

ZAIN, Tempat tanggal lahir Maros 26 Desember1983 (34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS padaBalai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan KeamananHasil Perikanan Manado, pendidikan D.

Jabir, tempat dan tanggal lahir Lubuk Baik, 13Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diDesa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur KabupatenSimeulue sebagai Pemohon Rosmiwati Binti Samidin, tempat dan tanggal lahir Lubuk Baik, 17 Agustus1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di DesaSuka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeuluesebagai Pemohon II;Mahkamah

PENETAPANNomor 112/Pdt.P/2021/PA.LbjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalamperkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :Marjuki bin Irwan Kodi, NIK 5315032708870006, umur 34 tahun,agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan,pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Nangalili,RT/RW. 002/001, Desa Nangalili, KecamatanLembor Selatan, Kabupaten Manggarai

Foto copy Peta Kasar Tanah Komplek Ruhui Rahayu GarapanKaryawan Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 27Juli 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P 3a;Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pik10.11.12.13.14.15.16.Foto copy Peta Kasar Komplek Dinas Perikanan dan Kelautan PropinsiKalimantan Tengah, Kawasan Komplek Ruhui Rahayu Jalan Rel PT.Kayon Lama Tahun 1980/1981, selanjutnya diberi tanda bukti P 3b;Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran Angsuran PenggarapanTanah

pertama kali melihat Pak Dawid dan Bu Nantjieberaktivitas di atas tanah miliknya tersebut sekitar tahun 1986sampai dengan 1995 dan kami sering bertemu karena kami sama sama menebas di atas tanah kami masing masing;Bahwa saksi menguasai tanah saya yang berbatasan dengan PakDawid dan Bu Nantjie tersebut sejak tahun 1982 dan sayamemperoleh tanah saya tersebut dengan cara membeli secarakredit dengan Pak A.B Dohong dan pada tahun 1986 baru lunas;Saksi Gath Cillius Raban :Bahwa saksi mantan Pegawai Dinas Perikanan

tanah yang menjadisengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat pada saatsekarang ini;Bahwa saksi ada membuat Surat Pernyataan bahwa tanah saya dantanah Pak Dawid beserta Bu Nantjie tersebut didapat dari A.BDohong;Saksi Edel Tanduh :Bahwa saksi kenal dengan Merry Limin karena Merry Limin adalahIstri saya dan saat sekarang Merry Limin telah meninggal dunia;Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pik Bahwa Merry Limin adalah mantan Pegawai Negeri Sipil padakantor Dinas Perikanan

2011;Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa di daerah tersebut barukali ini saja;Bahwa Surat surat atas tanah tersebut pada waktu itu suratpernyataan sampai Lurah saja;Bahwa saksi pernah minta Surat Keterangan atas tanah tersebut kepadaRT setempat namun tidak diberikan oleh RT setempat tersebut denganalasan tidak bisa diterbitkan dikarenakan tanah tersebut ada sengketadengan Pak Dawid;Bahwa sepengetahuan saksi didaerah tanah saya tersebut merupakankomplek perumahan Perkebunan bukan komplek Perikanan

Akhirnya Tergugat DK membawapindah Penggugat DK untuk tinggal di Kampung Padengdeng wilayahPamengpeuk, Tergugat DK mulai berusaha di bidang perikanan diPamengpeuk Garut, akan tetapi karena terlalu banyaknya permintaan biayayang dimintakan oleh Penggugat DK, dan selain Tergugat DK harus memenuhikebutuhan biaya keluarga inti (Tergugat DK dan Penggugat DK serta anakkandung), Tergugat DK pun harus menanggung biaya hidup dan pendidikan,serta kesehatan anak tiri Tergugat DK (3 (tiga) anak kandung Penggugat

DKhasil perkawinan dengan suaminya terdahulu, yang masingmasing bernama:1) Rodiya + berumur 14 tahun, 2) Hilyah + berumur 8 tahun, dan 3) Tami + 7tahun), juga untuk membiayai kebutuhan hidup orag tua Penggugat DK yangdibebankan kepada Tergugat DK, dan ternyata usaha perikanan yang telahHal. 4 dari 21 hal.

Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu ( spesifikasi )tertentu dan tidak diberikan subsidi.Saksi Ahli menerangkan apa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak bersubsidi danNon subsidi: BBM bersubsidi atau disebut juga jenis bahan bakar tertentu adalahbahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan jenisstandar dan mutu ( spesifikasi ) harga, volume, dan konsumen tertentuserta harga jual ecerannya ditetapbkan pemerintah.Peruntukannya adalahuntuk rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan

, transportasi umumdan pelayanan umum; BBM non subsidi terdiridari jenis bahan bakar minyak penugasan danjenis bahan bakar minyak umum sebagaimana penjelasan saya pada no15 huruf b dan c diatas.Berdasarkan Berdasarkan Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan,pendistribusian, dan harga jual eceran, telah ditetapbkan konsumen penggunajenis minyak tanah yaitu rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usahapertanian, transportasi dan pelayanan umum sesuai pasal 23 UU RI No. 22 tahun2001 Tentang

PenggunaLain ( APL ) dan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan tersebut diperolehluasan areal yang telah terbakar seluas + 0.25 Ha (nol koma dua puluh limahektar).Bahwa benar, Areal Penggunaan Lainnya (APL) dimaksud tidak pernah dibebaniperijinan, baik itu perijinan perkebunan dan budidaya non kehutanan lainnya danbukan merupakan kawasan hutan dan memang diperuntukkan bagi kegiatan nonkehutanan seperti pemukiman penduduk, sarana prasarana umum, lahanpertanian dan perkebunan, budidaya lainnya, perikanan

Pengguna Lain (APL ) dan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan tersebut diperoleh luasan arealyang telah terbakar seluas + 0.25 Ha (nol koma dua puluh lima hektar).Menimbang, bahwa Areal Penggunaan Lainnya (APL) dimaksud tidak pernahdibebani perijinan, baik itu perijinan perkebunan dan budidaya non kehutanan lainnyadan bukan merupakan kawasan hutan dan memang diperuntukkan bagi kegiatan nonkehutanan seperti pemukiman penduduk, sarana prasarana umum, lahan pertanian danperkebunan, budidaya lainnya, perikanan

Lebih lanjut, didalam Pasal 47 ayat (2) UndangUndang Pokok Agrariamenjabarkan bahwa Hak Guna Air serta pemeliharaan dan penangkapan ikandiatur dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, disebutkan: Petani Ikanadalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.selanjutnya Pasal 2 ayat 2 huruf (c) diatur, Usaha Pembudidayaan Ikan meliputijenis kegiatan pembudidayaan ikan di laut.

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat 3,diatur bahwa: Nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)wajidb mencatatkan kegiatan perikanannya kepada Dinas Perikanan Daerah.Dimana didalam Penjelasan Umumnya pada alinea kedua disebutkan baginelayan dan petani ikan kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin.Akan tetapi untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya;Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa

Hal ini seharusnyamenjadi pertimbangan Kepala Desa ketika mengeluarkan objek sengketa yangmana perlu. memperhatikan apakah kegiatan tambaknya sebagaimanadisebutkan dalam objek sengketa telah tercatat di Dinas Perikanan Daerah ataubelum.

Karena jika belum tercatat, maka objek sengketa yang dikeluarkanTergugat telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan karenatelah menerbitkan Surat Keterangan Garap/Hak Garap terhadap kegiatan yangbelum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan tersebutdiatas;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidakditemukan adanya Bukti yang menerangkan bahwa usaha Tambak yangdimaksud dalam substansi

objek sengketa telah tercatat di Dinas PerikananDaerah, dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan karenatelah menerbitkan Surat Keterangan Garap/Hak Garap terhadap kegiatan yangbelum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;Halaman 79 dari 83 halaman.

., yangdiakui sebagai keuntungan, tanpa diimbangi dengan penyerahanprestasi pekerjaan kepada negara/ masyarakat Rp.20.000.000,Rp.66.000.000,Rp.1.500.000,Rp.5.000.000,Rp.108.319.432. e Bahwa pengadaan 2 (dua) Unit Sarana Tangkap (funai) pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara yang diadakan padatahun anggaran 2006 di UPT Serey tersebut di atas ternyata juga tidakdilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkanoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa

Bahwa pengadaan 2 (dua) Unit Sarana Tangkap (funai) pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara yang diadakan padatahun anggaran 2006 di UPT Serey tersebut di atas ternyata juga tidakdilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkanoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara sesuaisurat Nomor : 523/01/DPKMU/67/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 danjuga tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) daridinas Perhubungan, Komunikasi

Bahwa pengadaan proyekdimaksud juga tidak dilengkapi dengan Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI), Kemudian masyarakat nelayan tidak pernahmenggunakan/memanfaatkan kapal funai tersebut;Berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaiandengan keterangan saksi saksi serta faktadipersidangan, telah dapat dibuktikan bahwa perbuatanTerdakwa diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwauntuk dengan sengaja menganiaya saksi korban;3.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa MOHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan.

Gurusinga (Teknis Perikanan)/ Anggota19600330 198603 2 002 Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas,wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasasesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak:b. Menerima hasil pekerjaan:c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yangtelah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentukBerita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan:Hal. 4 dari 72 hal.

memperjualbelikan paket bantuan kepada pihak lain,maka Dinas Pertanian dan Kelautan berhak untuk menarikpaket bantuan tersebut tanpa meminta persetujuan darikelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugiapapun;e Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelatuan Kota Medanserta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertaniandan Kelautan Kota Medan;e Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiapbulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medanmelalui Kepala Bidang Produksi Perikanan

Gurusinga (Teknis Perikanan)/ Anggota19600330 198603 2 002 Bahwa Tim PPHP sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas,wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasasesual ketentuan yang tercantum dalam kontrak;b. Menerima hasil pekerjaan;c. Menyusun dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan yangtelah dilaksanakan dan menerima hasil pekerjaan dalam bentukBerita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang / Pekerjaan;d.

No. 470 K/PID.SUS/2017eBerkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiapbulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medanmelalui Kepala Bidang Produksi Perikanan;" Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasilaudit atas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan AlatTangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan denganmetode perhitungan

Kegiatan padaDinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danKelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima HasilPekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danKelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentangPenetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai CalonPenerima Paket Bantuan Perikanan

berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka hartabendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang penggantitersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai hartabenda yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;= Memerintahkan Para Terdakwa tetap di tahan; Menetapkan barang bukti berupa point 1 s/d 37 dikembalikan kepadadinas kelautan dan perikanan

Fakta hukum membuktikan bahwaPenggugat secara bersamasama telah melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan berupa pada tahun anggaran 2014 Kantor DinasKelautan dan Perikanan mengadakan kegiatan pengadaan MesinHalaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.ABNGenerator 100 KVA dan Rumah Mesin dengan pagu anggaran sebesarRp 276.220.000, (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluhdua ribu rupiah) di mana Penggugat dalam

Kegiatan pengadaan Mesin Generator 100 KVA dan RumahMesin tersebut ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utaradinyatakan bermasalah dan menimbulkan kerugian negara sehinggaPanitia Pengadaan, Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan serta KepalaDinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) menjalani proses hukum yang pada akhirnya dijatuhi hukumanpenjara.

Bahwa oleh karena proses Pelelangan pengadaan Mesin Generator danRumah Mesin yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan HalmaheraUtara pada tahun anggaran 2014 dilakukan di Unit Layanan Pengadaan(ULP) Kabupaten Halmahera Utara di mana pada saat itu Penggugatmenjabat sebagai Ketua Pokja Ill Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Halmahera Utara, maka jelas tindak pidana yang dilakukanadalah tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal

Selanjutnya disebut Pemohon XII;Juhur bin Saeni, Umur 55 Tahun, (lahir : di Garassi 10.12.1964), JenisKelamin : LakiLaki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan : WNI, NIK:7604031012640001, Alamat : Dusun 5 Garassi, Desa Nepo,Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, PropinsiSulawesi Barat.

Selanjutnya disebut PemohonXVII;Saeni bin Jurudi, Umur 83 Tahun, (lahir : di Surijang, 15.07.1937), JenisKelamin : LakiLaki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan : WNI, NIK:7604031507370002, Alamat : Garassi, Desa Nepo, KecamatanWonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi SulawesiBarat. Selanjutnya disebut Pemohon XVIII;Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Taufik, S.H.